JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemberian insentif oleh Pemerintah, di antaranya, berupa tax holiday selama 15 tahun untuk pengembangan industri energi hijau.

“Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian, ini yang perlu dicari solusinya,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar dalam Indonesia Green Energy Investment Dialogue sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Insentif dan subsidi tersebut, kata Bobby, penting terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi karena harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil. Di sisi lain, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik.

Pemberian insentif dan subsidi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mempercepat pengembangan industri energi hijau di tengah ketersediaan anggaran fiskal.

Bobby juga memaparkan beberapa tantangan lainnya dalam pengembangan energi hijau yakni kepastian hukum dan perbaikan regulasi.

Menurut dia, tak jarang perubahan regulasi terjadi karena pergantian pemerintahan sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Ia berharap Pemerintah saat ini bisa segera memperbaiki berbagai isu yang berkaitan dengan iklim investasi dan perizinan.

“Kami melihat Presiden RI Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu, perlu kepastian hukum,” kata dia.

Selanjutnya, terdapat juga tantangan dalam program Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dana yang tersedia, serta kebijakan yang berdampak pada keekonomian program.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo optimistis tentang pertumbuhan investasi energi hijau pada masa mendatang.

Hashim mengatakan bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola dana (sovereign wealth fund/SWF) Danantara, yang akan membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor energi baru terbarukan (EBT).

“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 gigawatt.

“Ini memang suatu tantangan yang besar untuk kita masuk dan serius mengelola potensinya ke depan,” katanya.

Apalagi, kata dia, Pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemerintah menargetkan 72 persen dari tambahan listrik sebesar 71 gigawatt berasal dari EBT. Di sisi lain, target bauran energi ditargetkan meningkat 2,5 kali lipat dari 14 persen pada tahun 2024 menjadi 34,6 persen pada tahun 2034.

Todotua mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki daya saing investasi di dalam negeri dengan sejumlah strategi, seperti perbaikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, relaksasi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit EBT, dan insentif pajak.

Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Aryo Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.

Aryo juga menyebutkan beberapa negara sudah tertarik mengembangkan industri energi hijau di Indonesia.

Menurut dia, terdapat proposal dari tiga negara terkait dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang direncanakan on-grid pada tahun 2032. Tiga negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia.

“Dari tiga negara dan kebetulan tiga-tiganya ini melibatkan anggota Kadin,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

“Saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri, ternyata suasana yang terbangun adalah suasana cukup baik, cukup semangat, cukup harmonis, cukup mesra. Inilah kelebihan kita, inilah keunggulan kita,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di sela-sela santap malam retret kepala daerah di Rumah Makan Husein Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2/2025) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun mengungkap alasannya menginisiasi retret, baik itu untuk para menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah.

“Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal, dan saling kerja sama,” kata Presiden.

Dia menyampaikan acara untuk saling mengenal itu penting karena para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun demikian, perbedaan itu bermuara kepada ujung yang sama, yaitu keluarga besar Nusantara.

“Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tetapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara. Keluarga besar Indonesia,” sambung Presiden.

Oleh karena itu, Prabowo menyebut meskipun retret ini baru dimulai pada masa pemerintahannya, dan belum sempurna, tetapi dia menilai retret kepala daerah yang berjalan selama beberapa hari terakhir cukup baik.

“Inilah kelebihan kita. Inilah keunggulan kita,” kata Presiden.

Presiden kemudian menekankan pentingnya selalu bermusyawarah untuk mencegah pertikaian dan mengatasi perbedaan.

“Kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai. Kita selalu cari jalan yang terbaik untuk negara dan rakyat kita,” kata Presiden.

Kegiatan santap malam bersama kepala daerah dan taruna-taruna berlangsung setelah Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan retret. Dalam acara itu, ada juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden dijadwalkan memberi pembekalan kepada para kepala daerah pada hari terakhir retret, sekaligus menutup kegiatan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial ekonomi untuk masyarakat agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Oleh karena itu, proses penyusunan DTSEN harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dia mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional saat ini telah masuk pada tahap penyempurnaan yang bertujuan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa valid dan akurat.

“Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” katanya.

Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian/lembaga pelaksana DTSEN menyepakati seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform.

Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 mengenai DTSEN bertujuan mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antarkementerian dan lembaga.

Seluruh kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Inpres akan bertanggung jawab penuh terhadap perannya masing-masing dalam mendukung keberhasilan DTSEN. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terbawa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kecemasan dalam menghadapi kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapat tenang,” kata Wamentan di Bogor, Kamis (27/2/2025).

Menurut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, kepanikan dalam berbelanja justru dapat memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan harga yang lebih tinggi.

Wamentan bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan pejabat lainnya di bidang pangan memantau operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sudaryono menuturkan, dalam konteks ekonomi dan belanja, FOMO sering kali mendorong masyarakat untuk membeli barang dalam jumlah besar karena khawatir harga akan semakin naik atau stok akan habis.

Karena itu, operasi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah, bekerja sama dengan BUMN pangan dan PT Pos Indonesia untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Setiap tahun kita menghadapi pola yang sama menjelang Ramadhan dan Lebaran, di mana harga pangan mengalami kenaikan sementara. Namun, stok pangan nasional dalam kondisi cukup, dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Jadi, masyarakat tidak perlu panik atau membeli berlebihan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa operasi pasar itu merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Selain itu, dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa khawatir dengan ketersediaan dan harga bahan pokok.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Operasi pasar ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pangan yang merata dan terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cibinong Mariana Wijayanti, menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap operasi pasar pangan murah cukup tinggi.

Ia menambahkan, sejak diluncurkan pada Senin (24/2), jumlah konsumen yang datang meningkat setiap harinya, dengan rata-rata 120 orang per hari.

“Pada hari pertama sekitar 100 orang berdasarkan catatan pembelian. Hari kedua meningkat di 120. Jumlahnya terus meningkat apalagi semua stok sudah ada. Harapan kami dengan keberadaan kami bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.

Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Cibinong menyediakan berbagai bahan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, daging kerbau, bawang putih, dan lainnya.

Berbagai bahan pokok tersebut dibanderol dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET).

Salah seorang warga Cibinong, Riana, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini.

“Harga di sini lebih murah daripada di pasaran. Ini sangat membantu, terutama bagi ibu-ibu dan masyarakat dengan ekonomi lemah,” kata Riana.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

“Boleh (blending) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya (spesifikasinya) sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

Perbuatan keliru oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga adalah melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

Riva kini telah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sangat besar, yakni Rp193,7 triliun.
Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.

Kementerian ESDM kini telah membenahinya dengan memberi izin untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi,” ucap dia.

Selain itu, kata Bahlil produksi minyak yang tadinya diekspor tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

Terpisah, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyebut penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) Pertamax atau RON 92 bersifat untuk meningkatkan performa.

Penambahan zat aditif pada BBM umum dilakukan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan, baik itu bensin maupun solar.

Ega mengatakan, RON 92 yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi. Penambahan zat ini, bertujuan sebagai anti-karat, detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan membuat ringan kendaraan.

“Jadi tidak betul bahwa Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa sumber dana dari badan yang dipimpinnya berasal dari dividen yang diperoleh setiap tahun, bukan dari dana perbankan BUMN.

Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025), menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk investasi oleh BPI Danantara adalah dividen tahunan yang dihasilkan oleh seluruh BUMN, dan bukan dari operasional atau dana yang ada di bank BUMN.

“Dana yang kita dapatkan, ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Nah ini biar pemahamannya sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara ini, bukan kita ambilin dari misalnya operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang benar-benar salah,” katanya.

Ia menekankan bahwa anggapan terkait dana yang digunakan berasal perbankan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI untuk investasi adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPI Danantara.

“Biar ini sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi, dari dana masyarakat, itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan,” tegasnya.

Menurut Rosan, dana yang diperoleh bukanlah dana masyarakat yang ada di bank BUMN, tetapi dividen yang sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan dan sekarang dikelola secara mandiri oleh Danantara.

“Nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI, kita ambilin buat investasi, itu adalah pengertian yang salah, salah total. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Sekarang dapat kami kelola sendiri, untuk apa? Untuk investasi,” jelasnya.

Rosan juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan dana dividen yang lebih terstruktur, BPI Danantara dapat lebih optimal dalam melakukan investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan ketahanan pangan.

“Kita bisa investasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ucapnya.

Rosan menambahkan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, bukan hanya keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi Danantara.

Dalam proses pengelolaan investasi, BPI Danantara memiliki komite investasi yang terdiri atas berbagai level, termasuk CEO, Chief Investment Officer, hingga pengawas internal yang bertugas memastikan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan yang berlapis ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan investasi, sembari tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam sektor ini.

Rosan menegaskan bahwa dengan struktur pengawasan yang jelas, BPI Danantara dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor energi baru terbarukan.

“Jadi ini memang kita buat berlapis untuk asas kehati-hatian, kita selalu utamakan. Tapi tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur bagi anggota yang terlibat.

“Kami mendorong Kodam Mulawarman untuk memeriksa dan memberikan sanksi dua tingkat ke atas mulai Danton dan Danki yang terlibat jika diperlukan,” kata Amelia di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia pun sangat menyayangkan peristiwa penyerangan tersebut harus terjadi di antara TNI-Polri. Menurut dia, peristiwa itu sudah bukan sebatas kenakalan prajurit, tetapi sudah mengarah kepada aksi yang merugikan citra TNI di mata publik.

“Kami nyatakan, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang, baik di Tarakan maupun di seluruh Indonesia,” kata dia.

Untuk itu, dia mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan disiplin bagi para anggotanya.

Menurut dia, Presiden Prabowo dalam Rapim TNI 2025 sudah memberikan arahan, yang menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

Dia mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, serta wujud dari eksistensi negara.

“Sinergitas TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Astacita pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” kata legislator yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat insiden penyerangan Markas Kepolisian Resor Tarakan, Kalimantan Utara.

“Memang benar semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri, namun itu masih dugaan dan kita masih diperiksa,” ujar Pangdam seperti disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel (Kav) Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/2).

Ia menyatakan Pangdam telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kaltara Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto serta Komandan Korem 091/Maharajalila Brigadir Jenderal TNI Adek Chandra Kurniawan yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025), pentingnya sinergi dan kolaborasi di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto.

Gibran menilai berbagai program prioritas pemerintah dapat sukses manakala ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Wapres saat memberi pembekalan kepada para kepala daerah.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kepala daerah untuk “keroyokan” bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk mengawasi pelaksanaannya.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” sambung Gibran.

Dia kemudian mencontohkan keberhasilan makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan program prioritas pemerintah, ditentukan salah satunya dengan dukungan ketersediaan stok pangan dari daerah. Gibran pun meminta bupati, wali kota, gubernur, untuk memperhatikan ketersediaan bahan pangan di daerahnya masing-masing, dan memastikan infrastruktur yang mendukung rantai produksi dan distribusi makanan untuk program MBG.

“Ketersediaan bahan pangan ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu kepala daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” katanya kepada kepala daerah peserta retret.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting. Beberapa isu lain juga diangkatnya dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANT/KN)