BATU – Sebanyak empat orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan lalu lintas bus pariwisata yang terjadi di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025) malam.

“Sementara ada empat korban yang meninggal dunia, untuk luka-luka masih kami data,” kata Kepala Kepolisian Resor Batu AKBP Andi Yudha Pranata di lokasi kejadian.

Berdasarkan keterangan awal dari pihak kepolisian, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Kejadian itu diduga karena bus pariwisata asal Bali tersebut mengalami rem blong ketika melintas di Jalan Raya Beji.

“Busnya dari Bali, sementara penyebabnya diduga rem blong tapi kami masih mempelajari atau mendalami lagi,” ujarnya.

Diketahui, bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB itu mengangkut penumpang asal SMK TI Bali Global Badung dalam rangka kunjungan industri ke beberapa daerah, yakni Semarang, Yogyakarta, dan Malang.

Pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan upaya evakuasi, sekaligus melakukan pendataan guna mengetahui jumlah pasti korban pada kejadian nahas itu.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar Kusnari menyatakan mendapati bus tersebut melaju dari jalur bagian atas. Namun karena jalan memiliki kontur menurun bus pariwisata tersebut secara tiba-tiba menghantam beberapa kendaraan di depannya.

“Tiba-tiba menabrak beberapa kendaraan di depannya, kayak remnya blong. Yang saya lihat itu empat mobil yang ditabrak, dua motor yang kena,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kenaikan usia pensiun pekerja di Indonesia diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Yassierli mengatakan, hingga kini aturan tersebut masih berlaku dan tetap dilaksanakan.

“Nothing is really special, jadi itu artinya kan sudah ada PP 2015 (PP Nomor 45 Tahun 2015), artinya ya itu kita laksanakan dan sampai sekarang kami masih monitoring dan itu sesuatu yang sudah berjalan dari 2015,” ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Berdasarkan aturan itu, ia menegaskan bahwa pertambahan usia pensiun masih meningkat satu tahun setiap tiga tahunnya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia pensiun pekerja Indonesia naik satu tahun menjadi 59 tahun mulai Januari 2025.

Sementara soal nasib pekerja baru yang dikhawatirkan sulit terserap sehingga menyebabkan angka pengangguran meningkat, Menaker optimistis hal itu tak akan terjadi sebab level pengalaman dan keahlian berbeda.

“Tidak. Tidak juga (berdampak meningkatkan pengangguran). Biasanya kan kalau orang sudah senior itu kan dia mencari tipe pekerjaan yang experience, jadi levelnya adalah level-level manajer jadi kita nggak sampai sejauh itu,” katanya.

Kembali ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini belum lihat ada sebuah hasil studi yang menyebut penambahan usia satu tahun angka pensiun berdampak pada peningkatan pengangguran.
Hingga kini pihaknya senantiasa memonitor dampak serta pelaksanaan peningkatan angka pensiun di Indonesia.

Adapun usia pensiun ini pun menjadi landasan pemanfaatan program jaminan pensiun yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, sebagaimana bunyi dalam Pasal 15 ayat 3 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki evaluasi dan pertimbangan internal dalam membuat keputusan mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Ya, tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini, mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah, sehingga hal seperti ini mungkin ya kami serahkan kepada PSSI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Dia berharap keputusan yang diambil PSSI pada Senin (6/1) itu dapat membawa kemajuan bagi performa timnas Indonesia dalam dunia persepakbolaan.

“Kami ingin bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju,” ucapnya.

Dia mengatakan DPR RI kemungkinan tidak akan memanggil secara khusus PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong.

Dia menyebut pembahasan terkait hal tersebut kemungkinan akan disinggung di dalam rapat yang kerap digelar oleh komisi terkait bersama PSSI.

“Ya, kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada apa namanya naturalisasi. Nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti paling kita akan bicara-bicara dalam sesi itu,” kata dia.

Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kandidat untuk mengisi posisi bangku panas di timnas. Ia pun tidak menyangkal saat ditanya apakah salah satu kandidat itu adalah mantan penyerang Timnas Belanda Patrick Kluivert.

“Kami sudah wawancara, ada tiga nama (calon pelatih baru). Dari tiga nama itu, salah satunya nama yang disebut tadi (Kluivert). Kami juga sudah wawancara asisten untuk pendamping pelatih,” kata Erick kepada para pewarta di Jakarta, Senin (6/1/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana melawat ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025 yang diharapkan kunjungan kenegaraan itu menjadi kesempatan Presiden melobi pemimpin Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia.

Marwan, yang mewakili Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR saat jumpa pers selepas bertemu Presiden Prabowo, menyebut Indonesia membutuhkan tambahan kuota untuk mengurai masalah daftar tunggu yang terlampau lama di beberapa daerah.

“Insyaallah tadi beliau (Presiden) menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan, dan kami berharap beliau sampai ke Saudi dan ketemu Raja di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” kata Marwan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR datang ke Istana untuk melaporkan langsung ke Presiden Prabowo penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi sebesar Rp89,4 juta dan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi sebesar Rp55,4 juta per orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan BPIH pada 2025 mencapai sekitar Rp4 juta lebih, sementara untuk Bipih sebesar Rp600.000-an.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR juga mengungkap persoalan waktu tunggu haji yang terlampau lama di beberapa daerah.

“Di Sulawesi Selatan, ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya. Tetapi, rata-rata antara 25–30 tahun. Ada tiga kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Cukup berat mengurai ini, kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu, ya mungkin almarhum. Usianya tidak sampai situ lagi. Cara mengurainya, satu ya tambahan kuota,” kata Marwan.

Dia menyebut daftar tunggu yang terlampau lama itu memengaruhi psikologis para calon peserta haji, mengingat jumlahnya mencapai 5 juta jamaah.

“Sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia (lanjut usia, red.), dan kurang sehat. Bahkan, (ada yang) merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan, karena itu kami tadi minta kesediaan dan memohon kepada Bapak Presiden untuk meyakinkan pihak Arab Saudi kita tetap mendapatkan kuota, mendapatkan kuota ini tentu membahagiakan para jamaah,” kata Marwan Dasopang.

Dia menilai tambahan kuota haji sebanyak 5.000–10.000 orang, jika berhasil diterima Indonesia, itu akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para calon peserta haji.

“Beliau menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan. Tentu, para jamaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi,” sambung Marwan.

Di luar tambahan kuota, Marwan mengungkap DPR juga menjajaki strategi lainnya untuk mengurai persoalan daftar tunggu pemberangkatan haji yang lama, di antaranya Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara sahabat khususnya mereka yang masih punya sisa kuota haji.

“Nanti kami mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji sehingga kita bisa mengirimkan jamaah, mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Ketua Komisi VIII DPR.

Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci pada 2025 sebanyak 221.000 orang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, pada 30 Desember 2024, juga menyebut jumlah yang sama. Dari jumlah itu, Nasaruddin menyebut 2.210 di antaranya merupakan petugas haji Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih telah mencapai 72 persen.

“Dari data per hari ini, update pelaporan LHKPN Kabinet Merah Putih, tercatat sejumlah 90 dari total 124 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN-nya, atau telah mencapai sekitar 72 persen,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Budi menerangkan rincian pelaporanya yakni dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 44 orang telah menyampaikan LHKPN.

Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, 38 telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. Kemudian dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, 8 orang telah melaporkan LHKPN.

“KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Di mana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pascapelantikan, atau 21 Januari 2025,” kata Budi.

Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian LHKPN apabila terdapat kendala.

LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.

“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya. (ANT/KN)