Beranda blog Halaman 820

KPK Segera Usut Kaesang Terkait Dugaan Gratifikasi Atas Penggunaan Jet Pribadi

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut pihaknya memiliki kewenangan dalam mengusut Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, terkait dugaan gratifikasi atas penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi.

“Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaraan negara, gitu. Ada keluarganya,” kata Nawawi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia menegaskan bahwa sosok Kaesang tidak bisa dilihat individu secara personal belaka.

“Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah (jeda diam), apa? Bisa dilanjutin gitu, kan? Sudah dipahami. Jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal yang seperti itu,” ujarnya.

Dia pun menepis anggapan yang menyebut bahwa Kaesang bukan pejabat publik sehingga tak layak dimintai klarifikasi soal dugaan gratifikasi sebab bisa terdapat perdagangan pengaruh yang termasuk jenis korupsi di dalamnya.

“Tidak seperti itu, kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang.

Selain itu, kata dia, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Sebelumnya, Jumat (30/8), KPK sedang menyiapkan surat undangan klarifikasi kepada Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Suratnya sedang dikonsep, surat undangan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Erina Gudono (istri) dan Kaesang mendapat banyak sorotan di media sosial belakangan ini, salah satunya mengenai dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. (ANT/KN)

Guna Siapkan Bantuan, Mensos Terus Cari Data Masyarakat Kelas Menengah yang Turun Kelas

Penulis
redaksi2
-
0
Kementerian Sosial menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/9/2024). (ANTARA/Hana Kinarina)

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan pihaknya terus berusaha mencari data mengenai masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas, sehingga dapat segera menyalurkan bantuan guna menjaga daya beli mereka.

Hingga kini pihaknya belum memperoleh data pasti mengenai penurunan angka kelas menengah di Indonesia, baik dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BPJS Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Sekarang masih kami cari untuk mengejar itu tadi, supaya kelompok menengah yang rentan ini bisa kami cover sehingga daya beli mereka terjaga,” kata Mensos Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/9/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan guna merespon pertanyaan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid yang menanyakan sikap Kementerian Sosial (Kemensos_ dalam merespon sekaligus menangani fenomena turun kelas kelompok masyarakat menengah belakangan ini.

Menurut Hidayat Nur Wahid, fenomena tersebut seharusnya menjadi perhatian Mensos Risma dan jajarannya sebab fenomena itu jelas akan mempengaruhi kualitas bonus demografi dan pencapaian target menuju Indonesia Emas 2045.

“Apakah hal semacam ini juga sudah diperbincangkan, dibahas, dipersiapkan? Bagaimana mengatasi kelompok yang tadinya kelas menengah kemudian menjadi rentan miskin? Bagaimana kemudian mereka tidak menjadi miskin, syukur-syukur menjadi menuju kelas menengah menjadi tidak miskin lagi,” ujar Hidayat.

Ia menyebutkan angka masyarakat kelas menengah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57,3 juta orang. Akan tetapi, angka tersebut turun menjadi 47,8 juta pada tahun 2024.

Sebelumnya pada Jumat (30/8) berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

Namun porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 pada 2019 dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Sementara jumlah menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20 persen) menjadi 137,50 juta (49,22 persen). (ANT/KN)

Erick Thohir Pastikan Kunjungan Paus Tak Ganggu Agenda Sepak Bola di GBK

Penulis
redaksi2
-
0
Momen Paus Fransiskus tiba di Indonesia (AP/Gregorio Borgia)

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan kegiatan misa akbar yang dihadiri Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/9/2024) besok, takkan mengganggu agenda sepak bola Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada hari yang sama, Indonesia akan memainkan laga pembuka putaran ketiga saat mereka tandang melawan Arab Saudi pada Kamis (5/9/2024) waktu setempat atau Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Lima hari setelahnya, Stadion GBK, tempat misa akbar yang dihadiri Paus, akan menjadi venue laga Indonesia melawan Australia pada 10 September.

Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya sempat direncanakan menjadi venue laga Indonesia melawan Australia untuk pertimbangan mendapatkan kualitas rumput yang bagus.

Namun, setelah mendapatkan informasi bahwa acara Paus tak akan mengganggu agenda sepak bola, Erick mengatakan persiapan rumput GBK untuk menyambut laga melawan Australia akan siap 100 persen tanpa kendala.

“Ya, kedatangan Paus adalah tokoh dunia yang harus kita hormati. Saya juga barusan baca Paus ini hadir dengan tentu fasilitas yang menurut saya luar biasa buat tokoh dunia. Karena Paus ini juga mengajarkan sebuah kesederhanaan,” kata Erick ketika ditemui awak media pada jumpa pers Liga 2 Indonesia 2024/2025 di Pegadaian Tower, Jakarta, Selasa.

“Tapi ternyata dari informasi dari panitia bahwa mereka, oh kita ingin juga kedatangan ini sebuah yang baik. Mereka ada Misa dan lain-lain. Tetapi luar biasa mereka tidak mau mengganggu jalannya sepak bola Indonesia,” tambahnya. Kata Erick, pengelola GBK harus memanfaatkan momen ini dengan baik, dengan memberikan kualitas rumput nomor satu menyambut laga melawan Socceroos nanti.

Pasalnya, ini adalah momentum yang tepat, mengingat animo penonton sepak bola Indonesia sedang tinggi-tingginya menyaksikan timnas sepak bolanya berlaga di putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah.

“Karena itu saya juga sampaikan waktu itu bagaimana Gelora Bung Karno harus mendandani dirinya mengenai rumput. Karena ini sebuah event besar,” kata pria 54 tahun itu.

“Bagaimana sekarang yang menonton sepak bola tim nasional ini dalam posisi yang memang lagi tinggi-tingginya, karena prestasinya baik,” imbuhnya.

“Saya berterima kasih kepada panitia, kepada Keuskupan semua yang memang bekerja sama antar kedatangan tokoh dan juga sepak bola ini bisa kita berkolaborasi sehingga persiapan daripada rumput ini tanggal 10 sampai hari ini masih berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Setelah acara misa akbar selesai, Erick menegaskan pihaknya akan memantau secara langsung persiapan terakhir Stadion GBK menyambut laga melawan Australia pada 7 atau 8 September untuk memastikan kualitasnya benar-benar baik.

“Nanti saya dan Pak Sekjen akan cek ke lapangan mungkin tanggal 7 atau 8 untuk memastikan kualitasnya baik,” tutupnya. (ANT/KN)

KKP Tangkap 116 Kapal Penangkap Ikan Ilegal di Perairan Indonesia

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Kapal Pengawas (KP) Orca 04 melakukan henrikhan (penghentian, pemeriksaan, dan penahanan) terhadap satu unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Filipina berinisial FB. LB. JM A-2 yang diduga melakukan illegal fishing di WPPNRI 716 Laut Sulawesi. ANTARA/HO-KKP

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 116 kapal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

“Jumlah kapal (penangkap ikan ilegal) yang ditangkap sudah 116 kapal,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Pung menyampaikan bahwa penangkapan itu merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sah atau illegal fishing. Kapal-kapal tersebut diamankan selama periode Januari hingga akhir Agustus 2024.

Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditangkap terdiri dari kapal berbendera asing serta kapal yang berasal dari Indonesia. Meski begitu, dia tidak merinci dari 116 kapal tersebut.

Lebih lanjut, Pung mengungkapkan bahwa kapal-kapal tersebut diamankan di berbagai lokasi, termasuk di Natuna, utara Manado di Pasifik, perairan Arafura, dan Laut Jawa.

“Itu (seratusan kapal) diamankan ada di Natuna, di utaranya Manado di Pasifik, ada di Arafura, ada di Laut Jawa, banyak semua,” ujarnya.

Pung menambahkan bahwa kapal-kapal asing yang tertangkap akan disidik dan kapalnya akan disita. Sedangkan, kapal-kapal yang berbendera lokal akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kalau kapal asing kita lakukan penyidikan, kita sita kapalnya, kalau yang lokal kita denda sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja,” ucapnya.
Adapun awak kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing akan dideportasi, sementara tersangkanya akan ditahan. Berbeda dengan awak kapal asing, awak kapal lokal tidak dikenakan penahanan.

Penindakan terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam illegal fishing merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

KKP berharap tindakan tegas itu dapat menekan praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekonomi dan ekosistem laut.
Namun, Pung juga menyampaikan kebutuhan akan penambahan anggaran untuk meningkatkan efektivitas operasi pengawasan di laut. Dengan anggaran yang memadai, KKP dapat memastikan patroli laut yang lebih intensif dan berkelanjutan.

“Penambahan anggaran tentu supaya (KKP) di laut bisa operasi terus,” tutur Pung.
Oleh karena itu, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pihaknya mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp1 triliun pada 2025. (ANT/KN)

Menteri Investasi Sebut Singapura Minat Investasi di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi IKN

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan Singapura minati investasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“Saya dari Singapura kebetulan saya ketemu dengan Sembcorp, mereka mau investasi di solar panel,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Menurut dia, Sembcorp berminat akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau solar cell dengan nilai sekitar 60 juta dolar AS berkapasitas sekitar 5-6 megawatt.

“Investasinya kurang lebih 60 juta dolar AS akan membangun solar cell sekitar 5-6 megawatt,” katanya.

Kemudian pihak lainnya yang berminat terhadap investasi di IKN yakni Raffles Education Center.

“Kemudian satu lagi adalah Raffles Education Center, mereka mau berinvestasi di IKN,” ujar Rosan.

Dirinya mengaku kaget karena disambut hangat oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan para jajarannya ketika Rosan melakukan kunjungan ke Singapura.

“Saya juga cukup kaget (surprise), saya datang ke Singapura, saya diterima langsung oleh perdana menterinya. Saya tiga hari di sana, tiap hari sangat padat dan masukan-masukan itu, karena investor terbesar Indonesia selama 10 tahun itu Singapura. Jadi wajar saya datang kesana untuk mendapatkan pemahaman dan juga mendapatkan informasi mengenai apa appetite mereka, apa preference mereka terutama ke depannya,” kata Rosan.

Sebagai informasi, berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru. Tujuan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. (ANT/KN)

Atasi Banjir, Menteri PUPR Akan Bangun 20 Sabo Dam di Ternate

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Kalpin Nur (kanan) meninjau lokasi pascabanjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (3/9/2024).

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana membangun 20 sabo dam di Ternate, Maluku Utara.

Basuki mengatakan untuk penanganan banjir di Rua, Kementerian PUPR akan memperbaiki jalur sungai dan membuat 20 sabo dam di sepanjang sungai bagian selatan, sebab Pulau Ternate memiliki 15 kali mati atau barangka.

“Kita akan bangun 20 sabo dam yang tersebar di sungai bagian selatan yang akan kita desain sampai akhir tahun. Masing-masing sungai minimal ada 2 sabo. Di bagian utara sudah ada 22 sabo,” katanya di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sabo dam berfungsi untuk menahan aliran air dan material sedimen yang berpotensi menghantam permukiman. Dengan adanya sabo dam, peringatan dini banjir dapat diberikan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan pascabencana banjir di Rua, Kota Ternate, Maluku Utara.

Banjir yang terjadi pada Minggu (25/8/2024) menyebabkan akses jalan nasional pada Kelurahan Rua terputus akibat timbunan material. Banjir menyebabkan 19 orang wafat, 23 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah hilang, 1 unit tempat ibadah rusak berat, 1 unit sekolah dasar rusak berat, 1 unit pos curah hujan Balai Wilayah sungai (BWS) Maluku Utara rusak berat dan 1 unit jaringan pipa air baku terputus.

Upaya tanggap darurat yang dilakukan Kementerian PUPR memobilisasi 3 unit excavator, 2 unit dump truck dan menyiagakan 70 orang personel BWS Maluku Utara.

Selanjutnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara juga memobilisasi 1 unit dump truck, 8 unit hidran umum, 2 unit mobil tangki air dan menyiagakan 25 orang personel.

Di samping upaya tanggap darurat, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Ternate juga akan merelokasi warga yang terdampak banjir bandang. Kementerian PUPR akan membangun 50 unit rumah baru tipe 36 serta sekolah dan mushala.

“Materialnya ada di Bandung akan kita datangkan ke sini, mudah-mudahan akhir bulan bisa sampai dan langsung kita kerjakan,” kata Basuki. (ANT/KN)

Pemkab PPU Keluarkan Surat Edaran Soal Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ahmad Usman, Kepala BKPSDM PPU. (Istimewa for MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Surat Edaran (SE) Nomor 10/TAHUN/2024 tentang Netralitas Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang diterbitkan pada 30 Agustus 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, H Ahmad Usman, menjelaskan bahwa SE ini dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berjenjang hingga pemerintah pusat.

Dasar hukum SE ini mencakup Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. SE ini juga dilengkapi dengan keputusan bersama dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.

“Ada juga panduan untuk pegawai negeri yang menjadi istri calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya, Rabu (4/9/2024).

Usman berharap SE ini menjadi perhatian semua pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Ia menekankan agar pegawai tidak terlibat, hadir, atau mengikuti aktivitas terkait pemenangan pasangan calon tertentu.

Usman menjelaskan bahwa ASN maupun PPNPN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang terlibat dalam politik praktis akan dikenakan sanksi.

“Akibatnya bisa sangat fatal. Jika ada yang melaporkan ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, laporan tersebut akan diteruskan kepada Bawaslu dan kemudian ke KASN,” ulasnya.

Pemerintah pusat akan turun tangan untuk memverifikasi tahapan lebih lanjut terhadap ASN yang bersangkutan. Usman menyampaikan bahwa potensi perolehan suara dari ASN cukup besar.

Jumlah ASN di PPU mencapai 3.345 orang, sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 864 orang. Jumlah ini belum termasuk keluarga inti ASN, seperti istri dan anak yang sudah berusia 17 tahun.

Namun demikian, Usman menegaskan bahwa ASN wajib mematuhi aturan dan menjaga netralitasnya dalam seluruh tahapan Pilkada. Imbauan netralitas ASN dalam SE Pj Bupati PPU juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia menyebutkan bahwa telah terjadi kasus serupa sebelumnya. Sanksi pemecatan ASN yang melanggar disiplin biasanya langsung ditangani oleh pemerintah pusat.

Ia menceritakan pengalamannya mendampingi kasus masalah kedisiplinan di mana perwakilan pemerintah pusat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait tanpa kompromi.

“Kami tidak ada di dalam ruangan saat itu. Perwakilan pemerintah pusat akan mempertimbangkan dengan teliti dan membuat keputusan,” ungkapnya.

Jika keputusan sudah sampai kepada kepala daerah, proses eksekusi sanksi berat berupa pemecatan harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari. Ia berharap agar semua pihak berhati-hati dalam bersikap selama proses pesta demokrasi di PPU berlangsung secara damai.

“Tentu sanksi yang paling berat adalah pemberhentian ASN,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Kolaborasi dengan Dunia Industri, Pemkab PPU Sukses Reduksi Angka Pengangguran

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Nicko Herlambang, Asisten I Sekretariat Kabupaten PPU. (Istimewa for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka secara signifikan. Angka pengangguran yang berhasil ditekan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dalam memimpin daerah selama satu tahun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Makmur Marbun sebagai salah satu Penjabat Kepala Daerah Terbaik Seluruh Indonesia dalam kategori kesejahteraan rakyat fiskal rendah.

Malam puncak penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group di The Tribrata Hotel & Convention Center, Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/8/2024).

Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Nicko Herlambang, mengungkapkan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka berhasil dicapai selama masa jabatan Makmur Marbun.

“Memang ini adalah kerja bersama sejak tahun 2021 sampai 2023. Dari 2,95 persen turun drastis sampai 2,07 persen,” ujar Nicko Herlambang, saat ditemui di Kantor Bupati PPU pada Senin (2/9/2024).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menunjukkan komitmen dalam mempercepat proses dengan memperluas sasaran angkatan kerja untuk dilatih kompetensi dan keterampilannya agar dapat terserap di dunia kerja.

Nicko juga memaparkan upaya Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam mengatasi pengangguran di PPU. Hingga Juni 2024, sudah 453 orang mengikuti 11 jenis pelatihan berbasis kompetensi, ucap Nicko.

Alokasi anggaran khusus untuk pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp15 miliar.

Pemkab PPU aktif berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri dalam kemitraan penempatan tenaga kerja atau magang. Beberapa pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi pelatihan ground crew Bandara VVIP untuk lulusan SMA dan SMK bekerja sama dengan Politeknik Penerbangan Surabaya yang melibatkan 102 orang.

Pelatihan berbasis kompetensi kejuruan meliputi operator mesin bubut, diikuti 15 orang di BLKI Balikpapan, serta pelatihan operator forklift dan welder diikuti masing-masing 16 orang di BLKI Balikpapan.

Pelatihan kejuruan welder di Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark melibatkan 20 orang, sedangkan pelatihan operator crane mobil di BPPSDM Migas Cepu diikuti 4 orang.

Pelatihan scaffolding tingkat operator, rigger, dan teknisi sistem utilitas di BPPSDM Migas Cepu diikuti 5, 4, dan 3 orang, masing-masing.

Saat ini, 20 orang masih mengikuti pelatihan mechanical di Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark, dan pelatihan Electrical KST-STP sedang berjalan dengan 19 peserta. Terakhir, pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi diikuti 231 orang.

“Artinya target kita untuk menurunkan pengangguran terbuka sudah cukup maksimal secara pertumbuhan,” tutup Nicko. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU Siap Gelar Pilkada Damai, Khairudin Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Media Sosial

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin, mengimbau masyarakat untuk menjaga kedamaian selama Pilkada 2024. (Istimewa PPU for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk menciptakan suasana damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Khairudin, menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada menjadi fokus utama pemerintah daerah.

“Pilkada tahun ini cukup ramai, karena diikuti oleh empat calon. Jadi sangat sengit dan seru,” ujar Khairudin saat ditemui di kantornya, Selasa (3/9/2024). Meskipun demikian, ia berharap kontestasi tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga suasana kondusif di Kabupaten PPU.

Khairudin juga mengingatkan masyarakat akan potensi adanya berita hoaks dan isu sensitif terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat meresahkan selama Pilkada. “Kami berharap agar semua elemen masyarakat bersikap bijak dan arif dalam mendukung Pilkada damai,” ujarnya.

Pilkada 2024, menurut Khairudin, memiliki dampak yang sangat besar bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan citra Kabupaten PPU sebagai bagian dari Ibu Kota Negara (IKN). “PPU akan disorot secara nasional dan internasional, dan kami ingin Pilkada ini berjalan dengan baik dan demokratis,” terangnya.

Khairudin juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial, yang semakin mudah diakses oleh semua warga PPU. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tanggung jawab serta konsekuensi dalam menggunakan teknologi digital, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami harap pemberitaan hoaks atau isu SARA dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada. Dengan demikian, masyarakat PPU bisa merasa aman dan nyaman selama Pilkada,” tutup Khairudin. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Aplikasi Sipancardes, Inovasi BKAD PPU Mempermudah Proses Pengajuan Dana Desa

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Aplikasi Sipancardes mempermudah pengajuan dan pencairan Dana Desa di PPU. (Istimewa PPU for MKN)

PPU – Aplikasi Sistem Informasi Pengajuan dan Pencairan Dana Desa (Sipancardes) yang baru dibentuk kini menjadi terobosan yang mengakomodasi distribusi anggaran ke pedesaan dan berjalan optimal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Aplikasi ini telah digunakan sejak Juni 2024 dan berhasil mempercepat proses pengajuan, pencairan, serta pelaporan Anggaran Dana Desa (ADD) secara komprehensif dan akuntabel.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, menyampaikan bahwa Sipancardes telah berjalan dengan baik dan diaplikasikan di desa-desa sejak Juli 2024. “Sipancardes sudah berjalan dan justru sudah kami gunakan,” ungkap Muhajir saat ditemui di Kantor Bupati PPU, Selasa (3/9/2024).

Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama BKAD PPU dengan Yogya Executive School (YES). Muhajir menjelaskan bahwa aplikasi ini telah mengubah cara pemerintah desa dalam mengelola ADD. “Aplikasi ini memudahkan pencairan ADD dan memastikan pelaporan data lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Sejak diluncurkan, aplikasi Sipancardes telah mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama SKPD di tingkat desa. “Semua desa sudah menggunakan aplikasi ini, dan kami sangat senang melihat antusiasme mereka,” kata Muhajir.

Selain mempermudah pencairan ADD, aplikasi Sipancardes juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkepentingan dalam proses ADD, karena semua proses pengajuan dan pelaporan dapat dilakukan secara online. “Mereka hanya datang untuk pengajuan, tinggal di-scan dan semuanya dilakukan secara online,” jelasnya.

Meski sudah digunakan, Muhajir berencana meluncurkan aplikasi Sipancardes secara resmi dalam waktu dekat. “Kami akan meluncurkannya segera, tinggal menunggu penjadwalan yang tepat,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

1...819820821...1,259Halaman 820 dari 1,259