JAKARTA – Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) terhadap rupiah dipengaruhi sikap investor mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump seperti deregulasi dan pajak yang lebih rendah.

Pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (9/1/2025), rupiah ditutup melemah 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.217 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.211 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis turut melemah ke level Rp16.238 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.201 per dolar AS.

“Investor mengantisipasi kebijakan Trump seperti deregulasi dan pajak yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut, bersama dengan tindakan tarif yang belum dikonfirmasi, dapat menyebabkan percepatan kembali inflasi,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Faktor selanjutnya ialah rencana Trump mendeklarasikan darurat nasional untuk mendorong rencana pengenaan bea masuk impor lebih tinggi, sehingga mendorong penguatan dolar AS.

Menurut Pengamat pasar uang Ariston Tjendra, kebijakan tarif ini bisa menyurutkan aktifitas produksi di negara-negara produsen seperti China, Meksiko, hingga Kanada, yang memicu pelambatan ekonomi.

Perang tarif yang akan muncul juga semakin memperlambat ekonomi, dan ekspektasi ini mendorong pasar masuk ke aset aman, yakni dolar AS.

Terkait kepesertaan Indonesia menjadi di BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Ibrahim Assuaibi menilai bahwa aliansi BRICS tak begitu memberikan keuntungan kepada Tanah Air karena ekonomi China akan melambat, terutama pasca kembali terpilihnya Trump yang memicu proteksionisme dagang.

“Ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS akan mengacak stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia. Ditambah lagi ancaman Trump pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi,” ungkap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019 – 2024 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengatakan kasus korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina terjadi sebelum dirinya menjabat.

“Ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kami yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu saja sih,” kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Kasus dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair diketahui terjadi di PT Pertamina pada periode 2011–2014. Basuki mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut ditemukannya pada tahun 2020 dan dilaporkan ke Menteri BUMN hingga akhirnya ditangani oleh KPK.

“Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemunya ini di Januari 2020.” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama Pertamina

Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

Karen divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirut Pertamina periode 2009—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya dituntut pidana 11 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011–2014.

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum KPK turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.

Penyidik KPK pada Selasa, 2 Juli 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina (Persero) yang juga menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

“Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Tessa saat itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar penegakan hukum di Indonesia bisa disorot kancah dunia.

“Mas Hasto sampaikan kepada saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga bakal disampaikan dalam tujuh bahasa.

“Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui kancah internasional,” ujarnya.

Ronny mengatakan bahwa proses KPK terhadap Hasto sebenarnya penuh drama. Misalnya, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah diska lepas.

Diketahui bahwa KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada hari Selasa (7/1). Sebuah diska lepas disita dari langkah hukum itu.

“Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk, dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua Sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone,” jelas Ronny.

Ronny melanjutkan, “Penggeledahan ini mengonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika menersangkakan Hasto Kristiyanto.”

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai proses KPK terhadap Hasto tidak berlatar hukum karena bocornya sprindik.

“Kebocoran sprindik yang bahkan Juru Bicara KPK sendiri sampaikan kepada publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK,” kata Ronny.

Selain itu, kata dia, proses yang tidak berlandaskan hukum bisa dilihat saat KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.

Sementara itu, KPK menepis tudingan pihaknya mendramatisasi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Asep mengatakan bahwa kegiatan penggeledahan adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan alat bukti. Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik Hasto juga dalam rangka pencarian barang bukti.

Perwira tinggi Polri berbintang satu itu mengatakan bahwa kedua lokasi tersebut diduga menyimpan barang bukti yang terkait dengan perkara yang melibatkan Hasto.
Asep juga menepis tudingan pemanggilan terhadap saksi-saksi kasus Hasto sebagai upaya mendramatisasi penyidikan perkara Hasto. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan partainya menghormati tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan ke kediaman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2025).

“Sebenarnya bukan penggerebekan bahasa yang paling pas, (tapi) datang ke rumah Pak Hasto yang di Bekasi kan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan kira-kira. Kami hormati itu karena memang kewenangan melekat pada KPK,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut dia, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK itu dilakukan dalam rangka melengkapi bukti-bukti dalam perkara yang menjerat Hasto.

“Pencarian barang bukti untuk melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh KPK,” ucapnya.

Dia pun menegaskan komitmen partainya untuk menghormati lembaga antirasuah tersebut dalam menjalankan tugasnya.

“Pada titik itu, dari sejak awal PDI Perjuangan komit bukan hanya kali ini. Dari berbagai kasus, ketika itu baik hukum kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK. Kami sungguh-sungguh menghormati kewenangan yang melekat pada KPK,” ujarnya.

Said lantas berkata, “Kami tidak punya pretensi bahwa KPK seharusnya tidak perlu, KPK seharusnya tidak seperti ini, itu, tidak.”

Di sisi lain, dia menekankan bahwa partainya menjunjung pula asas praduga tak bersalah terhadap proses hukum Hasto yang sedang berjalan.

“Mari kita hormati proses, seluruh proses di KPK dengan azas praduga tidak bersalah. Di satu sisi, ini kasusnya sudah (tahun) 2020 dan mudah-mudahan ini bisa dilalui dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik bagi siapapun juga, baik bagi KPK maupun bagi internal kami,” katanya.

Dia menyebut PDIP hendak menunjukkan kepada publik bahwa partainya merupakan partai yang taat hukum apabila ada kadernya yang terjerat kasus hukum.

“Kami akan jalani ini secara baik, secara sempurna, untuk menunjukkan dan sekaligus memberikan advokasi kepada publik bahwa siapapun di antara kami, kader PDI Perjuangan, kena kasus hukum, katakanlah ‘kami akan taat seluruh prosesnya’,” ucap dia.

Sebelumnya, Selasa (7/1/2025), tim penyidik KPK pada Selasa menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam.

Selain rumahnya di Bekasi, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Kebagusan, Jakarta Selatan.

“Benar, tadi malam selain rumah di Bekasi, penyidik juga melakukan penggeledahan rumah di daerah Kebagusan sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 3 Hengki Kurniawan-Ade Sudradjat Usman meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail (Jeje Govinda)-Asep Ismail dari kepesertaan Pilkada Bandung Barat 2024.

Salah satu kuasa hukum Hengki-Sudradjat, Reginaldo Sultan, mengatakan bahwa Jeje-Asep Ismail telah melakukan pelanggaran dari tahapan kampanye hingga pemungutan suara, termasuk di antaranya keberpihakan aparatur pemerintahan dan politik uang.

“Jika pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa terjadi dua hal di atas maka dipastikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat tidak mengalami perselisihan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 tidak terlampau jauh,” kata Regginaldo pada sidang pendahuluan di Gedung I MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Hengki-Sudradjat mendalilkan bahwa terdapat keberpihakan aparatur pemerintahan pada pasangan Jeje-Asep Ismail, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Regginaldo menjelaskan Yandri Susanto saat kunjungan kerja di Desa Cikahuripan pada 15 November 2024 diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan pemenangan Jeje-Asep Ismail. Sedangkan Raffi Ahmad turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut.

“Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yandri Susanto sebagai berikut makanya syarat cuma dua saja atau kompak dua, relasi Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau itu, siapa tidak kenal beliau, manfaatkan Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat, siap, siap,” katanya.

Dia pun menyebut Yandri Susanto beberapa kali menyisipkan kata “dua” dalam kalimat yang diucapkan sehingga diduga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut telah menggunakan kedudukannya untuk mendukung pasangan Jeje-Asep Ismail.

Selain itu, kubu Hengki-Sudradjat juga menduga Raffi Ahmad menggunakan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan untuk memengaruhi pemilih saat kampanye akbar pasangan Jeje-Asep Ismail pada 22 November 2024.

“Pada saat kampanye akbar pasangan calon nomor urut 2 telah dihadiri saudara Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni secara virtual di layar monitor yang dipajangkan di panggung kampanye akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukannya sebagai pejabat negara dan/atau aparatur pemerintahan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2,” ujar Regginaldo.

Di sisi lain, Hengki-Sudradjat menduga terjadi politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di lebih dari setengah jumlah kecamatan di Bandung Barat sehingga memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Jeje-Asep Ismail.

Atas dasar itu, Hengki-Sudradjat dalam petitumnya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Keduanya juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail dari kepesertaan Pilkada Bandung Barat 2024.

Dimintakan pula agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti pasangan Jeje-Asep Ismail. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan saat ini LHKPN tersebut sedang diverifikasi.

“Raffi Ahmad sudah melaporkan LHKPN-nya. Saat ini masih proses verifikasi,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Budi mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan semua aset Raffi Ahmad telah tercatat dalam LHKPN.

“Verifikasi untuk memastikan aset-asetnya sudah dimasukkan dalam laporan,” ucap Budi.

Pihak KPK juga mengingatkan batas akhir penyerahan LHKPN bagi para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan/lembaga dan utusan khusus presiden adalah 21 Januari 2025.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan pelaporan LHKPN jajaran Kabinet Merah Putih telah mencapai 72 persen, dengan detail 90 dari total 124 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN.

Budi menerangkan rincian pelaporannya, yakni dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 44 orang telah menyampaikan LHKPN.

Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 38 orang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Selanjutnya dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, ada delapan orang telah melaporkan LHKPN.

Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian LHKPN apabila terdapat kendala.

LHKPN sebagai instrumen pencegahan, merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.

“Hal ini menjadi perwujudan dari pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya. (ANT/KN)