JAKARTA – Calon gubernur (cagub) pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan menaikkan gaji guru honorer di Jakarta setara dengan upah minimum regional (UMR) Jakarta yakni sekitar Rp5 juta.

“Jadi, gaji honorer kita itu Rp2 juta. Dalam debat, saya sudah menyampaikan honorer pun harus tidak boleh di bawah UMR. UMR-nya kan 5 juta,” kata Pramono di Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (8/10/2024).

Pramono menjelaskan, salah satu sektor pekerjaan yang paling banyak memiliki pegawai honorer yakni guru dari sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).

Menurut Pramono, perbaikan terhadap upah minimum guru ini perlu disesuaikan dengan beban kerja.

“Honorer ini paling banyak yang terkena adalah guru PAUD yang notabene mereka bekerja untuk anak didik paling bawah, paling usia dini,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan, gaji seorang guru tentu akan berpengaruh dengan kualitas pendidikan.

Untuk itu, Pramono berjanji akan menuntaskan masalah ini.

“Kalau dalam usia dini saja guru-gurunya terhadap diri sendiri sudah susah, bagaimana mungkin dia bisa mendidik dengan baik. Maka itu harus dilakukan perbaikan,” ucap Pramono.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan visi-misi dan program kerja yang bertajuk “Jakarta Menyala” meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI dalam debat perdana Pilkada DKI yang berlangsung Minggu (6/10) malam.

Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta.

Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran.

Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yakni terkait data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah.

Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 dan S3 untuk guru dan dosen.

Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulans dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta. (ANT/KN)

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama dengan Yayasan Lentera Anak, dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) meminta Pemerintah untuk segera menyetujui aturan kemasan standar untuk produk rokok.

Menurut Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari bahwa aturan tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya perokok pemula agar tidak memiliki keinginan untuk mencoba produk tembakau tersebut.

Saat ini, pemerintah telah menggodok rencana atau aturan tersebut di Kementerian kesehatan (Kemenkes) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Tercantum di dalam pasal 430 PP 28 Tahun 2024, tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan prevalensi merokok dan mencegah perokok pemula,” kata Lisda Sundari melalui keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Menurut dia, untuk mencegah para pemula dalam mengkonsumsi rokok terdapat tiga strategi seperti zero access melalui larangan penjualan dalam radius 200 m dari satuan pendidikan dan tempat bermain.

Selanjutnya pengaruh pemasaran dan promosi misalnya dengan aturan larangan iklan di media sosial, making tobacco less attractive dengan aturan PHW (Peringatan Kesehatan Bergambar) 50 persen, kemasan standar, hingga perlu adanya larangan campuran bahan tambahan perisa dalam rokok.

Tentu, aturan tersebut dan juga strategi tersebut sejalan dengan misi dari pemerintah yang menginginkan adanya penekanan prevalensi perokok di Indonesia demi meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia.

”Dengan penurunan konsumsi tembakau, terutama pada kalangan pemuda, maka produktivitas masyarakat kita akan meningkat dan roda ekonomi akan berputar dan terus tumbuh. Studi CISDI tahun 2019 menunjukkan beban ekonomi akibat konsumsi tembakau mencapai Rp 27,6 T,” ucap Project Lead CISDI, Beladenta Amalia.

Tidak hanya itu saja, dia juga menambahkan bahwa kesehatan itu sebenarnya tidak berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Karena buktinya dari segi ekonomi, ada beban biaya akibat dari rokok.

Kondisi yang dijelaskan Beladenta sudah semestinya direspon cepat oleh Pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif untuk menekan perilaku merokok di masyarakat, salah satunya dengan aturan kemasan standar.

Seperti yang kita ketahui, kemasan produk tembakau dan rokok elektronik di Indonesia saat ini masih menganut “branding packaging” sehingga kemasan-kemasan yang beredar sangat menonjolkan brand (merek) setiap produk, dengan desain grafis dan berbagai elemen seperti ilustrasi kartun dan sebagainya untuk menarik pelanggan, termasuk pelanggan baru.

Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Komnas Pengendalian Tembakau, Tubagus Haryo Karbyanto dengan tegas juga menginginkan agar pemerintah segera menyelesaikan pembahasan dan menerapkan kebijakan tersebut demi masa depan yang lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Penerapan kemasan standar melalui RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan) tentang produk tembakau dan rokok elektronik yang sedang dibahas di Kementerian Kesehatan merupakan langkah strategis dan efektif yang pro perlindungan masyarakat, terutama anak,” tegas dia.

Dari pihak YLKI sendiri melalui Ketua Pengurus Hariannya yakni Tulus Abadi, menegaskan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 dan juga RPMK sudah sangat on the track dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

“Anggapannya aturan ini menjadi bridging bagi pemerintah yang gembar-gembor Indonesia Emas 2045. Bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa tercapai jika masih ada permasalahan rokok ini. RPMK ini sebagai pelaksanaan mandat dalam PP Kesehatan dan sebagai upaya denormalisasi rokok dan industri rokok. Dengan PP 28, membuat kita untuk denormalisasi rokok,” tegasnya.

Hanya saja, aturan ini mendapatkan berbagai tentangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan seperti perwakilan industri rokok, kelompok riset, serta kelompok pendukung industri dan afiliasinya, bahkan bagian dari Pemerintah sendiri. Penolakan juga datang dari Komisi IX DPR RI yang seharusnya memiliki perspektif kesehatan yang kuat. (ANT/KN)

AMBON – Tim SAR Gabungan mengevakuasi 27 penumpang sebuah kapal cepat (speedboat) yang mengalami mati mesin di tengah laut di sekitar Perairan Selat Nerong, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Maluku.

“Speedboat tersebut dilaporkan bertolak dari Desa Maholat menuju Pelabuhan Watdek, namun mengalami kerusakan mesin saat dalam perjalanan dan terombang-ambing di perairan tersebut,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Maluku Muhamad Arafah di Ambon, Selasa (8/10/2024) malam.

Menurut dia, laporan itu pertama kali diterima Pos SAR Tual dari seorang warga bernama Ny. Yati sekitar pukul 09:45 WIT selanjutnya meminta bantuan evakuasi terhadap para korban.

“Dengan menggunakan RIB 04 Pos SAR Tual dan KN Catamaran Bakamla Tual, Tim SAR Gabungan dikerahkan pukul 10:00 WIT menuju lokasi kejadian pada koordinat 5°44’12.48″S-132°51’56.73″E, dengan jarak kurang lebih 11 Nautical Mile arah tenggara dari Dermaga PSDKP Tual,” ujarnya.

Setelah dilakukan pencarian selama dua jam di tengah laut dengan kondisi hujan lebat, tim SAR gabungan berhasil menemukan speedboat naas tersebut dalam keadaan selamat sekitar pukul 12:10 WIT.

Selanjutnya seluruh penumpang dipindahkan ke RIB Pos SAR Tual dan Kapal Bakamla guna dievakuasi menuju Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

“Usai menerima informasinya, saya perintahkan langsung tim SAR gabungan di Tual untuk bergerak cepat mencari speedboat tersebut,” katanya.

Upaya pencarian selama dua jam akhirnya membuahkan hasil setelah Koordinator Pos SAR Tual melaporkan kalau speedtboat naas itu ditemukan terlebih dahulu oleh sebuah kapal perusahaan mutiara.

“Selanjutnya setelah tim SAR Gabungan berkomunikasi dan mengetahui posisi dari kapal perusahaan itu, barulah seluruh korban kami pindahkan dan dievakuasi dengan selamat menuju Langgur guna diserahkan kepada pihak keluarga,” katanya,

Dari 27 penumpang speedboat yang dievakuasi, enam orang diantaranya wanita dewasa ditambah seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo makan malam dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Selasa malam.

“Iya benar (makan malam bersama di Hutan Kota Plataran),” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pratikno mengatakan makan malam itu diselenggarakan secara private atau tidak melibatkan pihak lain.

Menurut Pratikno, pada kesempatan itu Jokowi dan Prabowo makan malam sambil membahas kebersamaan dan keberlanjutan pemerintahan.

“(Membahas) Kebersamaan dan keberlanjutan,” ujar Pratikno.

Sebelumnya Jokowi menyatakan optimismenya transisi pemerintahan akan berjalan mulus.

Dia mengatakan sejak ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo selalu hadir dalam rapat-rapat kabinet untuk memastikan peralihan pemerintahan berjalan baik.

Adapun kegiatan makan berdua antara Presiden Jokowi dengan Prabowo bukan pertama kali dilakukan.

Berdasarkan catatan, Jokowi dan Prabowo juga pernah makan malam berdua di sebuah restoran di Jakarta, pada Januari 2024 lalu. Mereka juga pernah makan bakso di sela kunjungan kerja di Magelang pada bulan yang sama. (ANT/KN)

JAKARTA – DPR RI bersepakat mengatur kesejahteraan hakim dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim usai beraudiensi dengan para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

“Dalam RUU Jabatan Hakim itu semuanya ada di sana, baik itu termasuk contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan, red.), jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, dan sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi, kami atur di dalam RUU Jabatan Hakim tersebut,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam audiensi tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI untuk membahas RUU Jabatan Hakim oleh anggota dewan masa jabatan 2024-2029.

“Tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kami akan perbaiki, termasuk tadi kami akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan RUU Jabatan Hakim,” kata Dasco.

Dasco berharap komitmen tersebut bisa membuat para hakim yang telah mengajukan cuti selama 7-11 Oktober 2024 dapat memenuhi kebutuhan rakyat.

“Saya pikir mulai setelah ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan hakim seluruh Indonesia agar dapat menjalankan kembali tugas-tugas mulia melayani para pencari keadilan,” ujarnya.

Adapun beberapa tuntutan para hakim dalam audiensi tersebut adalah meminta percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA hingga kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan sampai 142 persen. (ANT/KN)