SAMARINDA – Suasana haru dan bangga menyelimuti Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Kamis (15/8/2024) malam. Sebanyak 40 siswa terpilih secara resmi dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Samarinda Tahun 2024.

Mereka akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di GOR Segiri.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya berpesan agar para Paskibraka tidak hanya sekadar menjalankan tugas seremonial.

“Jiwa nasionalisme dan patriotisme yang telah kalian tempa harus terus berkobar dalam diri. Jadikanlah pengalaman ini sebagai tonggak awal untuk menjadi pemimpin masa depan,” tegas Andi Harun.

Andi Harun juga mengingatkan akan makna mendalam dari simbol-simbol yang terdapat pada seragam Paskibraka.

“Bunga teratai yang mekar di tengah lumpur melambangkan kekuatan dan kesucian. Begitu pula kalian, harus mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter,” ujarnya.

Pengukuhan Paskibraka ini bukan sekadar seremoni belaka, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Kota Samarinda.

Para siswa yang terpilih adalah representasi generasi muda yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi kota.

“Kami berharap, para Paskibraka dapat menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya dan masyarakat luas. Tunjukkan bahwa pemuda Samarinda memiliki semangat juang yang tinggi dan cinta tanah air yang mendalam,” tambahnya

Proses seleksi Paskibraka yang cukup ketat telah menghasilkan 40 siswa terbaik dari ratusan peserta. Mereka telah menjalani pelatihan fisik dan mental yang intensif selama beberapa bulan terakhir.

Penulis : Dimas
Editor: Nicha R

BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud telah mengukuhkan 38 orang anggota Paskibraka Kota Balikpapan di aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (15/8/2024) malam.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, proses menjadi seorang anggota Paskibra cukup panjang. Mulai dari seleksi sampai dengan karantina untuk pendidikan dan pada malam ini telah dikukuhkan.

“Karena malam ini para putra-putri terbaik di Balikpapan yang menjalankan tugas mulia dalam rangka HUT RI,” ujarnya.

Lebih lanjut Rahmad Mas’ud menjelaskan, untuk menjadi bagian dari anggota Paskibraka bukan yang hanya bisa baris berbaris dan mengibarkan bendara saja, namun juga bagaimana tentang komitmen, kedisplinan dan tanggung jawab yang diberikan.

“Kalian sumber semangat juang dan persatuan bangsa, dalam diri kalian tercermin semangat pemuda yang penuh cinta tanah air,” jelasnya.

Pengukuhan ini menjadi awal dalam perjalanan menjadi anggota Paskibraka. Tugas buka hanya mengibarkan bendera, tetapi menjaga kehormatan dan martabat bangsa melalui tindakan yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

“Begitu juga kepada pembina dan pelatih, saya mewakili Pemkot Balikpapan menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kesabaran dalam melatih anggota Paskibraka,” tambah Rahmad Mas’ud.

Pemkot Balikpapan mengajak semua pihak untuk mendukung anggota Paskibraka, baik dalam menjalankan tugas dan kehidupan di masyarakat.

“Mereka akan menjadi generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa. Kepada para orangtua anggota  Paskibraka saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada putra-putri saudara, sehingga bisa mengemban tugas mulia ini,” tegasnya.

Rahmad juga mengucapkan selamat kepada mereka yang dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka Kota Balikpapan, dan berpesan agar bertugas mencerminkan bahwa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara harus ditanamkan khusus di pasukan pengibar bendera.

“Jadi saat bertugas tidak ada masalah dan sukses,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R

PPU – Mudyat Noor justru memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tak hanya itu, optimisme soal kemajuan akan terjadi di Penajam Paser Utasra (PPU) sebagai daerah asal ibu kota negara yang baru.

Jelang perayaan HUT ke-79 RI, beberapa kelompok belakangan bermunculan melakukan penolakan keberadaan IKN. Mnegetahui hal itu, Mudyat menilai pemindahan IKN lebih dari sekadar hanya perpindahan administrasi, tetapi berkah besar bagi seluruh masyarakat Kaltim, khususnya PPU.

Sebab, ia menilai potensi besar yang dibawa oleh pemindahan ibu kota ke Kaltim, terutama bagi PPU yang berada di garis depan perubahan besar itu. Mudyat menilai pemindahan ibu kota berkah bagi Kaltim maupun PPU. Perekonomian daerah ini termasuk PPU sangat terdampak dari adanya pembangunan di IKN.

“Ekonomi di PPU menggeliat. Sepaku yang merupakan salah satu kecamatan di PPU, kini sudah berubah. Ramai dengan manusia,” ucapnya.

Dengan adanya IKN, sambungnya, ekonomi kerakyatan di Sepaku kini berkembang pesat. Sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kecamatan itu juga tumbuh. Belum lagi usaha indekos atau guest house di daerah tersebut, juga mendapat dampak yang luar biasa.

Selain itu, nampak Kaltim sangat diuntungkan dengan keberadaan IKN. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini sangat dibantu dengan adanya pembangunan, terlebih di tengah penurunan harga batu bara, IKN jelas jadi solusi.

Dengan banyaknya sisi positif dari pembangunan IKN, maka tak ada alasan untuk menolak program pemerintah pusat tersebut. Karena jelas pembangunan IKN, memberikan harapan baru bagi perekonomian lokal.

“Saat ini saja PPU sudah menerima dampak positifnya dari pembangunan IKN. Ke depan, PPU pasti akan lebih diuntungkan,” tegas Mudyat.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Kaltim itu mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus melakukan pembangunan di IKN. Begitu juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tongkat estafet.

“Pemindahan IKN akan menjadi legacy bagi Bapak Jokowi. Saya menilai ini prestasi yang luar biasa dari Bapak Presiden yang telah memiliki gagasan,” ucapnya.

Di sisi lain juga, dengan pemindahan IKN bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang merata di negeri ini. Tinggal masing-masing daerah, khususnya PPU, agar terus mengupayakan peningkatan seluruh sektor dalam menyambut berkahr tersebut.

Semisal melakukan peningkatan pada sentra pertanian. Dengan begitu, akan banyak produk-produk pertanian dari kabupaten ini yang akan disuplai ke IKN.

“Maka sentra pertanian di PPU perlu dikembangkan. Produksinya juga ditingkatkan. Seperti produksi beras,” pungkasnya. (*SBK)

BONTANG – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-79, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang kembali menjadi perhatian dengan momen pemberian remisi kepada 1.311 narapidana. Acara ini dilangsungkan pada Jumat (16/8/2024) dan menjadi momen penting dalam agenda Lapas. Sekaligus menegaskan pentingnya apresiasi terhadap warga binaan yang telah berpartisipasi aktif dalam program pembinaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Suranto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa remisi yang diberikan tahun ini terbagi dalam dua kategori utama. Sebanyak 1.270 narapidana menerima Remisi Umum 1 (RU-1) yang mengurangi sebagian masa pidana mereka. Sementara itu, 41 narapidana lainnya menerima Remisi Umum 2 (RU-2), di antaranya sebanyak 25 orang langsung bebas dan 16 orang lainnya harus menjalani hukuman denda atau subsider.

“Pemberian remisi ini bukanlah hadiah, melainkan penghargaan bagi narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif dalam program pembinaan yang kami jalankan,” ujar Suranto.

Ia juga menekankan bahwa para penerima remisi diharapkan dapat terus memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Wali Kota Bontang Basri Rase, Wakil Wali Kota Najirah, serta Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Setkab Kutim) Poniso Suryo Renggono, yang turut menyerahkan surat remisi kepada narapidana asal Kutim. Poniso didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kutim, Andi Abdul Rahman, dalam penyerahan tersebut.

Menurut laporan dari Lapas Kelas IIA Bontang, mayoritas narapidana yang mendapatkan remisi ini terlibat dalam kasus narkotika, dengan jumlah mencapai 912 orang. Selain itu, remisi juga diberikan kepada narapidana kasus korupsi, perdagangan manusia, pembunuhan, serta berbagai kejahatan lainnya. Namun, 329 narapidana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, baik karena masalah administratif, seperti kurangnya dokumen pendukung atau karena belum memenuhi masa pidana minimal enam bulan. Bahkan, beberapa narapidana masih menunggu verifikasi lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dapat diusulkan menerima remisi pada kesempatan berikutnya.

Selain seremoni penyerahan remisi, acara ini juga diisi dengan pementasan tari oleh warga binaan dan pameran hasil karya narapidana yang mendapatkan apresiasi dari pejabat daerah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menunjukkan hasil pembinaan yang telah dilakukan di dalam Lapas.

Lapas Kelas IIA Bontang saat ini menampung 1.716 narapidana, yang jauh melebihi kapasitas idealnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.000 orang berasal dari Kabupaten Kutim, sementara sekitar 400 orang berasal dari Kota Bontang, dan sisanya dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur dan Utara.

“Kami mengalami kelebihan kapasitas yang sangat signifikan, mencapai 456 persen dari daya tampung yang seharusnya hanya untuk 376 orang,” ungkap Suranto. Kelebihan kapasitas ini tidak hanya menjadi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, tetapi juga menghambat efektivitas program pembinaan.

Dengan tingkat hunian yang jauh melampaui kapasitas, Lapas Kelas IIA Bontang menghadapi tekanan yang luar biasa. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian utama, mengingat Lapas yang overcapacity seperti ini dapat mengganggu upaya pembinaan dan rehabilitasi narapidana, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan.

Pemberian remisi ini, meskipun menjadi harapan baru bagi para narapidana, juga menjadi pengingat akan kompleksitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Khususnya di daerah-daerah dengan tingkat hunian yang sangat tinggi.

Sementara itu, Asisten Pemkesra Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono mengucapkan selamat kepada narapidana khususnya Kutim yang baru saja mendapatkan remisi.

“Saya harap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus berkelakuan baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas nanti,” singkat Poniso. (Rkt)

SANGATTA – Jumat pagi, 16 Agustus 2024, Ruang Akasia Gedung Serbaguna (GSG) Kutim dipenuhi oleh aura kebanggaan dan haru saat 36 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kutim resmi dikukuhkan. Acara yang khidmat ini dipimpin oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim sementara, Jimmi, dan disaksikan oleh keluarga serta tamu undangan lainnya.

Suasana di Ruang Akasia GSG dipenuhi dengan sorak sorai dan harapan saat nama-nama para anggota Paskibraka diumumkan satu per satu. Panggung menjadi saksi momen bersejarah bagi para pemuda pemudi ini, yang telah melalui berbagai tahap seleksi dan pelatihan ketat untuk mencapai posisi prestisius ini.

Ketua DPRD Jimmi, yang juga seorang politikus PKS, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap para anggota Paskibraka. Dalam sambutannya, Jimmi mengungkapkan kekagumannya, terutama terhadap Sunu Wahyudi, seorang siswa SMKN 2 Sangatta Utara yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional 2024. Sunu akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada upacara HUT RI ke-79 mendatang.

“Prestasi ini menambah daftar panjang kebanggaan Kabupaten Kutim. Terpilihnya Sunu Wahyudi menunjukkan bahwa Kutim memiliki potensi besar yang mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Jimmi dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Jimmi menekankan bahwa pengukuhan ini lebih dari sekadar seremoni. Bagi banyak orang tua, ini adalah puncak dari perjalanan panjang dan sebuah kebanggaan tersendiri.

“Pengukuhan Paskibraka di karantina adalah momen yang mengharukan dan membanggakan bagi orang tua,” kata Jimmi.

Dengan penuh harapan, Jimmi berharap bahwa pengalaman menjadi anggota Paskibraka ini akan menjadi batu loncatan bagi para pemuda untuk meraih cita-cita mereka di masa depan.

“Saya berharap mereka bisa mengisi peran sesuai dengan cita-cita mereka, baik itu di akademi militer, kepolisian, atau bidang lain yang mereka minati,” tambahnya.

Jimmi juga menyoroti pentingnya pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan melalui Paskibraka. Pelatihan disiplin yang ketat dan pengalaman berharga ini diharapkan dapat membentuk para pemuda menjadi individu yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara.

Bagi Sunu Wahyudi, yang akan menjalankan tugasnya di IKN, tanggung jawab ini bukan hanya untuk membawa nama baik dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama Kabupaten Kutim. Prestasi ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga dan sekolahnya, tetapi juga bagi seluruh warga Kutim.

Pengukuhan Paskibraka 2024 ini adalah simbol nyata bahwa Kutim terus melahirkan generasi muda yang berprestasi dan siap berkompetisi di tingkat nasional. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, diharapkan para anggota Paskibraka ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan mengharumkan nama daerah mereka. (Rkt)

Catatan Rizal Effendi

KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, MA, Ph.D lagi viral. Itu gara-gara kebijakan soal lepas jilbab yang diterapkan kepada 18 anggota Paskibraka putri yang bertugas pada upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Kebijakan itu tentu saja sangat kontroversial. Apalagi hal itu baru diterapkan tahun ini. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada perlakuan semacam itu alias para petugas Paskibraka boleh mengenakan jilbab.

Dia diserang berbagai pihak. Mulai DPR sampai majelis ulama (MUI). Termasuk daerah yang mengirim utusan. Akhirnya Prof Yudian mint saja a maaf sekaligus memberikan klarifikasi. Sementara Istana menegaskan, anggota Paskibraka putri tetap diperbolehkan mengenakan jilbab dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam pengibaran bendera, Sabtu (17/8) besok.

Menurut Yudian, BPIP tidak memaksa melakukan pelepasan jilbab. “Itu sukarela dari mereka dalam rangka mematuhi aturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, pelepasan jilbab hanya diterapkan pada momen pengukuhan dan pelaksanaan upacara pengibaran bendera saja. Sedang dalam kegiatan lain dipersilakan kembali mengenakannya.

Kedua penjelasan Yudian itu tetap saja dikritik berbagai pihak. Soal sukarela itu terkesan sebagai cara halus dalam hal pemaksaan. Begitu juga kebijakan lepas jilbab hanya pada pengukuhan dan pengibaran bendera juga tidak tepat. Sebab pemakaian jilbab bagi wanita Islam wajib dipakai dalam situasi apa pun.

Banyak pihak mendorong pemerintah segera membubarkan BPIP atau setidaknya mencopot Yudian dari jabatan sebagai kepala BPIP.

“Kami minta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP. Segera dicabut mandat kepala BPIP,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, yang juga ketua umum DPP PKB. “Ganti saja kepala BPIP itu,” tandasnya.

Berbagai media langsung mencari jejak digital Yudian. Soalnya bukan sekali ini saja dia membuat gaduh. Ada beberapa pernyataan dia yang juga dianggap tidak tepat dan justru terkesan tidak Pancasilais. Padahal dia memimpin lembaga yang berkaitan dengan pemahaman dan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila.

Ketika menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian pernah mengeluarkan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi. Alasannya untuk menjaga ideologi dan juga memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar. Ia curiga mahasiswi yang bercadar menggunakan joki saat ujian tanpa bisa diketahui. Akhirnya kebijakan itu berumur tak sampai sebulan. Karena diserang berbagai pihak, Yudian mau tidak mau menarik kembali keputusannya itu.

Dalam wawancara dengan Detik.com, 12 Februari 2020 dia pernah mengeluarkan pernyataan yang juga kontroversial. Ia menggambarkan seolah agama menjadi musuh Pancasila. Ada juga ucapannya yang menyebut “konstitusi di atas kitab suci.”

Hujan kritik juga menerpa dia. Yudian menjelaskan media salah kutip dan tidak memuat pernyataannya secara lengkap. Lalu dia mengatakan akan puasa bicara selama satu tahun.
Lomba penulisan artikel yang diadakan BPIP mengangkat tema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” pada bulan Agustus 2021 juga memicu polemik. Ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas meminta agar BPIP dibubarkan saja.

BPIP dibentuk berdasarkan Perpres No 7 Tahun 2018. BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam hal-hal terkait pembinaan ideologi Pancasila.

Yudian sendiri dilantik Presiden Jokowi sebagai kepala BPIP 5 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12/P Tahun 2020. Dia mengemban tugas selama 4 tahun dan akan berakhir tahun 2024 ini. Penanganan Paskibraka nasional tadinya di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baru tahun ini dialihkan kepada BPIP.

DISEBUT “ANAK NAKAL”

Mengutip dari WIKIPEDIA, Prof Yudian ternyata lahir di Balikpapan, 17 April 1960. Jadi usianya sekarang 64 tahun. Tetapi saya tak menemukan riwayat hidupnya di Balikpapan lebih detail. Lahir di kampung mana dan apakah masih ada keluarga atau teman-temannya di sini.

Saya baru tahu Yudian orang Balikpapan ketika Kaltim lagi mencari pejabat setingkat eselon I untuk dicalonkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim tahun lalu. Salah satunya disebut-sebut nama Prof Yudian.

Saya juga belum pernah bertemu langsung. Dilihat kumisnya mirip tokoh pengusaha Tanri Abeng. Tapi rambut Prof Yudian unik juga. Agak kribo. Saya tidak tahu apakah itu kribo bawaan sejak lahir atau tidak.

Ayahnya disebutkan adalah tentara zaman revolusi yang ditugaskan pemerintah di Kota Minyak di tahun 1948. Yudian kecil digambarkan sebagai anak nakal, suka tawuran, yang akhirnya “dibuang” ke pondok pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Selanjutnya dia pernah juga mondok di Ponpes Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 1979.

Tapi sepertinya dia anak cerdas. Langkah pendidikan yang diikutinya sangat lancar. Dia memperoleh gelar sarjana muda, sarjana penuh sampai S2 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Pada saat yang sama dia juga meraih gelar sarjana muda di Fakultas Filsafat UGM.

Ia meraih gelar doktor setelah menamatkan pendidikan S3 di MCGill University, Montreal, Kanada tahun 2002. Menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga sejak 2016. Selain juga menjadi Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum pada universitas yang sama.

Banyak hal yang dia kerjakan. Di antaranya mendirikan Yayasan Nawesea serta tarikat Sunan Anbia. Sebagai akademisi, ia aktif mengajar dan membuat karya ilmiah. Bahkan dikenal sebagai penerjemah andal buku-buku Islam Kontemporer berbahasa Inggris, Arab hingga Prancis.

Mengutip wawancara Harian Republika, 6 April 2009, Yudian disebut memecahkan rekor sebagai dosen pertama dari Perguruan Tinggi Agama Islam yang berhasil menembus Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004. Ia juga berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Association of University Professors periode 2005-2006 serta dipercaya mengajar di Comparative Department, Tufts University, AS.

Tak ada yang meragukan kualitas pendidikan dan perjalanan karier Prof Yudian. Tapi uniknya orang Balikpapan yang satu ini suka membuat yang aneh-aneh. Sudah beberapa minggu ini dia tinggal di IKN mengawal Paskibraka. Mudah-mudahan hawa sejuk IKN membuat dia lebih sejuk dalam bersikap dan berucap. (*)