TANJUNG REDEB – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, logistik menjadi salah satu aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian penuh. Anggota DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap logistik Pilkada harus mempersiapkan dengan maksimal agar tidak ada kendala di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, terutama petugas pengawal penyaluran logistik, untuk memperhatikan dengan cermat jadwal, kendaraan pengangkut, hingga lokasi penyimpanan logistik, khususnya kotak suara,” ujar Dedy.

Menurut Dedy, hal ini penting dilakukan demi memastikan keamanan logistik tetap terjaga hingga hari pelaksanaan Pilkada. Seluruh pihak yang terlibat dalam pendistribusian harus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan logistik sampai dengan aman dan tepat waktu.

“Koordinasi dan komunikasi antar pihak sangat penting dalam menjaga keamanan logistik Pilkada. Lokasi penyimpanan juga harus dipastikan netral,” tegasnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini berharap agar Pilkada yang akan digelar pada November mendatang dapat berjalan dengan lancar, adil, jujur, aman, serta bebas dari kecurangan.

“Kami meminta agar petugas menjaga tempat penyimpanan logistik Pilkada dengan sistem jaga 24 jam, bergantian, demi menjaga keamanan penyaluran dan penyimpanan logistik. Waspadai juga hal-hal mencurigakan yang bisa merugikan salah satu pihak,” pungkasnya. (ADV/KN)

‘TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau terus berkembang pesat, terlihat dari berbagai pembangunan yang berjalan. Menurut Anggota DPRD Berau, Saga, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat infrastruktur jalan guna mendukung roda perekonomian serta mempermudah akses menuju destinasi wisata.

Saga menilai, pembangunan infrastruktur di Berau tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau saja. Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Berau dibandingkan daerah di Pulau Jawa.

“Kita harus berjuang mendapatkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini. Wilayah kita sangat luas, dan anggaran daerah tidak mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah,” jelas Saga.

Ia juga menambahkan bahwa ada beberapa titik infrastruktur yang menjadi kewenangan bersama antara Pemkab Berau, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dari setiap tingkatan pemerintah sangat diharapkan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, terutama di daerah perkampungan.

“Pembangunan jalan masih menjadi salah satu masalah utama, terutama di wilayah perkampungan yang membutuhkan perhatian lebih,” ungkapnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya penting untuk mendukung roda ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan akses menuju lokasi wisata yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dari sektor pariwisata, ada potensi PAD yang terus kita cari terobosan terbaik agar bisa meningkat. Semoga Pemprov dan pemerintah pusat terus memprioritaskan pembangunan jalan di Kabupaten Berau,” tutup Saga. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menyoroti keluhan masyarakat terkait kurangnya dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai. Persoalan ini, menurutnya, harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terlebih dengan adanya penambahan gedung baru di rumah sakit tersebut.

Peri menilai bahwa minimnya jumlah dokter spesialis saat ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Ia mengusulkan agar Pemkab Berau menciptakan program khusus untuk memberikan beasiswa kepada dokter umum agar bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialis.

“Saat ini masih sedikit yang mendaftar sebagai dokter spesialis. Pemkab harus membuat program untuk menyekolahkan dokter umum menjadi spesialis,” ujarnya.

Selain itu, Peri juga menegaskan bahwa dengan beroperasinya gedung baru RSUD dr Abdul Rivai, kebutuhan akan tenaga dokter spesialis harus segera dipenuhi, disertai dengan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga medis lainnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mendorong Pemkab Berau dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah terobosan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa persoalan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemkab Berau, tetapi juga DPRD. Oleh karena itu, kami harus menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini yang sudah lama dikeluhkan masyarakat,” tutup Peri. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Banjir yang melanda Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, baru-baru ini menyebabkan jembatan penyeberangan terputus. Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, bergerak cepat dengan memberikan bantuan menggunakan dana darurat.

Langkah sigap ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai. Menurut Rifai, tindakan Pjs Bupati yang segera menggunakan dana darurat untuk membantu masyarakat terdampak merupakan keputusan yang sangat tepat.

“Langkah cepat yang diambil oleh Pjs Bupati Berau untuk membantu masyarakat Kampung Suaran sangat kami dukung, karena hal ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir,” ujarnya.

Rifai menjelaskan bahwa dukungannya terhadap penggunaan dana darurat ini sesuai dengan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang disiapkan dalam setiap pembahasan anggaran.

“BTT memang diperuntukkan untuk hal-hal tidak terduga seperti bencana alam. Jadi, anggaran ini bisa langsung digunakan tanpa harus menunggu penganggaran ulang,” jelasnya.

Menurutnya, dalam situasi darurat, ketersediaan anggaran tidak bisa ditunda. “Kalau harus menunggu anggaran baru, bagaimana nasib masyarakat yang tertimpa bencana? Oleh karena itu, kami di DPRD sepenuhnya mendukung penggunaan dana darurat untuk segera direalisasikan demi masyarakat,” tutup Rifai. (ADV/KN)