JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa pagar laut ilegal dibuat secara terstruktur untuk menahan abrasi, yang seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi daratan.

“Dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang, jadi kita berpikirnya ke arah sana. Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi,” ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Jadi kalau untuk menahan abrasi, lama-lama jadi dangkal, kalau sudah jadi dangkal kemudian jadi daratan,” sambung dia.

Trenggono mengatakan bahwa pembangunan pagar laut tersebut masif dilakukan pada 2024. Namun, dirinya telah memastikan bahwa pagar laut tersebut ilegal dan dilakukan pembongkaran.

Dia juga menegaskan pembangunan pagar laut tersebut tidak memiliki izin resmi, dan menyebut bahwa laporan terkait aktivitas ini belum pernah diterima oleh Kementerian KKP sebelumnya.

Mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terkait dengan area tersebut, dia menyatakan bahwa hal itu berada di luar wewenang kementeriannya.

“HGB-nya bukan di kita, kan kita enggak tahu, saya enggak tahu kalau itu ada HGB,” ucap Trenggono.

Disinggung mengenai pengawasan, Trenggono mengakui kemungkinan adanya kekurangan dalam pemantauan di lapangan. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan dan segera mengambil tindakan berupa pembongkaran pagar.

“Kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek ternyata itu bukan penangkaran, bukan penangkaran kerang ya. Lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, jadi ya sudah kita langsung lakukan pembongkaran,” tutur Trenggono.

Dalam kesempatan itu, Trenggono turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten, yang tidak mengantongi izin atau ilegal.

“Arahan Bapak Presiden, satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujar Trenggono. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan sudah memeriksa hampir 80 saksi dalam penyidikan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar, ketika awak media bertanya terkait Kejagung tidak menyinggung peran Direktur Impor Kementerian Perdagangan periode 2015–2016 dalam kasus ini.

“Apakah kemudian ada peran yang lain, termasuk dari Kementerian Perdagangan? Semua saksi, sudah lebih dari 70 orang, mungkin hampir 80 saksi sudah kita mintai keterangan, termasuk peran masing-masing para saksi, baik yang secara langsung dalam perkara ini maupun yang hanya mengetahui, melihat atau mendengar,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dia menekankan bahwa penyidik bekerja secara teliti ketika menentukan apakah para saksi tersebut layak dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

“Ketika ditemukan alat bukti yang cukup minimal dua alat bukti maka pasti penyidik akan melakukan permintaan pertanggungjawaban dengan penetapan tersangka. Akan tetapi, kalau belum, tentu kami tidak akan masuk ke sana,” ujarnya.

Kejagung pada hari Senin ini menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula, yaitu TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, AS selaku Direktur Utama PT SUJ, IS selaku Direktur Utama PT MSI, PSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku Direktur PT DSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BMM, dan ES selaku Direktur PT PDSU.

Qohar mengatakan sembilan perusahaan tersebut mengimpor gula kristal mentah (GKM) dan mengolahnya menjadi gula kristal putih (GKP). Tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong turut memberikan izin impor GKM kepada sembilan perusahaan itu.

Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin sebagai produsen gula rafinasi. Selain itu, pihak yang boleh mengimpor GKP hanyalah BUMN dan yang diimpor haruslah GKP secara langsung.

“Dengan adanya penerbitan persetujuan impor GKM menjadi gula GKP oleh Menteri Perdagangan saat itu, Saudara TTL selaku tersangka, kepada para tersangka yang merupakan pihak swasta, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai,” ucap Qohar.

Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (ANT/KN)

SINGKAWANG – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menyatakan, Festival Cap Go Meh di Singkawang masuk 10 besar event terbaik di Indonesia dan masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2025.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalbar turut mendukung menyukseskan pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kota Singkawang,” kata Harrison, di Singkawang, Minggu (19/1/2025).

Tak hanya itu, katanya lagi, Cap Go Meh Singkawang juga kini telah dan berhasil menembus 10 besar event terbaik di Indonesia. Terlebih perayaan, ini merupakan salah satu ikon pariwisata yang menonjol dari kekhasan budaya di Kota Singkawang.

“Mari kita laksanakan dengan tertib dan aman agar perayaan ini semakin meriah tahun ini,” katanya pula.

Ketua Komisi 2 DPRD Singkawang Harry Sarasati Widha Sugeng menambahkan bahwa Festival Cap Go Meh masuk dalam kalender event nasional yaitu TOP KEN 2025 (Kharisma Event Nasional) yang sudah ke-3 kalinya sejak tahun 2023 dengan jumlah kunjungan lebih kurang 660.000 wisatawan, dan tahun 2024 330.000 wisatawan.

Adanya penurunan wisatawan tahun 2024 ini, katanya lagi, dikarenakan adanya pelaksanaan pemilu di Kota Singkawang dan untuk KEN tersebut berjumlah 110 event se-Indonesia. Sedangkan, untuk tahun 2025 KEN lebih sedikit yaitu 60 event se-Indonesia dan Kota Singkawang selama 3 tahun berturut-turut masuk dalam 10 besar event nasional.

“Harapan kami di Komisi 2 DPRD Kota Singkawang beserta Kadisparpora Singkawang untuk kegiatan event seperti ini ada pergerakan ekonomi di segala sisi yang lebih signifikan serta meningkatnya pendapatan UMKM dan PAD di Kota Singkawang,” katanya pula.

Menurut dia pula, terlebih Singkawang ini merupakan kota tujuan wisata nomor 1 di Kalbar, sehingga diharapkan tidak hanya event Cap Go Meh di Singkawang, tetapi juga ada event-event besar lainnya yang bisa dijadikan Kalender Event Nasional (KEN) dengan kearifan lokal Kota Singkawang.

Dengan begitu, kata dia lagi, dapat menjadi kota tujuan wisata Internasional. Karena melihat potensi Singkawang baik dari wisata alam, budaya maupun secara geografis yang dekat dengan negara tetangga seperti Kuching Malaysia dan lain-lain, ditambah dengan kehadiran Bandara Singkawang tentunya dapat memudahkan wisatawan datang ke Kota Singkawang.

“Sehingga untuk target ke depan bisa menjadi Cap Go Meh International Event 2026, hal ini sangat kita harapkan untuk menuju Singkawang yang lebih hebat,” ujarnya.

Penjabat Wali Kota Singkawang Sumastro mengatakan, Pemerintahan Kota (Pemkot) Singkawang telah mempersiapkan perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh (CGM) Tahun 2025 sebaik mungkin di kota itu.

“Kita harap perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang tahun ini meriah, karena tahun lalu tidak dilaksanakan,” katanya.

Dia berharap, dengan adanya Festival Cap Go Meh ini akan lebih meriah paling tidak sama dengan perayaan sebelumnya.

“Kami sudah melakukan rapat konsolidasi dengan panitia pelaksana, bahkan panitia pelaksana juga sudah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh tahun 2025 tetap meriah,” ujarnya.

Jika sesuai jadwal, perayaan Imlek dan Cap Go Meh akan jatuh pada tanggal 12 Februari 2025. Segala sesuatunya sudah mulai dipersiapkan baik dari pemkot maupun panitia pelaksana.

“Karena Festival Cap Go Meh Singkawang ini bukan hanya kegiatan nasional. Namun dari Kedeputian Kementerian Pariwisata telah menyepakati jika ajang Cap Go Meh Singkawang sudah berskala internasional,” ujarnya pula. (ANT/KN)

BADUNG – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa ada perkumpulan nelayan yang mengklaim telah memasang pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami dapat info, katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kami panggil terus,” kata Menteri KKP di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).

Menurut dia, pihak yang mengklaim telah memasang pagar laut dari bambu itu adalah kesatuan masyarakat nelayan Pantai Utara (Pantura).

Namun, lanjut dia, kelompok nelayan yang sudah dipanggil oleh KKP itu tidak kunjung menghadiri panggilan tersebut.

Pihaknya akan meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penyelidikan pemasangan pagar laut tersebut.

“Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) tapi belum datang. Kami sudah minta kepolisian untuk membantu kami melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Menteri KKP mengaku tidak mengetahui alasan kelompok nelayan itu tidak menghadiri pemanggilan dari KKP.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi pemasang pagar laut itu adalah dari perusahaan tertentu.

“Belum ada, belum terdeteksi ke sana (perusahaan diduga memasang pagar laut),” imbuhnya.

Mengingat panggilan tersebut belum dipenuhi, maka pihaknya belum dapat menentukan siapa dalang dibalik pemasangan pagar bambu itu.

“Kami sedang melakukan penyelidikan, kan tidak bisa cepat, tidak bisa menuduh banyak orang juga,” katanya.

Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP untuk memudahkan penyelidikan.

Meski sekitar dua kilometer pagar laut sudah dibongkar namun proses penyelidikan tidak terpengaruh.

“Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyelidikan),” ucapnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (18/1) sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

Proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap yang sudah mencapai sepanjang dua kilometer.

Namun, saat ini tidak ada lagi aktivitas pembongkaran pagar laut tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa pencekalan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih bisa diperpanjang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pencekalan dapat dilakukan kembali meskipun Firli telah dicekal sebanyak dua kali.

“Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO (daftar pencarian orang),” kata Saffar di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Namun, kata dia, langkah tersebut juga tergantung instansi pemohon pencekalan Firli Bahuri sebelumnya.

Sementara itu, Saffar mengatakan bahwa akan mengecek lebih lanjut mengenai pencekalan terhadap Firli tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Imipas Agus Andrianto juga mengatakan bahwa akan mengecek lebih lanjut mengenai pencekalan tersebut.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, disebutkan pencekalan dapat dilakukan paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan.

Adapun Firli pertama kali dicekal pada November 2023, dan kemudian pada 25 Juni 2024 yang berakhir pada 25 Desember 2024. Sementara UU Nomor 63 Tahun 2024 yang mengatur pencekalan berlaku selama 10 tahun baru ditetapkan pada 17 Oktober 2024.

Firli dicekal karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). (ANT/KN)