JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 117 RT di wilayah Jakarta masih terendam banjir hingga Selasa malam pukul 22.00 WIB.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Wilayah yang masih terendam banjir menyebar di berbagai kelurahan seperti di Jakarta Barat berupa Duri Kosambi (1 RT), Kedaung Kali Angke (4 RT), Rawa Buaya (2 RT), Kebun Jeruk (2 RT), Kedoya Selatan (4 RT), Kembangan Selatan (2 RT), Tanah Abang (2 RT).

Kemudian di wilayah Jakarta Selatan yaitu Lenteng Agung (2 RT), Cipulir (1 RT) , Pondok Pinang (5 RT), Pengadegan (1 RT), Rawajati (7 RT), Pejaten Timur (6 RT), Bintaro (6 RT), Pesanggrahan (8 RT), Kebon Baru (3 RT), dan  Manggarai (5 RT).

Kemudian di wilayah Jakarta Timur tersebar di Bali Mester (3 RT), Bidara Cina (3 RT), Kampung Melayu (38 RT), Bale Kembang (3 RT), Cawang (7 RT), dan Cililitan (2 RT).

Yohan menjelaskan, pihaknya masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah, dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat.

Upaya yang dilakukan, katanya, berupa penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

BPBD mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam. (ANT/KN)

JAKARTA – Banjir hebat kembali melanda Jakarta akibat meluapnya Kali Ciliwung, Pesanggrahan, dan Krukut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB, genangan air telah meluas ke 77 rukun tetangga (RT) dengan ketinggian bervariasi, bahkan mencapai 5 meter di beberapa wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan dalam keterangannya bahwa banjir tersebut tersebar di 10 RT di Jakarta Barat, 42 RT di Jakarta Selatan, dan 25 RT di Jakarta Timur. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengakibatkan lima ruas jalan tergenang, yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal. Saat ini, petugas gabungan telah dikerahkan untuk memonitor kondisi genangan dan melakukan penyedotan air di sejumlah titik terdampak,” ujar Isnawa.

Banjir ini juga berdampak pada ribuan warga yang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Data BPBD mencatat sebanyak 1.251 warga mengungsi ke beberapa titik penampungan sementara. Kelurahan Pejaten Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu 750 orang yang tersebar di SDN 22 dan SMPN 46.

Di wilayah Kampung Melayu, sebanyak 211 warga mengungsi, dengan rincian 181 orang berada di Masjid Jami Miftahul Huda dan 30 orang lainnya di SDN Kampung Melayu 01/02. Sementara itu, di Kelurahan Cawang, terdapat 160 warga yang mengungsi di Musala Al-Ishlah dan ruko-ruko sekitar. Di Bidara Cina, terdapat 108 orang yang tersebar di lima titik pengungsian, dan di Cilandak Timur, sebanyak 22 warga mengungsi di Posko Musala Al Makmuriyah.

Untuk membantu para warga terdampak, BPBD DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan berupa 1.000 boks makanan siap saji, 260 paket pakaian anak (kidswear), 20 dus air mineral, 20 lembar selimut, serta 160 paket perlengkapan keluarga (family kit).

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan air serta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan yang masih tinggi dan kondisi sungai yang belum sepenuhnya surut. Warga juga diminta untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BPBD terkait perkembangan situasi di lapangan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

“Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi,” kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

“Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,” katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025) malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah,” kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

“(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran,” katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

“Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas,” ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memindahkan 11 unit kendaraan mewah milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) di Cawang, Jakarta Timur.

Pemindahan mobil mewah yang dilakukan pada Selasa (4/3/2025) terkait dengan penyidikan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

“Saat ini sedang berlangsung pemindahan kendaraan milik JS ke Rupbasan KPK,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (4/3/2025).

Berikut daftar kendaraan yang diamankan KPK:

1. Jeep Gladiator Rubicon
2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT
3. Suzuki 6G5VX (4X4) A/T
4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT
5. Mitsubishi Coldis
6. Mercedes-Benz G300 CDI Cargo AT
7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier
8. Toyota Hilux 4.0 Double Cab
9. Toyota Hilux 4.0 Double Cab
10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier
11. Toyota Hilux 4.0 Double Cab

Sebelumnya, KPK mengamankan kendaraan-kendaraan tersebut saat menggeledah kediaman Japto di Jakarta Selatan pada Selasa malam (5/2/2025). Selain mobil, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing, serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Menurut Tessa, mobil-mobil yang disita berasal dari berbagai merek ternama, seperti Jeep, Land Rover, Toyota, Mercedes-Benz, dan Mitsubishi.

“Dalam penggeledahan di rumah kedua yang berada di Jakarta Selatan, penyidik menemukan dan menyita 11 kendaraan dari berbagai merek, termasuk Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki,” ungkapnya pada Kamis (6/2/2025).

Penyitaan ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih lanjut terkait aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Japto Soerjosoemarno sendiri telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus gratifikasi yang menjerat Rita Widyasari.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Sebanyak 11 mobil mewah yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, akhirnya dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Cawang, Jakarta Timur. Kendaraan tersebut tiba pada Selasa (4/3/2025) pukul 13.05 WIB dengan iring-iringan secara bergantian.

Mobil-mobil tersebut disita dalam penggeledahan yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2025 sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi pemindahan barang bukti tersebut.

“Saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Saudara JS ke Rupbasan KPK,” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa mobil-mobil tersebut tidak langsung dipindahkan ke Rupbasan setelah disita karena memerlukan perawatan khusus.

“Mobil-mobil ini termasuk kategori mobil sport, jadi perawatannya tidak murah. Hanya untuk mengganti oli saja bisa mencapai puluhan juta rupiah,” kata Asep di Gedung KPK, Jakarta.

Selain mobil, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 56 miliar dari rumah Japto. Penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menelusuri aliran dana yang berasal dari Rita Widyasari, yang diduga menerima gratifikasi dari pengusaha tambang dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat.

Rita sebelumnya telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi pada 2018. Ia juga dikenakan denda Rp 600 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun. Namun, kasus TPPU yang melibatkan dirinya masih terus diselidiki oleh KPK.

Japto sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 26 Februari 2025 selama tujuh jam di Gedung KPK.

“Saya memenuhi panggilan KPK sebagai warga negara yang baik. Saya hadir untuk menjelaskan semuanya dan menjawab semua pertanyaan,” ujar Japto saat keluar dari gedung KPK.

KPK terus menelusuri aliran dana yang mengarah pada berbagai pihak, termasuk pengusaha Said Amin yang juga merupakan pimpinan Pemuda Pancasila di Kalimantan Timur. Penggeledahan di rumah Said Amin turut mengungkap aliran uang yang akhirnya mengarah ke Japto.

Dengan pemindahan barang bukti ini, KPK semakin mendalami dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam skandal korupsi dan pencucian uang yang bermula dari kasus suap mantan Bupati Kutai Kartanegara.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R