JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan proses persidangan lima gugatan sengketa Pilkada 2024 dari Kalimantan Timur (Kaltim). Sidang kedua akan dimulai pekan depan setelah sidang perdana rampung digelar.

Sidang ini dijadwalkan untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon, keterangan pihak terkait, serta laporan dari Bawaslu. Selain itu, akan dilakukan pengesahan alat bukti yang diajukan para pihak.

Gugatan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dijadwalkan menjadi yang pertama dari lima perkara sengketa Pilkada Kaltim.

Jadwal Sidang Kedua Sengketa Pilkada 2024 di Kaltim

Berdasarkan informasi dari laman resmi MK, berikut jadwal lengkap sidang kedua untuk lima gugatan sengketa Pilkada Kaltim:

1. Gugatan Isran Noor-Hadi Mulyadi
– Daerah: Provinsi Kalimantan Timur (Pemilihan Gubernur)
– Nomor Perkara: 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
– Jadwal Sidang Kedua: Selasa, 21 Januari 2025, pukul 08.00 WIB
– Panel Hakim: Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih
– Pokok Gugatan: Dugaan politik uang oleh pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.

2. Gugatan Novita Bulan–Artya Fathra Marthin
– Daerah: Mahakam Ulu
– Nomor Perkara: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Jadwal Sidang Kedua: Rabu, 22 Januari 2025, pukul 08.00 WIB
– Panel Hakim: Saldi Isra (Ketua), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani

3. Gugatan Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA)
– Daerah: Kabupaten Kutai Kartanegara
– Nomor Perkara: 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Jadwal Sidang Kedua: Kamis, 23 Januari 2025, pukul 08.00 WIB
– Panel Hakim: Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Pancastaki, dan Guntur Hamzah

4. Gugatan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Dendi-Alif)
– Daerah: Kabupaten Kutai Kartanegara
– Nomor Perkara: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Jadwal Sidang Kedua: Kamis, 23 Januari 2025, pukul 08.00 WIB
– Panel Hakim: Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Pancastaki, dan Guntur Hamzah

5. Gugatan Madri Pani-Agus Wahyudi
– Daerah: Kabupaten Berau
– Nomor Perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Jadwal Sidang Kedua: Kamis, 30 Januari 2025, pukul 13.00 WIB
– Panel Hakim: Saldi Isra (Ketua), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani

Proses hukum sengketa Pilkada ini dipastikan akan berjalan sesuai jadwal dan diawasi secara ketat hingga seluruh rangkaian sidang selesai.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus Susanto

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 memungkinkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah swasta.

Ia menilai kebijakan itu dapat menjawab permasalahan kekurangan tenaga pengajar yang biasa ditemukan oleh sekolah-sekolah di bawah pengelolaan masyarakat atau sekolah swasta.

“Permendikdasmen sudah terbit dan itu jadi bagian dari komitmen kami dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta dan distribusi guru yang tak merata di berbagai tempat,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Dalam salinan permendikdasmen yang diakses melalui jdih/kemdikbud.go,id, aturan itu ditetapkan pada 14 Januari 2025 oleh Mendikdasmen Abdul Muti dan diundangkan pada 16 Januari 2025 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.

Peraturan terdiri atas 16 pasal tersebut, secara umum mengatur guru ASN terdiri atas guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dapat diredistribusi untuk mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam pasal 3, redistribusi guru ASN akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan guru di sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah dan juga kebutuhan guru di sekolah swasta dengan berdasarkan data pokok pendidikan kementerian.

Guru ASN yang diredistribusi harus memenuhi kriteria di antaranya memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi serta sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Selain guru ASN juga harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai perundang-undangan; serta tidak menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

Ada juga kriteria khusus guru ASN dari PNS, syarat lainnya yang perlu dipenuhi ialah setidaknya guru memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, serta memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama dua tahun terakhir.

Kriteria khusus guru ASN dari PPPK yang perlu dipenuhi ialah guru setidaknya memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Selain itu, guru harus memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik”.

Dengan hadirnya aturan baru tersebut, ia berharap, distribusi guru baik di sekolah negeri maupun swasta dapat lebih merata dan menangani masalah distribusi guru.
“Terbitnya permendikdasmen tentang penugasan guru-guru ASN di sekolah-sekolah itu mudah-mudahan bisa menjawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tanggal pelantikan kepala-kepala daerah terpilih menunggu hasil rapat kerja (raker) pemerintah bersama DPR RI 22 Januari 2025.

“Pelantikan daerah tunggu tanggal 22 dengar pendapat di DPR. Nah keputusannya di situ,” kata Mendagri menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dalam rapat itu, seluruh instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah hadir, yaitu pemerintah diwakili oleh menteri dalam negeri, kemudian ada juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, DPR RI diwakili oleh Komisi II yang membidangi urusan pemilihan kepala daerah.

Dalam rapat itu, Tito menyebut isu-isu mengenai rangkaian pilkada bakal dibahas, termasuk mengenai sengketa hasil pemilihan.

“Nanti dibahas juga di sana,” kata Mendagri.

KPU RI pada Kamis (9/1)/2025) minggu lalu mengumumkan ada 21 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah.

Pasangan gubernur-wakil gubernur itu ditetapkan oleh KPU dari daerahnya masing-masing, karena tak ada sengketa hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut. Sebanyak 21 daerah itu mencakup Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kemudian, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Sementara itu, untuk kepala daerah lainnya yang masih mengikuti persidangan terkait sengketa hasil pemilihan, mereka harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat jumpa pers di Jakarta, minggu lalu, menyebut ada 23 perkara perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) untuk gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi, kemudian 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, dan 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota di 233 kabupaten/kota. (ANT/KN)

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur kembali menjalankan tugasnya dalam sidang sengketa hasil Pilkada pada Jumat (17/1/2025). Ia menjadi hakim anggota di Panel 2 bersama Arsul Sani, mendampingi ketua panel Saldi Isra.

Sebelumnya, Ridwan terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/1/2025). Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.

Pada hari ini, Ridwan dan rekan-rekannya di Panel 2 dijadwalkan menangani belasan perkara sengketa Pilkada. Agenda sidang meliputi mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Arsul Sani, ketiadaan sidang di Panel 2 pada 16 Januari tidak terkait dengan pemeriksaan Ridwan di KPK, melainkan karena seluruh gugatan sudah selesai disidangkan pada 15 Januari.

“Kami menggunakan waktu itu untuk memeriksa alat bukti yang sudah disahkan, bukan karena hal lain,” tegas Arsul.

Juru Bicara Hakim MK, Enny Nurbaningsih, memastikan kehadiran Ridwan di KPK tidak mengganggu jalannya sidang sengketa Pilkada. Ia juga menjelaskan pemeriksaan Ridwan merupakan hasil penjadwalan ulang karena sebelumnya tidak dapat dipenuhi akibat padatnya jadwal persidangan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan melanjutkan sidang kedua sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 pada Selasa (21/1/2025). Gugatan tersebut diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang menilai hasil Pilkada Kaltim tidak sah.

Sidang pertama yang digelar pada 9 Januari 2025 di Gedung MK, Jakarta, telah memeriksa pendahuluan perkara nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalam sidang kedua, KPU Kaltim sebagai termohon akan memberikan jawaban atas tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Isran-Hadi.

Komisioner KPU Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, menyatakan pihaknya siap menyampaikan jawaban, disertai data dan bukti yang telah dipersiapkan. Selain itu, keterangan dari Bawaslu Kaltim dan pihak terkait juga akan dipertimbangkan dalam proses persidangan.

“Sidang kedua nanti akan memeriksa semua bukti, termasuk keterangan dari Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Ramaon pada Senin (13/1/2025) lalu.

Gugatan ini menyangkut dugaan praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, serta keterlibatan struktur pemerintahan dalam Pilkada Kaltim. Pihak Isran-Hadi mengajukan pembatalan hasil pemilihan yang diumumkan oleh KPU Kaltim, yang menetapkan paslon Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai pemenang dengan perolehan suara 996.399, sementara Isran-Hadi memperoleh 793.793 suara.

Dalam permohonannya, kuasa hukum Isran-Hadi, Refly Harun, menyatakan meski selisih suara antara kedua paslon lebih dari 1,5 persen, mereka mendalilkan adanya praktik terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama terkait dengan politik uang.

“Kami melampirkan bukti, termasuk video dugaan money politik yang terjadi selama Pilkada 2024,” kata Refly Harun.

Paslon Isran-Hadi meminta agar MK membatalkan keputusan KPU Kaltim dan mendiskualifikasi paslon Rudy-Seno, serta menetapkan perolehan suara yang benar bagi mereka.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDUNG – Pemerintah berencana mempercepat reforma agraria dengan mengeluarkan peraturan baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Badan Bank Tanah, Oce Madril dalam acara Media Gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Pria yang juga seorang Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menerangkan, perancangan kebijakan khusus ini untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih cepat. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang Percepatan Reforma Agraria.

“Kami menyadari bahwa reforma agraria melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini harus terus diperkuat agar realisasi reforma agraria dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Oce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanang, Parman Nataatmaja menambahkan percepatan reforma agraria di kawasan strategis seperti IKN tentunya tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda.

“Kami terus belajar dan menyusun langkah terbaik agar teknis pelaksanaan tidak menjadi hambatan. Reforma agraria ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama di wilayah seperti Pasar Utara,” ungkapnya.

Dengan adanya percepatan dan penyelarasan kebijakan, lanjut Parman, pelaksanaan reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Termasuk bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN, tetapi juga memastikan keadilan agraria bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Realisasi yang cepat sangat penting, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami optimis program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak yang positif,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua desk baru yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

“Ke depan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk diantaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” kata Budi usai melakukan pertemuan tertutup dengan ketua KPK Setyo Budianto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Pelibatan KPK dalam dua desk baru tersebut dilakukan guna membantu Kemenko Polkam menelusuri dugaan penyelewengan anggaran ataupun korupsi dalam kasus perdagangan orang ataupun kebakaran hutan.

Walau demikian, pria yang akrab disapa BG itu tidak menjelaskan secara rinci tugas utama KPK dalam dua desk baru tersebut.
Saat ini, KPK bersama instansi penegak hukum lainnya telah tergabung dalam desk pemberantasan korupsi bentukan BG.

Selama desk itu bertugas, banyak kasus-kasus korupsi diungkap ataupun dilanjutkan setelah sebelumnya sempat mandek.
Salah satu yang menyorot perhatian publik yakni tindak lanjut KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Buntut dari dihidupkannya lagi kasus Harun Masiku yakni ditetapkannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka.

Atas kinerja KPK dalam mengungkap seluruh kasus-kasus besar itu, Budi Gunawan pun menyampaikan apresiasinya kepada KPK.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajarannya dalam Langkah Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai mana yang di amanahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata BG.

BG memastikan akan terus mendukung seluruh upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Di saat yang sama, Setyo Budianto mengaku banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan sinergi antara KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yang baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tutup dia. (ANT/KN)