TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin melalui kuasa hukumnya Yunihar menanggapi persoalan hukuman denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dilayangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada kliennya terkait dengan pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Yunihar, bila sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan relevan sehingga terlihat dipaksakan untuk menjerat kliennya itu.

“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang di sampaikan yang terhormat Menteri KKP,” ucapnya di Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang yang disebutkan dilakukan Arsin selaku Kades Kohod.

“Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi,” ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya, kami tahu nya dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

“Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu,” kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu ketika anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai apakah ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut tersebut. “Itu ranahnya bukan di KKP,” kata Trenggono. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

“Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

“Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel,” katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

“Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

“Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim,” ungkap Zuhair. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3/2025), untuk merespons PHK maupun rencana PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia.

“Komnas HAM perlu menyampaikan beberapa hal atas adanya rencana PHK massal tersebut, yaitu meminta korporasi tidak melakukan PHK dan negara, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, memastikan hak-hak pekerja/buruh untuk dihormati, dan dilindungi,” kata Uli.

Jika permasalahan PHK diselesaikan melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial, Komnas HAM meminta agar adanya transparansi, independensi, dan imparsial.

Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah memastikan perlindungan hak-hak normatif pekerja yang di-PHK, adanya jaminan sosial selama pekerja belum mendapatkan pekerjaan baru, dan pekerja mendapatkan tunjangan hari raya sesuai tenggang waktu yang telah resmi ditetapkan.

Uli mengatakan bahwa Komnas HAM menaruh perhatian terhadap gelombang PHK yang terjadi pada awal tahun 2025. Sebab, PHK berpotensi melanggar hak-hak pekerja.

“Baik hak-hak normatif, jaminan sosial, dan khususnya tunjangan hari raya, jika (PHK) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara sewenang-wenang,” ucap Uli.

Dia menjelaskan sepanjang tahun 2024, Komnas HAM menerima 67 pengaduan terkait dengan PHK. Jakarta menjadi daerah paling banyak terjadinya PHK, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hasil pemantauan Komnas HAM menunjukkan bahwa saat ini masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan formal. Di tengah kehadiran teknologi akal imitasi (AI) yang menggantikan jenis pekerjaan tertentu juga mempersulit pekerja yang di-PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

“Begitu juga pekerjaan sektor informal yang muncul di era digital, seperti pekerja digital dan transportasi daring, belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak normatif dan perlindungan sosialnya,” imbuh Uli.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Jawa Tengah, Sumarno mengatakan karyawan PT Sritex di-PHK per 26 Februari, terakhir bekerja pada 28 Februari, dan perusahaan ditutup mulai 1 Maret 2025.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pabrik industri peralatan listrik Sanken, yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada bulan Juni 2025. Penutupan itu permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang.

Di sisi lain, menurut catatan Partai Buruh, pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano telah memberhentikan sekitar 400 orang pekerja di pabrik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat serta 700 orang pekerja di Jakarta. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat Muslim di Indonesia.

“Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh saudara-saudari umat Muslim di Indonesia,” demikian pernyataan Presiden sebagaimana melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Jumat (28/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo menyampaikan mohon maaf lahir dan batin.

Presiden mengajak untuk menjadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat semangat kebersamaan demi Indonesia yang lebih maju.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, usai diputuskan melalui Sidang Isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

“Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memimpin konferensi pers penetapan sidang Isbat.

Dengan penetapan itu maka pada Jumat malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih. Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, Komisi VIII DPR RI, hingga perwakilan negara sahabat.

Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.

Sidang isbat sendiri digelar Jumat sejak pukul 16.30 WIB sampai ditutup dengan penetapan awal puasa Ramadhan. Kegiatan diawali paparan secara terbuka mengenai posisi bulan sabit baru (hilal) berdasarkan data astronomi oleh para pakar. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Penjualan daging sapi dan kerbau dalam tradisi meugang di Banda Aceh untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah tersebar di sembilan lokasi, dengan harga daging Rp180 ribu hingga Rp200 ribu per kg.

“Lokasinya tersebar di pasar induk dan kecamatan Kota Banda Aceh,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Kopukmdag) Kota Banda Aceh Samsul Bahri di Banda Aceh, Jumat (28/2/2025).

Ia menyebutkan, lokasi penjualan daging meugang yang telah ditetapkan berada di Pasar Al Mahirah Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, Pasar Peuniti Gampong Ateuk Kecamatan Baiturrahman, dan Pasar Seutui Kecamatan Baiturrahman.

Kemudian, di Jalan Teuku Iskandar Kecamatan Ulee Kareng, Jalan Teuku Nyak Arief Kecamatan Syiah Kuala, Gampong Sukadamai dan Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata, Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya, serta di Simpang Beurawe dan sekitarnya.

Penetapan lokasi ini, kata Bahri, tertuang di dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2025 tentang penetapan lokasi sementara penjualan daging Meugang dan kuliner Ramadan 1446 Hijriah di Kota Banda Aceh.

Bahri juga mengatakan pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP) mengadakan Pasar Murah Khusus Daging Meugang menyambut Ramadan 1446 Hijriah pada 27-28 Februari untuk menjaga stabilitas harga.

“Biasa harga daging itu meledak tinggi sehingga kita adakan pasar murah untuk membantu masyarakat. Harga daging yang dijual di sana lebih murah Rp120-150 ribu per kg dan tulang Rp80 ribu per kg,” katanya.

Sementara itu, seorang pedagang daging di Gampong Beurawe Syukri mengatakan bahwa terjadinya kenaikan harga daging sapi dan kerbau saat meugang Ramadan 1446 Hijriah.

“Ada sedikit kenaikan karena harga sapi atau lembu lebih mahal,” katanya.

Ia menyebut harga daging sapi nomor 1 dijual Rp170-180 ribu per kg, daging nomor dua Rp150-160 ribu per kg, tulang/iga sapi Rp100 ribu per kg, sedangkan kerbau tembus mencapai Rp200 ribu per kg.
Senada dengan Syukri, pedagang daging lainnya di Pasar Beurawe Ria mengatakan juga terjadi kenaikan harga jual daging di Kota Banda Aceh saat meugang Ramadan kali ini.

“Kalau meugang sudah normal terjadi kenaikan karena permintaan juga tinggi. Kalau di kami puncaknya terjadi pada H-3 dan H-2 Ramadan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut hangat peluncuran produk reksadana sepak bola pertama di Indonesia, oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management, yang bekerja sama dengan Yayasan Bakti Sepak bola Indonesia, Kamis (27/2/2025).

Reksadana itu bernama reksadana pendapatan tetap Trimegah Sepak Bola Merah Putih.

“Terobosannya menarik karena kembali dengan dinamika program yang ada banyak sekali. Dan memang saya kasih ke yayasan, PSSI sendiri fokus ke timnas Indonesia, program-program timnas,” kata Erick kepada wartawan di Pacific Place, Jakarta.

“Untuk resakdana ini saya pikir ada beberapa program yang memang yayasan bisa bantu PSSI. Seperti misalnya, saya tidak tau nantinya berapa dana yang terkumpul,” kata dia.

“IKN kita sudah selesai fase satu dan ada dua lapangan dan satu lapangan mini. Lalu 82 kamar, ini sudah jadi. Di fase dua kita perlu tambahan lagi kolam renang, kita perlu stadion dengan kapasitas 5.000 ribu,” lanjutnya.

Berbagai program itu dianggap Erick tidak semua bisa masuk ke pendanaan PSSI.  Terdapat pula program-program untuk membantu pendanaan individu karena ada beberapa pemain Indonesia berkualitas bagus, yang harus menjalani kegiatan belajar di Eropa.

PSSI pada era Erick Thohir berusaha mengembangkan sisi bisnis industri sepak bola.

Belum lama ini, PT Garuda Sepak bola Indonesia (GSI) atas nama PSSI, bekerja sama dengan produsen kendaraan listrilk, Vinfast.

PSSI juga sejak tahun lalu mengikat kerjasama dengan produsen apparel dalam negeri, Erspo, untuk memasok jersi timnas Indonesia.

Kerja sama dengan Erspo membuat PSSI mendapatkan dana tunai sebesar Rp16,5 milyar dan nilai royalti dari setiap jersi yang dijual. (ANT/KN)