Beranda blog Halaman 676

KPK Beberkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

0
Teks foto: Hasto Kristiyanto saat memenuhi panggilan KPK. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa pemeriksaan Hasto berfokus pada sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik.

“Yang bersangkutan dimintai keterangan mengenai dokumen barang bukti elektronik dan klarifikasi atas keterangan para saksi lainnya,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Hasto juga dicecar terkait pengetahuannya mengenai perkara yang menjeratnya dan sejumlah tersangka lain, termasuk Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Namun, Tessa menegaskan bahwa rincian pemeriksaan tidak dapat diungkap karena merupakan bagian dari materi penyidikan.

“Materi penyidikan tidak dapat kami sampaikan. Proses ini masih terus berjalan,” tambah Tessa.

Hasto sebelumnya diperiksa selama 3,5 jam oleh penyidik KPK pada Senin (13/1). Dalam kasus ini, ia bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk Dapil Sumatera Selatan 1.

Harun, yang hanya meraih 5.878 suara, seharusnya tidak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Posisi tersebut lebih berhak diisi oleh Riezky Aprillia yang memperoleh 44.402 suara. Namun, Hasto diduga melakukan berbagai langkah, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa agar Harun diloloskan.

Selain itu, Hasto juga diduga menekan Riezky untuk mengundurkan diri, dengan mengutus kader PDIP Saeful Bahri untuk membujuknya di Singapura. Meski begitu, Riezky tetap menolak permintaan tersebut. Bahkan, surat pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan oleh Hasto.

Lebih lanjut, Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan, seperti membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menargetkan Harun Masiku. Ia juga disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan barang bukti, termasuk menenggelamkan ponsel yang berkaitan dengan kasus tersebut.

KPK memastikan penyidikan terhadap Hasto dan pihak-pihak terkait akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

KPK Sita Rp 350 Miliar Terkait Kasus Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

0
Foto: Eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (Instagram Rita Widyasari)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 350,8 miliar dari 36 rekening yang terkait dengan kasus gratifikasi dan suap perizinan batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Penyitaan ini dilakukan pada 10 Januari 2025 dari rekening milik Rita dan sejumlah pihak lainnya.

“Uang dalam mata uang rupiah sebesar Rp 350.865.006.126 disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, KPK juga menyita uang asing sebesar 6,2 juta dolar AS (sekitar Rp 102,2 miliar) dari 15 rekening dan 2 juta dolar Singapura (sekitar Rp 23,7 miliar) dari satu rekening milik pihak terkait lainnya. Menurut Tessa, seluruh uang yang disita berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

“KPK akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Rita diduga menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara yang dihasilkan perusahaan tambang. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, jumlah tersebut berlipat ganda karena perusahaan tambang mampu memproduksi jutaan metrik ton.

Uang hasil gratifikasi tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak, yang kini sedang didalami oleh penyidik KPK. Rita sendiri sebelumnya telah divonis dalam kasus gratifikasi senilai Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di wilayah Kutai Kartanegara.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

KPK Tolak Surat Hasto soal Penundaan Pemeriksaan Selama Praperadilan

0
Foto: Gedung KPK RI. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk menunda pemeriksaannya selama proses praperadilan berlangsung. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penyidikan dan praperadilan adalah dua hal yang berbeda, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.

“Sifatnya hanya permohonan, dan ditolak karena praperadilan dan penyidikan merupakan ranah yang berbeda,” ujar Setyo pada Selasa (14/1/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa penyidik tidak dapat menghentikan proses penyidikan meskipun ada gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto.

“Praperadilan dan penyidikan adalah ranah yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Senin (13/1/2025).

Tessa menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dan penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil Hasto meskipun gugatan praperadilan sedang berlangsung. Jika Hasto menggunakan alasan gugatan tersebut untuk tidak hadir, penyidik akan menilai hal itu sebagai tindakan yang tidak wajar.

Sebelumnya, Hasto melalui tim kuasa hukumnya telah mengirimkan surat ke KPK, meminta pertimbangan terkait penundaan pemeriksaan selama praperadilan. Hasto berharap KPK dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

“Kami percaya mekanisme hukum akan berjalan sesuai asas praduga tak bersalah, dan saya siap menghadapi kasus ini secara formal maupun material,” ujar Hasto, terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya.

Meskipun demikian, KPK menegaskan bahwa penyidikan akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Program MBG Tertunda di Kukar, Disdikbud Belum Pastikan Pelaksanaannya

0
Foto : Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Joko Sampurno. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pelaksanaan program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kutai Kartanegara (Kukar) harus mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno, yang menyebutkan bahwa penundaan terjadi karena kendala teknis di tingkat pemerintah pusat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk sementara, pelaksanaan program MBG ini di-hold sampai ada kepastian lebih lanjut,” ujar Joko, pada Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, program MBG direncanakan untuk dilaksanakan sebagai pilot project di lima sekolah di Tenggarong. Yakni dua SMP Negeri dan tiga SD Negeri, dengan jadwal awal pada 6 Januari 2025. Namun, pelaksanaan tersebut diundur menjadi 13 Januari 2025. Sayangnya, pada tanggal tersebut program kembali tertunda.

Penyebab utama penundaan kali ini adalah belum terpenuhinya standar tempat makan yang ditetapkan oleh BGN. Hal ini menjadi kendala yang memaksa pelaksanaan program ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

“BGN menilai tempat makan yang disiapkan belum memenuhi standar yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan persiapan ulang sebelum program dilaksanakan,” jelasnya.

Ketika program ini resmi dimulai, Disdikbud Kukar menargetkan sebanyak 3.927 siswa dari lima sekolah untuk menjadi penerima manfaat. Sekolah yang menjadi pilot project adalah SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2, serta SD Negeri 001, SD Negeri 003, SD Negeri 011, dan SD Negeri 018 Tenggarong.

“Kami sudah melakukan koordinasi lisan, dan ketika semua persiapan selesai dan ada arahan dari pusat, pelaksanaan program akan segera dimulai di sekolah-sekolah tersebut,” tambah Joko.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan gizi. Meski saat ini tertunda, Pemkab Kukar optimis bahwa ketika program ini terlaksana, dampaknya akan signifikan bagi kesehatan dan prestasi siswa.

“Kami berharap penundaan ini bisa menjadi momen untuk memastikan semua persiapan sempurna sehingga program berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal bagi siswa-siswi di Kukar,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dispora Kukar Maksimalkan Pembinaan Olahraga Melalui Peningkatan Sarana di Tingkat Desa

0
Foto : Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya olahraga di tengah masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini, dengan pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) olahraga yang kini menjangkau hingga ke desa-desa.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir. Dispora Kukar pun konsisten menyediakan fasilitas olahraga di berbagai wilayah. Mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi pembinaan bibit atlet muda sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga.

“Perkembangan sarpras olahraga di Kukar cukup pesat. Kami terus melakukan pembangunan fisik dan penyaluran bantuan sarana pendukung, termasuk lapangan sepak bola, bulu tangkis, bola voli, futsal, dan lainnya,” ujar Aji Ali.

Salah satu rencana terbaru yang menjadi sorotan adalah pembangunan sirkuit balap mini di Kompleks Stadion Aji Imbut. Proyek ini akan memfasilitasi minat pemuda dibidang olahraga otomotif sekaligus memberikan ruang aman bagi mereka untuk menyalurkan hobinya secara positif.

“Fasilitas ini dirancang untuk mengakomodasi minat pemuda dibidang balap motor. Selain itu, kami juga terus menyelesaikan berbagai proyek di kecamatan lainnya yang sedang dalam tahap perencanaan maupun penyelesaian,” tambahnya.

Pembangunan sarpras olahraga ini dilakukan dengan menjalin sinergi antara Dispora Kukar, pemerintah desa, dan anggota DPRD Kukar di daerah pemilihan masing-masing. “Kami memastikan pengembangan sarpras olahraga tidak hanya terpusat di Tenggarong, tetapi merata hingga ke desa-desa di seluruh kecamatan. Ini agar semua masyarakat Kukar memiliki akses yang sama terhadap fasilitas olahraga,” jelasnya.

“Fasilitas ini kami harapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, baik untuk kegiatan masyarakat maupun pembinaan atlet muda. Dengan sarpras yang memadai, kami optimis kualitas olahraga di Kukar akan terus meningkat,” timoalnya.

Dengan langkah strategis ini, Dispora Kukar tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi generasi muda untuk berprestasi di berbagai cabang olahraga. Upaya ini merupakan bukti nyata keseriusan Pemkab Kukar untuk menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan daerah.

“Olahraga bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kebanggaan daerah. Kami ingin melihat lebih banyak atlet dari Kukar yang berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Sekkab Apresiasi Terobosan Dispora Kukar Gelar Binlat Seleksi Sekolah Kedinasan

0
Foto : Sekkab Kukar, Sunggono, saat rangkaian pembukaan Binlat yang digelar Dispora Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar. Yakni dalam menyelenggarakan Bimbingan dan Pelatihan (Binlat) untuk putra-putri daerah yang akan mengikuti seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan.

Dengan menghadirkan pelatih berpengalaman dari instansi terkait, dinilai sebagai terobosan brilian yang mampu meningkatkan rasa percaya diri peserta. Serta peluang mereka dalam menembus seleksi. Sunggono menegaskan bahwa program Binlat yang telah berjalan selama lima tahun ini, membuktikan keberhasilan dalam mencetak generasi muda Kukar yang berprestasi.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kreativitas dan kinerja Dispora Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Upaya ini memastikan putra-putri terbaik Kukar yang memiliki minat dan kecenderungan untuk mengabdi di TNI, Polri, dan sekolah kedinasan mendapatkan fasilitas dan pendampingan yang memadai,” ujar Sunggono saat membuka kegiatan Binlat, pada Selasa (14/1/2025).

Ia juga menyoroti dampak positif dari program ini, karena telah terbukti meningkatkan angka kelulusan peserta di tahun-tahun sebelumnya. “Kami berharap Binlat ini terus membawa dampak positif terhadap proses seleksi berikutnya. Banyak dari peserta sebelumnya yang berhasil lolos seleksi setelah mengikuti program ini, dan ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama,” tambahnya.

Sunggono juga mendorong agar program Binlat diperluas cakupannya ke sekolah-sekolah kedinasan lainnya, terutama yang membutuhkan kemampuan fisik dan akademis unggul. “Kami ingin memastikan bahwa tiap tahun semakin banyak generasi muda Kukar yang berhasil menembus TNI, Polri, dan sekolah kedinasan. Ini langkah penting dalam menciptakan SDM unggul yang dapat membawa nama baik daerah,” tegasnya.

Kegiatan Binlat yang digagas Dispora Kukar ini tidak hanya menjadi wadah pembinaan teknis, tetapi juga sarana untuk membangun mental dan semangat juang para peserta. Dengan pelatihan yang terarah dan dukungan pemerintah daerah, Binlat telah menjadi simbol nyata komitmen Kukar dalam mendukung generasi muda meraih cita-cita.

“Kami bangga melihat antusiasme peserta yang begitu besar. Ini menunjukkan bahwa program ini benar-benar dibutuhkan dan memberikan dampak signifikan,” pungkas Sunggono.

Sebagai tambahan inforamsi, Binlat kali ini diikuti oleh 237 peserta dari total 750 pendaftar yang berasal dari 18 Kecamatan di Kukar. Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni berharap program ini tidak hanya meningkatkan angka kelulusan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan hal serupa.

“Dengan sinergi dan dukungan penuh dari pemerintah, kita optimis dapat mencetak lebih banyak generasi muda Kukar yang berprestasi,” tutup Aji Ali Husni.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

237 Peserta Ikuti Pelatihan Intensif dan Binlat yang Digelar Dispora Kukar

0
Foto : Suasana pelaksanaan Binlat TNI, Polri dan Sekolah Kedinasan yang dilaksanakan Dispora Kukar. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan peluang kelulusan putra-putri daerah, pada seleksi TNI, Polri, dan sekolah kedinasan. Salah satunya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, dengan mengadakan Bimbingan dan Pelatihan (Binlat).

Kegiatan ini diikuti oleh 237 peserta terpilih dari total 750 pendaftar, direncanakan Binlat ini akan berlangsung selama 10 hari. Dengan tujuan membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi seleksi.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menjelaskan bahwa program Binlat ini merupakan wujud nyata dukungan Pemkab Kukar. Terutama kepada para pemuda yang hendak mengikuti seleksi TNI, Polri dan sekolah kedinasan.

“Untuk Binlat kali ini selain TNI, Polri, kita mulai dengan sekolah kedinasan Institusi Sekolah Dalam Negeri (IPDN). Tapi nanti kita akan laksanakan lagi dengan menghadirkan sekolah-sekolah kedinasan lain yang telah berkerjasama dengan Pemkab Kukar,” ungkap Aji Ali Husni, Selasa (14/1/2024).

Lebih lanjut, ia menerangkan tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan kepada putra dan putri daerah Kukar, yang akan mengikuti seleksi. Melalui Binlat ini, mereka akan mendapatkan gambaran tentang tahapan seleksi. Mulai dari tes fisik, psikologi, hingga kesehatan.

“Sehingga dengan bekal ini, mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan selama proses seleksi,” tambahnya.

Selain membekali para peserta dengan pengetahuan teknis, Binlat ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan diri para peserta. Mengingat selama ini, banyak calon peserta yang merasa ragu untuk mendaftar karena kurangnya pemahaman tentang proses seleksi.

“Melalui Binlat, kami memberikan simulasi dan dorongan semangat agar mereka lebih percaya diri. Harapannya, angka kelulusan terus meningkat dan menciptakan kebanggaan bagi keluarga serta daerah,” seru Aji Ali Husni.

Sebanyak 237 peserta yang mengikuti Binlat ini berasal dari 18 kecamatan di Kukar, kecuali Kenohan dan Muara Wis. Kegiatan ini juga melibatkan pembina profesional yang memberikan pelatihan intensif. Dispora Kukar menegaskan komitmennya untuk mengawal para peserta hingga tuntas

“Tuntas di sini artinya sampai mereka terpilih dan resmi menjadi anggota TNI, Polri, atau diterima di sekolah kedinasan. Pemerintah hadir untuk mendampingi mereka, memberikan semangat, dan memastikan mereka tidak berjuang sendiri,” tegas Aji.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan program ini dapat meningkatkan semangat para peserta. Sehingga dapat melahirkan lebih banyak generasi muda Kukar yang berhasil mengabdi di TNI, Polri, dan instansi pemerintahan melalui sekolah kedinasan.

“Kami optimis, dengan langkah ini, peluang putra-putri kita untuk bisa lolos seleksi akan semakin besar,” tutup Aji.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ketua Bawaslu Kaltim Tanggapi Tuduhan Tidak Netral dalam Pilkada 2024

0
Foto: Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, Hari Dermanto. (Dok. Media Kaltim)

SAMARINDA – Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, Hari Dermanto, memberikan tanggapan terkait tuduhan kuasa hukum pasangan calon gubernur Kaltim, Isran-Hadi, yang menyebut lembaganya tidak netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya pada Pilkada 2024.

Tuduhan tersebut disampaikan oleh Refly Harun, kuasa hukum pasangan calon, yang mengkritik kinerja Bawaslu Kaltim.

Kritik Refly ini disampaikan pada sidang pendahuluan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Januari 2025.

Sidang lanjutan dijadwalkan akan berlangsung pada 21 Januari 2025 mendatang di Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Dalam keterangannya, Hari menyatakan bahwa Bawaslu Kaltim akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tidak akan merespons di luar proses yang sedang berjalan. Semua tuduhan akan dibuktikan dalam persidangan,” ujar Hari.

Ia menegaskan, Bawaslu Kaltim telah mempersiapkan bukti-bukti untuk menjawab semua tuduhan yang dilayangkan.

“Kami sudah siap untuk memberikan keterangan dan klarifikasi di persidangan berikutnya. Semua bukti yang diperlukan telah kami siapkan,” tambahnya.

Terkait poin-poin tuduhan, Hari tidak memberikan rincian, namun menyebutkan bahwa proses pembuktian akan menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk menunjukkan profesionalisme mereka.

“Segala hal yang didalilkan oleh pihak penggugat akan dijawab berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Kami percaya proses hukum di MK akan berjalan dengan adil,” katanya.

Sementara itu, tuduhan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Isran-Hadi mencakup isu ketidakprofesionalan, dugaan pelanggaran netralitas aparat, serta penggunaan jabatan negara dalam Pilkada.

Hari memastikan Bawaslu Kaltim tetap berkomitmen menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada di wilayahnya.

Penulis: Hanafi

Kepala Dinas Pendidikan Soroti Larangan Siswa SMP Membawa Motor ke Sekolah

0
Foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Samarinda Asli Nuryadin. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Samarinda Asli Nuryadin, menanggapi aturan larangan siswa sekolah membawa sepeda motor ke sekolah. Menurutnya, peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu minimal 17 tahun.

“Kalau masih di bawah usia itu, tentu tidak boleh. Masa saya menyuruh boleh? Sekolah juga sudah tahu aturannya,” ujar Asli.

Selama ini banyak anak sekolah di kota Samarinda terutama tingkat SMP dan SMA, jika aturan ini dipertegas maka pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah anti sipasi kebutuhan kendaraan bagi siswa sekolah.

Namun, ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi jika aturan tersebut diterapkan secara tegas. Salah satunya adalah kebutuhan akan moda transportasi alternatif bagi siswa.

“Kalau mereka tidak boleh membawa motor, berarti harus naik angkutan umum. Tapi, bagaimana kapasitas angkot kita? Jumlah siswa SMP Kota Samarinda saja sekitar 30 ribu orang. Kalau setiap angkot bisa mengangkut 10 orang, kita butuh 3.000 angkot,” jelasnya.

Asli juga menjelaskan, jika siswa diarahkan menggunakan bus dengan kapasitas 25 orang per bus, maka dibutuhkan sekitar 640 bus.

“Itu baru hitungan untuk siswa SMP. Kalau ditambah siswa SD, yang jumlahnya sekitar 60 ribu, kebutuhan transportasi akan jauh lebih besar,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan aturan ini dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan atau biaya tambahan bagi orang tua.

“Setiap kebijakan pasti memiliki kekurangan. Yang penting adalah meminimalkan dampaknya,” kata Asli.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencari solusi yang tepat.

“Kita akan segera merumuskan langkah strategis untuk memastikan siswa tetap bisa bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa melanggar aturan yang berlaku,” tutupnya.

Penulis: Hanafi

Pertamina Geothermal Energy Dibidik Kuasai Pasar Dunia

0
Chief Operating Officer (COO) Masdar Abdulaziz Alobaidli memberi keterangan ketika ditemui di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (13/1/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

ABU DHABI – Perusahaan energi bersih yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), yakni Masdar, berambisi untuk menjadikan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) sebagai pemain di pasar internasional untuk pemanfaatan energi panas bumi.

“Kami bekerja sama dengan mitra kami untuk melihat bagaimana kami bisa memanfaatkan pengalaman kami untuk membawa Pertamina, dari pemain lokal dalam hal pemanfaatan energi panas bumi, menjadi pemain internasional,” ujar Chief Operating Officer (COO) Masdar Abdulaziz Alobaidli kepada ANTARA ketika ditemui di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dikutip Selasa (14/1/2025).

Alobaidli menjelaskan bahwa Masdar sudah berinvestasi dan memegang 15 persen saham PGE, menjadikan PGE sebagai destinasi pertama bagi Masdar untuk berinvestasi di bidang panas bumi.

Saat ini, kata dia, Masdar berupaya untuk menjembatani Pertamina dengan sejumlah negara Afrika yang memiliki potensi energi panas bumi.

“Untuk melihat apakah Pertamina bisa berbisnis di sana,” kata Alobaidli.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Pemerintah Indonesia menjadikan ajang Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 sebagai ajang untuk menggali perluasan pemanfaatan panas bumi yang dimiliki oleh Afrika.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan terdapat potensi sebesar 10 ribu megawatt (MW) di Kenya. Eksplorasi dua blok sumber energi panas bumi atau geotermal di Kenya dilaksanakan pada akhir 2024 atau paling lambat awal 2025.

Eksplorasi lapangan panas bumi itu dilakukan atas kerja sama cucu usaha BUMN Pertamina, yakni Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan Africa Geothermal International Limited (AGIL) dan Geothermal Development Company (GDC) untuk pengembangan di Blok Suswa dan Longonot. (ANT/KN)