JAKARTA – InJourney Destination Management (IDM) selaku pengelola kawasan Candi Borobudur menargetkan pembangunan zonasi khusus bagi umat Buddha yang ingin melakukan ibadah di candi tersebut selesai dan dapat digunakan pada kuartal keempat tahun ini.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis IDM Hetty Herawati dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024), menjelaskan pembuatan zonasi khusus bagi umat Buddha itu merupakan salah satu upaya menjadikan candi ini sebagai destinasi spiritual yang lebih khusyuk dan sakral.

Hetty menuturkan fasilitas khusus yang disebut Tempat Suci Borobudur atau Borobudur Spiritual Sanctuary dirancang untuk memberikan ruang yang tenang dan nyaman bagi umat Buddha untuk beribadah dan merenung.

“Kami juga memisahkan manajemen pengunjung antara peziarah dan pengunjung biasa,” kata dia.

Hetty menjelaskan pengelolaan Candi Borobudur tidak hanya berfokus pada konservasi, edukasi, pariwisata, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada aspek spiritual yang melekat pada situs ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Buddha di seluruh dunia.

IDM selaku pengelola  terus mendorong aktivitas pelaksanaan kegiatan keagamaan di kawasan Candi Borobudur.

Pemanfaatan Candi Borobudur untuk kegiatan keagamaan merupakan langkah nyata pemerintah dalam merealisasikan program strategis destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ada beberapa aktivitas keagamaan yang diselenggarakan di situs ini, antara lain perayaan Waisak, Yobanna Dharma Samaya, Ulambana Borobudur, serta Upasika Rattana. Aktivitas-aktivitas ini diinisiasi oleh berbagai organisasi dan majelis serta diikuti oleh umat Buddha dari berbagai daerah dan beberapa negara di Asia.

Saat ini PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney tengah membidik wisatawan asing, khususnya wisatawan umat Buddha dari Thailand untuk berkunjung ke Candi Borobudur.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Thai Airways melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka pengembangan konektivitas udara, khususnya Yogyakarta dan destinasi pariwisata Candi Borobudur.

InJourney secara khusus membidik wisatawan Thailand karena merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Buddha dan memiliki minat tinggi untuk melakukan ziarah spiritual ke Candi Borobudur. (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan Partai Demokrat yang mempersoalkan perolehan suara pengisian anggota DPR RI Dapil Banten 2 sebab dalil permohonannya dianggap tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Perkara Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini merupakan kelanjutan dari Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Ketika itu, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Demokrat.

Lewat Putusan MK Nomor 183 itu, KPU diperintahkan untuk melakukan penyandingan perolehan suara PDI Perjuangan selaku Pihak Terkait II antara C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan-DPR di 20 TPS, dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan pada tanggal 3 Juni 2024.

Pada perkara yang baru ini, Partai Demokrat mendalilkan bahwa KPU selaku termohon tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 183 sesuai dengan amar putusan.

Dalam hal ini, Partai Demokrat menyoroti adanya dokumen yang hilang ketika dilakukan pembukaan kotak suara. Partai Demokrat mengatakan bahwa KPU Kota Serang menghilangkan C.Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI Perjuangan di 20 TPS di Kota Serang.

Terkait dengan hilangnya C.Hasil-DPR tersebut, KPU Kota Serang melakukan penghitungan ulang surat suara, sesuai dengan saran Bawaslu Kota Serang yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. Padahal, amar putusan MK sebelumnya hanya memerintahkan penyandingan perolehan suara PDI Perjuangan.

Namun, menurut MK, tindakan KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS dimaksud justru telah memenuhi prinsip transparan dan keadilan, terlebih KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga kemurnian suara pemilih.

“Dengan demikian, penggunaan SE Bawaslu 6200.1/2024 sebagai pijakan termohon dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah dengan melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS tersebut menurut Mahkamah dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pertimbangan Mahkamah.

Kendati demikian, MK mengingatkan penyelenggara pemilu untuk menjaga keaslian dan validitas data. MK menekankan bahwa penyelenggara dan pengawas pemilu harus memperhatikan tata kelola kotak suara agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Selain itu, Partai Demokrat juga keberatan dengan tindakan KPU Kota Serang yang menyandingkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan ulang suara di 20 TPS tersebut. Menurut Demokrat, hal itu tidak sesuai dengan amar putusan MK sebelumnya yang seharusnya hanya penyandingan untuk suara PDI Perjuangan saja.

Terlebih lagi, berdasarkan penghitungan ulang tersebut, terdapat penambahan suara sebanyak 39 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah.

Terkait dengan dalil tersebut, MK mengatakan bahwa tindakan KPU Kota Serang tidak mengurangi esensi penyandingan yang diperintahkan oleh MK, mengingat hal tersebut dilakukan karena adanya kondisi khusus atau stagnasi data penyandingan suara di 20 TPS dimaksud.

Lebih lanjut terkait dengan petitum pemohon yang meminta MK untuk menetapkan perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPR RI di Dapil II Banten sebanyak 142.279 suara, telah kehilangan dasar rasionalitas. Hal ini karena setelah dilakukan pembukaan kotak suara hingga penghitungan ulang surat suara, ternyata terdapat perubahan perolehan suara.

“Meskipun pemohon mendalilkan perolehan suaranya berkurang sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan adanya upaya yang dilakukan secara sengaja oleh termohon untuk mengurangi perolehan hasil suara pemohon setelah penghitungan ulang surat suara,” kata Guntur.

Selain itu, MK juga menolak dalil Partai Demokrat yang mengatakan bahwa KPU tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 183 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. MK menyatakan dapat memahami kebutuhan waktu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penyandingan suara tersebut.

“Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap Guntur. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani akan segera melakukan koordinasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Yang pasti segera. Jadi tentunya kita akan segera berkoordinasi di satgas tersebut,” ujar Rosan usai acara serah terima jabatan di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Menurut dia, waktu yang ada saat ini harus dimaksimalkan termasuk untuk koordinasi Satgas Percepatan Investasi di IKN tersebut.

“Pokoknya segera, karena kita juga memahami waktu yang ada saat ini kita manfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

Rosan mengungkapkan kemungkinan koordinasi tersebut akan dilakukan dalam pekan-pekan ini.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM bertindak sebagai Ketua Satgas.

Sedangkan Wakil Ketua Satgas masing-masing dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Kepala Otorita IKN.

Satgas tersebut dibentuk dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Satgas Percepatan Investasi di IKN memiliki tugas mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Tugas lainnya yakni menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN.

Kemudian mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota
Nusantara, lalu melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di IKN hingga mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

“Izin untuk ormas tambang, untuk PBNU udah selesai, kalau tidak salah tiga atau empat hari yang lalu,” ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menuturkan bahwa PBNU tinggal menyetor kompensasi data informasi (KDI) kepada negara.

“Tinggal mereka menyetor ke negara, karena harus ada KDI nya yang menyetor ke negara, kalau itu sudah selesai, selesai,” ucap Bahlil.

Sementara itu, terkait IUP untuk organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah, Bahlil mengungkapkan bahwa prosesnya sedang berlangsung dan hampir selesai, meski masih ada beberapa tahapan yang perlu diselesaikan.

“Kemudian Muhammadiyah, sekarang dalam proses sudah hampir juga selesai tentang lokasinya,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pengawasan terhadap organisasi keagamaan yang terlibat dalam industri tambang akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.
Menurut dia, Kementerian ESDM akan fokus pada hulu industri, sementara Kementerian Investasi akan menangani bagian hilirnya.

“Dua-duanya. Tetap PP nggak bisa berubah dong, Tapi titik koordinatnya tetap di Kementerian ESDM. Jadi ini kan kementerian SDM dan kementerian investasi itu kan punya sinkronisasi, hulunya tetap di ESDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024. (ANT/KN)