TENGGARONG — Di tengah tantangan ekonomi yang terus berlanjut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Dr. H. Sunggono, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penetapan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2024 secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (3/9/2024).
Rakor ini, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), menghadirkan sejumlah pihak terkait seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.
Kegiatan dimulai dengan presentasi dari perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yang memberikan gambaran tentang perkembangan rata-rata harga pangan dan komoditas nasional.
Sunggono, yang ditemui setelah rapat, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja TPID Kukar. Ia menegaskan bahwa upaya kolektif ini telah berhasil menjaga tingkat inflasi daerah tetap di bawah angka yang ditetapkan oleh TPIN pusat.
“Alhamdulillah, dari data yang disajikan para narasumber, termasuk informasi dari Kabag Ekonomi, inflasi kita (Kukar) masih rendah, di bawah angka yang ditetapkan oleh pusat,” ungkapnya.
Namun, bukan berarti tidak ada tantangan. Sunggono mengakui adanya indikasi penurunan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah berencana untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam berbagai kegiatan berbasis swakelola dan akan terus mengintervensi pasar dengan mengadakan operasi pasar murah.
“Kami berharap, dengan cara seperti ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi juga mampu membeli kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Ke depan, setelah rapat ini, Sunggono merencanakan pertemuan lanjutan bersama TPID Kukar. Tujuannya jelas merumuskan langkah-langkah konkret yang lebih strategis dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, upaya pemerintah daerah seperti yang dilakukan Kukar menjadi sorotan penting.
Langkah-langkah proaktif dan kolaboratif yang diambil tidak hanya untuk menstabilkan ekonomi lokal tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Bagaimanapun, menjaga stabilitas ekonomi bukanlah tugas mudah, tetapi dengan koordinasi yang baik, Kukar optimis dapat menghadapi tantangan ini,” tutupnya.
Penulis: Hanafi
