JAKARTA – Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2/2025).

“Ini dapat menjadi petunjuk yang mengkonstruksi keyakinan hakim, namun tentunya dibutuhkan pemeriksaan mendalam,” kata Beni di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Agar menjadi terang benderang, menurutnya harus diusut sosok yang menawarkan uang kepada Tio itu. Jika terbukti ada janji pemberian uang, dia menilai perkembangan proses hukum tersebut akan berpengaruh ke depannya.

“In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores, artinya dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari pada cahaya,” ucap dia.

Terkait Tio yang memohon agar pencekalannya dicabut karena harus segera menjalani operasi kanker di China, dia menilai KPK memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan tersebut.

Namun, dia mengatakan permohonan itu juga perlu dinilai dari aspek kemanusiaan dan subjektivitas penyidik. Hal tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio Fridelina mengaku merasa terintimidasi saat diperiksa KPK terkait kasus penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Nah wajar dong kalau saya merasa terintimidasi, karena tiba-tiba ada surat panggilan untuk diminta sebagai saksi dan itu saksi apalagi. Karena yang saya tahu kan kemarin Harun Masiku,” kata Agustiani dalam sidang gugatan praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Dia mengungkap intimidasi itu dirasakan saat dimintai keterangannya oleh KPK terkait Hasto. Dia merasa pernyataan mereka seolah mengancamnya untuk menjebloskan dirinya kembali ke dalam penjara. (ANT/KN)

MAGELANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengumumkan bahwa seluruh kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta akan mengikuti retreat dan pembekalan khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat disiplin, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional para kepala daerah. Hal ini disampaikan Bima Arya saat meninjau kesiapan kompleks Akmil Magelang pada Minggu (9/2/2025).

Ada 189 tenda yang disiapkan untuk menampung 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

“Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua,” katanya.

Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

“Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana,” ujarnya.

Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

“Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap,” tuturnya.

Ia menyampaikan Presiden akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan masyarakat. Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, sebagaimana disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (9/2/2025).

“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita yang tidak benar, hoaks, serta upaya memecah belah masyarakat. Ini harus selalu kita waspadai,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta agar wartawan di Indonesia dapat terus menjaga cara kerjanya yang dinamis dalam mencari dan mewartakan informasi yang benar sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi sejalan dengan haknya mendapatkan informasi.

Agar informasi yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat, Presiden berpesan maka wartawan harus memegang teguh tanggung jawab pers sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu hal yang dapat dilakukan wartawan untuk menjaga tanggung jawab pers itu adalah dengan memegang teguh dasar negara Pancasila dalam menjalankan tugasnya.

“Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus menjadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Presiden menutup pernyataannya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mengingatkan insan pers di Indonesia agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pekerjaan menyuarakan kebenaran bagi masyarakat bertepatan dengan momentum HPN 2025.

Dalam unggahan resmi dari kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Presiden Prabowo memberi pesan agar insan pers dapat terus waspada mengawal kebenaran tanpa dipengaruhi opini tertentu.

“Perlu saya ingatkan bahwa Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” kata Prabowo.

Menurutnya sudah lazim di era saat ini ada sosok-sosok yang memiliki modal besar dan menguasai media justru cenderung ingin memengaruhi masyarakat dengan pemikiran tertentu yang bertentangan dengan kebenaran.

Maka dari itu, insan pers diminta untuk dapat menjaga integritasnya, sehingga dapat menjaga juga perannya sebagai aset bangsa dalam mewartakan kebenaran di tengah kondisi dunia yang kompleks. (ANT/KN)

JAKARTA – Kebakaran melanda kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (8/2/2025). Api mulai berkobar sekitar pukul 23.10 WIB dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (9/2/2025), setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 62 personel dikerahkan.

Dalam insiden ini, beberapa ruangan mengalami kerusakan parah, dan sejumlah dokumen penting serta peralatan elektronik hangus terbakar.

Berdasarkan laporan Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, titik api pertama kali muncul di Gedung Humas lantai 1 sekitar pukul 23.10 WIB. Saat itu, petugas keamanan yang sedang berjaga melihat api mulai membakar kertas-kertas arsip di atas meja dan segera berusaha memadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR).

Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena api cepat membesar. Sekuriti kemudian melaporkan kejadian ini ke Dinas Pemadam Kebakaran. Tim pemadam lantas tiba di lokasi tidak lama setelah menerima laporan dan segera melakukan pemadaman.

Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 00.15 WIB, tetapi proses pendinginan masih berlangsung hingga dini hari.

Saat kejadian, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sedang menghadiri acara haul di Jakarta Barat. Begitu menerima kabar, ia segera menuju kantornya dan tiba sekitar pukul 23.40 WIB. Menurut Nusron, saat ia tiba di lokasi, api masih cukup besar dan petugas pemadam kebakaran masih berusaha mengendalikan kobaran api.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Namun, terdapat dua dugaan utama terkait pemicu kebakaran:

1. Korsleting Listrik pada AC
Plt Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada AC yang berada di ruang Humas Sub Bagian Pengaduan.

“Dugaan penyebab diduga korsleting perangkat AC,” kata Satriadi.

2. Komputer yang Lupa Dimatikan
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut dugaan lain, yaitu kebakaran dipicu oleh komputer pegawai yang lupa dimatikan.

“Sepertinya ada pegawai yang tidak mematikan komputernya,” ujar Nusron saat meninjau lokasi kejadian.

Meski demikian, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Saat kejadian, api dengan cepat melahap sejumlah barang di dalam ruangan, terutama yang mudah terbakar seperti dokumen dan perabotan kantor. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro, mengungkapkan bahwa ruang Humas Sub Bagian Pengaduan menjadi titik utama kebakaran.

“Yang terbakar ada sedikit berkas berkaitan dengan administrasi kehumasan,” kata Risdianto.

Api juga sempat merembet ke ruang Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, Informasi Publik, dan Pengaduan. Akibatnya, sejumlah peralatan kerja seperti komputer, meja, kursi, dan lemari penyimpanan dokumen turut terbakar.

“Saat ini masih dalam proses pendataan,” tambah Risdianto.

Meskipun kebakaran berhasil dikendalikan sebelum merambat ke gedung lain, pihak kepolisian tetap melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti insiden ini.

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri dan Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polres Jakarta Selatan turun ke lokasi pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 11.33 WIB untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa bagian depan Kantor Humas ATR/BPN masih dipasangi garis polisi. Puing-puing sisa kebakaran, termasuk pecahan kaca dan komputer yang hangus, masih berserakan. Bahkan, aroma asap kebakaran masih tercium di sekitar gedung.

Insiden kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Taksiran kerugian Rp 448.656.000,” kata Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

Menanggapi insiden ini, pihak kementerian berjanji akan mengevaluasi sistem keamanan gedung serta menerapkan prosedur mitigasi risiko kebakaran agar kejadian serupa tidak terulang.

“Langkah tindak lanjutnya adalah investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang, pendataan kerusakan dokumen dan peralatan, serta evaluasi keamanan dan mitigasi risiko kebakaran,” pungkas Risdianto.

Kebakaran ini menjadi pengingat pentingnya sistem keamanan gedung dan prosedur keselamatan dalam mengelola aset pemerintah. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terkait 40 sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang lolos tahap pembuktian. Dari 40 perkara yang lolos, 3 di antaranya yaitu dari daerah Kalimantan Timur yang akan mulai disidangkan pekan depan.

Sidang pembuktian ini sendiri berlangsung mulai 7 Februari hingga 17 Februari 2025, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan.

Sengketa Pilkada ini merupakan bagian dari rangkaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh sejumlah pasangan calon kepala daerah yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan.

MK memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi atau ahli, maksimal 6 orang untuk pilgub dan 4 orang untuk pilbup/pilwalkot.

Jadwal Sidang Sengketa Pilkada Kaltim

1. Selasa, 11 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu

– Nomor Perkara: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin
– Kuasa Hukum: Heru Widodo, Supriyadi, Habloel Mawadi
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

2. Kamis, 13 Februari 2025 Pukul 08.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara
– Nomor Perkara: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi
– Kuasa Hukum: Gugum Ridho Putra, Yafet Yosafat Wilben Rissy
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

3. Kamis, 13 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB – Sengketa Pilkada Kabupaten Berau
– Nomor Perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
– Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi
– Kuasa Hukum: Abdul Hamid, Bilhaki, Muhamad Agung
– Agenda Sidang: Pemeriksaan saksi/ahli serta pengesahan alat bukti tambahan

Sidang ini menjadi tahapan krusial dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada, di mana para pemohon harus menghadirkan bukti kuat untuk mendukung klaim mereka terkait adanya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan.

Keputusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim MK setelah seluruh proses pembuktian ini selesai. Sehingga nantinya hakim akan memutuskan apakah perkara ini akan diterima, ditolak, atau terdapat putusan lain sesuai dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diajukan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R