JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan dari alokasi formasi CPNS sebanyak 246.390, di mana sebanyak 178.430 formasi sudah terisi dengan tingkat keterisian 72,42 persen.

Sedangkan untuk seleksi PPPK 2024 yang alokasinya sebanyak 1.006.153 formasi, jumlah pelamar yang memenuhi syarat mencapai 1.357.205 orang, dengan 676.482 pelamar dinyatakan lulus.

“Sisa formasi PPPK yang belum terisi, yakni 329.671, akan diperebutkan pada Seleksi PPPK Tahap II yang sedang berlangsung,” terang Prof. Zudan saat membahas perkembangan terkini terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Prof. Zudan juga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan formasi PPPK Paruh Waktu sebagai alternatif bagi 680.723 pelamar yang belum lulus pada Seleksi PPPK Tahap I. Menurutnya, ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

Lebih lanjut Prof Zudan menambahkan, pengadaan CASN Tahun 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN, terutama terkait dengan banyaknya pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

Adapun berdasarkan data BKN per 31 Desember 2024, total ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK berjumlah 4.734.041 pegawai. Dari jumlah tersebut, sekitar 961.619 pegawai diproyeksikan akan memasuki pensiun antara tahun 2025 hingga 2030.

“Oleh karena itu, pengadaan CASN Tahun 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ASN secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat,” jelas Prof. Zudan.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kasus ini menyeret sejumlah petinggi anak usaha Pertamina dan diperkirakan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.

“Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung Jakarta, Senin (24/2/2025) .

Dugaan kecurangan ini dilakukan oleh direksi anak usaha PT Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rentang waktu 2018–2023.

Kerugian negara dalam kasus ini berasal dari berbagai aspek, termasuk kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui perantara atau broker, serta impor bahan bakar minyak (BBM) yang juga dilakukan melalui broker. Selain itu, ada pula kerugian yang timbul akibat pemberian kompensasi dan subsidi.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga RS (Riva Siahaan), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS (Sani Dinar Saifuddin), serta CEO PT Pertamina International Shipping YF (Yoko Firnandi).

Tersangka lainnya adalah AP (Agus Purwono) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR (Muhammad Kerry Andrianto Riza) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Qohar menjelaskan kasus ini bermula dari kebijakan yang mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri harus mengutamakan pasokan dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018. Namun, menurut Qohar terjadi pengondisian khusus yang dilakukan oleh tersangka RS, SDS dan AP.

“Tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya,” kata Qohar.

Akibat pengondisian ini, kebutuhan minyak mentah dan produk kilang justru dipenuhi melalui impor.

“Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka, secara otomatis bagian KKKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri,” ujar Qohar.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang.

“Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan,” katanya.

Lebih lanjut, Kejaksaan Agung menemukan bahwa dalam proses impor minyak mentah dan produk kilang ini, terjadi kolusi antara para tersangka di lingkungan subholding Pertamina dengan broker minyak.

“Tersangka RS, SDS dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum,” ucapnya.

Selain itu, tersangka DW dan GRJ diketahui menjalin komunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi sebelum syarat-syarat terpenuhi. Mereka juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka RS untuk impor produk kilang.

Akibat manipulasi ini, komponen harga dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM menjadi lebih tinggi. HIP ini menjadi dasar dalam pemberian kompensasi dan subsidi BBM setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Kejaksaan Agung, negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp193,7 triliun. Jumlah tersebut masih merupakan perkiraan dan sedang dalam proses penghitungan bersama para ahli.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

“Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka Program MBG tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, dimana kami akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

“Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, dimana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat,” ucap Dadan.

Terkait kemasannya Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

“Jadi itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya,” kata Dadan.

Dadan menambahkan Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang non-Muslim.

Dadan menyebut terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas non-Muslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

“Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang non-Muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus,” ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

“Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh BGN bisa dicontoh di rumah masing-masing,” ujar Dadan Hindayana. (ANT/MK)

Pewarta : Fathur Rochman
Editor : Risbiani Fardaniah

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

“Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (24/2/2025)

Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto.

Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas Danantara.

Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025), menjawab singkat pertanyaan awak media soal peran Tony Blair dalam struktur organisasi Danantara.

“Iya salah satunya,” kata Rosan seakan mengonfirmasi pertanyaan awak media.

Saat ditanya lebih lanjut soal mantan Presiden RI, termasuk Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, akan menjadi dewan pengawas Danantara, Rosan menjawab normatif.

“Semua diajak,” kata Rosan.

Adapun Rosan Roeslani yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi diangkat sebagai Kepala BPI Danantara atau sebagai Chief Excecutive Officer yang dibantu oleh dua pimpinan lainnya, yakni Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur Danantara.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mantan Presiden RI juga akan dilibatkan menjadi penasihat Danantara, yang menjadi persyaratan dalam Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

“Mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” kata Hasan.

Peluncuran Danantara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi juga dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodejwik Freidrich Paulus mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan agar para pengemudi ojek online (ojol) mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

“Kementerian Tenaga Kerja akan segera menyusun aturan sehingga para pengemudi ataupun ojek online ini dapat mendapatkan hak THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah sedang disiapkan,” kata Wakil Menteri Koordinator Polkam Lodewijk Freidrich Paulus usai menggelar rapat koordinasi untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah, di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Lodewijk mengatakan pembahasan soal skema pemberian THR ini juga telah dibahas dalam rapat koordinasi hari ini. Dalam rapat tersebut, Lodewijk meminta Kementerian Tenaga Kerja memastikan THR diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Pembagian THR juga, kata Lodewijk, tidak boleh terlambat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama bulan Ramadhan.

“Prinsip tujuh hari sebelum Lebaran diharapkan THR ini sudah dapat diterima oleh karyawan-karyawan yang tersebar di Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menilai tuntutan para pengemudi taksi dan ojol terkait pemberian hak THR keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

“Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin (17/2).

Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut dia, para pengemudi ojol merupakan pekerja yang berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” tegas dia.

Noel mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi bersama aplikator-aplikator terkait pemberian hak THR keagamaan ini, terlepas apakah diberi nama bonus, bantuan, dan sebagainya.

“Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus,
bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” ujarnya..

“Saya sudah diskusi sama aplikator. Mereka sudah siapkan, tapi tinggal teknisnya saja. Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver,” ujar dia menambahkan. (ANT/KN)