JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat pejabat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Meski demikian, Tessa belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja keenam orang itu dan perannya dalam perkara yang sedang disidik KPK tersebut.

Penyidik komisi antirasuah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.

“Untuk kegiatan tangkap tangan itu, umumnya yang terjadi di Komisi Pemerintahan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap,” ujarnya.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK pada Minggu (6/10) malam melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK juga menyita uang sekitar Rp10 miliar.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan bahwa penyidikan KPK di Kalsel adalah terkait dengan suap pengadaan barang dan jasa.

Alex mengungkapkan bahwa saat ini belum ada solusi yang bisa sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Ia menilai praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seakan telah menjadi hal lazim.

“Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Alex. (ANT/KN)

TANGERANG – Pemerintah Indonesia memberikan imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak berkunjung ke negara Timur Tengah terkait situasi keamanan di negara tersebut.

“Kepada warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah Lebanon, Suriah, Iran, Israel, Palestina dan Yaman kami sangat mengimbau agar dapat menunda perjalanan ke titik-titik itu,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI (Kemlu RI), Judha Nugraha di Tangerang, Senin (7/10/2024).

Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan para WNI yang saat ini masih berada di beberapa negara Timur Tengah untuk segera melaporkan diri dan selalu berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut.

“Dan bagi yang memiliki perjalanan penerbangan menuju ke wilayah Timur Tengah agar terus memantau situasi, antisipasi gangguan penerbangan sebagaimana jika terjadi ada serangan antara Iran dan Israel,” ungkapnya.

Selain itu, bagi WNI diingatkan agar selalu mengikuti petunjuk serta arahan otoritas setempat, memastikan keamanan pribadi dan memperhatikan lokasi-lokasi yang dapat dikunjungi.

“Karena kalau terjadi perang terbuka sampai wilayah Beirut tentu akan mempengaruhi kemampuan KBRI Beirut dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Judha menyampaikan, jika pihaknya telah berhasil memulangkan 40 Warga Negara Indonesia (WNI) dan satu Warga Negara Asing (WNA) dari Lebanon berjalan aman dan lancar. Dalam tahapan evakuasi pada 40 WNI ini terdiri dari 38 orang dewasa, dua orang anak-anak.

“Ditambah ada satu WNA asal Libanon, yang mana dia adalah istri dari salah satu WNI kita yang ikut pulang,” ucapnya.

Dari puluhan warga negara Indonesia yang masuk ke dalam gelombang kelima pada tahapan evakuasi dari Yordania ini terdiri dari dua kelompok terbang (kloter).

Dimana, lanjutnya, untuk kelompok pertama terdiri dari 20 orang dan satu WNI, telah melakukan perjalanan dari Amman, Yordania dengan menggunakan maskapai Qatar Airways QR967 dengan ketibaan pada pukul 07.49 WIB.

“Kepulangan WNI dari Lebanon sudah tiba untuk gelombang kelima. Sebanyak 20 WNI dan satu WNA menggunakan maskapai Qatar Airways QR967 pada pukul 07.49 WIB,” katanya.

Kemudian, disusul oleh kloter kedua yakni terdiri diri 20 orang dengan ketibaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 15.30 WIB.

“Allhamdulilah telah tiba di Indonesia, dari 41 Orang ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat yg kompleks dan panjang dari Beirut menuju Damaskus kemudian ke Amman dan kita terbangkan ke Indonesia,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk total keseluruhan WNI yang dapat dievakuasi oleh pemerintah Indonesia total sebanyak 65 orang dengan terhitung sejak diputuskannya status darurat oleh kedutaan besar Republik Indonesia pada 4 Agustus 2024 lalu. Kendati, hingga saat ini terdapat 116 orang WNI yang masih tinggal di Lebanon.

Hingga saat ini, masih terdapat 116 orang Warga Negara Indonesia memilih  bertahan di Lebanon meski kondisi keamanan setempat dalam keadaan darurat.

“Masih ada 116 orang, yang masih tinggal di Lebanon. Mereka mayoritas memilih untuk tetap tinggal disana karena alasan pribadi,” paparnya.

Dari ratusan warga negara Indonesia yang diketahui masih bertahan itu terdiri atas mahasiswa dan pekerja migran. Mereka, beralasan untuk memilih tinggal di Lebanon lantaran masih menjalani pendidikan serta adanya keterkaitan kontrak kerja di negara tersebut.

“Dari 116 yang masih ada di Lebanon, mereka adalah WNI yang menikah dengan warga setempat. yang kedua mereka adalah mahasiswa, mahasiswa yang kuliah di Lebanon dan yang ketiga adalah pekerja migran,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengakui bahwa 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Walaupun begitu, pihaknya pun masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Adapun keluhan soal rumah dinas DPR bisa disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).

“Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya,” kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Di samping itu, dia pun menyebut bahwa sebagian rumah dinas itu ada yang ditempati oleh tim ahli, karena sejumlah Anggota DPR RI sudah mempunyai rumah tinggal di kawasan Jabodetabek.

Selain masalah fisik seperti tembok yang rembes atau atap yang bocor, menurutnya rumah dinas itu memiliki permasalahan gangguan dari tikus. Dia mengatakan tikus-tikus itu timbul diduga karena lingkungan rumah dinas itu dekat dengan sungai dan tempat sampah.

“Ya kalau layak, nggak layak, itu relatif. Kalau lihat di dalam, misalnya, bocoran, kalau musim hujan baru ketahuan ketidaknyamanan-nya,” tutur dia.

Sebelumnya, DPR mengumumkan bahwa Anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis (3/10) melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing. (ANT/KN)

JAKARTA – Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto menyatakan bahwa usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani

“Info terakhir, tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu,” ucap Suharto saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (7/10/2024).

Suharto menjelaskan pada naskah akademik MA, sejatinya terdapat delapan poin perubahan yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

Perubahan dimaksud terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Namun, dari pihak Kementerian PANRB hanya menyerahkan empat poin ke Kementerian Keuangan, meliputi gaji pokok diusulkan naik 8–15 persen, uang pensiun naik 8–15 persen, tunjangan jabatan naik sebesar 45–70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Empat usulan MA yang belum diakomodasi Kementerian PANRB, yaitu fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Akan tetapi, setelah berproses dengan Kemenkeu, hanya tiga usulan Kementerian PANRB yang disepakati, yakni gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan. Khusus tunjangan kemahalan akan diperjuangkan pada waktu dan cara lain.

Menurut Suharto, tunjangan kemahalan memerlukan kajian lebih lanjut dan komparasi dengan aparat penegak hukum lain, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Agar tidak mengganggu usulan kenaikan tiga poin yang lain maka tunjangan kemahalan ditunda.

“Atas arahan Ketua Mahkamah Agung, ya, sudah tiga dulu, nanti tunjangan kemahalan akan menyusul diperjuangkan lagi,” ucapnya.

Ia menjelaskan draf rancangan peraturan pemerintah yang baru terkait hak keuangan hakim tersebut akan segera disusun. Draf yang sudah selesai nantinya akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Prosesnya seperti pembuatan peraturan pemerintah pada umumnya,” kata Suharto.

Pada Senin ini, MA memfasilitasi audiensi dengan SHI. Dalam forum audiensi yang dihadiri pimpinan MA, Komisi Yudisial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, SHI menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012; kedua, mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan; ketiga, RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan; dan keempat, meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim. (ANT/KN)

JAKARTA -Anggota DPR RI yang sempat menjadi Ketua Komisi II DPR RI 2019—2024 Ahmad Doli Kurnia menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, secara de facto sudah digunakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.

Hal itu, kata Doli, dibuktikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024 meski keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota belum ditandatangani.

“Walaupun keppres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana,” kata Doli dalam keterangannya tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota itu hanya untuk menguatkan status de facto bahwa Nusantara sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Doli menegaskan bahwa Nusantara sudah menggantikan Jakarta secara undang-undang sehingga tak perlu lagi ada yang mendebatkan masalah ibu kota ini.

“Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta ‘kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu kotanya,” kata dia.

Meski demikian, dia menilai pemindahan ibu kota baru negara ini bukan perkara mudah. Dalam Undang-undang IKN, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.

“Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045,” kata dia.

Untuk itu, dia berharap pembangunan IKN bisa menimbulkan dampak nasional, terutama masalah ekonomi.

Meski awalnya timbul berbagai perdebatan, dia yakin IKN nantinya akan dinikmati oleh semua orang. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa waktu penekenan atau penandatanganan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (Keppres IKN) masih dikaji oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena pada saat ini Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan, dan dilantik,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Walaupun demikian, dia menekankan bahwa Keppres IKN pasti akan ditandatangani oleh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Keppres IKN sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

“Ya mestinya gitu, Presiden baru, Prabowo (yang menandatangani),” kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Presiden sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa dua pekan lagi. Namun, terkait Keppres IKN, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi,” ujarnya. (ANT/KN)