PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pulau Kalimantan, khususnya bagian timur dan selatan, harus menjadi pengingat khususnya bagi kepala daerah dan pemda.

Teras dihubungi dari Palangka Raya, Rabu (9/10/2024), mengatakan, operasi tangkap tangan itu juga buah dari kegagalan pengawasan internal di pemerintahan daerah dan berisiko tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

“Oleh karenanya, kapabilitas, profesionalitas, dan integritas pimpinan daerah harus pula didukung oleh komitmen pengawasan atas pembangunan di daerah. Pengawasan itu mesti dioptimalkan,” jelasnya.

Senator RI asal Kalteng itu teringat saat berbincang-bincang di Podcast Leader yang membicarakan tentang dinamika politik terkini, termasuk fokus dirinya ke depannya sebagai anggota DPD RI. Di mana dalam podcast itu, disampaikan secara tegas, bahwa alih-alih memandang lemah posisi DPD RI, dirinya justru akan fokus pada optimalisasi dan menata dengan cermat akan peran dan peranan, serta fungsi jabatan lembaga negara ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Teras Narang mengatakan bahwa dirinya akan lebih banyak menekankan pada penguatan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang, terlebih terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang juga turun ke daerah.

“Mendorong fungsi pengawasan secara berjenjang terhadap tata kelola keuangan yang ada di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa,” ujarnya.

Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu, salah satu pemicu maraknya masalah dalam pembangunan di Indonesia, adalah kelemahan kita sendiri yang selama ini kurang melakukan pengawasan secara berjenjang. Fungsi pengawasan dapat dikatakan sangat lemah, sehingga masih sering menemukan banyak masalah, termasuk soal tata kelola keuangan daerah.

“Bagaimana pun penanggung jawab pembangunan dan keuangan daerah, akhirnya tetap pada pimpinan dari segala sektor. Ini mesti dipahami semua pihak, termasuk masyarakat umum,” ujarnya.

Selain fungsi pengawasan, lanjut dia, diperlukan juga adanya upaya pencegahan yang maksimal agar pembangunan dan anggarannya tepat sasaran. Selain itu di hilir, tentu akhirnya adalah penindakan yang dilakukan secara tegas, harus konsisten, dan konsekuen.

Untuk itu, segenap masyarakat diajak untuk turut serta memperkuat DPD RI dengan bersama melakukan pengawasan atas jalannya pembangunan di daerah.

“Diharapkan politik anggaran diawasi dengan ketat, sehingga berpihak pada kepentingan jangka panjang untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat itu sendiri,” demikian Teras Narang. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memproses permohonan peninjauan kembali (PK) Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Saat dihubungi di Jakarta, Kamis, Kepala Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo mengatakan berkas PK Jessica telah masuk ke sistem PN Jakarta Pusat tertanggal 9 Oktober 2024 dengan nomor berkas No.7/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst.

“Ketua PN Jakarta Pusat nanti akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan PK tersebut, yang selanjutnya akan dikirim ke MA untuk diadili,” kata Atjo.

Ia menjelaskan, kemungkinan nama majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan PK sudah bisa keluar satu hari setelah permohonan diajukan.

Di sisi lain, Atjo mengungkapkan jaksa penuntut umum juga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban terkait permohonan PK.

Apabila dalam permohonan PK terdapat novum (bukti atau peristiwa) baru, sambung dia, maka akan dilakukan sumpah novum terlebih dahulu.

“Kalau sudah lengkap, barulah berkas dikirim ke MA untuk diadili,” ucap dia.

Sebelumnya, penasihat hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan permohonan peninjauan kembali (PK) dilakukan karena pihaknya menemukan novum baru dan adanya kekeliruan hakim.

“Tapi, mungkin supaya saya lebih bebas dan lebih tepat menjelaskannya, izinkan kami mendaftarkan dulu PK ini. Setelah itu, kami akan jelaskan detail yang menjadi dasar permohonan PK ini,” kata Otto saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Meskipun Jessica sudah bebas bersyarat, Otto menuturkan Jessica tetap merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga ingin membantah dan berharap MA menyatakan Jessica tidak bersalah.

Ia menegaskan bahwa PK merupakan hak yang diberikan kepada seseorang apabila orang tersebut merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Melalui PK, Otto berharap nama baik, status, harkat, maupun martabat Jessica bisa dilindungi.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa Jessica Wongso bebas bersyarat terhitung mulai Minggu, 18 Agustus 2024.

Sebagai terpidana yang bebas bersyarat, Jessica masih diwajibkan untuk melapor dan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032.

Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada Jessica sesuai dengan Peraturan Menkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya swasembada pangan bagi keberlanjutan Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato penutupan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (9/10/2024).

“Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan,” tegas Prabowo.

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Selain pangan, Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada energi dan hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Prabowo menambahkan, perdamaian dan kerja sama merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Hanya dengan perdamaian, kerukunan, dan kerja sama, ekonomi kita akan berkembang,” jelasnya.

Menariknya, dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan hubungan emosionalnya dengan BNI. Ia mengingatkan hadirin bahwa kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang mendapat perintah langsung dari Presiden Sukarno untuk membuka bank rakyat pertama di Indonesia.

“BNI memiliki hubungan emosional dengan keluarga saya. Itu adalah kebanggaan keluarga kami karena Pak Margono menerima perintah dari Bung Karno untuk mendirikan bank milik rakyat Indonesia yang pertama,” ujar Prabowo.

Kehadiran Prabowo dalam acara tersebut sangat diapresiasi oleh Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Ia menyebut bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi sinyal positif yang kuat bagi pasar.

“Kehadiran Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini menjadi sinyal positif yang sangat kuat kepada market,” ujar Enggartiasto.

Enggartiasto juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang bersedia hadir untuk menutup acara tersebut. Ia menambahkan bahwa kehadiran Prabowo sebagai cucu pendiri BNI merupakan bagian dari garis takdir yang mempertemukan masa lalu dan masa depan BNI.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pewarta : Nicha R