Beranda blog Halaman 788

Heri Kuswanto Usulkan Kapal UGD untuk Masyarakat Pesisir

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Kuswanto.

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Kuswanto, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menyediakan kapal Unit Gawat Darurat (UGD) bagi warga di wilayah pesisir.

Menurutnya, kapal UGD sangat diperlukan untuk pelayanan kesehatan yang cepat di wilayah pesisir guna mempersingkat waktu penanganan medis.

“Masyarakat di wilayah pesisir masih sering kesulitan mendapatkan pertolongan medis, terutama dalam keadaan darurat. Saya pikir, pengadaan kapal UGD sangat diperlukan,” ucapnya saat diwawancarai, Kamis (3/10/2024).

Heri Kuswanto menambahkan bahwa sekitar 70 persen masyarakat Kota Bontang tinggal di wilayah pesisir. Kapal UGD yang standby di area pesisir akan sangat membantu, terutama untuk kasus darurat seperti ibu hamil yang hendak melahirkan atau korban bencana lainnya.

“Dengan adanya kapal UGD, warga pesisir bisa mendapatkan pertolongan medis dengan cepat, tanpa harus menunggu lama untuk mencapai fasilitas kesehatan di darat,” paparnya.

Selama ini, Heri masih sering mendapati kasus ibu hamil, orang sakit, bahkan nelayan yang mengalami kecelakaan laut harus menunggu lama untuk mendapatkan transportasi ke rumah sakit di darat.

“Jika kapal UGD sudah ada, tentu respons terhadap situasi darurat bisa dilakukan dengan cepat untuk mengantarkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” jelasnya.

Heri berharap Pemkot Bontang dapat segera merealisasikan usulan tersebut agar kapal UGD bisa tersedia bagi masyarakat pesisir yang memerlukan layanan darurat medis. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Paripurna DPRD Bontang: Andi Faizal Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara dan Maming Terpilih Jadi Wakil Ketua

Penulis
redaksi2
-
0
Rapat paripurna yang dipimpiin, Sitti Yara, mengumumkan bahwa Andi Faizal Sofyan Hasdam ditetapkan sebagai Ketua DPRD Bontang. Sitti Yara terpilih sebagai Wakil Ketua I, sementara Maming menduduki posisi Wakil Ketua II.

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang resmi mengumumkan susunan pimpinan definitif periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (2/10/2024).

Dalam rapat paripurna tersebut, Sitti Yara, yang bertindak sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang sementara, mengumumkan bahwa Andi Faizal Sofyan Hasdam ditetapkan sebagai Ketua DPRD Bontang. Sitti Yara terpilih sebagai Wakil Ketua I, sementara Maming menduduki posisi Wakil Ketua II.

“Penetapan pimpinan ini didasarkan pada jumlah perolehan kursi terbanyak dari masing-masing partai politik, yang telah dikukuhkan melalui surat keputusan DPC,” jelas Sitti Yara.

Penetapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 Ayat 2. Dalam ketentuan tersebut, partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten atau kota berhak mengisi kursi pimpinan DPRD. Di Bontang, Partai Golkar memimpin dengan tujuh kursi, diikuti oleh PKB dengan empat kursi, dan PDIP dengan tiga kursi.

Sekretaris DPRD Kota Bontang, Yessy Waspo, menyatakan bahwa keputusan ini akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Wali Kota Bontang untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).

Kepala Bagian Risalah dan Perundang-Undangan DPRD Bontang, Taufiqurrahman, menambahkan bahwa setelah SK diterbitkan, pelantikan pimpinan definitif DPRD akan segera dilakukan. “Kemungkinan pelantikan akan dilakukan pada minggu kedua bulan ini, setelah SK turun,” ujarnya. (ADV/KN)

Editor: Agus. S

Sultan Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD 2024-2029

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Anggota DPD RI Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara dalam Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu dini hari.

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

“Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih,” kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Baca juga: Paripurna sepakati La Nyalla dan Sultan jadi calon Ketua DPD 2024-2029

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.

Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.

Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang. (ant/KN)

Kemenhub Bangun 521 Infrastruktur Transportasi di Masa Jokowi

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun 521 infrastruktur transportasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, guna mendukung konektivitas, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, konektivitas antarwilayah semakin kuat, dengan peningkatan aksesbilitas transportasi dan integrasi layanan.

“Selaras dengan amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN, Kementerian Perhubungan telah membangun dan merehabilitasi/merevitalisasi 521 infrastruktur fisik sektor transportasi dalam satu dekade terakhir,” kata Menhub dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi selama 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Menhub merinci 521 infrastruktur transportasi yang dibangun yakni 157 sektor transportasi darat telah dibangun dan direvitalisasi sejak 2015, disusul 193 sektor transportasi laut, 91 sektor transportasi udara dan 80 sektor perkeretaapian.

Sebagian infrastruktur yang telah dibangun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya Bandara Nabire Baru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Pelabuhan Patimban.

“Kami juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti hadirnya LRT Jabodebek dan ART (Autonomous Rapid Transit) IKN, yang merupakan kereta tanpa masinis, Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh),” lanjut Menhub.

Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kemenhub juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan eksistensi di kancah internasional.

Sementara untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), Kemenhub menghadirkan layanan perintis, melalui program jembatan udara, tol laut, bus dan kereta perintis. Rute jembatan udara yang dimulai sejak 2017 telah berhasil menurunkan harga barang sebesar 30-70 persen.

Sementara pada sektor perkeretaapian, telah hadir 10 rute kereta perintis yang memudahkan aksesbilitas ke pusat-pusat kota besar.

Pada sektor transportasi darat, telah tersedia 322 trayek perintis, dengan rata-rata pertumbuhan trayek 1,48 persen sejak 2014 hingga 2024. Lalu pada sektor laut, sebanyak 39 trayek tol laut telah menghubungkan titik-titik di barat dan timur Indonesia.

Di saat yang sama, Kemenhub juga memperkuat transportasi perkotaan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi umum massal perkotaan, baik berbasis jalan maupun rel. Layanan transportasi umum massal perkotaan berbasis jalan dihadirkan melalui skema buy the service.

Sedangkan untuk memberikan layanan transportasi umum massal berbasis rel, telah tersedia beberapa moda transportasi terkini, seperti LRT, MRT, dan kereta cepat. Menhub mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan di wilayah perkotaan.

Kemenhub juga mendorong pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi di tengah keterbatasan APBN.

Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilakukan antara lain pembangunan Proving Ground Bekasi, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Dhoho Kediri.

Menhub berharap sejumlah pembangunan transportasi pada masa pemerintahan selanjutnya dapat berkelanjutan sehingga membawa manfaat semakin besar bagi masyarakat. (ant/KN)

Menteri PANRB: Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Pemerintah yang Baru

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu keputusan dari pemerintah yang baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, berdasarkan arahan yang baru disebut bahwa pemerintah masih harus menuntaskan ekosistem IKN yang ada di Kalimantan Timur.

“Saat ini sebenarnya sudah ada 500 unit apartemen yang siap huni, tetapi kondisi infrastruktur jalanan masih berdebu, begitu juga sistem digital yang masih perlu dituntaskan,” kata Azwar Anas di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan, Kementerian PANRB telah menyiapkan rencana atau plan A, B, dan C, tetapi itu semua masih akan menunggu arahan dari presiden yang baru nanti.

Sembari itu, persiapan terus dimatangkan serta fasilitas perkantoran dan lain-lain, yang sekarang menurut dia progress-nya menggembirakan.

Namun terkait kapan waktunya, Azwar menegaskan bahwa semuanya tergantung pemerintahan berikutnya.

Sebab, saat ini semuanya masih dalam proses transisi dari pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Ya kalau waktu tentu itu keputusan ada pada pemerintahan yang baru untuk memutuskan, tetapi yang pasti kami sudah mempersiapkan sejumlah skenarionya,” ujar Bupati Banyuwangi Periode 2016-2021 itu.

Sementara itu, salah satu langkah pemindahan ASN di IKN, direncanakan terdiri atas ASN kementerian/lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN pemda provinsi tersebut.

Namun, fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term).

Jangka pendek itu adalah fase pertama, yang berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital. (ant/KN)

Gapensi Harap Kontraktor Lokal Lebih Dilibatkan di Era Prabowo-Gibran

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung program pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kendati demikian, diharapkan program pembangunan infrastruktur tersebut juga memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal atau swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi La Ode Safiul Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menilai banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke belakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade tersebut dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.

“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia.

Selama ini, menurutnya, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan.

“Ini mengecewakan bagi kami karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” ujarnya.

Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.

Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada 2023 mencapai 190.677, dengan rincian skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan skala besar 1.942 perusahaan.

La Ode menilai dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal.

“Dominasi BUMN Karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor, ujung ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Untuk itu, kata dia, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal maupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah.

“Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” tutur dia. (ant/KN)

KPK: Hakordia 2024 Momentum Kuatkan Pemberantasan Korupsi

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu memberantas korupsi.

“Penguatan komitmen pemberantasan korupsi adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni dengan memanfaatkan tiga momentum besar di Indonesia saat ini: pergantian kepemimpinan nasional; pembangunan ibu kota baru Nusantara; dan upaya menuju Indonesia Emas 2045,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dihelat setiap tanggal 9 Desember. Acara puncak Hakordia tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9-10 Desember 2024, dengan mengusung tema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’.

Nawawi berpesan agar Hakordia bukan sekadar peringatan, namun menjadi sarana untuk melaporkan kepada publik tentang langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi yang telah dilakukan KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia.

Melalui Surat Edaran Nomor: 18 Tahun 2024 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024, KPK mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hakordia 2024 dengan menyelenggarakan program dan kegiatan antikorupsi di lingkungan instansi masing-masing.

“Kita semarakkan Hakordia 2024 sebagai kampanye bersama untuk mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutur Nawawi.

Informasi selengkapnya terkait isi edaran, ruang lingkup, penggunaan logo, dan informasi lainnya mengenai pelaksanaan Hakordia 2024 dapat diakses melalui tautan https://www.kpk.go.id/hakordia2024/. (ant/KN)

Serbuan Israel Setahun Terakhir Lenyapkan 902 Keluarga Palestina Gaza

Penulis
redaksi2
-
0

ISTAMBUL – Tentara Israel telah melenyapkan 902 keluarga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, demikian pernyataan kantor media pemerintah Gaza pada Rabu (2/10).

“Sebagai bagian dari genosida yang terus berlangsung oleh tentara pendudukan Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat, tentara pendudukan telah memusnahkan 902 keluarga Palestina, menghapus mereka dari daftar kependudukan dengan membunuh seluruh anggotanya selama setahun genosida di Gaza,” ujar kantor media tersebut.

Dalam jumlah yang sangat mengejutkan itu, kantor tersebut menjelaskan bahwa tentara Israel “memusnahkan pula 1.364 keluarga Palestina dengan membunuh seluruh anggotanya dan meninggalkan hanya satu individu per keluarga, serta secara serupa memusnahkan 3.472 keluarga Palestina lainnya dengan meninggalkan hanya dua individu per keluarga.”

“Pembantaian ini terjadi dengan partisipasi beberapa negara Eropa dan Barat yang memasok senjata mematikan dan yang dilarang secara internasional kepada pasukan pendudukan, seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan lainnya,” tambah kantor media tersebut.

Kantor itu mendesak “masyarakat internasional dan seluruh organisasi internasional guna menekan pemerintah AS dan pendudukan kriminal untuk menghentikan genosida dan menghentikan pertumpahan darah yang terus berlangsung.”

Israel diketahui terus melanjutkan serangannya yang brutal di Jalur Gaza setelah serangan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Hampir 41.700 orang telah tewas sejak itu, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan lebih dari 96.200 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah menyebabkan hampir seluruh populasi wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang berlangsung dan menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza. (Anadolu/ant/MK)

7 Lokasi Kampanye Akbar Pilkada Bontang Ditentukan, Kapasitas Hingga 10 Ribu Orang

Penulis
redaksi
-
0
Anggota KPU Kota Bontang, Divisi Hukum, Hamzah.

BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang telah menetapkan lokasi pelaksanaan rapat umum atau kampanye akbar bagi setiap pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Setiap pasangan calon hanya diperbolehkan menggelar satu kali rapat umum di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Bontang.

Komisioner KPU Bontang Divisi Hukum, Hamzah, menjelaskan bahwa KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 217 yang memuat daftar tempat-tempat yang dapat digunakan untuk kampanye akbar. Terdapat tujuh lokasi di tiga kecamatan yang telah disetujui oleh KPU untuk rapat umum.

“Rapat umum hanya dapat dilaksanakan sekali oleh masing-masing pasangan calon selama masa kampanye. Berdasarkan PKPU Nomor 13, setiap pasangan calon diperbolehkan mengundang hingga 10 ribu orang dalam kampanye akbar mereka,” jelas Hamzah saat ditemui pada Rabu (2/10/2024).

Hingga saat ini, Hamzah menyebutkan bahwa pasangan calon belum menentukan lokasi yang akan mereka pilih untuk menggelar rapat umum. Setelah tempat dipilih, pasangan calon harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada Polres Bontang. “Pasangan calon harus mengajukan izin ke kepolisian setelah menentukan lokasi dan waktu kampanye, terutama jika ada lokasi yang dipilih secara bersamaan,” tambahnya.

KPU menegaskan bahwa rapat umum hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU dan tidak diperbolehkan di tempat lain. “Hanya lokasi yang sudah ditentukan yang dapat digunakan, dan izin harus diajukan kepada kepolisian terkait waktu, tempat, dan jumlah massa,” tegas Hamzah.

Hamzah juga menjelaskan bahwa KPU Bontang hanya menerima pemberitahuan dari pasangan calon setelah mereka mengajukan izin ke kepolisian. Pengawasan selama kampanye akan dilakukan oleh Bawaslu, sementara kepolisian bertanggung jawab atas keamanan.

Tujuh lokasi yang telah ditetapkan KPU Bontang untuk kampanye akbar adalah:

  • Di Bontang Utara, Panggung Adat Kutai di Kelurahan Guntung.
  • Di Bontang Barat, Lapangan Kanaan di Kelurahan Kanaan dan Lapangan LDII di Kelurahan Gunung Telihan.
  • Di Bontang Selatan, Stadion Taman Prestasi, Lapangan Nyerakat Kiri di Kelurahan Bontang Lestari, Lapangan Bola Remtal di Kelurahan Tanjung Laut, dan Lapangan Bola Berbas Ujung di Kelurahan Berbas Pantai. (ADV)

Good Archival Governance Awards 2024, 10 OPD Bontang Raih Peringkat Teratas

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan gagas yang digelar DPK Bontang di Ruang Multimedia DPK. (ist)

BONTANG – Acara tahunan Good Archival Governance Awards (Gagas) 2024 kembali digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang di Ruang Multimedia DPK, Rabu (2/10/2024). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Suharto mewakili Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar.

Kepala DPK Bontang, Retno Febriarianti menjelaskan, Gagas merupakan kegiatan penghargaan tata kelola arsip bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Dewan juri terdiri dari DR. Rahmat dari LAN Provinsi Kaltim, Risnawati dari DPK Provinsi, dan Ulfa Ilma dari PT. Pupuk Kaltim.
Gagas kali ini bertema ‘Program Strategis (Komitmen Kepala Daerah) dan Inovasi Kearsipan Menuju Peningkatan Indeks Kearsipan’, acara ini diharapkan dapat memotivasi perangkat daerah untuk mempercepat pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai pengawasan kearsipan internal sebagai langkah penyelamatan arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa.

Berdasarkan hasil audit kearsipan internal, berhasil menentukan sepuluh peringkat teratas dari peserta, yang meliputi Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BKPSDM, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, Disnaker, dan DPMPTSP. Dari hasil penilaian tersebut, 2 OPD memperoleh kategori sangat memuaskan, 5 OPD memuaskan, 8 OPD sangat baik, 10 OPD baik, 3 OPD cukup, dan 2 OPD lainnya dalam kategori kurang dan sangat kurang.

Sementara itu dalam sambutannya, Ahmad Suharto menegaskan, “Pemerintah Kota Bontang sangat mendukung program-program kearsipan dalam rangka penyelamatan memori kolektif bangsa dan rekam jejak akuntabilitas roda pemerintahan dan pembangunan Kota Bontang. Arsip yang autentik dan terpercaya merupakan aset berharga bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan.”

Suharto juga berharap, melalui kegiatan ini, pengelolaan kearsipan di Pemerintah Kota Bontang dapat meningkat, sehingga mencapai nilai tertinggi dalam kategori sangat memuaskan. “Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi saya yakin dengan semangat kebersamaan dan keseriusan kita, kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan,” pungkasnya. (adv/kn)

1...787788789...1,263Halaman 788 dari 1,263