KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kaltim

Penulis

-

15/08/2024

IMG-20240815-WA0053 — Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/8/2024), memeriksa lima orang saksi dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.

Pemeriksaan kelima saksi terkait pengembangan penyidikan dengan tersangka Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kaltim Tipe B Rahmat Fadjar (RF) dan kawan-kawan.

“Saksi KH, RAPS, BP, DR, FP hadir dan penyidik melakukan pendalaman terkait penerimaan gratifikasi dan dugaan TPPU oleh tersangka RF,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para saksi tersebut adalah Project Manager PT Nindya Karya pada Proyek Preservasi Jalan Gusiq – Sp. Blusuh, Kisman Hadi (KH), dan Project Engineering Manager KSO Adhi-Surya Bakti–Laut Permata, Rizky Adhi Perdana Saputra (RAPS).

Kemudian sopir Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur Budi Prayitno (BP), dan dua pegawai honorer bernama Dedy Rudiansyah (DR) dan Fajar Pratama (FP).

Namun pihak KPK belum memberikan informasi lebih detail soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Penyidik KPK pada Sabtu, 25 November 2023, menahan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur itu.

Lima orang tersangka tersebut ialah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto (NM), pemilik PT Fajar Pasir Lestari Abdul Nanang Ramis (ANR), staf PT Fajar Pasir Lestari Hendra Sugiarto (HS), Kepala Satuan Kerja Balau Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Tipe B Rahmat Fadjar (RF), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan jalan nasional wilayah Kalimantan Timur Raido Sinaga (RS).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat RF ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur Tipe B dan RS sebagai PPK dalam proyek tersebut.

Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang.

Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan kepada RF dan RF menyetujui kesepakatan itu. Selanjutnya RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS di antaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa barang yang ada di aplikasi katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk besaran pembagian uang, RF mendapatkan 7 persen dan RS mendapatkan 3 persen sesuai dengan nilai proyek.

Adapun dalam katalog elektronik dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah I di Kalimantan Timur, di antaranya peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai Rp49,7 miliar dan preservasi Jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai Rp1,1 miliar.

Selanjutnya sekitar Mei 2023, NM, ANR, dan HS memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di Kantor BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur mencapai sejumlah Rp1,4 miliar.

KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp525 juta sebagai sisa dari nilai Rp1,4 miliar.

Tersangka NM, ANR, dan HS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka RF dan RS sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

Polemik Hijab, KPAI Minta BPIP Tinjau Ulang SK Standar Paskibraka

Penulis

redaksi2

-

15/08/2024

0

IMG-20240815-WA0052 — Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) selaku pembina upacara menyematkan lencana kepada anggota Paskibraka 2024 asal Sumatera Utara Violetha Agryka Sianturi dalam pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

“BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila,” kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

“Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak,” kata Aris Adi Leksono.

KPAI pun melakukan telaah terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Selain itu, dalam lampiran standar pakaian paskibraka tidak menyertakan contoh pakaian berhijab menjadi pilihan model.

“Hasil telaah menunjukkan bahwa standar pakaian tersebut kurang mengakomodasi asas dan prinsip dasar perlindungan anak, serta terlalu umum, tidak mengakomodasi nilai-nilai keberagaman,” kata dia.

KPAI pun meminta BPIP agar menyusun dan menetapkan standar pakaian paskibraka yang mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, yakni nondiskriminasi, serta nilai keberagaman, yang merupakan pengamalan nilai Pancasila, serta memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan pencopotan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan, yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini. (ANT/KN)

Aprindo Pastikan Bangun Minimarket di IKN

Penulis

redaksi2

-

15/08/2024

0

IMG-20240815-WA0051 — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey ditemui usai menghadiri Gambir Trade Talk Ritel Modern Transformasi di Era Digitalisasi di Jakarta, Rabu (14/8/2024). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyebut, minimarket akan berdiri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur seiring dengan diresmikannya area komersil.

“Alfa (Alfamart) akan bangun di dalam IKN, tetapi bangunnya harus di zona komersial. Kenapa sekarang belum dibangun, karena zona komersialnya belum jadi,” ujar Roy di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Roy menjelaskan, saat ini sudah terdapat empat minimarket yang berada di area menuju kawasan IKN. Dari keempat minimarket tersebut, dua berada di Desa Semoi dan Desa Sukaraja, Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Pembangunan minimarket di dalam IKN, sebut Roy, tidak boleh sembarangan. Menurutnya, harus mengikuti zonasi tertentu yang telah ditetapkan.

Minimarket anggota Aprindo tersebut, dikatakan Roy telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan di kawasan IKN dengan PT Bina Karya (Persero).

“Sudah tanda tangan, sudah kolaborasi, pasti bangun di dalam IKN tetapi kawasan komersial belum sekarang jadi kan. Karena di IKN enggak boleh berdiri semaunya, enggak boleh dekat istana atau dekat kantor kementerian, jadi semua pakai zonasi,” katanya.

Namun demikian, Roy belum bisa memastikan kapan minimarket tersebut dapat beroperasi. Sebab, pembangunan area komersial di IKN harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dari sisi supermarket, Roy menyebut bahwa ritel modern masih menunggu pembukaan pembangunan mal.

Roy mengatakan, pengusaha dari Balikpapan yang memiliki kawasan mal besar sudah melakukan teken kontrak untuk membangun pusat perbelanjaan di IKN.

“Jadi, kita ritel akan hadir di pusat belanja di IKN,” ucap Roy. (ANT/KN)!

Mendag Analogikan Pindah ke IKN seperti Bedol Desa Bangsa Eropa

Penulis

redaksi2

-

15/08/2024

0

IMG-20240815-WA0050 — Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menganalogikan perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti bedol desa bangsa Eropa dahulu kala yang bermigrasi ke benua lain.

“Karena begini ini kan kami mengambil pengalaman sejarah. Dulu Eropa itu sampai ke sini kan karena sesak perang saudara (maka) cari jalan lain, maka bedol desa ke Amerika setelah ditemukan benua, bedol desa ke Australia, akhirnya ke sini dan sebagainya,” kata Zulhas, sapaan karibnya, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut dia, daya dukung Pulau Jawa sudah tidak layak untuk menopang 60 persen penduduk Indonesia yang mendiaminya, sementara Pulau Kalimantan luas namun berpenduduk sedikit.

Dia lantas mencontohkan salah satu dampak dari daya dukung Pulau Jawa yang sudah tidak layak karena padatnya penduduk ialah polusi udara.

“Jadi di sini kalau kita keluar (buat) olahraga, bukan sehat, kita hisap timbal bisa kena ISPA (infeksi saluran pernapasan akut). Jadi sebetulnya daya dukung Pulau Jawa sudah tidak layak, sudah terlalu over-capacity,” tuturnya.

Selain memindahkan ibu kota negara ke IKN, dia juga menilai Pemerintah perlu mengembangkan klaster-klaster wilayah dalam mendukung swasembada pangan di Tanah Air.

Sementara Pulau Jawa menjadi pusat industri dan keuangan, dia mencontohkan Pulau Sumatera atau Pulau Papua dapat diandalkan untuk mengembangkan komoditas-komoditas pangan tertentu.

“Jadi kalau kita ingin jadi negara maju memang harus bikin klaster swasembada pangan dan sebagainya,” kata dia. (ANT/KN)

PDIP Hormati Hak Prerogatif Presiden Terkait Perombakan Kabinet

Penulis

redaksi2

-

15/08/2024

0

IMG-20240815-WA0049 — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik, termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

Oleh karena itu, terkait isu adanya kabar yang menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagai salah satu menteri yang terkena perombakan kabinet, Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Hasto menegaskan sejak awal partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan pada dua kali pemilu.

Menurutnya, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.

“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” katanya.

Politikus asal Yogyakarta ini justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menekankan pihaknya belum mendengar kabar tentang perombakan kabinet.

Hal itu disampaikan Yusuf menyoal beredarnya kabar akan dilakukannya perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

“Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa ‘jika diperlukan’,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (13/8).

Yusuf mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif mengenai perombakan kabinet ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan 12 Tower Hunian untuk Petugas Upacara HUT RI di IKN

Penulis

redaksi2

-

15/08/2024

0

IMG-20240815-WA0042 — Foto Arsip - Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja ketika memberi keterangan, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, Minggu (11/8/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri

NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan 12 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) untuk para petugas upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk 17-an, (hunian disediakan untuk) panitia pendukung pelaksana dari upacara, termasuk Paskibraka ada di sini,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (14/8/2024).

Endra mengatakan bahwa Kementerian PUPR sudah menyediakan berbagai fasilitas dasar yang dapat dimanfaatkan oleh petugas HUT RI di hunian ASN tersebut.

Fasilitas dasar yang disediakan meliputi unit hunian seluas 98 meter persegi berisi tiga kamar, termasuk ruang tamu, ruang makan, dua kamar mandi yang berfungsi, dapur, hingga tempat untuk menjemur pakaian.

“Jadi, (hunian) ini memang vital untuk mendukung upacara 17 Agustus,” kata Endra.

Perihal mobilitas para perangkat upacara menuju Istana Negara IKN, Endra mengatakan diatur oleh kementerian lain.

Endra berharap agar pemanfaatan hunian ASN sebagai salah satu fasilitas vital pendukung kelancaran upacara 17 Agustus di IKN, masyarakat, khususnya ASN, dapat semakin yakin dengan fasilitas dan keandalan yang dimiliki oleh hunian tersebut.

“Agar mereka yakin tempat tinggal mereka layak, berkualitas. Masa depan ASN kita ada di sini,” kata Endra.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengalokasikan 47 tower hunian vertikal untuk tempat tinggal sekitar 1.700 ASN yang akan dipindahtugaskan IKN per Oktober 2024.

“Dari hunian yang disiapkan, insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower, sebagian ini 12 tower untuk TNI-Polri, sebagian untuk ASN,” kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, di IKN, Senin.

Ia mengatakan hunian vertikal di IKN itu dialokasikan bagi sekitar 1.700-an ASN yang telah memiliki keluarga dan ikut pindah pada Oktober 2024.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Azwar Anas, ASN yang telah menikah dan dikaruniai anak berhak atas tempat tinggal di hunian vertikal IKN tanpa skema berbagi ruang atau sharing dengan ASN lain. (ANT/KN)