JAKARTA – Aktor Jefri Nichol mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

“Jadi untuk dia ini diminta keterangan sebagai saksi. Sekarang dia datang di Polres Jaksel untuk memberikan keterangan sesuai panggilan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Nurma Dewi menjelaskan pemeran utama di film berjudul “Ali Topan” itu diperiksa sebagai saksi karena adanya laporan dugaan pengeroyokan serta penganiayaan yang telah dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 September lalu.

Namun Nurma menyatakan laporan tersebut bukan untuk melaporkan Jefri Nichol.

“Dia sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan itu. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan, pasal 351 dan 170 KUHP,” jelas Nurma.

Sebagai informasi, pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, di mana seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan pidana, dengan ancaman hukuman lebih berat jika mengakibatkan luka berat atau kematian.

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Sementara itu, pasal 170 KUHP mengatur tentang pengeroyokan, di mana tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikenakan pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. (ANT/KN)

JAKARTA – Terdakwa Harvey Moeis menerima insentif sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan dari Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta karena telah menjadi perpanjangan tangan PT RBT.

Harvey, saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi timah, mengungkapkan insentif diterima melalui transfer ke rekeningnya dengan nilai yang tidak pasti setiap bulannya.

“Saya juga baru tahu ketika saya memeriksa rekening koran saya saat diperiksa,” kata Harvey dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/10/2024).

Meski demikian, ia mengaku tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai pembayaran maupun kuasa perusahaan kepada Harvey atas penugasannya selama ini.

Pasalnya, dirinya mengklaim hanya membantu Suparta menjadi perpanjangan tangan PT RBT karena telah menganggap Suparta seperti paman sendiri.

“Kerja sama ini juga singkat dan kalau pertemuan saya paling hanya ikut 5-6 kali, setelah kerja sama smelter selesai dengan PT Timah Tbk, saya sama sekali tidak ada mengurus PT RBT lagi,” ungkapnya.

Harvey bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.

Selain dirinya, kasus tersebut antara lain turut menyeret Pemilik Manfaat PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) Suwito Gunawan alias Awi, Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, dan General Manager Operational PT Tinindo Inter Nusa (TIN) periode 2017–2020 Rosalina sebagai terdakwa.

Suwito didakwa menerima aliran dana sebesar Rp2,2 triliun dalam kasus tersebut, sedangkan Robert menerima Rp1,9 triliun. Dari uang yang diterima, keduanya diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dengan demikian, perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, meski Rosalina didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi timah, namun dia tidak menerima uang dan tidak melakukan TPPU.

Untuk itu, Rosalina terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah, keuangan negara tercatat mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun. Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akan mengejar ketertinggalan skor PISA dengan meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sains dan teknologi, khususnya di bidang numerasi.

Menurut pandangannya, kemampuan berhitung dan memahami angka atau numerasi masyarakat Indonesia dari kalangan peserta didik hingga dewasa terbilang masih rendah, bahkan tidak sedikit pula yang menganggap pelajaran matematika sebagai momok.

“Numerasi kita kan masih rendah selain literasi kita juga masih rendah, bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu matematika menjadi momok karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian. Jadi kami mau buat matematika nantinya menyenangkan dan dapat diajarkan secara mudah,” kata Mu’ti usai Peresmian Pameran Bulan Bahasa di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024).

Ia menilai kemampuan bidang numerasi sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan termasuk pada aspek kegiatan beragama, seperti untuk menghitung arah kiblat yang menggunakan logika sudut matematika.

Oleh karena itu, pihaknya akan bergerak cepat guna mewujudkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan angka pelatihan guru matematika, khususnya untuk mengenalkan konsep dasar matematika kepada peserta didik di satuan pendidikan dasar.

“Karena itu Pak Prabowo juga menekankan angka pelatihan guru matematika yang kami sedang susun programnya. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan di tahun 2025, terutama untuk matematika dari TK dan SD, tapi memang bukan matematika yang serius ngitung, lebih sebagai pengenalan konsep-konsep dasar matematika,” imbuhnya.

Ia berharap hasil dari program penguatan minat dan kemampuan siswa pada bidang numerasi dasar tersebut dapat dilihat hasilnya dalam beberapa tahun mendatang, yang pada gilirannya dapat menguatkan kemampuan peserta didik pada bidang numerasi lanjutan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mendorong masjid menjadi penggerak dalam membangun kembali kebangkitan perekonomian masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat.

Menurut Kalla, provinsi yang berpisah dari Sulawesi Selatan itu pernah berjaya dengan komoditas nasional, yakni kopra dan kakao/cokelat.

“Dulu di Sulawesi Barat ini kejayaannya kopra dan kakao. Namun, hampir tidak ada lagi. Kita cari kakao tapi kebunnya sudah nyaris tidak ada. Kita cari kopra tapi sudah diganti dengan sawit,” kata pria yang akrab disapa JK itu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pernyataan JK tersebut disampaikan usai melantik Pengurus DMI Propinsi Sulbar Masa Khidmat 2024-2029 di Masjid Baitul Anwar Kantor Gubernur Provinsi Sulbar.

JK menyadari jika Sulawesi Barat kaya dengan perkebunan, pertanian, dan perikanan. Namun, masih tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi tetangga lainnya, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

“Berbeda dengan Sulawesi Tengah yang setiap meter ada nikel, demikian Sulawesi Tenggara banyak tambang. Sulsel juga sudah menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Jadi Sulawesi Barat juga harus bangkit,” kata Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini.

JK lalu memberikan usulan agar Sulawesi Barat bisa maju seperti daerah lainnya yakni dengan mengembalikan kejayaan kopra dan cokelat.

“Lewat masjid kita kampanyekan mari kembalikan tanam kopra, mari tanam cokelat. Kita datangkan para ustad coklat (guru, pakar dan ahlinya), ustad kopra ke masjid dan berceramah soal pertanian dan perkebunan,” kata dia.

Tak lupa, JK mengingatkan agar DMI percaya diri melakukan kampanye dalam membangkitkan ekonomi umat melalui masjid. Pasalnya upaya tersebut tak lepas dari visi dan misi DMI, yakni memakmurkan masjid dan bagaimana masjid memakmurkan jamaah dan masyarakat. (ANT/KN)