BOGOR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Armor Toreador Gustifante, terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, seorang selebgram.

Majelis hakim yang diketuai Emi Tri Rahayu menyatakan Armor terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, dalam sidang pembacaan putusan di PN Cibinong, Selasa (7/1/2025).

“Kami memutuskan terdakwa Armor Toreador Gustifante bersalah dan dihukum kurungan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan,” kata Emi saat persidangan.

Cut Intan Nabila, sebagai korban KDRT yang dilakukan Armor, disebut majelis hakim mengalami luka lebam dan trauma kejiwaan. Selain itu, anak pertama dan anak kedua pasangan tersebut juga mengalami trauma kejiwaan akibat pertengkaran orang tuanya.

“Keadaan yang memberatkan terdakwa sebagai publik figur yang seharusnya memberi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut bukan pertama kalinya. Perbuatan terdakwa menyebabkan stres bagi saksi korban dan juga trauma bagi anak pertama dan kedua terdakwa dan saksi korban,” ujar hakim.

Hakim juga membacakan hal-hal yang meringankan Armor berdasarkan keterangan yang terungkap selama proses persidangan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui perbuatannya, serta Cut Intan Nabila telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Sementara kuasa hukum Armor Toreador, Irawansyah, menyebutkan bahwa kliennya telah menerima semua yang telah disampaikan majelis hakim dalam sidang putusan.

Meski begitu, hingga kini Armor masih mempertimbangkan untuk melakukan upaya banding atas putusan majelis hakim tersebut.

“Armor kan bukan orang hukum, enggak ngerti hukum, kita sedang pertimbangkan apakah akan banding atau tidak, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan keluarga akan seperti apa,” kata Irawansyah. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1/2025). Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto sebagai tersangka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. “Betul, ada kegiatan geledah oleh satgas penyidikan. Detailnya silakan tanya kepada Jubir,” ujar Setyo seperti dikutip dari Antara.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK,” kata Tessa.

Dikatakan bahwa rumah Hasto yang digeledah tersebut berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun, dia belum bisa menyampaikan lebih lanjut soal detail penggeledahan maupun apa saja temuan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut karena penggeledahan masih berlangsung.

“Untuk perkembangan lebih lanjut, akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.

Penyidik KPK pada hari Selasa (24/12/2024) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.
2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
3 .Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyebut menu-menu makanan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil dirotasi setiap harinya menyesuaikan ketersediaan bahan baku di daerah masing-masing.

Hasan menjelaskan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau yang disebut juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyusun jadwal menu yang berbeda setiap harinya.

“Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menunya, tetapi itu juga fleksibel bergantung ketersediaan bahan baku di sana. Pemasok-pemasok (bahan baku) nanti warga sekitar,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dia melanjutkan menu-menu yang standar untuk program makan bergizi gratis memang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga makanan yang dinikmati anak-anak, balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui tidak selalu ayam, atau ikan, tetapi bisa juga daging sapi atau telur.

“Tidak monoton terus-menerus seperti itu (menu-nya), dan di daerah yang khusus nanti bisa juga bahan pangannya bukan beras atau nasi,” sambung Hasan.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan juga menekankan susu bukan bagian dari menu wajib makan bergizi gratis sehingga susu tidak harus diberikan setiap waktunya kepada penerima manfaat makan bergizi gratis.

“Suplai susu belum merata di setiap daerah,” kata Hasan menjelaskan alasan susu tak masuk dalam menu wajib.
Terlepas dari tidak adanya susu, dia menjelaskan pemerintah memastikan tiap porsi yang disajikan kepada anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan balita memiliki kandungan gizi dan besaran kalori yang cukup.

“Porsi makanan itu dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat, dan protein,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1/2025).
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta apabila ujian nasional (UN) kembali diterapkan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat menghadirkan sistem UN berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.

“Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut dia, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

Lebih lanjut, Lalu menyampaikan selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Kemudian, dibutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal.

Ada pula, kata dia melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.

Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurut dia, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.

“Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan,” ujar dia.

Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

“Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti,” ucap dia.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.

“Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan,” ucapnya. (ANT/KN)