JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Investasi yang baru dilantik yakni Rosan Roeslani untuk membawa investasi asing masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk pembangunan investasi IKN diharapkan investor tidak hanya dari lokal, tapi juga investor asing. Mengingat background saya juga investasi selama ini, jadi untuk lebih aktif lagi utamanya ke investor asing, karena investor lokalnya sudah terus masuk ya,” kata Rosan usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Rosan menyampaikan investasi asing diharapkan bisa masuk terutama dari negara-negara yang sudah banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga sudah mengenal iklim investasi di tanah air, seperti Singapura dan lainnya.

Dia meyakini dengan tata aturan yang jelas terkait investasi, maka investasi asing akan segera masuk. Namun di sisi lain ia juga menekankan bahwa Indonesia juga harus berkompetisi dengan negara-negara tetangga yang terus mereformasi kebijakan di negaranya.

Adapun secara umum Rosan diminta Presiden melanjutkan pemenuhan target investasi yang sudah dicanangkan sebesar Rp1.650 triliun, dan sudah tercapai 50,3 persen.

Ia juga diminta melanjutkan hilirisasi mineral seperti nikel, bauksit dan lainnya termasuk pertanian dan perkebunan.

Rosan diminta mengakselerasi tugas-tugas tersebut dalam sisa masa pemerintahan dua bulan ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP.

Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri.

“Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai,” kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

“Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu,” sambungnya.

Dia pun menegaskan pada dasarnya PDIP akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dulu untuk diusung pada pilkada.

Pasalnya, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Kemudian, masih ada juga anggota DPR RI dapil Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.

“Kita masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kita lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta,” ungkap Komarudin.

Selain itu, menurutnya, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengatakan bahwa kemungkinan partainya akan mengumumkan calon kepala daerah gelombang kedua pada Sabtu 24 Agustus 2024.

“Kemungkinan tanggal 24 (Agustus),” ujar Deddy.

Dia menilai kemungkinan calon kepala daerah DKI Jakarta juga diumumkan pada tanggal itu. Namun, Deddy tak dapat memastikannya.

Apabila tidak terlaksana di tanggal 24, PDIP pasti akan mengumumkannya sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, yakni sebelum 29 Agustus 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan, kebakaran yang melanda Pasar Seni Ubud pada 17 Agustus lalu turut berdampak bagi pelaku di sektor parekraf serta berkurangnya alternatif amenitas wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Ubud.

Sebab, Pasar Seni Ubud merupakan rumah bagi para pelaku UMKM ekonomi kreatif, sekaligus salah satu amenitas wisata dan belanja bagi wisatawan di Kabupaten Gianyar, Bali.

“Kami turut prihatin, dan menyesalkan atas kejadian kebakaran di Pasar Seni Ubud. Kami juga mengapresiasi atas penanganan atas petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan di lokasi tersebut,” kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya di Jakarta, Rabu (20/8/2024).

Ia berharap, pemulihan Pasar Seni Ubud dapat berjalan secara cepat dan efektif sehingga dapat segera beroperasi kembali.

Ia juga menyampaikan secara kumulatif, total kunjungan wisman periode Januari-Juni 2024 ke Indonesia telah mencapai 6,41 juta kunjungan. Dari sisi persentase kedatangan wisman ke Bali hingga Juni kontribusi mencapai 45 persen dari jumlah total kunjungan wisman ke Indonesia.

Sejak tahun 1920-an pun, Ubud telah menjadi destinasi wisata wisatawan dunia, yang membuat orang ingin datang dan datang lagi, bahkan sampai menetap dan tinggal di sana.

Oleh karenanya Nia berharap Pasar Seni Ubud bisa segera beroperasi kembali agar para pelaku UMKM dapat segera beraktivitas kembali, dan wisatawan dapat kembali berkunjung dan berbelanja.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Sedana Putra mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di Pasar Seni Ubud merupakan sisi bagian pedagang pasar pagi.

Dari sekitar 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif, ada 438 pelaku UMKM ekonomi kreatif yang terdampak akibat kebakaran ini.

“Kebetulan yang kebakaran itu adalah pasar pagi dan ada 438 pedagang yang berjualan di pasar pagi. Seharusnya jam operasional itu pagi sampai jam 10, musibah kebakaran terjadi di siang hari, proses dari penyelidikan pihak berwajib masih dalam proses. Jadi itu yang bisa saya laporkan di sini. Mudah-mudahan proses ini cepat berjalan,” kata Wayan.

Wayan menyampaikan bahwa menindaklanjuti insiden ini, pemerintah setempat saat ini fokus untuk rencana relokasi pedagang.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menyampaikan langkah yang akan dilakukan Pemda ke depan pascakebakaran di Pasar Seni Ubud, di antaranya berkoordinasi terkait renovasi Pasar Seni Ubud, agar pedagang dapat kembali berjualan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait pemberian permodalan bagi pedagang yang terdampak.

“Kami juga mencoba untuk mengomunikasikan krisis secara transparan, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Gianyar, penjelasan transparan terkait kejadian kebakaran, termasuk penyebab dan dampak, kedua menggunakan saluran komunikasi seperti media sosial untuk memberikan informasi yang akurat,” kata Tjok Bagus. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan buku catatan milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum dikembalikan karena masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

“Barang bukti yang disita dapat dikembalikan bila penyidik menilai barang bukti dimaksud tidak digunakan untuk pembuktian perkara yang sedang berjalan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tessa kemudian mengatakan tak tertutup kemungkinan buku catatan tersebut baru akan dikembalikan setelah proses persidangan perkara terkait perkara tersebut rampung.

“Bila masih digunakan maka barang bukti dimaksud akan terus digunakan sampai dengan persidangan selesai,” ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu juga menegaskan penyitaan buku catatan milik Hasto tidak ada kaitannya dengan agenda politik apa pun, penyitaan tersebut murni demi kepentingan penyidikan.

“Semua prosedur di atas tidak berdasarkan agenda politik termasuk pilkada,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah berupaya menghubungi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pengembalian buku partai yang disita saat pemeriksaan beberapa waktu lalu.

Hasto mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan data pilkada serentak 2024.

“Ya, saya sudah mencoba suatu proses ke Dewan Pengawas karena dokumen itu menyangkut hal-hal yang sangat penting terkait dengan informasi partai,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (15/5).

Pria asal Yogyakarta itu menilai penyitaan buku PDI Perjuangan dapat memunculkan persepsi publik bahwa intervensi hukum oleh penguasa dalam pilkada ada benarnya.

Ia juga mencurigai adanya upaya strategis untuk mengatur agar calon kepala daerah yang muncul adalah mereka yang diinginkan oleh penguasa.

“Maka, buku itu menyimpan berbagai informasi rahasia terkait dengan pilkada dan juga arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan, “Itu buku milik partai sehingga ada koneksitas juga dengan apa yang disampaikan Ibu Mega.”

Selain itu, Hasto tak menampik penyitaan buku tersebut bisa dikaitkan dengan upaya pengambilalihan PDI Perjuangan yang baru-baru ini diungkapkan oleh Megawati.

“Karena upaya-upaya untuk mengambil alih PDI Perjuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, apa yang menjadi rumor itu ternyata ‘kan kemudian hari terbukti,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, Hasto pada hari Senin (10/6) diperiksa selama empat jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto menyebut dirinya bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam dan pemeriksaannya belum masuk ke pokok perkara.

Walaupun demikian, dia menyatakan keberatan soal penyitaan tas dan ponsel miliknya oleh penyidik KPK.

Lebih lanjut penyidik KPK telah menyita sebuah ponsel milik staf Hasto yang bernama Kusnadi, dua ponsel milik Hasto, buku tabungan, dan kartu ATM milik Kusnadi, serta buku agenda DPP PDIP pada hari Senin (10/6/2024). (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas aturan syarat gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil, serta pejabat negara dan pejabat daerah untuk bisa ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024), mengatakan bahwa kepala daerah, pejabat negara, dan pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin kampanye terlebih dahulu, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024.

Perkara ini diajukan oleh peneliti Ahmad Farisi dan mahasiswa hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A. Fahrur Rozi. Para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Pasal tersebut semula hanya mengatur bahwa:

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, MK dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 ini memperjelas bunyi Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menjadi:

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menjelaskan bahwa Pasal 70 ayat (2) belum mengatur larangan kampanye yang sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sisi lain, MK berpendirian bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. (ANT/KN)