JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, yakni Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki sistem di kementeriannya.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa perbaikan diperlukan usai institusinya menemukan dugaan malaadministrasi dalam penetapan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Harian/Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kegiatan usaha pertambangan minerba periode 2021-2024.

“Saya berharap Menteri Bahlil Lahadalia bisa menjadikan temuan Ombudsman sebagai sebuah perbaikan tersistem di Kementerian ESDM dalam penerbitan RKAB, termasuk penunjukan pejabat di Direktorat Minerba,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, dia berharap bahwa tidak ada lagi Plh/Plt yang lama menjabat di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada masa kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

“Jangan lagi ada Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB, karena ini adalah dokumen strategis terkait dengan penerimaan negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sempat ada pejabat Kementerian ESDM yang terlibat kasus hukum karena RKAB tersebut, yakni sejumlah petinggi Ditjen Minerba dalam kasus korupsi di Blok Mandiodo.

Dia menjelaskan bahwa temuan malaadministrasi Ombudsman tersebut terjadi pada saat Kementerian ESDM dipimpin oleh Menteri Arifin Tasrif.

Menurut dia, Tasrif pada saat itu membiarkan Plh/Plt Dirjen Minerba menjabat lebih dari batas waktu sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2021, dan menandatangani persetujuan RKAB. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengatakan dirinya telah menindaklanjuti adanya unjuk rasa sejumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin (20/1/2025).

Teddy mengatakan dirinya telah langsung menghubungi kedua belah pihak pada hari yang sama, Senin, tepatnya saat ia berada di Sumedang, Jawa Barat untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan meresmikan 37 proyek kelistrikan nasional di PLTA Jatigede.

“Kemarin sudah langsung saya hubungi kedua belah pihak ya. Saat saya masih di Sumedang,” ujar Teddy saat dihubungi Antara, Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan bahwa pada hari yang sama, tepatnya pada malam harinya, kedua pihak, yaitu pimpinan Kemdiktisaintek dan Paguyuban Pegawai Dikti di Kantor Kemdiktisaintek sudah melakukan dialog untuk pencapaian resolusi yang terbaik.

Teddy juga menegaskan bahwa selanjutnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada hari ini akan langsung menindaklanjuti upaya pencapaian resolusi ini agar dapat segera menemukan titik tengah.

“Dan, kemarin malam kedua belah pihak sudah langsung bertemu. Kemudian hari ini Menko PMK akan menindaklanjuti,” ucapnya. (ANT/KN)

Pewarta : Sigit Pinardi
Editor : Imam Budilaksono

JAKARTA – Sidang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (21/1/2025). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban dari kuasa hukum KPU, Bawaslu, dan pasangan calon nomor urut 2, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Kuasa hukum termohon, M. Ali Fernandes, menegaskan tuduhan yang dilayangkan oleh pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi tidak memiliki dasar yang kuat. Salah satu tuduhan utama yang dibantah adalah adanya pelanggaran struktural, sistematis, dan masif (PSM) berupa politik uang.

“Dalil yang menyebutkan bahwa termohon menjadi aktor yang melakukan politik uang atau membiarkan praktik politik uang tersebut adalah keliru. Tuduhan tersebut tidak disertai bukti spesifik,” ujar Ali dalam ruang sidang MK.

Lebih lanjut, Ali menyatakan tuduhan politik uang yang dikaitkan dengan penggunaan buku laporan pertanggungjawaban siraman calon Rudy-Seno di Kutai Kartanegara juga tidak valid.

“Buku tersebut pernah diajukan ke Bawaslu Kaltim, namun ditolak karena isinya justru melibatkan pendukung Isran-Hadi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tuduhan ini tidak menjelaskan dengan detail waktu, lokasi, atau pihak yang terlibat dalam dugaan pembiaran politik uang.

“Dari 6.274 TPS di Kalimantan Timur yang tersebar di 105 kecamatan, tidak ada penjelasan spesifik mengenai lokasi atau bukti praktik politik uang yang dimaksud,” tambahnya.

Tuduhan lain yang menjadi sorotan adalah kaitannya dengan praktik kartel politik yang diklaim menghalangi kandidat lain untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Ketua Panel Hakim III, Arief Hidayat, mempertanyakan langsung tudingan ini kepada kuasa hukum Rudy-Seno.

“Jadi, tidak ada rekayasa pencalonan yang dilakukan partai-partai politik di Kalimantan Timur, berarti?” tanya Hakim Arief.

“Tidak ada, Yang Mulia. Fakta menunjukkan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri,” jawab Ali.

Kuasa hukum Rudy-Seno juga menegaskan tuduhan ini tidak masuk akal karena setiap partai sendiri punya mekanisme dalam menentukan pasangan calon Pilkada.

“Partai politik bukan barang dagangan yang bisa dibeli. Setiap partai memiliki mekanisme seleksi yang sangat ketat,” jelas kuasa hukum Agus Amri.

Selain itu, dalil pemohon mengenai pelanggaran hukum pada tahap pemungutan suara juga dianggap tidak berdasar. Ali menyatakan pemohon tidak mampu menunjukkan detail pelanggaran di TPS tertentu.

“Pemohon hanya menyampaikan tuduhan secara umum tanpa memberikan bukti konkret,” jelasnya.

Agus juga menyoroti tudingan bahwa Rudy-Seno menggerakkan aparat negara untuk mendukung mereka.

“Sebagai penantang, kami tidak memiliki kekuatan atau akses untuk menggerakkan aparat. Justru pemohon, yang merupakan petahana, lebih mungkin melakukan hal tersebut,” tegas Agus.

Hakim Arief kemudian menimpali, “Jadi, yang inkumben itu malah pemohon, ya?”

“Betul, Yang Mulia. Kami bukan inkumben, bahkan tidak pernah menjabat posisi seperti kepala desa, camat, atau bupati, apalagi gubernur,” ujar Agus.

Dalam petitumnya, kuasa hukum Rudy-Seno meminta MK untuk mengesahkan hasil Pilgub Kaltim 2024 yang memenangkan pasangan nomor urut 2.

“Kami memohon agar Mahkamah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kami. Jika Mahkamah berpendapat lain, kami berharap keputusan yang seadil-adilnya,” tutup Agus.

Sidang ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan integritas Pilgub Kaltim 2024, sekaligus menjawab berbagai tudingan yang dilayangkan kepada pasangan Rudy-Seno.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa keputusan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah oleh pemerintah dapat menyelamatkan petani dari tengkulak.

“Presiden Prabowo sudah memberikan keputusan harga gabah HPP-nya kita naikkan dari Rp6.000 ke Rp6.500. Nah, ini ada beberapa daerah yang lebih rendah dari Rp6.500, kita langsung datangi, kita tanya apa masalahnya, jangan sampai tengkulak ini jadi kompeni baru, saya selalu mengatakan begitu,” katanya di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Sudaryono mengutarakan dari sisi produksi, saat ini petani sedang semangat menanam, sehingga kenaikan HPP dapat mendorong produktivitas tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Namun, di sisi lain, ancaman dari tengkulak masih perlu diperhatikan.

“Kita sedang banyak keliling ke daerah untuk memastikan harga pembelian gabahnya harus bagus. Namun, tengkulak itu, bagaimana dia tidak ikut menanam, tidak ikut memupuk, tidak ikut ke sawah, hanya beli, tetapi dia mengambil untungnya paling banyak. Saya kira itu salah satu program besar yang kita laksanakan,” ujar dia.

Menurutnya, kenaikan HPP gabah juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, mengingat saat ini, profesi sebagai petani masih menjadi penyumbang kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Sudaryono juga menyampaikan bahwa saat ini Kementan tengah fokus menyesuaikan anggaran untuk mendukung swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk tidak mengimpor beras di tahun 2025.

“Kita sudah ditargetkan oleh Presiden, tidak boleh impor beras di tahun 2025. Tidak impor beras, jagung, gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi, sehingga kita melakukan segala daya upaya, termasuk menyesuaikan anggaran, kita fokus kepada satu, yakni swasembada pangan itu. Kita mulai dulu dari beras dan jagung, kita bereskan, nanti kita pelan-pelan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa proyek strategis nasional food estate adalah sebuah keniscayaan, di mana saat ini Kementan tengah fokus membuka lahan di daerah rawa.

“Kita ini kan penduduknya tambah banyak, lahan pertanian tambah makin lama, ada yang dipakai untuk pabrik, untuk apa, dan lain sebagainya, nah itu mau enggak mau kita harus ada pembukaan lahan baru di daerah-daerah yang lebih banyak rawa, karena kalau rawa itu enggak perlu mikir air, sudah ada airnya, kalau di gunung-gunung, di mana-mana kan kadang susah harus bikin irigasi dan seterusnya,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bakal mengkaji terkait adanya aksi damai ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dia mengaku baru menerima kabar adanya aksi dari ratusan ASN itu ketika dalam perjalanan ke Kompleks Parlemen. Dia pun akan mencari tahu terkait penyebab adanya aksi tersebut.
“Tentunya kita akan mencari, kita akan kaji nanti,” kata Dasco usai menghadiri acara Fraksi Partai NasDem, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, Pimpinan DPR RI akan meminta kepada komisi yang bermitra dengan kementerian tersebut untuk melakukan pemantauan sekaligus evaluasi. Adapun Kemdiktisaintek saat ini bermitra dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, sains dan teknologi.

Sebelumnya, Ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) aksi damai di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Aksi yang dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga tersebut dipicu oleh adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina, beberapa waktu yang lalu.

“Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya,” kata Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno dalam kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, Suwitno menyebutkan perlakuan yang diklaim tidak adil juga sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain yang enggan disebutkan namanya. (ANT/KN)