SAMARINDA – Isu mengenai tunggakan gaji pekerja proyek pembangunan Teras Samarinda kembali mencuat ke permukaan setelah beredarnya postingan di media sosial beberapa waktu lalu.

Seorang istri pekerja proyek tersebut mengaku bahwa suaminya tidak menerima gaji selama berbulan-bulan hingga terpaksa mengamen dari kawasan Apartment Pranoto hingga Sambutan.

Menanggapi hal ini, Asisten II Pemerintah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, telah melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut.

“Saya sudah mencari akunnya, tapi sudah tidak ada lagi,” ungkap Marnabas

Meskipun demikian, Marnabas menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

“Kami akan tetap selidiki siapa tahu benar. Kita juga nggak tahu, apakah dia dipecat atau diapain, kita tidak tahu,” jelasnya.

Marnabas juga menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk melindungi hak-hak seluruh warganya, termasuk para pekerja.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh.

“Pemerintah itu kan pasti akan melindungi hak-hak warga, tapi harus kita juga lihat, enggak boleh juga kita justice pemborongnya yang salah, kan begitu. Jika ada yang malas bisa saja langsung dipecat,” tegas Marnabas.

Kendati demikian, Marnabas mengakui kesulitan dalam mencari pihak yang bersangkutan.

“Jadi kita sekarang kesulitan untuk mencari orang itu. Kalau dia memang betul-betul pasti, jika dia posting tidak dihapusnya, jika itu haknya pasti postingannya,” tambahnya.

Penulis: Dimas
Editor: Nicha R

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa pembukaan Teras Samarinda akan dilakukan setelah melalui peninjauan langsung ke lapangan.

Meskipun tim terkait telah melaporkan kesiapan fasilitas publik ini, Andi Harun tetap ingin melakukan pengecekan secara detail.

“Saya sudah sampaikan kepada mereka, saya butuh untuk mengecek laporan kalian,” tegasnya

“Saya senang hal-hal yang bersifat detail, saya bilang nanti kita berdiskusi di lapangan,” Jelasnya

Andi Harun mengungkapkan bahwa dirinya akan fokus pada beberapa aspek penting, seperti kesiapan parkir, tim yang akan bertugas 24 jam, dan kesesuaian antara laporan dengan kondisi lapangan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Teras Samarinda dapat menjadi fasilitas publik yang nyaman dan aman bagi masyarakat.

“Saya masih memberi tambahan harus ada plan nama bertulis Teras Samarinda spirit of Mahakam,” tambahnya

Sesuai dengan agenda pemerintahan kota, Andi Harun bersama stakeholder terkait dijadwalkan untuk meninjau langsung Teras Samarinda pada hari Rabu, 4 September 2024.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan yang telah disampaikan sebelumnya dan memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan baik.

Dengan demikian, pembukaan Teras Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Kota Samarinda dan menjadi salah satu ikon baru bagi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Media Kaltim akan terus mengikuti perkembangan terkait pembukaan Teras Samarinda dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.

Penulis: Dimas
Editor: Nicha R

MAHAKAM ULU — Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral yang harus diemban oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan amanah rakyat.

Pesan ini disampaikan oleh Kristina saat mewakili Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, dalam rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kaltim periode 2024-2029 yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (2/9/2024).

Dalam sambutannya, Kristina Tening mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD yang baru dilantik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Semoga dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan baik,” ujarnya.

Kristina juga mengingatkan para wakil rakyat akan pentingnya menjaga prioritas terhadap kepentingan masyarakat.

“Suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan,” tegasnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan kepentingan masyarakat luas.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltim, Forkopimda, pengurus partai politik, serta para tokoh adat, agama, dan masyarakat. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Sementara Mahulu dan Sekretaris DPRD Mahulu, yang turut menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Dengan adanya pelantikan ini, Kristina Tening berharap bahwa para anggota DPRD Kaltim yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kalimantan Timur. (*/Rls).

Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R

KUTAI BARAT — Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat, Ridwai, mengumumkan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kutai Barat telah menyepakati pembentukan tiga fraksi utama.

Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dari 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di dewan untuk periode lima tahun mendatang.

“Kami telah membentuk fraksi partai gabungan dari sejumlah parpol pada periode lima tahun ke depan. Fraksi-fraksi sudah kami bentuk sejak Minggu lalu dan disepakati tiga fraksi saja, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, dan Gerindra,” ujar Ridwai dalam wawancara pada Senin (2/9/2024).

Setelah pembentukan fraksi, Ridwai menjelaskan langkah selanjutnya bagi anggota dewan adalah penyusunan tata tertib DPRD. Proses ini akan diikuti dengan pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mencakup posisi penting seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pimpinan komisi, Badan Anggaran, Badan Perencanaan Perda, Badan Kehormatan, dan Badan Musyawarah.

Ridwai juga menegaskan bahwa jika partai-partai peraih suara terbanyak sudah memperoleh rekomendasi dari pimpinan pusat partainya, nama-nama calon pimpinan DPRD akan segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

“Jika rekomendasi sudah diterima, kami akan langsung menyampaikan nama-nama tersebut ke Gubernur Kaltim untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pelantikan unsur pimpinan DPRD Kutai Barat,” tambahnya.

Pembentukan tiga fraksi ini menjadi langkah awal yang penting bagi DPRD Kutai Barat dalam menjalankan tugas legislatif selama lima tahun ke depan. Dengan adanya fraksi-fraksi ini, diharapkan sinergi antarpartai dapat semakin kuat dalam mengawal berbagai program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.

Berikut rincian parta-partai yang tergabung dalam tiga Fraksi DPRD Kubar:

1. Fraksi PDI Perjuangan terdiri dari:
– PDI Perjuangan: 6 kursi
– NasDem: 2 kursi
– PKB: 1 kursi

2. Fraksi Golkar:
– Golkar: 5 kursi
– PAN: 1 kursi
– Hanura: 1 kursi
– Perindo: 1 kursi

3. Fraksi Gerindra :
– Gerindra: 3 kursi
– Demokrat: 3 kursi
– PKS: 1 kursi

Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R