Beranda blog Halaman 675

KPK Periksa Satpam DPP PDI-P dan Sejumlah Pihak Terkait Kasus Hasto Kristiyanto

0
Foto: Gedung KPK RI. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Salah satu langkah yang diambil adalah memanggil Nur Hasan, seorang satpam yang bertugas di kantor DPP PDI-P, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Selasa (14/1/2025).

Selain Nur Hasan, KPK juga memanggil empat individu lainnya yang dianggap memiliki informasi penting terkait kasus ini. Mereka adalah Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto; Saeful Bahri, kader PDI-P sekaligus mantan anak buah Hasto; Saffar M. Godam, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal; dan Jhoni Ginting, seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemanggilan saksi-saksi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hasto diduga berperan dalam upaya suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Harun, yang hanya memperoleh 5.878 suara dalam Pemilu 2019, berusaha menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, posisi tersebut secara aturan lebih berhak diisi oleh Riezky Aprillia, peraih 44.402 suara.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan sehari sebelumnya, yaitu pada 23 Desember 2024. Dalam kasus ini, Hasto tidak hanya diduga terlibat dalam suap, tetapi juga dalam tindakan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ).

KPK mengungkapkan bahwa Hasto diduga turut membocorkan informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menargetkan Harun Masiku. Ia juga dituding meminta Harun melarikan diri dan menghancurkan barang bukti berupa ponsel guna menghindari pengungkapan lebih lanjut.

Melalui pemanggilan saksi-saksi dari berbagai latar belakang, termasuk staf Hasto, kader partai, dan pejabat pemerintah, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak fakta terkait alur dana suap serta peran masing-masing pihak dalam kasus ini. Proses penyidikan terus berlanjut untuk menuntaskan kasus yang telah menarik perhatian publik.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Ketua KPK Bantah Isu Megawati Hubungi Prabowo soal Hasto

0
Foto: Gedung KPK RI. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan belum mendengar informasi terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menghubungi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mencegah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Saya tidak mendengar informasi tersebut. Saya hanya menerima laporan bahwa ada pemeriksaan pada hari itu, dan sisanya saya baca dari berita saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

Setyo meminta media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

“Sebaiknya tanyakan kepada yang memiliki informasi itu. Dari kami, tidak ada kabar bahwa Ibu Mega menelepon Pak Prabowo,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga membantah isu tersebut. Dasco menegaskan penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan KPK dan tidak ada campur tangan Prabowo atau Partai Gerindra.

“Ada beberapa yang bertanya kepada saya soal ini, tapi saya tegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK,” kata Dasco dikutip dari Tribunnews.com, Senin (13/1/2025).

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan eks caleg PDIP, Harun Masiku. Setelah diperiksa selama 3,5 jam, Hasto diperbolehkan pulang oleh KPK.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, namun KPK masih memiliki kewenangan untuk memeriksanya lebih lanjut dan melakukan penahanan jika diperlukan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Saeful Bahri Penuhi Panggilan KPK Setelah Ancaman Jemput Paksa

0
Foto: Eks Caleg PDI-P, Saeful Bahri di gedung KPK. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Mantan anak buah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1/2025). Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, terjadi setelah ia sempat dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan sebelumnya, yaitu pada Rabu (8/1/2025) dan Selasa (14/1/2025).

Saeful tiba sekitar pukul 10.16 WIB, mengenakan kemeja putih dan jaket hijau. Saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait agenda pemeriksaannya, ia hanya menjawab singkat.

“Makasih ya, nanti ya,” ujar Saeful.

Sebelumnya, KPK sempat mengancam akan menjemput paksa Saeful jika ia kembali mangkir.

“Karena ini sudah dua kali panggilan, penyidik dapat melakukan penjemputan paksa menggunakan surat perintah membawa,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (14/1/2025).

Tessa juga menyebut Saeful berpotensi dijadikan tersangka dalam kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Saeful sudah menjadi tersangka dalam kasus suap terkait upaya meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Terkait kasus Hasto, KPK menjelaskan alasan belum melakukan penahanan meskipun Sekjen PDIP itu telah diperiksa pada Senin (13/1/2025). Menurut Tessa, penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari beberapa saksi yang belum diperiksa, termasuk Saeful Bahri dan anggota DPR Maria Lestari.

“Penyidik menilai belum diperlukan penahanan. Namun, jika bukti-bukti sudah lengkap dan disepakati oleh penyidik serta jaksa penuntut umum, proses akan segera dilanjutkan,” jelas Tessa.

Hasto sendiri menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam pada Senin (13/1/2025). Ia memilih bungkam terkait materi pemeriksaan yang dilakukan kepadanya.

“Terima kasih. Tanya penyidik,” kata Hasto sebelum meninggalkan gedung KPK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

DPMD Kukar Siap Dorong BUMDes Sebagai Bagian Program MBG

0
Foto : Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Ady/Radarkukar)

TENGGARONG – Dalam momentum Hari Desa Nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah pusat. Salah satunya dengan menjadikan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra strategis, dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, megatakan langkah strategis yang akan dijalankan dengan mendorong BUMDes untuk menjadi supplier bahan baku. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengamanatkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.

“Di tahun 2025, arahan pusat menekankan bahwa ketahanan pangan dapat didukung oleh BUMDes yang akan menjadi supplier bahan baku untuk program MBG. Saat ini, kami tengah mengoordinasikan lebih lanjut mekanisme implementasinya,” ujar Arianto, Rabu (15/1/2025).

Ia menambahkan bahwa BUMDes di Kukar memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Melalui sinergi dengan program MBG, desa-desa diharapkan mampu memaksimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan berkualitas bagi masyarakat.

“Gerakan ketahanan pangan ini akan menyesuaikan dengan potensi masing-masing desa, seperti pengelolaan jagung, singkong, sayur-mayur, atau hasil perikanan dan peternakan. Dengan melibatkan BUMDes, kita optimalkan potensi lokal sekaligus memperkuat ekonomi desa,” tambahnya.

Namun, Arianto mengakui bahwa implementasi program MBG di tahun 2025 memerlukan penyesuaian. Terutama karena penyusunan perencanaan desa sudah berakhir pada Desember 2024. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mencari solusi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun mengikuti mekanisme pusat.

“Kami akan mengarahkan desa untuk melaksanakan arahan ini, baik melalui APBDes perubahan maupun skema pendanaan lain yang sesuai instruksi pusat,” serunya.

“Kami berharap desa-desa di Kukar dapat menyambut baik program ini, memanfaatkan potensi yang ada, dan berkontribusi langsung dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan langkah ini, desa menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Tidak Lolos Seleksi, Peserta Binlat Akan Lanjut Pelatihan Garda Pratama Oleh Dispora Kukar

0
Foto : Kepala Diapora Kukar, Aji Ali Husni. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung generasi muda di wilayahnya. Terbaru, Dispora Kukar menggelar Pembinaan dan Pelatihan (Binlat) khusus untuk putra-putri terbaik daerah yang berminat mengikuti seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan.

Namun, program ini tak berhenti hanya pada pendampingan, hingga para peserta berhasil lolos seleksi. Dispora Kukar juga memberikan solusi strategis bagi peserta yang kurang beruntung atau gagal, dalam proses tersebut dengan menawarkan pelatihan alternatif untuk meningkatkan keterampilan kerja.

“Kalau belum berhasil tahun ini, mereka masih punya kesempatan tahun depan,” ujar Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, bagi peserta yang tidak lolos akan diberikan pelatihan lainnya. Yakni melalui program Garda Pratama untuk mempersiapkan mereka bekerja sebagai tenaga keamanan. Program Garda Pratama sendiri merupakan pelatihan khusus dibidang keamanan, yang dirancang untuk membantu generasi muda memiliki keterampilan siap kerja.

Menurut Aji Ali, kebutuhan tenaga keamanan semakin tinggi, baik di sektor perbankan, perusahaan, maupun instansi pemerintah. “Dengan Garda Pratama, kami ingin membuka peluang baru bagi mereka. Tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga menciptakan opsi karir yang jelas. Bahkan instansi pemerintah kita sendiri banyak memerlukan tenaga keamanan berkualitas,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Binlat Dispora Kukar tahun ini menarik perhatian besar dari masyarakat. Dengan materi pelatihan yang meliputi aspek fisik, psikologi, kesehatan, dan wawasan seleksi. Peserta akan dibekali pengetahuan mendalam tentang proses seleksi yang akan dihadapi.

Selain itu, Binlat juga dirancang untuk memberikan dorongan semangat kepada para peserta yang mungkin ragu untuk mencoba. Pendaftar program yang dirancang selama 10 hari ini mencapai 750 peserta dengn peserta final yang mencapai 237 orang.

“Melalui Binlat, kami tidak hanya memberikan gambaran proses seleksi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan generasi muda,” tambah Aji Ali.

Dispora Kukar berharap langkah ini dapat meningkatkan angka kelulusan seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan, sekaligus menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia profesional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak muda Kukar, baik yang lolos seleksi maupun tidak, memiliki peluang untuk sukses. Dengan Binlat dan Garda Pratama, mereka tidak hanya bermimpi, tetapi juga memiliki jalan nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Wadah Makan Ompreng Jadi Biang Kerok Program MBG Mandek di Kukar

0
Foto : Ilustrasi tempat makan bagi program MBG. (Istimewa)

TENGGARONG – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terus tertunda di Kutai Kartanegara (Kukar), lantaran beberapa kendala teknis. Penyebab utamanya, kotak makan yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan BGN, program tersebut harus tertunda lantaran standar pemberian MBG harus menggunakan kotak makan harus berbahan stainless steel.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat. Namun, pelaksanaan program MBG sementara harus dihold karena fasilitas tempat makan belum memenuhi standar BGN,” jelasnya, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan bahwa BGN mewajibkan pemberian MBG dilakukan dengan menggunakan wadah makan berbahan stainless steel, atau biasa disebut dengan ompreng. Ketentuan ini ditetapkan, agar tidak menimbulkan masalah sampah ketika menggunakan bahan sekali pakai. Seperti yang ditimbulkan di beberapa tempat.

“Keterangannya begitu, wajib menggunakan ompreng. Program MBG baru bisa dijalankan kalau wadah makannya sudah tersedia,” sebutnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Joko Sampurno, kendala yang sama juga dialami oleh daerah lain yang mengalami penundaan. “Kayanya sih tidak di kukar aja yang tertunda dan kemungkinan kendalanya sama,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, program MBG mulanya dijadwalkan dimulai pada 6 Januari 2025. Dengan menetapkan dua SMP Negeri dan tiga SD Negeri di Tenggarong sebagai percontohan. Namun sempat diundur hingga 13 Januari, namun kembali ditunda karena belum terpenuhinya persyaratan teknis.

Jika program ini berjalan, sebanyak 3.927 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 serta SD Negeri 001, SD Negeri 003, SD Negeri 011, dan SD Negeri 018 Tenggarong akan menjadi penerima manfaatnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Rasional Hadapi Fenomena Koin Jagat

0
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi saat menyampaikan komentar terkait fenomena Koin Jagat, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). (ANTARA/Cahya Sari)

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak masyarakat, terutama anak-anak, untuk lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi fenomena maraknya pencarian Koin Jagat di sejumlah daerah.

Fenomena yang belakangan viral ini melibatkan masyarakat yang menggali tanah dengan keyakinan bahwa terdapat koin tersembunyi di bawahnya, meski beberapa kejadian berujung pada kerusakan fasilitas umum.

“Ini sebetulnya permainan dari pihak-pihak yang kita nggak tahu siapa,” kata Menteri PPPA Arifah menanggapi fenomena Koin Jagat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Arifah menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Mungkin masyarakat kita gampang percaya, ini sebetulnya harus ada penyadaran, pemahaman, tidak mudah tergoda dengan informasi-informasi yang kita belum tahu kebenarannya,” kata Arifah.

Fenomena ini, lanjut dia, banyak melibatkan anak-anak dan menimbulkan kepanikan dan kerusakan akibat aktivitas menggali tanah secara sembarangan.

Arifah menegaskan perlunya penelusuran informasi dari kehadiran aplikasi Koin Jagat yang tidak jelas asal usulnya dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat.

“Ini baru terjadi dan kita akan mencari penyebabnya apa sih, sumbernya dari mana kok bisa jadi masif begitu,” kata Arifah.

Arifah juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Ini perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat kalau melakukan sesuatu ya rasional gitu. Jadi, jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarannya,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi. (ANT/KN)

Dirjen GTKPG Kunjungi Suryani di Konawe Selatan, Janjikan Lolos PPPK Lewat Jalur Afirmasi

0
Guru Honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani bersamaDirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani, Senin (13/1/2025). (ANTARA/HO-Kuasa hukum Supriyani)

KENDARI – Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengunjungi rumah guru honorer Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Supriyani setelah dinyatakan tak lolos seleksi PPPK.

Kuasa Hukum Guru Honorer Konawe Selatan Supriyani, Andri Darmawan, saat dihubungi di Kendari, Senin malam, mengatakan bahwa Ibu Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani bersama rombongan tiba di kediaman Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel pada Senin (13/1/2025) siang.

“Iya tadi siang Dirjen GTKPG menyambangi rumah Bu Supriyani di Baito,” kata Andri Darmawan.

Dia menyebutkan bahwa kedatangan Dirjen Nunuk Suryani itu disambut baik oleh Supriyani bersama dengan keluarga. Pada saat pertemuan juga, guru honorer Supriyani itu direncanakan kembali diloloskan dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK melalui jalur afirmasi Kemendikdasmen.

“Insya Allah Ibu Supriyani lolos PPPK melalui afirmasi tanpa tes lagi,” ujarnya.

Andri Darmawan berharap agar rencana Supriyani akan diloloskan sebagai PPPK itu bukan hanya janji lagi, sebab pada seleksi sebelumnya Supriyani telah dijanjikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti pada seleksi PPPK melalui jalur afirmasi.

“Mudah-mudahan bukan janji lagi,” ungkap Andri Darmawan.

Diketahui, Guru honorer Konawe Selatan Supriyani dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPPK pada Senin (6/1), padahal saat menghadapi perkara dugaan penganiayaan anak polisi di SDN 4 Baito, Supriyani telah dijanjikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti akan diloloskan lewat jalur afirmasi.

“Kalau lihat hasilnya kemarin Supriyani tidak diberikan afirmasi. Pengumuman kemarin dia tidak lulus,” ucap Andri Darmawan. (ANT/KN)

Wamen PU: 47 Tower ASN di IKN Ditarget Rampung 2025

0
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti diwawancara awak media di Jakarta, Senin (13/1/2025). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

“Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insya Allah,” kata Diana ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

“Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

“Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1/2025) lalu.

“Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

“Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

“Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono. (ANT/KN)

KPK Jelaskan Alasan Tidak Menahan Hasto Kristiyanto Usai Pemeriksaan

0
Foto: Gedung KPK RI. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Meski demikian, KPK memutuskan untuk tidak menahan Hasto.

“Jadi, penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers, Senin (13/1/2025).

Tessa menjelaskan bahwa salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan adalah karena masih ada beberapa saksi yang belum memenuhi panggilan KPK. Di antara saksi yang belum hadir adalah Maria Lestari dan Saiful Bahri.

“Sebagaimana diketahui, ada beberapa saksi dalam perkara ini yang belum hadir, termasuk Saudara Saiful Bahri dan Saudari Maria Lestari,” ungkap Tessa.

KPK menegaskan bahwa penahanan akan dilakukan jika penyidik dan jaksa penuntut umum menilai berkas perkara Hasto sudah siap untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya.

“Bila berkas sudah siap dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tambahnya.

Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1), Hasto hanya memberikan ucapan singkat kepada wartawan.

“Terima kasih ya, terima kasih,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi tanpa menjelaskan isi pemeriksaannya.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dengan KPK terus mengupayakan pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S