Beranda blog Halaman 643

Hasto Kristiyanto Bersikeras Tak Terlibat Kasus Suap Harun Masiku, Siap Lawan KPK

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat menjalani pemeriksaan di KPK. (Fajri/MediaKaltim.com)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan dirinya akan taat pada proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bersikeras bahwa tidak ada keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku dan siap menghadapi proses hukum.

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil eksaminasi oleh ahli hukum dan pidana, yang menurutnya tidak menemukan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Berdasarkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum dan pidana, tidak ada keterlibatan saya dalam kasus ini,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Meski demikian, Hasto menyatakan tetap mengikuti proses hukum untuk menunjukkan teladan sebagai warga negara yang baik.

“Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah lambang perjuangan saya. Merdeka! Terima kasih,” ujarnya.

Hasto juga menitipkan pesan kepada kader PDIP bahwa kondisinya tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari dalam tahanan.

“Kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan, saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi sangat sehat dan penuh semangat. Ini bagian dari kristalisasi perjuangan, karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan,” ungkapnya.

Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam resmi menahan Hasto selama 20 hari, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Rutan KPK.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam kasus suap Harun Masiku.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa penyidik menemukan bukti keterlibatan Hasto dalam membantu pelarian Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Setyo Budiyanto memaparkan bahwa pada 8 Januari 2020, KPK tengah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun, menurut KPK, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga Rumah Aspirasi PDIP, untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

“Atas perbuatan tersebut, HM tidak dapat ditangkap dan berhasil melarikan diri hingga saat ini,” kata Setyo Budiyanto.

Pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi, Hasto kembali memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang ada dalam penguasaannya agar tidak ditemukan oleh penyidik KPK.

“Dalam ponsel tersebut terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, KPK menemukan bukti bahwa Hasto mengumpulkan sejumlah orang terkait dengan kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat diperiksa oleh KPK.

Penyidik menduga tindakan tersebut dilakukan untuk menghambat penyelidikan dan mempersulit jalannya penyidikan kasus suap yang sedang berlangsung.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Aliansi Mahasiswa Desak KPK Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar dalam Kasus e-KTP

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pengusutan kasus e-KTP. (Fajri/Mediakaltim.com)

JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/2/2025). Mereka mendesak KPK untuk segera menuntaskan skandal megakorupsi e-KTP yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Aksi ini menjadi yang ketiga kalinya digelar oleh AMPD, dengan tuntutan utama agar KPK lebih serius mengusut dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar dalam kasus tersebut.

“Gerakan ini berangkat dari kajian kami. Kajian ini telah kami skemakan dan kami tuntaskan dalam bentuk laporan, yang hari ini kami serahkan untuk melaporkan Ganjar dan Agun Gunandjar sebagai terduga pelaku dalam dugaan kasus e-KTP,” ujar Ketua AMPD, Arnold, saat berorasi.

Arnold menegaskan bahwa dalam persidangan sebelumnya, beberapa terdakwa telah menyebut nama Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, serta Agun Gunandjar, yang pernah menjadi Ketua Komisi II DPR, terkait kasus korupsi e-KTP. Oleh karena itu, AMPD menuntut agar KPK segera memeriksa kembali kedua tokoh tersebut.

“Hari ini kami datang dengan membawa bukti-bukti serta didampingi kuasa hukum kami untuk menyerahkan laporan kepada KPK,” tegasnya.

Selain mendesak KPK, AMPD juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius dalam menangani kasus ini.

“Kami menuntut Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, termasuk menyelesaikan kasus e-KTP hingga ke akar-akarnya,” pungkas Arnold.

Dengan tuntutan ini, AMPD berharap KPK segera mengambil langkah konkret dalam menuntaskan kasus e-KTP yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Kesbangpol Kukar Sebut Tingkat Partisipasi Masyarakat Jadi Tantangan dalam Pelaksanaan PSU

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kutai Kartanegara (Kukar) harus di ulang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar bergerak cepat untuk mensukseskan pelaksana Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Setelah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PSU. Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa sebenarnya masalah terbesar yang harus dihadapi dalam pencoblosan ulang adalah tingkat partisipasi masyarakat.

“Menjadi tantangan besar bagi kita bersama sebenarnya dengan pelaksanaan PSU ini, apakah masyarakat kita masih mau datang ke TPS untuk kembali memilih,” sebutnya, Jumpat (28/2/2025).

Mengingat PSU merupakan hal yang baru pertama kali dilaksanakan di Kukar. Ia khawatir pemilihan ulang ini dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat yang dalam pelaksanaan Pilkada sebelunya mencapai angka 70,9 persen.

Meskipun angka ini masih berada di bawah target nasional 77 persen. Sebenarnya timgkat partisipasi pemilih di Kukar meningkat drastis dari pelaksanaan sebelumnya yang hanya ada diangka 57,67 persen.

Untuk mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat, Rinda Desianti menuturkan bahwa pihaknya menggelar serangkaian sosialisasi. Dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat agar mau datang kembali ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan haknya.

“Tapi kami kan kena efisiensi anggaran ini, bagaimana mau sosialisasi kalau tidak ada anggarannya. Tapi mudah-mudahan ada kebijakan lain lah terkait itu,” serunya.

“Yang pasti sekarang kita tunggu Juknis dari KPU baru nanti kita bisa bicara lebih banyak terkait anggaran dan lain sebagainya,” tandas Rinda. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

BKPSDM Pastikan Proses Penerbitan NIP PPPK di Kukar Sedang Berjalan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) rekrutan tahun 2024 di Kutai Kartanegara (Kukar), diminta untuk tetap bersabar terkait proses penginputan Nomor Induk Pegawai (NIP). Meskipun di situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) statusnya masih nol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar memastikan bahwa proses ini tetap berjalan.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani, menegaskan bahwa status nol di situs BKN bukan berarti tidak ada perkembangan. “Saat ini masih dalam tahap penginputan, jadi tidak perlu khawatir. Proses ini memerlukan waktu, dan kami pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur,” ujar Ronny, Jumat (28/2/2025).

Selain itu, seleksi PPPK tahap kedua di Kukar juga tengah memasuki masa jawab sanggah. Dari total 5.776 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 1.387 peserta masih dalam tahap ini. Pengumuman hasil jawab sanggah pun dijadwalkan akan keluar malam ini.

“Formasi tetap sama seperti tahap awal, tidak ada perubahan jumlah. Kami harap peserta tetap bersabar dan menunggu hasilnya dengan tenang,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

PPPK Kukar Rekrutan 2024 Belum Bisa Terima THR dan Gaji ke-13

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Meski telah dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih harus bersabar. Pasalnya, mereka belum berhak menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini terjadi lantaran pegawai PPPK yang baru dinyatakan lolos seleksi pada penerimaan formasi di tahun 2024 ini, masih belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterangan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani.

“Sebelum SK terbit, mereka belum bisa mendapatkan gaji maupun tunjangan seperti ASN lainnya,” ungkapnya, Jumat (28/2/2025).

Lebih lanjut ia menuturkan, proses administrasi penetapan P3K sebagai ASN tidak bisa instan. Ada tahapan verifikasi dan persetujuan dari berbagai instansi yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia memastikan bahwa setelah SK keluar, hak-hak pegawai akan diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para peserta yang telah lulus seleksi P3K agar tidak salah kaprah mengenai hak keuangan mereka. “Jadi, bagi pegawai yang sudah lolos seleksi di tahun 2024 harap bersabarlah menunggu proses pengangkatan resminya,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Koalisi Tetap Solid, Partai Pengusung Siap Kembali Menangkan Rendi Solihin di PSU 

Penulis
redaksi
-
0
Koalisi Tetap Solid, Partai Pengusung Siap Kembali Menangkan Rendi Solihin di PSU 
Ketua DPD Partai Gelora Kukar Suriadi. (Istimewa)

KUTAI KARTANEGARA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 tanpa keikutsertaan Edi Damansyah. Namun begitu Dukungan dari partai-partai pengusung pasangan nomor urut 1 ini disebut tetap solid.

Diketahui, sejak keputusan MK diumumkan, partai-partai dalam koalisi Edi-Rendi segera merapatkan barisan. Hasil Pilkada 27 November 2024 yang menunjukkan kemenangan di atas 65 persen dinilai bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kepercayaan rakyat. Dengan atau tanpa Edi di kontestasi ulang, koalisi berkomitmen untuk kembali berjuang bersama Rendi Solihin.

Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kukar Suriadi menegaskan, partainya dan seluruh koalisi tetap berkomitmen penuh mendukung pasangan nomor urut 1 dalam PSU mendatang.

“Keputusan MK sudah kita terima, dan hasilnya adalah PSU. Kami sebagai bagian dari koalisi Edi-Rendi, menegaskan tetap solid dalam barisan perjuangan ini. Siapapun yang nantinya ditunjuk menjadi pendamping Rendi Solihin, kami tetap akan memberikan dukungan penuh,” ujar Suriadi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai mekanisme pencalonan dalam PSU, termasuk apakah Rendi Solihin bisa langsung maju sebagai calon bupati. Namun dia menegaskan apapun keputusan yang diambil, koalisi tetap memberikan dukungan penuh kepada Rendi Solihin, yang diyakini mampu memimpin Kukar.

“Siapapun pendampingnya nanti, koalisi ini akan tetap solid dan bergerak bersama,”  tegasnya.

Optimisme juga terus mengalir di tubuh koalisi. Suriadi mengungkapkan beberapa survei terbaru menunjukkan elektabilitas Rendi Solihin tetap kuat, dengan angka stabil di atas 50 persen. Dengan modal ini, mereka yakin kemenangan di PSU tetap dalam jangkauan.

“Pada Pilkada sebelumnya, kemenangan Edi-Rendi mencapai lebih dari 65 persen. Kini meskipun terjadi perubahan formasi, kami tetap yakin bisa mengulang kemenangan itu. Jika Pak Edi Damansyah masih menjadi figur kuat yang memberikan endorsement, kami percaya dukungan masyarakat tidak akan berubah,” katanya.

Di tengah situasi politik yang terus berkembang, kesolidan partai koalisi menjadi faktor krusial bagi Rendi Solihin dalam menghadapi PSU. Dengan dukungan penuh dari partai-partai pengusung dan basis pemilih yang masih solid, kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang penentuan siapa yang akan mendampingi Rendi dalam PSU. (kn)

Ketua Gelora Kukar: Rendi Solihin Masih Kuat, Koalisi Tetap Solid

Penulis
redaksi2
-
0
Koalisi Tetap Solid, Partai Pengusung Siap Kembali Menangkan Rendi Solihin di PSU 
Ketua DPD Partai Gelora Kukar Suriadi. (Istimewa)

TENGGARONG – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara 2024 tanpa keikutsertaan Edi Damansyah, kubu pasangan nomor urut 1 dihadapkan pada tantangan baru. Dengan berkurangnya salah satu figur utama, pertanyaan besar muncul: apakah koalisi pendukung tetap solid? Namun, jawaban atas pertanyaan itu segera terlihat. Dukungan dari partai-partai pengusung tetap kokoh, menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir.

Sejak keputusan MK diumumkan, partai-partai dalam koalisi Edi-Rendi segera merapatkan barisan. Bagi mereka, hasil Pilkada 27 November 2024 yang menunjukkan kemenangan di atas 65 persen bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kepercayaan rakyat. Kini, dengan atau tanpa Edi di kontestasi ulang, koalisi berkomitmen untuk kembali berjuang bersama Rendi Solihin.

Dukungan Tak Goyah, Partai Koalisi Siap Bertarung Lagi

Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kukar, Suriadi, menegaskan bahwa partainya dan seluruh koalisi tetap berkomitmen penuh mendukung pasangan nomor urut 1 dalam PSU mendatang.

“Keputusan MK sudah kita terima, dan hasilnya adalah PSU. Kami, sebagai bagian dari koalisi Edi-Rendi, menegaskan tetap solid dalam barisan perjuangan ini. Siapapun yang nantinya ditunjuk menjadi pendamping Rendi Solihin, kami tetap akan memberikan dukungan penuh,” ujar Suriadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai mekanisme pencalonan dalam PSU, termasuk apakah Rendi Solihin bisa langsung maju sebagai calon bupati. Namun, ia menegaskan bahwa apapun keputusan yang diambil, koalisi tetap memberikan dukungan penuh kepada Rendi Solihin, yang diyakini mampu memimpin Kukar. “Siapapun pendampingnya nanti, koalisi ini akan tetap solid dan bergerak bersama,” tegasnya.

Rendi Masih Kuat di Survei

Optimisme juga terus mengalir di tubuh koalisi. Suriadi mengungkapkan bahwa beberapa survei terbaru menunjukkan elektabilitas Rendi Solihin tetap kuat, dengan angka stabil di atas 50 persen. Dengan modal ini, mereka yakin kemenangan di PSU tetap dalam jangkauan.

“Pada Pilkada sebelumnya, kemenangan Edi-Rendi mencapai lebih dari 65 persen. Kini, meskipun terjadi perubahan formasi, kami tetap yakin bisa mengulang kemenangan itu. Jika Pak Edi Damansyah masih menjadi figur kuat yang memberikan endorsement, kami percaya dukungan masyarakat tidak akan berubah,” katanya.

Di tengah situasi politik yang terus berkembang, kesolidan partai koalisi menjadi faktor krusial bagi Rendi Solihin dalam menghadapi PSU. Dengan dukungan penuh dari partai-partai pengusung dan basis pemilih yang masih solid, kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya: siapa yang akan mendampingi Rendi dalam pertarungan ulang ini?

Yang jelas, bagi koalisi, Pilkada ini bukan hanya tentang kemenangan politik, tetapi juga mempertahankan amanah rakyat yang telah memilih mereka sebelumnya. Pertarungan belum selesai, dan mereka siap kembali ke gelanggang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. (MK)

Editor: Agus S

Eks Direktur Keuangan PT Timah Dijatuhi Vonis Berat 20 Tahun Penjara

Penulis
redaksi2
-
0
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Emil Ermindra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Direktur Keuangan PT Timah Tbk. periode 2016-2020 Emil Ermindra menjadi 20 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015 – 2022.

Hakim Ketua Artha Theresia menyatakan Majelis Hakim memperberat vonis setelah menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Emil atas hukuman yang dijatuhkan sebelumnya oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan uang pengganti,” ujar Hakim Ketua dalam salinan putusan banding yang diterima di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dengan demikian, vonis pidana denda yang dijatuhkan kepada Emil juga diperberat menjadi Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, Hakim Ketua menyatakan Majelis Hakim turut menambahkan pidana Emil dengan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp493,4 juta miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Emil dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun,” tutur Hakim Ketua.

Dalam menjatuhkan putusan banding, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan, yakni perbuatan Emil secara sadar telah mengabaikan kebijakan negara yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi serta akibat penambangan ilegal dalam kasus itu telah berdampak pada kerugian negara yang sangat besar dan kerusakan lingkungan yang parah.

Selain memperberat vonis Emil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut memperberat hukuman pemilik manfaat PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) Suwito Gunawan alias Awi, Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, serta pengepul bijih timah (kolektor), Kwan Yung alias Buyung, yang juga terlibat dalam kasus itu.

Secara perinci, hukuman Suwito diperberat menjadi 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp2,2 triliun subsider 8 tahun penjara.

Kemudian, vonis Robert diperberat menjadi 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp1,92 triliun subsider 10 tahun penjara.

Sementara, hukuman Buyung diperberat menjadi 10 tahun penjara serta denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya dalam kasus tersebut, Emil dihukum oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Lalu, Suwito dikenakan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp2,2 triliun subsider 6 tahun penjara.

Robert sebelumnya dijatuhkan vonis penjara selama 8 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp1,92 triliun subsider 6 tahun penjara.

Selanjutnya, Buyung dikenakan vonis pidana 5 tahun penjara serta pidana denda senilai Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Para terdakwa terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan. (ANT/KN)

Menteri Trenggono: Pagar Laut Tangerang Dilimpahkan ke Kepolisian

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (lima kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kepada aparat penegak hukum kepolisian.

“Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Trenggono menyampaikan hal itu ketika Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

Dalam sesi pendalaman itu, Johan menyoroti soal kesepakatan rapat yang dilakukan sebelumnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Januari 2025, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan agar melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Itu bukan hanya soal bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, di poin tiga itu ada lagi soal koordinasi aparat penegak hukum lain, pemerintah daerah dan institusi lain. Dan juga poin kelima yaitu merespon secara cepat cepat semua opini opini publik yang terkait dengan itu,” kata Johan dalam rapat itu.

Merespon hal itu, Menteri Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan ranah dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai kasus tersebut.

“Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak,” ucap Trenggono.

Selain itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Selama melalukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

“Bahkan (kepolisian) ikut di dalam proses. Nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut juga bersama-sama di Kantor KKP untuk melakukan penyidikan,” kata Trenggono.

“Dan satu lagi, kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak,” timpal Trenggono menjawab pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI Johan.

Trenggono menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus tersebut hanya sebatas pemberian sanksi administrasi. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, merupakan ranah dari pihak kepolisian.

Pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf merupakan pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

Dia mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapan untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

Sementara itu, ketika awak media menemui Trenggono seusai rapat tersebut menanyakan apakah setelah ditetapkannya Kades Kohod dan stafnya sebagai pelaku, investigasi KKP terhadap pemagaran laut itu berlanjut. Trenggono mengaku bahwa saat ini pihaknya menjadi tim ahli dari kasus itu. (ANT/KN)

Wamenkop: Hampir 20 Koperasi Sudah Ajukan Izin Kelola Tambang

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa hampir 20 koperasi mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

“Per hari ini, kami di Kementerian Koperasi sudah (menerima) hampir dua puluhan koperasi, baik timah, baik emas, batu bara, dan banyak mineral tambang yang lainnya, yang sekarang sudah diajukan izinnya kepada kami di Kementerian Koperasi,” ujar Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Permohonan tersebut datang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan keempat UU Minerba memungkinkan koperasi untuk mengelola tambang batu bara melalui skema prioritas. Selain koperasi, UU tersebut juga memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola tambang batu bara.

Menanggapi tingginya minat koperasi untuk turut serta dalam mengelola pertambangan, Ferry menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan aturan terlebih dahulu yang merinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh koperasi, dan lain sebagainya.

Setelah memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam mengelola tambang minerba, Ferry meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

“Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel minyak per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina. (ANT/KN)

1...642643644...1,269Halaman 643 dari 1,269