Beranda blog Halaman 777

Dekat Permukiman dan RSUD Baru, TPA Bujangga Dinilai Tak Lagi Layak

0
TPA Bujangga, Jalan Sultan Agung, Tanjung Redeb.

TANJUNG REDEB – Menyambung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah, terkait keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga di Jalan Sultan Agung, Tanjung Redeb, Arman menegaskan bahwa Pemkab Berau seharusnya sudah mulai bertindak untuk melakukan pemindahan TPA sejak sekarang.

“Karena kita tahu prosesnya lama, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, harus dimulai dari sekarang. Pemindahan TPA bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan. Jika TPA tidak dipindah, rumah sakit yang akan dibangun tidak bisa beroperasi karena jaraknya yang berdekatan,” tegasnya.

Diketahui, akan dibangun rumah sakit baru di lokasi yang tidak jauh dari TPA. Oleh karena itu, Arman menilai bahwa proses pemindahan TPA sebaiknya segera dimulai.

Apalagi, masalah ini sudah mulai berdampak pada kenyamanan warga yang bermukim dekat dengan TPA. Banyak laporan dari masyarakat terkait bau busuk yang menyengat, terutama pada kondisi tertentu.

Menurut Arman, pengolahan sampah yang tidak maksimal juga menyebabkan air dari TPA mengalir ke pemukiman warga, mencemari anak sungai hingga airnya menjadi hitam pekat dan berbau busuk. Hal ini semakin parah saat musim hujan, ketika aroma tak sedap tersebut mengganggu masyarakat di sekitarnya.

“Aspirasi ini sudah lama disampaikan oleh warga. Setiap reses di wilayah Bedungun, aspirasi ini selalu muncul. Saya merasa berkewajiban menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah, tetapi sejauh ini belum ada pergerakan,” ungkap politisi PKB ini.

Volume sampah di TPA juga terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, yang semakin memperparah situasi. Pengolahan sampah kekurangan alat pendukung, sementara lokasi TPA saat ini berada di Wilayah Perkotaan I (WPI) yang sebenarnya tidak layak.

“Pemkab Berau harus mengambil tindakan, terutama dalam pengelolaan sampah di TPA. Bau menyengat dari TPA sangat mengganggu, bahkan tercium sampai ke jalan raya saat saya melewati jalur menuju bandara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arman berharap agar Pemkab Berau segera mencari solusi terbaik, salah satunya adalah memindahkan TPA ke lokasi yang lebih layak dan jauh dari pemukiman. Solusi ini juga harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Pemindahan TPA ke lokasi yang strategis dan jauh dari pemukiman adalah solusi yang tepat. Bau dari TPA ini sangat mengganggu warga sekitar, dan mereka pasti menginginkan agar TPA segera dipindahkan,” tegasnya.

Dengan volume sampah mencapai kurang lebih 70 ton per hari, lokasi TPA yang dekat dengan permukiman dinilai sudah tidak efektif. Selain itu, permasalahan semakin kompleks dengan seringnya alat berat di TPA mengalami kerusakan, yang menyebabkan penumpukan sampah.

Diketahui bahwa RSUD baru tipe B yang akan dibangun juga tidak jauh dari lokasi TPA Sultan Agung. Jika rumah sakit tersebut terealisasi, maka keberadaan TPA dipastikan harus dipindah. Proses pemindahan TPA memerlukan waktu yang panjang, sehingga perlu segera dimulai sejak sekarang. (ADV/KN)

DPRD Berau Minta Pengawasan Ketat, Pembabatan Hutan Picu Banjir di Suaran

0
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.

SAMBALIUNG – Beberapa waktu lalu, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, terendam banjir yang diduga disebabkan oleh perambahan hutan secara luas di kawasan hulu sungai, yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di daerah tersebut.

Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti hal ini dan menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti. Namun, kewenangan terkait berada di tangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Meski tanggung jawab berada di tingkat provinsi, Rifai mengatakan bahwa instansi pemerintah di Kabupaten Berau juga dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap permasalahan ini.

“Jika dugaan perambahan hutan ini benar, maka OPD terkait perlu melakukan pengawasan. Bisa saja ada penebangan besar-besaran di hulu Sungai Kampung Suaran yang menyebabkan berkurangnya pohon sebagai penahan air, sehingga air sungai meluap,” ucapnya.

Rifai menambahkan bahwa jika lingkungan hutan terjaga dengan baik, maka daerah sekitarnya juga akan aman. Sebaliknya, jika terjadi pembabatan hutan secara besar-besaran, banjir bisa saja terjadi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut meminta agar ada koordinasi dengan OPD terkait untuk melihat kondisi hutan di hulu Kampung Suaran. Karena ini merupakan kewenangan provinsi, OPD di daerah perlu berkoordinasi dengan perwakilan yang ada.

“Jika perusahaan terbukti sebagai penyebabnya, maka pihak perusahaan harus melakukan reboisasi. Setiap perusahaan memiliki anggaran untuk itu. OPD terkait tinggal melakukan pengawasan,” tegasnya.

Bencana banjir ini juga disayangkan oleh warga Suaran, Fikar, yang menyampaikan keluhannya saat Pemkab Berau melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.

Fikar berharap agar kondisi ini tidak berdampak pada generasi selanjutnya, dan mendesak agar dilakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian alam.

“Jika pohon-pohon di hulu sungai masih ada, kemungkinan banjir sebesar ini tidak akan terjadi. Kami sudah sering menyuarakan hal ini, namun tidak didengar oleh pihak perusahaan terkait,” tandasnya. (ADV/KN)

Landasan Pacu Baru di Kalimarau, Sutami: Peluang Besar untuk Pariwisata Berau

0

TANJUNG REDEB – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau akan melakukan pengembangan pembangunan landasan pacu. Rencana ini direspons oleh Anggota DPRD Berau, Sutami, yang melihat potensi pengembangan pariwisata sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sutami menyampaikan bahwa pembangunan landasan pacu tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi maskapai penerbangan untuk masuk ke Berau, guna mendukung pengembangan sektor pariwisata.

“Kita tunggu realisasinya, namun perlu dipertimbangkan apakah jumlah penumpang yang ada saat ini sudah mencapai kapasitas maksimal atau belum,” ucap Sutami.

Lebih lanjut, Sutami menjelaskan bahwa apabila jumlah penumpang masih dapat ditampung oleh fasilitas yang ada, maka wacana pembangunan tersebut mungkin kurang tepat untuk segera direalisasikan di Kabupaten Berau.

“Perlu disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jika jumlah penumpang terus meningkat, maka pengembangan landasan pacu sangatlah tepat, apalagi Berau adalah penyangga IKN,” jelasnya.

Sebaliknya, jika jumlah penumpang yang datang dan pergi ke Berau masih relatif stabil atau rendah, Sutami menyarankan agar rencana pengembangan tersebut lebih baik diarahkan untuk kebutuhan lain di daerah.

“Berau memang memiliki potensi besar untuk menarik banyak wisatawan, namun jika pembangunan landasan pacu tidak relevan dengan kondisi saat ini, lebih baik anggaran dialihkan untuk sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Berau,” tutup Sutami. (ADV/KN)

Dispoparekraf Dorong Pelaku Usaha Bontang Tingkatkan Skill Pemasaran Digital

0
Foto: Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar saat membuka pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan ekonomi kreatif.

BONTANG – Pelatihan kewirausahaan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang resmi dibuka oleh Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar, pada Rabu (9/10/2024) di Hotel Grand Mutiara.

Pelatihan ini merupakan bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif (ekraf) yang dikelola oleh Dispoparekraf Bontang, dengan fokus pada kewirausahaan. Pelatihan kali ini mendapat perhatian besar dari para pelaku usaha di Bontang. Terbukti, dari kuota 66 peserta, jumlah pendaftar mencapai hampir 100 orang.

Munawwar menyampaikan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) selalu menjadi perhatian serius pemerintah dalam setiap pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM di kalangan warganya.

“Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Keterampilan pemasaran digital sangat diperlukan agar penjualan dapat terus meningkat dan pasarnya lebih luas,” ujarnya.

Ia juga berharap agar pelatihan-pelatihan semacam ini dapat terus dilakukan secara rutin. Pemerintah Kota Bontang melalui Dispoparekraf akan terus mendukung program-program pengembangan SDM di kota ini.

“Manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Serap ilmu sebanyak-banyaknya,” tutupnya. (adv)

Terima Kunjungan Kepala Badan Bank Tanah, Pj Bupati PPU Tekankan Penyelesaian Reforma Agraria di Lahan Bandara IKN dan Tol

0
Foto: Pj Bupati PPU Zainal Arifin saat menerima kunjungan Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, di ruang kerjanya, Kamis, (10/10/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Zainal Arifin, menerima kunjungan Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, di ruang kerjanya, Kamis, (10/10/2024). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Camat Kecamatan Penajam, serta rombongan dari Badan Bank Tanah.

Dalam pertemuan tersebut, Zainal menekankan pentingnya penyelesaian masalah reforma agraria, khususnya terkait lokasi bandara dan jalan tol. Hal ini sebagai langkah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan lancar.

“Persoalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk berlarut-larut dalam penyelesaiannya,” ucapnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nicko Herlambang, menambahkan, untuk adanya percepatan dalam pemberian reforma agraria kepada masyarakat. Selain itu, Pemkab PPU juga berupya untuk tetap berpihak pada masyarakat.

“Kami telah sepakat untuk menyiapkan sekretariat bersama yang akan digunakan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang juga melibatkan Badan Bank Tanah. Target kami adalah menyelesaikan semua proses reforma agraria ini secepatnya,” jelas Nicko.

Sekretariat yang disiapkan pemerintah daerah bertujuan untuk mengakomodasi ruang rapat dan pertemuan terkait GTRA. Dengan adanya sekretariat ini, semua pertemuan dapat diselenggarakan di sini, termasuk koordinasi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan Badan Bank Tanah.

“Rencananya, kami akan mengirimkan undangan resmi setiap minggu untuk memastikan hasil yang konkret,” tambahnya.

Nicko menjelaskan bahwa tahap pertama reforma agraria telah difungsikan dan saat ini tinggal menunggu identifikasi serta verifikasi dari BPN.  “Kami berharap, dalam satu atau dua minggu ke depan, tahap pertama reforma dapat selesai dan dilanjutkan ke tahap kedua,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menguraikan peran Badan Bank Tanah dalam proses reforma agraria di Kabupaten PPU. Adapun progres kemajuan reforma agraria, terutama di lokasi relokasi bandara.

“Subjek terkait telah diverifikasi dan disiapkan, tinggal menunggu koordinasi lebih lanjut dengan ATR/BPN,” katanya.

Parman menambahkan bahwa untuk tanah yang disediakan seluas 4.162 hektare, sekitar 1.883 hektare atau 40% di antaranya ditujukan untuk reforma agraria. “Ini sudah melebihi batas minimum yang ditetapkan. Kami optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” pungkasnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Andi Faiz Harap ETLE Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Bontang dalam Berkendara

0
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal (Ist)

BONTANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan pemasangan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan langkah baik agar masyarakat Kota Bontang lebih waspada dalam berkendara.

Andi Faiz berharap melalui pemasangan Etle ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Bontang dalam berlalu lintas di jalan. Meskipun sebenarnya masyarakat tetap harus berkendara dengan baik meskipun tidak ada yang mengawasi.

“Kalau begini, mau tidak mau masyarakat akan lebih memperhatikan pemakaian helm, membawa surat saat berkendara,” ujarnya, Senin (30/9/2024).

Hal ini menjadi dampak positif pada ketertiban lalu lintas di Kota Bontang, serta kesadaran berkendara masyarakat. Menurutnya, ini juga menjadi salah satu faktor untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Apalagi semua jenis pelanggaran akan terekam otomatis oleh kamera, walaupun tidak ada polisi di sekitar tempat tersebut. Nantinya, surat tilang akan dikirim langsung ke rumah, dengan alamat pemilik kendaraan yang tercatat di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Kantor Pos.

ETLE rencananya akan berlaku di Bontang pada Oktober 2024 mendatang. Adapun posisi tiga kamera yang telah terpasang berada di lampu merah Simpang empat Jalan R Suprapto Rumah Sakit Amalia, Simpang tiga Jalan Jenderal Soedirman dan Simpang tiga Bhayangkara arah Jalan Cipto Mangunkusumo. (ADV/KN)

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha F

Serahkan Bantuan ATENSI bagi PPKS, DSPM Bekerja Sama dengan Sentra Terpadu Kartini Temanggung

0
Foto: Kegiatan serah terima bantuan ATENSI di Rumah Singgah Taman Pelangi.

BONTANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang mengadakan kegiatan serah terima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penerima manfaat kluster Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bontang, Selasa (8/10/24), di Rumah Singgah Taman Pelangi.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Pemberdayaan SDM Masyarakat, Asdar Ibrahim, yang mewakili Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar, serta perwakilan Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Suratinah, dan tim.

Sekretaris DSPM Bontang, Muchtar, mewakili Kepala DSPM Bontang, drg. Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ATENSI kepada lansia, anak penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan sebagai PPKS, sebagai bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Ini juga merupakan wujud perhatian pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan PPKS,” ujarnya dalam sambutannya.

Bantuan yang diserahkan berupa:
1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi 50 orang lansia.
2. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi 50 anak.
3. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi 50 penyandang disabilitas.
4. Bantuan kewirausahaan bagi 16 masyarakat rentan.

“Diharapkan penerima manfaat dapat lebih semangat dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Diketahui, kegiatan ini merupakan kerja sama DSPM Bontang dan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung. (sya/adv)

Dispusip PPU Gelar FKP 2024, Tingkatkan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Informasi

0
Foto: Asissten III Setkab PPU, Ainie saat menyampaikan sambutan. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar Forum Kosultasi Publik (FKP) 2024.

Bertempat di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, kegiatan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Ainie. Kegiatan diikuti puluhan peserta stakeholder terkait, yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup PPU hingga Sekolah-sekolah di Kabupaten PPU.

Dijelaskan, kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) PPU ini merupakan upaya penggerak peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tentunya ini juga mendukung program pembangunan di Kabupaten PPU.

Ia juga menjelaskan, dalam era digital seperti sekarang, perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat informasi, pembelajaran, dan kreativitas.

“Dengan adanya program-program yang ramah masyarakat, kita berharap dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan perpustakaan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan,” ungkapnya.

Ia juga berharap melalui FKP ini semua dapat bersama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi terbaik bagi peningkatan mutu pelayanan. Bahkan dapat memastikan pelayanan yang berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten PPU.

“Saya ingin mendorong seluruh peserta Forum Konsultasi Publik untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Berikan ide dan saran yang membangun agar kita dapat bersama-sama mewujudkan perpustakaan yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat,” terang Ainie.

Lebih lanjut, Ainie juga berpesan hasil dari diskusi dan rekomendasi dari FKP Tahun 2024 dapat dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di kabupaten PPU.

“Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara pada acara ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan pengelolaan arsip demi kemajuan daerah kita, Benuo Taka yang sejahtera,” tutupnya (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Pj Bupati PPU : Produksi Rumput Laut Menjanjikan, Desa Labangka Siap Dikembangkan

0
Foto: Pj Bupati PPU Zainal Arifin saat mendampingi kunjungan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin mengatakan untuk melihat pontesi yang ada dimasyarakat dalam hal rumput laut ternyata sangat menjajikan. Karena ada dua lokasi yang sudah di tinjau, yakni Desa Maruat dan Desa Labangka.

Hal ini disampaikan Zainal Arifin usai mendapingi Pj Gubernur kalimtan Timur (Kaltim) saat meninjau pengembangan dan panen raya rumput laut gracilaria di Desa Maruat, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Rabu (09/10/2024).

“Kita sangat berbahagia diajak PJ Gubernur Kaltim ke sini untuk melihat potensi yang ada di masyarakat dan ternyata potensinya cukup menjanjikan. Ada di dua lokasi yakni desa Marwat dan Labangka di wilayah kami di Kabupaten PPU,” ungkapnya.

Tentunya, ia juga berkeinginan untuk menggeser keuntungan lebih banyak kepetani rumput laut dengan pengembangan produk hingga di tingkat Desa saja. Dimana awalnya mengirim bahan mentah (rumput laut kering) sekarang kalau bisa mengirim produk hasilnya saja.

“Mudah-mudahan ke depan sesuai arahan beliau (Pj Gubernur Kaltim) tadi, kita harus bisa menggeser margin keuntungannya lebih banyak ke petani. Jadi produk-produk akhirnya itu harus langsung kita keluarkan dari sini bukan mentahnya,” terang Zainal.

Saat ini, desa-desa penghasil rumput laut di kabupaten PPU salah satunya di desa labangka dan di Kabupaten Paser di desa Maruat harus dipersiapkan. Seperti di perhitungkan dahulu bagaimana hasil panennya dalam satu tahun, apakah memasuki target atau tidak.

Ia juga berkeingan kedepannya para petani rumput laut ini memiliki instalasi pengering rumput laut, pengolahan rumput laut hingga mengemas hasil dari rumput laut itu sendiri.

“Karena ujung tombaknya masyarakat dan ini harusnya menjadi program-program pengembangan desa. Bukan sekedar kita punya potensi tapi juga harus berkembang,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Rudy Mas’ud Tinjau Jembatan Ulin Miring di Sempaja Selatan, Siap Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur

0
Foto: Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat mengunjungi warga jembatan ulin di Kelurahan Sempaja Selatan. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Warga Jembatan Ulin, Kelurahan Sempaja Selatan, khususnya di RT 33 dan RT 31, mengeluhkan kondisi jembatan kayu ulin yang menjadi satu-satunya akses jalan menuju pemukiman mereka.

Jembatan yang berada dipinggir sungai kecil tersebut semakin miring, sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga yang melintas.

Jika melihat ke kawasan perumahan disebelahnya sangat kontras, dengan jalan cor-coran yang kokoh sedangkan, warga jembatan Ulin nampak seperti daerah terisolir dari pembangunan, padahal sama-sama berada di tengah-tengah Ibu Kota Provinsi Kaltim.

Aji Mulyati, Ketua RT 33, menyampaikan bahwa jembatan kayu ini sering diperbaiki oleh warga secara swadaya, namun kerusakan terus terjadi hanya dalam waktu satu atau dua bulan setelah diperbaiki.

“Jalan ini akses satu-satunya, kalau rusak, warga kesulitan untuk keluar masuk,” ujar Mulyati Rabu (9/10/2024).

Warga berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih baik untuk jembatan ini, terutama terkait anggaran yang memadai untuk perbaikan permanen.

Warga setempat menyebutkan bahwa bantuan pemerintah selama ini hanya melalui program probobaya dengan alokasi dana yang dinilai kurang mencukupi.

Dari anggaran 100 juta rupiah yang disediakan oleh program tersebut, warga mengatakan bahwa kebutuhan perbaikan jembatan sebenarnya mencapai sekitar 300 juta rupiah.

“Dana yang diberikan tidak cukup untuk membangun jembatan yang lebih besar dan kokoh agar kendaraan bisa lewat dengan aman,” kata Mulyati.

Selain itu, warga juga meminta perhatian terkait pasokan air bersih. Menurut mereka, kualitas air di wilayah tersebut masih kurang memadai, yang menjadi tantangan bagi kesehatan warga.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak—terdiri dari sekitar 400 kepala keluarga—warga berharap pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, dapat memberikan perhatian lebih terhadap infrastruktur di kawasan mereka.

“Kami berharap, setelah kunjungan Wali Kota Andi Harun dan sekarang dengan kunjungan Pak Rudy, ada langkah nyata untuk memperbaiki jalan dan jembatan di sini,” kata Mulyati.

Saat ini, kondisi jembatan yang semakin memprihatinkan menjadi kekhawatiran utama bagi warga.

“Kami berharap agar masalah ini segera ditangani, terutama agar akses keluar masuk pemukiman kami menjadi lebih aman dan nyaman,” harapnya.

Isu ini mendapatkan perhatian langsung dari Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang langsung mengunjungi warga Jembatan Ulin, Kelurahan Sempaja Selatan.

Dalam kunjungannya, Cagub nomor urut 2 itu menyatakan bahwa situasi di RT 33 dan RT 31 memang membutuhkan perhatian khusus.

“Kondisi air bersih dan jalan yang miring-miring ini harus segera diperbaiki, karena ini adalah di tengah kota Samarinda. Akses jalan yang layak sangat penting agar kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, bisa melintas dengan baik,” ujarnya.

Rudy juga menekankan bahwa sebagai pemimpin, penting untuk memahami kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan semata.

Menurutnya, kesenjangan antara warga kaya dan miskin harus dikurangi melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan fasilitas publik.

“Ini adalah tugas seorang pemimpin untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan,” tambahnya. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor: