Beranda blog Halaman 781

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Kaltim

0
Pelantikan Akmal Malik untuk kembali menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltim oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (7/10/2024). (ANTARA/HO-Protokol Pj Gubernur Kaltim)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali melantik Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur untuk masa jabatan kedua di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (7/10/2024).

“Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Mendagri yang telah memberikan kepercayaan untuk perpanjangan masa jabatan sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur,” ujar Akmal yang dikutip dari Antara, Senin (7/10/2024).

Masa jabatan pertama Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Kaltim berakhir pada 2 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menunjuk Akmal Malik untuk memimpin Kaltim hingga pelantikan gubernur definitif hasil Pilkada 2024.

Usai pelantikan, Akmal menyampaikan pesan yang dititipkan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian.

Ia menjelaskan bahwa pelantikan kembali ini diperlukan untuk menghindari multitafsir dan memastikan kelancaran administrasi pemerintahan, mengingat sebelumnya terjadi sedikit keterlambatan dalam proses administrasi dari Presiden terkait perpanjangan masa jabatannya.

“Kemarin proses administrasi di Presiden agak terlambat. Beliau (Presiden) sudah menyampaikan ada banyak agenda di luar kota. Kami memahami kesibukannya sehingga lewat dua hari, akhirnya dilantik hari ini,” jelas Akmal.

Akmal mengungkapkan Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa pesan penting. Pertama, fokus menjaga iklim kondusif dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini kan masa depan Indonesia. Presiden berpesan agar dipastikan kerja sama dengan seluruh stakeholder berjalan dengan baik. Harus ada orkestrasi yang baik dengan semua kabupaten/kota yang ada di sekitar IKN untuk memberikan dukungan pada pembangunan IKN,” paparnya.

Dukungan tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik IKN, tetapi juga pembangunan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial.

“Pembangunan itu bukan cuma persoalan infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia,” tegasnya.

Pesan kedua, Presiden Jokowi meminta Akmal untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kaltim berjalan lancar.

“Sekarang dalam tahapan pilkada, terjadi transisi kepemimpinan. Beliau (Presiden) berharap agar kita menjaga pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik, lancar. Mudah-mudahan dalam waktu yang sesuai dengan yang diatur oleh KPU,” jelas Akmal.

Akmal optimistis Pilkada Serentak 2024 di Kaltim akan berjalan lancar dan gubernur terpilih dapat dilantik pada Februari 2025.

Sejauh ini, menurut dia, pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 berjalan bagus, termasuk daftar pemilih sudah ditetapkan KPU. Bahkan sudah ada juga penetapan pasangan calon untuk provinsi dan kabupaten/kota.

“Kemarin juga sudah ada deklarasi damai. Menurut saya, sampai sejauh ini tahapan pilkada di Kaltim berjalan dengan baik,” ucap Akmal.

Mengenai potensi kerawanan pilkada, Akmal menganggapnya sebagai peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan introspeksi, termasuk persoalan pergerakan logistik dan juga partisipasi pemilih.

“Tapi, sejauh ini, kami mendeteksi kerawanan itu adalah karena wilayah kita yang sangat luas sekali,” tambahnya. (ANT/KN)

Penyuluh Pertanian Berau Masih Minim, DPRD Desak Penambahan dan Fasilitas Memadai

0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Subroto.

TANJUNG REDEB – Untuk meningkatkan sektor pertanian, diperlukan penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Anggota DPRD Berau, Subroto, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mencari solusi terkait kekurangan tenaga penyuluh tersebut.

Subroto menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam menambah jumlah tenaga penyuluh adalah regulasi yang membatasi pengangkatan penyuluh dari kalangan pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer.

“Penambahan tenaga penyuluh mungkin hanya bisa dilakukan melalui jalur ASN. Namun, dinas terkait perlu mencari potensi dari kalangan petani di kampung-kampung untuk diangkat menjadi tim penyuluh,” ujarnya.

Sektor pertanian, menurut Subroto, merupakan salah satu sektor unggulan selain pariwisata. Penambahan tenaga penyuluh dan sarana prasarana dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian.

“Kontribusi dan kehadiran para penyuluh sangat penting, terutama di kampung-kampung yang menjadi sentra pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Berau, Lita Handini, mengungkapkan bahwa jumlah penyuluh pertanian di Berau saat ini masih sangat terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Penyuluh Pertanian.

“Dengan 100 kampung di Kabupaten Berau, idealnya dibutuhkan 100 penyuluh. Namun, saat ini hanya ada 43 penyuluh, itu pun yang berstatus ASN,” ungkap Lita.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Perhiptani telah mengajukan usulan penambahan tenaga penyuluh melalui formasi ASN tahun 2024 dan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPSDM) Berau.

“Kami sudah mengajukan perekrutan tenaga penyuluh baru ke Menpan-RB dan Kementerian Pertanian, agar jumlah penyuluh di Berau bisa terpenuhi,” jelasnya.

Selain kekurangan tenaga, Lita menegaskan bahwa sarana dan prasarana untuk para penyuluh juga masih sangat minim. Banyak penyuluh yang belum memiliki fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, laptop, dan rumah dinas.

“Fasilitas ini penting untuk menunjang kinerja penyuluh dalam meningkatkan sektor pertanian. Penyuluh juga membutuhkan tempat tinggal yang layak,” tutupnya. (adv/KN)

Arman Kunjungi Mahasiswa Berau, Komitmen Perjuangkan Beasiswa dan Fasilitas Asrama

0
Anggota DPRD Berau, Arman mengunjungi mahasiswa asal Berau yang berada di Asrama Sempaja, Kota Samarinda.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Arman Novrianto, mengunjungi mahasiswa asal Berau yang tinggal di Asrama Sempaja, Kota Samarinda, untuk menampung aspirasi mereka.

Kunjungan Arman disambut hangat oleh para mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Arman mengenang masa kuliahnya ketika ia juga tinggal di Asrama Sempaja.

“Sambil menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPRD Berau, saya menyempatkan diri mengunjungi adik-adik mahasiswa Berau yang tinggal di sini, seperti saya dulu saat kuliah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa aspirasi, termasuk terkait beasiswa dan pemagaran asrama. Sebagai anggota legislatif, Arman berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Mereka menyampaikan aspirasi terkait pagar asrama dan beasiswa. Tentu, ini akan saya perjuangkan melalui jalur legislatif,” janjinya.

Arman juga berpesan kepada mahasiswa agar terus giat dan rajin belajar, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai.

Berbagai aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Arman ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Pasti akan kami tindaklanjuti ke pemerintah daerah,” jelasnya. (adv/KN)

Petani Berau Masih Jauh dari Sejahtera, DPRD Dorong Bantuan dan Modernisasi Alat

0
Anggota DPRD Berau, Sakirman.

TANJUNG REDEB – Para petani di Kabupaten Berau masih jauh dari kesejahteraan, terutama dalam hal ekonomi dan pendapatan.

Anggota DPRD Berau, Sakirman, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian petani di Kabupaten Berau masih belum merata. Ia menekankan pentingnya adanya program dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk para petani. Hal ini bertujuan agar perekonomian petani di Kabupaten Berau dapat meningkat.

“Selama ini, mereka hanya bergantung pada hasil dari pekerjaan mereka, yaitu bertani. Oleh karena itu, diperlukan pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Sakirman menambahkan bahwa kondisi petani di Kabupaten Berau saat ini masih jauh dari sejahtera. Bahkan, generasi muda saat ini kurang berminat untuk menekuni profesi sebagai petani atau hanya sekadar berkebun.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan, pembinaan, dan pendampingan kepada para petani untuk membantu meningkatkan penghasilan mereka.

“Kita perlu mendengarkan keluh kesah para petani terkait hambatan yang mereka hadapi selama ini,” ungkapnya.

Saat ini, kemajuan teknologi yang diperuntukkan bagi petani, baik dalam proses tanam hingga panen, seharusnya sudah bisa meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya juga menambah hasil ekonomi para petani.

“Perlu ada tindak lanjut mengenai bagaimana kita bisa mendukung kondisi para petani yang semakin menurun. Tentunya, kita harus membantu mereka dengan peralatan modern karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan tersebut,” tambahnya.

Di Kampung Buyung-buyung, telah ada proyek pengadaan peralatan yang belum dimiliki para petani, guna memudahkan mereka dalam bertani.

“Kita sebagai pemerintah harus membantu mereka dengan memberikan peralatan modern, agar setiap potensi yang ada di kampung-kampung bisa lebih dimanfaatkan dan memudahkan para petani dalam bertani,” tegasnya.

Sedangkan untuk pengembangan SDM, ada program rutin studi banding yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan SDM para petani.

“Hal ini bertujuan untuk memotivasi para petani agar lebih meningkatkan hasil produksinya,” tandasnya. (adv/Ril)

Pj Bupati PPU Ajak Masyarakat Bangun Ukhuwas Islamiah Jelang Pilkada 2024

0
Foto: Pj Bupati PPU Zainal Arifin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Ponpes Al-Mahdi, kelurahan Petung, Minggu malam, (6/10/2024).

PPU – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin mengajak seluruh lapisan masyarakat PPU untuk menciptakan suasana yang kondusif. Membangun suasana yang islamiah dan sejuk di lingkungan masyarakat, khususnya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ajakan ini disampaikan saat Zainal menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mahdi, kelurahan Petung, Minggu malam, (6/10/2024).

“Jelang Pilkada ini mari kita ciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan mohon do’anya agar kabupaten PPU mendapat pemimpin yang dirahmati Allah SWT, yang bisa membawa kabupaten PPU menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Aamiin,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Ponpes Al Mahdi yang telah mengundang dirinya untuk hadir dalam peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

“Bagi saya, peringatan maulid ini sangat penting artinya, untuk merajut tali silaturrahmi yang lebih kuat, sekaligus menanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sepatutnya menjadi contoh dan teladan dalam menjalani kehidupan ini,” ujarZainal.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pentingnya silahturahmi di lingkungan masyarakat. Menurutnya, daerah akan bertambah maju dan sejahtera apabila masyarakatnya menghidupkan silaturrahmi dan saling menghargai satu sama lain.

“Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya para ulama, tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, yang selama ini banyak membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di kabupaten tercinta PPU,” terangnya.

Sementara itu dalam tausiahnya Habib Abdullah Mauladdawilah mengatakan bahwa setiap datangnya bulan Rabiul Awal, umat muslim akan diingatkan dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah di Kota Makkah. Dialah yang kemudian menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam. Melalui beliau pula, Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin.

“Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak terpuji. Bahkan, ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan, Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang sempurna bagi umat manusia,” ucapnya.

Disampaikan habib asal kota Malang ini bahwa akhlak yang dicontohkan Rasulullah adalah pedoman perilaku dalam hubungan horizontal sesama umat manusia dan hubungan vertikal kepada Allah.

“Ada keseimbangan dalam pengamalan akhlak yang harus dipraktikkan berbekal keimanan,” ujar Habib Abdullah.

Dalam kegiatan ini tampak ratusan umat muslim hadir memadati lokasi kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tampak sejumlah pimpinan ponpes di PPU, tokoh agama dan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab PPU. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Apel Gabungan Pemkot Bontang, Pjs Wali Kota Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilihan

0
Apel gabungan pegawai di lingkungan Pemkot Bontang. (Ist).

BONTANG – Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar memimpin apel gabungan pegawai di lingkungan Pemkot Bontang. Apel gabungan berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Bontang, Bontang Lestari, Senin (7/10/2024)) pagi.

Di apel kali ini, Munawwar menyampaikan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dalam masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sehingga tetap terus menjaga situasi tertib, aman, damai, dan lancar,

“Nantinya, jangan sampai ada kekosongan pelayanan publik, karena kita disorot dari berbagai unsur. Saya harap, nantinya juga saat pemilihan jangan golput, gunakanlah hak pilihnya,” ucapnya.

Selain itu, dalam arahannya dikatakan Pjs yang ditunjuk atau diberi amanah ada beberapa hal tugas amanah, meliputi memimpin pemerintahan, sebagai ASN I, tugas Pjs juga harus netral dalam segala hal, dan tetap menjaga stabilitas agar tetap aman, tertib, dan lancar.

“Pelayanan publik tidak boleh stagnan, dan bisa memutasi ASN dalam hal kewenangan, setelah dapat persetujuan Mendagri,” tutupnya. (adv/kn)

Ambulans Laut Segera Diharapkan untuk Wilayah Pesisir Bontang

0
Muhammad Shahib, Anggota DPRD Kota Bontang

BONTANG – Pemkot Bontang didorong untuk segera merealisasikan fasilitas ambulans laut, khususnya di wilayah pesisir yang sulit diakses layanan darat. Fasilitas ini dianggap sangat penting guna mempercepat penanganan medis di daerah pesisir, seperti di Tihi-Tihi dan Selangan.

Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Shahib, menegaskan bahwa ambulans laut merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat pesisir yang kerap menghadapi hambatan akses dalam kondisi darurat.

“Ambulans laut menjadi sesuatu yang sangat urgen di wilayah pesisir seperti Tihi-Tihi, Selangan, dan daerah lainnya,” ujar Shahib, Rabu (2/10/2024).

Permukiman di atas laut yang mengharuskan penduduk menggunakan kapal untuk mencapai daratan sering kali menghambat respon cepat dalam penanganan kesehatan. Oleh karena itu, Shahib berharap agar ambulans laut segera dianggarkan dan direalisasikan tanpa penundaan.

“Kalau bisa, di anggaran murni ini kita langsung anggarkan. Tidak usah ditunda-tunda lagi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Bontang harus merata dan bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk warga pesisir. Selain mendukung sektor pariwisata di wilayah pesisir, peningkatan layanan kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Aspirasi Warga Guntung: Masjid Jami Al Huda Diusulkan Jadi Masjid Raya

0
Anggota DPRD Bontang, Faisal FBR, mengusulkan Masjid Jami Al Huda di Kelurahan Guntung agar dijadikan Masjid Raya dan pembangunan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bontang

BONTANG – Masjid Jami Al Huda di Kelurahan Guntung menjadi sorotan setelah usulan agar masjid tersebut diubah statusnya menjadi Masjid Raya disampaikan oleh Anggota DPRD Bontang, Faisal FBR. Menurut Faisal, masjid yang belum selesai pembangunannya ini sudah lama menjadi aspirasi masyarakat setempat agar dapat diselesaikan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang.

“Ini adalah keinginan warga Guntung yang sudah disampaikan sejak lama. Kami berharap pemerintah dapat merespons dan merealisasikan aspirasi ini,” ujar Faisal FBR saat ditemui beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa usulan ini terus diangkat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Faisal menambahkan bahwa masyarakat Guntung bersedia menyerahkan kepengurusan masjid kepada pemerintah, sehingga Masjid Jami Al Huda dapat diresmikan sebagai Masjid Raya yang representatif dan berfungsi sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Ia berharap agar alokasi anggaran untuk pembangunan masjid ini dapat dimasukkan dalam APBD 2025.

“Kami berharap Pak Wali bisa mempertimbangkan permintaan warga agar pembangunan masjid ini segera dilanjutkan, sehingga masyarakat Guntung memiliki masjid yang layak,” tutur Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase, menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan mengambil alih pembangunan masjid yang bukan milik pemerintah. Menurut Basri, ada regulasi yang harus diikuti, termasuk persyaratan dari Kementerian Agama dan keberadaan takmir masjid yang jelas.

“Pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan hibah atau bantuan untuk pembangunan masjid. Jika semua permintaan diambil alih, akan sulit memenuhi kebutuhan di seluruh Bontang,” jelas Basri.

Namun, Basri menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait Masjid Jami Al Huda akan menjadi perhatian pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut dengan pihak Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta pihak-pihak terkait lainnya. Ia mencontohkan Masjid Raya Al-Hijrah dan Masjid Terapung Loktuan yang pengelolaannya sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita perlu membahas lebih lanjut, mengikuti aturan yang ada, dan memastikan bahwa setiap pembangunan berjalan sesuai regulasi,” tambah Basri. (adv/KN)

Bona Fest 2024 Resmi Ditutup, Omset UMKM Meningkat

0
Foto: Penutupan Bona Fest 2024 DKUMPP (ist)

BONTANG – Setalah lima hari melangsungkan berbagai event, Bona Fest yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang resmi ditutup, Sabtu (5/10/24) di Lapangan Sepak Bola Tanjung Laut.

Asisten II bidang administrasi pembangunan, Lukman mewakili Pjs Wali Kota Bontang, Munawwar menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Bontang.

Ia juga mengajak masyarakat Kota Bontang agar terlibat langsung dalam menumbuhkan Bontang, untuk para pelaku UMKM diharapkan dapat terus berinovasi dan berkreasi dalam berusaha.

“Inovasi dan kreasi mampu memberikan keberlanjutan dalam usaha bapak dan ibu,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Plt. DKUMPP dalam hal ini diwakili oleh sekretaris DKUMPP, Alfrita Juanin Sande menyampaikan laporan terkait penjualan UMKM yan hadir dalam kegiatan tersebut mendapatkan omset yang besar selama lima hari berjualan di Bona Fest 2024.

“Mereka dapat omset sekitar satu juta rupah sampai dua juta lima ratus ribu rupiah tiap harinya, Ini luar biasa,” katanya.

Artinya para pelaku UMKM telah merasakan bantuan UMKM dari pemerintah Kota Bontang lewat kegiatan ini. (adv/sya)

Sinyal Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota Akan Diteken Presiden Baru

0
Presiden Jokowi membuka acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di IKN, Minggu (6/10/2024). (dok setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal terbaru mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Keppres yang masih belum ditandatangani hingga saat ini, kemungkinan besar akan diteken oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hingga kini, Keppres pemindahan IKN belum ditandatangani karena tergantung pada kesiapan berbagai fasilitas di ibu kota baru tersebut. Jokowi menekankan pentingnya kesiapan seluruh ekosistem, bukan hanya pembangunan fisik semata.

“Ya mestinya begitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” ujar Jokowi kepada wartawan saat ditemui di IKN, Minggu (6/10/2024).

IKN Harus Siap Secara Matang

Jokowi juga menegaskan bahwa persiapan ekosistem di IKN merupakan pertimbangan utama sebelum Keppres ditandatangani. Menurutnya, kesiapan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan berbagai fasilitas publik lainnya sangat penting untuk mendukung kehidupan di ibu kota baru.

“Memindahkan ibu kota itu bukan hanya urusan fisik saja, tapi membangun ekosistemnya yang perlu diperhatikan. Ekosistem itu harus jadi, sehingga kita bisa memastikan semua fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah siap digunakan,” jelas Jokowi.

Bukan Sekadar Tanda Tangan

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kesiapan total IKN sangat penting sebelum pemindahan dilakukan. Menurutnya, memindahkan ibu kota bukan hanya soal menandatangani Keppres, melainkan memastikan semua aspek sudah siap secara menyeluruh, mulai dari gedung hingga sumber daya manusia (SDM).

“Bukan hanya gedung yang harus siap, tapi furnitur, listrik, dan SDM juga harus dipastikan siap. Pindah rumah saja sudah rumit, apalagi memindahkan ibu kota,” ujarnya.

Prabowo Berjanji Lanjutkan Proyek IKN

Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah diinisiasi oleh Presiden Jokowi. Prabowo bahkan bertekad untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota baru.

“Saya bertekad untuk melanjutkan, dan kalau bisa, menyelesaikan proyek IKN ini,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di IKN, Senin (12/8).

Prabowo juga mengakui bahwa pembangunan IKN merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, ia optimistis bahwa dalam beberapa tahun mendatang, fungsi utama ibu kota baru akan berjalan dengan baik.

“Walaupun ini proyek besar dan panjang, saya yakin dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, IKN sudah bisa berfungsi dengan baik,” tambahnya. (dtc/KN)