JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Walaupun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menurut dia, pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Ia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, menurut dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

“Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI,” kata dia.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri. (ANT/KN)

BANDUNG – Lima kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di KM 97+200 ruas Tol Cipularang atau Purbaleunyi arah Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/1/2025) pagi.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna dalam keterangannya yang diterima di Purwakarta, Jabar, Minggu (5/1/2025), mengatakan bahwa kecelakaan beruntun itu terjadi pada pukul 09.11 WIB.

Kecelakaan beruntun ini melibatkan lima kendaraan yang terdiri atas satu truk, satu bus, satu angkutan travel, dan dua minibus atau kendaraan pribadi.

Sesuai dengan informasi petugas di lapangan, kecelakaan beruntun terjadi diduga truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur. Jalan di KM 97+200 ruas Tol Cipularang arah Bandung itu kondisinya menanjak.

Akibat tidak kuat menanjak, truk muatan batu bara itu mundur dan menghantam kendaraan lainnya yang ada di belakangnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, berdasarkan data sementara, terdapat dua korban luka dan keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rodjak Purwakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Setelah kejadian, kata Agni, Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga dari Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola Ruas Tol Cipularang bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan, kemudian melakukan pengaturan lalu lintas.

Meski sempat terjadi kepadatan akibat kecelakaan beruntun itu, sekitar pukul 10.05 WIB seluruh kendaraan telah berhasil dievakuasi ke bahu luar jalan tol sehingga seluruh lajur telah dapat dilalui.

Pihak Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi arah dan waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan. Antisipasi perubahan cuaca dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus penembakan terhadap bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten yang terjadi pada Kamis (2/1/2025).

“Komplotan pencurian kendaraan mobil rental ini bekerja secara sistematis dengan perannya masing-masing, ada yang menyewa, ada yang menggelapkan hingga menadah dan menjualnya.

Kasus ini harus diusut tuntas dan komplotannya harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (5/1/2025).

Mas Abduh, sapaan akrabnya, menilai bahwa rental mobil memiliki peran strategis bagi masyarakat dalam bermobilitas, khususnya menuju lokasi wisata.

Akan tetapi, menurutnya, pelindungan terhadap pemilik usaha rental mobil masih kurang dan harus ditingkatkan secara lebih serius.

“Misalnya melalui kerja sama antara pengusaha rental mobil dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan mengatasi pencurian mobil oleh komplotan pencuri mobil rental yang bekerja secara sistematis,” ujarnya.

Selain kerja sama dengan kepolisian, menurutnya pemilik usaha rental mobil juga harus lebih awas ketika menyewakan mobilnya.

“Misalnya dengan melakukan screening terhadap peminjamnya melalui pemeriksaan KTP, nomor telepon, rekening bank dan identitas lainnya. Ini dilakukan demi keamanan dan keselamatan semua pihak,” ujarnya.

Adapun terkait Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya yang diperiksa oleh Bidpropam Polda Banten atas dugaan menolak memberikan pendampingan kepada korban saat hendak menemui pelaku, Mas Abduh meminta agar pemeriksaan itu dilaksanakan secara profesional dan transparan.

“Jadi kita tunggu hasil pemeriksaan Propam tersebut, dari situ kita pelajari untuk mitigasi ke depannya,” ucapnya.

Diketahui, terjadi peristiwa penembakan di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1) dini hari,

Akibat kejadian itu, terdapat dua orang menjadi korban, yakni berinisial IAR dan RAB.

Diketahui, IAR adalah bos rental mobil yang kini telah dinyatakan meninggal dunia setelah terkena peluru di bagian dadanya.

Dalam hal ini, jajaran Polresta Tangerang sudah berhasil menangkap empat pelaku, yaitu Ajat Supriatna alias AS, I, dan dua pelaku dari oknum personel TNI yang penanganannya langsung dilakukan pihak Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

Pada Sabtu (4/1), Polresta Tangerang resmi menetapkan Ajat Supriatna yang menyewa mobil milik korban IAR, sebagai tersangka penembakan.

Selain Ajat Supriatna, tim penyidik Polresta Tangerang juga telah berhasil mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial I yang diduga telah membantu dan terlibat dalam upaya penggelapan terhadap kendaraan rental milik korban. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) membantu proses pemulangan pekerja migran asal Jember, Jawa Timur bernama Hanifah yang mengalami permasalahan kerja di negara Arab Saudi.

Dalam hal ini, terdapat dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jember yakni Hanifa dan Siti Khoiriyah yang membuat tayangan video untuk minta tolong kepada pemerintah agar bisa dipulangkan ke daerah asalnya. Permohonan bantuan pulang tersebut, setelah mereka berbulan-bulan bekerja di Arab Saudi tanpa menerima upah kerja dari majikannya.

“Ini adalah salah satu langkah dari pemerintah untuk memulangkan PMI kita yang bermasalah di Arab Saudi. Menjadi catatan dan perhatian kita bersama betapa masih banyak eksploitasi-eksploitasi yang dilakukan di berbagai daerah dan kami maksimalkan bantuan,” kata Wakil Menteri PPMI Zulfikar A. Tawalla di Tangerang, Minggu (5/1/2025).

Ia mengatakan, proses pemulangan yang dilakukan terhadap pekerja migran asal Jember ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memfasilitasi.

Keduanya bisa langsung dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui penerbangan pesawat Ethopian AirLines ET628 Jeddah-Jakarta pada Minggu (05/01).

“Pemulangan pertama dilakukan kepada ibu Hanifah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pukul 17.05 Pesawat Ethopian AirLines ET628,” katanya.

Sementara itu, untuk pemulangan pekerja migran selanjutnya yaitu Siti Khoiriyah akan dilakukan dengan proses yang sama melalui penerbangan Jakarta, lewat Bandara Soetta.

Setelah tiba, para pekerja migran ini akan segera dipulangkan ke kampung halamannya sesudah melalui proses pendataan dan pemeriksaan kesehatan di BP3MI Banten.

“Untuk sementara ini pekerja migran asal Jember akan dilakukan pendataan terlebih dahulu di BP3MI Banten, setelah itu kita baru pulangkan ke kampung halamannya,” tuturnya.

Menurut Zulfikar, kedua pekerja migran asal Jember yang mengalami kendala di Arab Saudi ini, adalah mereka yang berangkat kerja tidak melalui prosedural resmi (nonperosedural), sehingga hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dalam penyaluran tenaga kerja ke negara tersebut.

“Jadi memang ini nonprosedural, karena sampai hari ini moratorium untuk penempatan di Arab Saudi itu belum kita buka,” ungkapnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini pekerja migran Indonesia nonprosedural yang telah berhasil dipulangkan dari negara mereka bekerja sudah terdapat 500 orang.

“Ke depan tentunya kami akan maksimalkan pengawasan. Dan berikutnya adalah bagaimana kampanye migrasi aman dengan memberikan akses informasi seluas luasnya kepada masyarakat, bahwa migrasi aman itu sebagai bentuk jaminan dari negara ketika sampai di negara penempatan,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengacara Alvin Lim tutup usia di Rumah Sakit Mayapada Tangerang, Banten pada Minggu pukul 12.00 WIB.

Kabar wafatnya advokat tersebut dikonfirmasi oleh Humas LQ Indonesia Law Firm, Putra Hendra Giri. LQ Indonesia Law Firm merupakan firma hukum yang didirikan oleh Alvin Lim.

“Tiba-tiba saya dapat info pada pukul 12.00 WIB bahwasanya Pak Alvin Lim meninggal,” ucapnya yang dikutip dari keterangan yang diterima pada Minggu (5/1/2025).

Sejatinya, Alvin Lim dijadwalkan meresmikan kantor cabang LQ Indonesia Law Firm di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu pagi ini, namun Alvin memutuskan menyusul pada sore hari lantaran merasa lemas. Ternyata, pada pukul 12.00 WIB, Putra mendapatkan kabar bahwa Alvin Lim telah tiada.

Adapun terkait penyebab meninggalnya Alvin Lim, Putra tidak membeberkannya.

Untuk selanjutnya, kata dia, jenazah Alvin Lim disemayamkan di Rumah Duka Green Heaven Jakarta di Pluit, Jakarta Utara.

Diketahui, Alvin Lim merupakan seorang pengacara lulusan beberapa universitas ternama di luar negeri, diantaranya Florida State University dan University of California Berkeley, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai dengan menjadi bankir pada Bank Wells Fargo di Amerika Serikat pada tahun 1997. Usai menekuni karier di bidang finansial, pada tahun 2015, ia mulai berfokus pada firma hukum yang didirikannya, LQ Indonesia Law Firm.

Adapun nama Alvin Lim sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Diketahui, beberapa waktu belakangan ini, ia menjadi pengacara bagi Agus Salim, korban penyiraman air keras, terkait polemik penggunaan uang donasi.

Nama Alvin Lim juga sempat ramai usai memberikan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa Ferdy Sambo tidak ditahan di Lapas Salemba, Jakarta, melainkan di ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang dilengkapi alat pendingin ruangan atau AC. (ANT/KN)

JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu (5/1/2025), menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

“Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi.

Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin (6/1/2025) pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis.

Sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda) untuk kendaraan bermotor, memberatkan industri otomotif nasional.

“Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan untuk konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya opsen. Itu yang membuat sektor otomotif akan berat,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Dikatakan Agus, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, cepat atau lambat nantinya bakal merugikan ekonomi daerah masing-masing, sehingga pemimpin daerah akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti menerapkan relaksasi pajak.

“Saya kira nggak akan terlalu lama pemda-pemda nanti merasakan kebijakan opsen itu, justru akan merugikan ekonomi daerah sendiri. Tidak akan terlalu lama. Itu saya melihatnya pemda-pemda itu akan melakukan atau akan mencari atau akan menerbitkan regulasi, misalnya untuk relaksasi,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, pungutan tersebut nantinya turut membuat masyarakat enggan membeli mobil baru, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mendapatkan pemasukan.

“Karena orang-orang lokalnya nggak akan bisa beli mobil. At the end of the day nggak jadi masuk ke mereka. mereka nggak akan dapat income. Jadi ini kita mau memakai pendekatan yang segera. artinya regulasinya diubah atau di ujungnya pasti pemda akan mengevaluasi,” ujarnya.

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Setiap jenis opsen memiliki peraturan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah. (ANT/KN)