MAROS – Panglima Komando Operasi Udara II Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menyebutkan, Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, berperan aktif menjaga stabilitas wilayah udara, termasuk sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Armada baru di Lanud Sultan Hasanuddin sekarang kita sudah cukup banyak ya, ada Shukoi ada Boeing nah untuk menjaga ini semua sangat sudah dapat dilaksanakan dengan baik, bisa menangani juga jaga IKN,” kata Deni di sela Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (16/1/2025).

Pada acara Setijab Danlanud Sultan Hasanuddin dari Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama kepada Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto di Baops Lanud Sultan Hasanuddin, Deni mengatakan, upaya menjaga stabilitas udara dilakukan mulai dari patroli rutin, pengawasan radar, dan respon cepat terhadap ancaman.

Termasuk memastikan wilayah udara di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari potensi gangguan atau pelanggaran.

Sementara mengenai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dia mengatakan Lanud Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua aspek, baik kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan lainnya.

Khusus untuk makan siang bergizi, Lanud Sultan Hasanuddin telah beberapa kali melaksanakan kegiatan makan siang bergizi di beberapa sekolah.

“Makan siang bergizi merupakan program pemerintah yang harus didukung karena memiliki tujuan yang mulia yaitu salah satunya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Lanud Sultan Hasanuddin telah mendukung tujuh sekolah untuk program MBG sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir dengan jumlah kapasitas 4.000 siswa per hari atau per kegiatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia menantikan hasil kerja dari Kabinet Merah Putih (KMP) dalam kurun waktu 5-6 bulan kedepan yang akan berdampak pada peningkatan di berbagai aspek untuk mendukung kemakmuran bangsa Indonesia.

“Ini baru tiga bulan, tolong tunggu, sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5, ke-6 saudara bisa merasakan (hasil kerja KMP). Bahwa kita mau, bukan jalan as usual, kita there is no business as usual. Kita sekarang mau lari, kita akan cepat, kita akan bergerak secepat-cepatnya,” kata Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Prabowo dalam waktu tiga bulan memimpin Indonesia yang didukung juga oleh Kabinet Merah Putih, Pemerintahannya terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat.

Kepala Negara menyatakan pentingnya pengelolaan yang tepat pada aset-aset yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu strategi untuk membuat perekonomian negara tumbuh semakin optimal.

Maka dari itu, saat ini Pemerintah tengah aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda yang memiliki kemampuan, kemauan, dan nasionalisme untuk mendukung pengelolaan yang efisien sejalan dengan visi Astacita-nya.

“Kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-semata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak akan ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita,” kata Presiden.

Prabowo menyebutkan memang tak sedikit banyak pihak menyangsikan program yang tengah dijalankan KMP, meski begitu dirinya tetap optimistis berbekal ilmu pengetahuan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai bahkan melebihi target 8 persen.

Dengan pengelolaan yang dirancang dan dijalankan bersama KMP untuk menciptakan tata kelola aset negara yang tepat, Presiden yakin dan percaya diri bahwa upayanya tidak akan gagal.

“Dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat, yang tercatat pada posisi sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Posisi pada November itu tumbuh sebesar 5,4 persen year on year(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ramdan mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,5 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,4 persen (yoy) pada Oktober 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Ramdan.

BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5 persen pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ANT/KN)

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (16/1/2025). Namun, hingga kini belum ada informasi jelas mengenai kasus yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan pantauan, Ridwan meninggalkan Gedung KPK sekitar pukul 13.11 WIB. Ia tampak mengenakan jaket hitam dan kemeja putih. Saat dimintai keterangan oleh awak media, Ridwan hanya memberikan jawaban singkat.

“Saya hanya memberikan keterangan, sudah selesai,” ujarnya.

Ridwan mengonfirmasi dirinya diperiksa sebagai saksi, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang diselidiki.

“Sebagai saksi, itu saja,” tambahnya singkat.

Ridwan terlihat turun dari tangga lantai atas Gedung KPK, area yang biasanya digunakan untuk proses penindakan. Ia juga mengenakan kalung identitas khas yang digunakan oleh saksi yang tengah diperiksa.

Sementara itu, nama Ridwan Mansyur tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan KPK hari ini. Hal ini wajar karena pemeriksaan dalam tahap penyelidikan sering kali tidak dimasukkan ke dalam daftar pemeriksaan harian yang diumumkan secara resmi.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memandang penting memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

“Kebijakan pengenaan opsen dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dalam rangka memitigasi dampak penerapan kebijakan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB, kata dia, pemda harus segera mengambil langkah strategis.

Apalagi, kebijakan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025.

Adapun langkah strategis tersebut, yaitu memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.

Selain itu, menetapkan keputusan gubernur mengenai pemberian keringanan dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB paling lambat pada tanggal 2 Januari 2025.

Dalam percepatan penyusunan keputusan gubernur, menurut dia, harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan untuk dijadikan pedoman.

Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1.3.1/6764/SJ tentang petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Maurits mengimbau pemda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta masyarakat patuh membayar pajak.

Selanjutnya, pemda juga perlu melaporkan hasil pelaksanaan upaya tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan.

Di lain sisi, dia juga menjelaskan pentingnya pengaturan opsen pajak daerah untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota, serta memperkuat sumber penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

“Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak,” ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/1/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

“Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut saat ditemui dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Luhut menambahkan studi mengenai penerapan family office di Indonesia telah lama dilakukan. Dia optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencananya tersebut.

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN itu pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut, di sela World Water Forum, di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

Menurut dia kala itu, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Adapun penerapan family office dia harapkan dapat berlaku juga di kota-kota lain, seperti Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). (ANT/KN)