BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden.
[Simak Podkabs Episode Terbaru, Sandiaga: Pernah Di-PHK, Kita Target 4,4 Juta Lapangan Kerja]
Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya [otaknya] baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara, sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.
Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen. Meski sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.
“Bukan hal yang mudah tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ujarnya.
Presiden pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang telah sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan angka stunting dari kisaran 32 persen di tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen di tahun 2022.
“Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak titipkan, 200 anak titipan, 50 anak titipkan, itu juga berhasil menurunkan dari 27 [persen] ke angka kurang lebih 8 persen, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali,” pungkasnya. (kn)
