TANJUNG REDEB – Memasuki perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rappi, menekankan pentingnya kualitas dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan masih adanya proyek infrastruktur dengan kualitas rendah yang harus segera diatasi tahun ini.

“Dana yang bersumber dari masyarakat harus dikelola dengan benar dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Terutama untuk infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan gorong-gorong, kualitasnya harus dipastikan agar tahan lama dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar pria yang akrab disapa Daeng Iccang.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut tidak cepat rusak. “Jangan sampai tahun ini dibangun, tapi tahun depan sudah rusak lagi. Oleh karena itu, kami minta semua pihak yang terlibat dalam proyek ini untuk benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.

Selain kualitas, perencanaan pembangunan fisik juga harus dilakukan dengan matang agar hasilnya benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat. Ichsan menyoroti adanya temuan di lapangan, di mana beberapa proyek tidak mengikuti aturan yang berlaku, dan ini sering menjadi sorotan dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan DPRD.

Diperlukan komitmen dari semua elemen pemerintahan, termasuk pengguna anggaran dan rekanan kerja, agar tercipta pembangunan yang sesuai harapan. Ichsan berharap proyek infrastruktur tidak hanya dibangun tepat waktu, tetapi juga tahan lama dan memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan.

“Kita ingin uang rakyat yang digunakan benar-benar bermanfaat dan tepat guna. Kualitas pekerjaan harus baik, tahan lama, dan memenuhi standar,” jelas politisi Gerindra ini.

Menurut Ichsan, temuan terkait proyek dengan kualitas rendah harus menjadi perhatian serius. Dalam kunjungannya ke berbagai kecamatan dan kampung, ia dan anggota dewan lainnya masih menemukan adanya kontraktor yang tidak memperhatikan administrasi proyek. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan proyek, baik dari sisi administrasi maupun keterbukaan di lapangan kepada masyarakat. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, mengapresiasi prestasi gemilang yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tujuh kali berturut-turut. Menurut Elita, prestasi ini bukan pencapaian biasa, melainkan bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Berau telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Predikat WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Berau telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Elita.

Ia menambahkan, prestasi tersebut harus dijaga dan dijadikan acuan untuk mempertahankan keuangan yang bersih dan sehat di lingkup pemerintahan. Menurutnya, berbagai masukan dan koreksi yang diberikan oleh BPK sebagai auditor harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Ini adalah upaya penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kami berharap opini WTP ini bisa terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang,” lanjutnya.

Sebagai politisi Partai Golkar, Elita juga berkomitmen untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan administrasi, sehingga kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Berau dapat semakin baik.

“Fraksi Partai Golkar berharap Pemkab Berau dapat mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas pengelolaannya,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina, menyoroti permasalahan pasokan listrik di wilayah perkampungan di Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Kelay. Menurutnya, masih banyak kampung di Kelay yang belum teraliri listrik selama 24 jam, meskipun kebutuhan energi listrik merupakan hal mendasar bagi setiap kampung.

“Kebutuhan listrik adalah hal yang sangat penting, dan saya banyak menerima keluhan dari masyarakat di daerah pemilihan saya. Beberapa kampung di Kelay belum mendapatkan listrik 24 jam,” ujar Elita.

Ia menjelaskan bahwa pasokan listrik yang memadai sangat krusial untuk mendukung sektor-sektor penting seperti usaha, pendidikan, dan kesehatan. Elita juga menyayangkan bahwa masih ada masyarakat yang harus bergantung pada penerangan tradisional, yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti kebakaran.

“Penggunaan penerangan tradisional ini sangat rawan memicu kebakaran, dan tentu saja kondisi ini tidak ideal untuk masyarakat yang seharusnya bisa menikmati fasilitas listrik yang layak,” imbuhnya.

Elita menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait pasokan listrik perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, akses listrik yang terbatas dapat memengaruhi keseharian warga dan bahkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Padahal, APBD Berau cukup besar, tapi kesejahteraan masyarakat belum merata. Ini harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Elita berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat ini hingga terealisasi sepenuhnya. Ia siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan keluhan ini ditindaklanjuti dengan serius. “Ini adalah tugas saya, dan aspirasi masyarakat akan terus saya perjuangkan,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa Kabupaten Berau harus mengambil peran sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di sektor pariwisata. Berau memiliki beragam destinasi wisata, mulai dari wisata bahari, adat, hingga keindahan alam yang menjadikannya unggulan di sektor ini.

Menurut Abdul Waris, kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Berau baru-baru ini menunjukkan komitmen Berau untuk mendukung keberadaan IKN. Dengan perpindahan ibu kota, Berau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan.

“Dulu, ketika ibu kota masih di Jakarta, destinasi liburan ke Bali dan Kepulauan Seribu. Namun, jika ibu kota sudah pindah ke IKN, tentu liburan akan mengarah ke Pulau Derawan dan Maratua,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau harus memiliki masterplan yang jelas untuk meningkatkan sektor pariwisata. Hal ini penting untuk menyediakan destinasi wisata terbaik bagi masyarakat dan ASN yang akan tinggal di IKN.

“Sekitar 700 ribu ASN akan tinggal di IKN, mereka pasti membutuhkan tempat liburan. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan Pemkab Berau,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa peningkatan sektor pariwisata harus mencakup pengelolaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung di semua destinasi wisata. Dengan begitu, wisatawan akan merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke Berau.

“Pembangunan infrastruktur untuk destinasi wisata sudah berjalan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana. Ini semua bagian dari persiapan Berau untuk menyambut IKN,” tandas Abdul Waris. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau dikenal dengan kekayaan budayanya yang beragam, mengingat keberadaan tiga suku asli yang hidup berdampingan, yaitu Suku Banua, Dayak, dan Bajau. Namun, sangat disayangkan bahwa fasilitas untuk menyalurkan bakat seni dan budaya di Kabupaten Berau masih minim.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman, mendorong dibangunnya Rumah Budaya sebagai wadah bagi para penggiat seni untuk menyalurkan bakat mereka dan melestarikan budaya lokal.

“Berau memiliki tradisi dan budaya yang sangat kaya, dan saat ini banyak kaum muda yang aktif mengembangkan potensi mereka di bidang seni, baik seni modern maupun tradisional. Namun, sayangnya belum ada wadah yang memadai untuk menampung kreativitas mereka,” ujar Rahman.

Rahman menambahkan bahwa pengembangan seni dan budaya daerah sangat penting agar tidak hilang ditelan arus modernisasi atau tergerus oleh budaya pop. Dengan adanya Rumah Budaya, generasi muda yang memiliki minat di bidang seni dan budaya dapat berkumpul, berdiskusi, menyalurkan hobi, serta menjauhkan diri dari hal-hal negatif.

“Rumah Budaya bisa menjadi pusat bagi generasi muda yang tertarik dengan seni dan budaya, sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya daerah,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan sarana budaya, seperti Rumah Budaya, dapat membantu memfasilitasi pengembangan budaya daerah yang didukung dengan teknologi, sehingga menarik bagi generasi muda dan masyarakat luas.

“Mendirikan Rumah Budaya atau Rumah Kesenian adalah langkah konkret dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah yang kita miliki,” tandas Rahman. (ADV/KN)