Beranda blog Halaman 640

Pemerintah Kukar Susun Grand Design Pemenuhan Kebutuhan Nakes

0
Foto : Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius dalam memastikan ketersediaan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mencukupi, untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

Menyadari pentingnya peran nakes dalam sistem kesehatan, pemerintah daerah kini tengah menyusun Grand Design Pemenuhan Nakes. Langkah ini sebagai strategi jangka panjang yang bisa dilakukan Pemkab Kukar.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, serta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.

“Kami tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan ini bersama pihak terkait untuk lima tahun kedepan. Nantinya, grand design ini akan memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan nakes di daerah kita,” ungkap Sunggono, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, Grand Design ini akan menjadi peta jalan dalam pemenuhan tenaga medis di Kukar. Mulai dari jumlah tenaga medis yang dibutuhkan setiap tahunnya, hingga dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Kukar memiliki tenaga medis yang cukup dan berkualitas. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang merata dan optimal,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jenazah Pendaki Cartensz Lilie Wijayati Tiba di Rumah Duka di Bandung

0
Peti jenazah Lilie Wijayati saat tiba di Rumah Duka Nana Rohana, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/3/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

BANDUNG – Jenazah Lilie Wijayati Poegiono (59), salah satu pendaki yang meninggal dunia saat mendaki Puncak Carstensz Pyramid, Papua Tengah, tiba di Rumah Duka Nana Rohana, Kota Bandung, Senin malam.

Berdasarkan pantauan ANTARA, jenazah tiba di rumah duka pada Senin pukul 20.30 WIB setelah diterbangkan dari Bandara Timika, Papua Tengah, menuju Jakarta dan tiba di Bandung menggunakan mobil ambulans.

Suasana rumah duka nampak haru dipenuhi karangan bunga dari sejumlah kerabat almarhum.
Rencananya, Lilie Wijayati dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada Rabu (5/3).

“Akan disemayamkan ke rumah duka dulu, karena menunggu besok sekeluarga datang. Setelah semua komplit datang, baru hari Rabu kita bawa ke pemakaman di San Diego Hills, Karawang,” kata suami Lilie, Frigard Harjono kepada ANTARA.

Frigard mengungkapkan bahwa istrinya telah lama menekuni hobi mendaki gunung, yakni sejak SMA, dan telah menaklukkan berbagai gunung di dalam dan luar negeri, termasuk Gunung Everest, Kinabalu, dan Annapurna di Nepal.

“Di Indonesia sudah banyak sekali gunung yang didaki. Tinggal gunung tertinggi ini (Puncak Cartensz Pyramid) satu kali ini lagi. dia bilang minta izin itu. Saya ya okelah. Semuanya menunjang, mendukung, silakan saja,” katanya.

Meskipun ada rasa khawatir, kata dia, pihak keluarga tetap mendukung keinginan Lilie untuk mendaki Puncak Cartensz Pyramid.

“Rasa khawatir pasti ada, tetapi ya diserahkan kepada Tuhan saja,” kata Frigard. (ANT/KN)

KPU Ungkap PSU Pilkada Imbas Putusan MK Butuh Anggaran Rp486 Miliar

0
KPU menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), membutuhkan anggaran RpRp486.383.829.417.

Dia menjelaskan ada sebanyak 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan 24 di antaranya harus menggelar PSU. Namun dari seluruh daerah tersebut, ada sebagiannya yang tidak membutuhkan anggaran tambahan karena ketersediaan anggaran masih cukup.

“Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024,” kata Afifuddin saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/3/2025).

Selain itu, menurut dia, ada sebanyak 19 satuan kerja KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.5824.965. Kemudian, ada satu satuan kerja KPU yakni di Kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena gugatan yang dikabulkan hanya bersifat administratif, dengan perbaikan SK saja.

Dari paparannya, kebutuhan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan PSU di berbagai daerah itu pun berbeda-beda. Dia pun menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang harus menggelar PSU di 100 persen tps, dan ada juga yang hanya sebagian tps saja.

Sejauh ini, jajaran KPU sudah menggelar rapat pleno secara lengkap setelah adanya putusan MK tersebut. Dari rapat tersebut, menurut dia, KPU membuat kebijakan untuk membentuk badan adhoc untuk PSU tersebut.

Dia menjelaskan, ppk, pps, dan kpps dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang. Pembentukannya, kata dia, dilakukan dengan mekanisme pengangkatan kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

“Apabila terdapat ppk, pps, dan kpps yang mengundurkan diri atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai ppk, pps, dan kpps, maka kpu kabupaten/kota dapat melakukan penggantian dari daftar calon anggota ppk, pps, dan kpps sesuai mekanisme penggantian antarwaktu,” kata dia.

Menurut dia, masa kerja ppk, pps, dan kpps dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan lama waktu pelaksanaan PSU sesuai dengan Putusan MK. Karena berbagai daerah memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda untuk melaksanakan PSU. (ANT/KN)

Presiden Panggil Menteri dan Sritex Terkait Dampak PHK pada Pekerja

0
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk mencari solusi terhadap dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025), terkait hasil dari arahan yang diberikan Presiden Prabowo.

“Atas petunjuk Bapak, Presiden sangat menaruh perhatian terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” kata Prasetyo Hadi.

Mensesneg Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo beberapa kali memberikan pengarahan kepada para menteri agar permasalahan yang menimpa Sritex sejak diputuskan pailit pada Oktober 2024, segera ditangani.

Pemerintah pun terus memfasilitasi agar eks pekerja Sritex dapat bekerja kembali dan mengawal agar hak atas kompensasi PHK tetap terpenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengawal agar karyawan di PT Sritex Group yang memiliki empat anak perusahaan tersebut mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan hak mereka.

“Termasuk jaminan hari tua, JHT, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga, diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,” kata Yassierli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo mengatakan, karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai 1 Maret 2025.

Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno mengatakan selama ini perusahaan sudah membayarkan premi secara tertib.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan dedikasi para karyawan yang telah bersama membangun perusahaan tekstil tersebut.

Menurut dia, terdapat sekitar 8 ribu karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo yang harus kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut Sementara secara keseluruhan, terdapat 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang kehilangan pekerjaan. (ANT/KN)

KPK Ungkap Skandal Kredit Bermasalah di LPEI, Kerugian Hampir Rp 12 Triliun

0
Foto: Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di LPEI dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.. (Fajri/Media Kaltim)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dari lima tersangka tersebut, dua di antaranya merupakan direktur di LPEI.

Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, mengungkapkan LPEI telah menyalurkan kredit kepada 11 debitur, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 11,7 triliun.

“Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Saat ini, KPK baru mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Petro Energy (PE). Lima tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah:

1. Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI
2. Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI
3. Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy
4. Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy
5. Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur PT Petro Energy

Budi menjelaskan meskipun debitur tidak memenuhi syarat kelayakan, para direktur di LPEI tetap menyetujui pencairan kredit. Selain itu, PT Petro Energy diduga melakukan manipulasi dokumen purchase order agar pencairan fasilitas kredit dapat dilakukan dengan nilai yang tidak sesuai kenyataan.

Tak hanya itu, PT Petro Energy juga diduga memanipulasi laporan keuangan melalui praktik window dressing, serta menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan LPEI.

“PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan (LK). PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI,” jelas Budi.

Dari satu kasus pemberian kredit bermasalah ini saja, KPK memperkirakan negara mengalami kerugian sebesar USD 60 juta. Jika dikonversi ke rupiah dengan nilai tukar saat ini, jumlahnya sekitar Rp 999 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

“Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 60 juta,” tambahnya.

Saat ini, KPK masih melengkapi alat bukti sehingga para tersangka belum dilakukan penahanan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

KPK Belum Siap, Sidang Praperadilan Hasto Kembali Tertunda

0
Foto: Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rio Barten Pasaribu saat memeriksa berkas praperadilan Hasto. (Ist)

JAKARTA – Sidang praperadilan tahap kedua yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan ditunda. Penundaan ini terjadi karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum siap untuk melanjutkan proses persidangan.

Hakim yang menangani perkara ini, Rio Barten Pasaribu, membacakan surat permohonan dari KPK yang meminta penundaan sidang selama dua minggu. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, hakim akhirnya memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pada Jumat (14/3/2025) mendatang.

“Sidang ini ditunda sampai Jumat, 14 Maret, agar semua persiapan dapat dilakukan dengan baik,” ujar hakim dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Hakim juga menegaskan pemanggilan kepada KPK untuk hadir dalam sidang pada 14 Maret merupakan yang terakhir. Jika KPK kembali absen, sidang tetap akan berlangsung tanpa kehadiran mereka.

“Penetapan tanggal 14 Maret ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Sidang akan tetap digelar meskipun pihak Termohon (KPK) tidak hadir,” tambahnya.

Sebelumnya, hakim PN Jakarta Selatan sempat menolak permohonan praperadilan pertama yang diajukan oleh Hasto pada 13 Februari 2025. Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut kabur atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Setelah itu, KPK kembali memeriksa dan menahan Hasto selama 20 hari sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Hasto kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan, serta kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya.

Terdapat dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto kali ini. Gugatan pertama berkaitan dengan dugaan suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Gugatan kedua berhubungan dengan dugaan perintangan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdaftar dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan diduga turut serta dalam upaya menghambat penyidikan terhadap Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020.

Ia diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, namun hingga kini keberadaannya masih belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini, dengan dugaan keterlibatan dalam upaya menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BNPB: Korban Terseret Arus Deras Banjir Bandang di Bogor Suami-Istri

0
Arsip foto - Tim petugas gabugan mengevakusi warga korban banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/3/2025) malam. ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Bogor

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban yang dilaporkan terseret arus deras banjir bandang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan pasangan suami-istri.

“Dalam situasi darurat, seorang warga bernama Yuyun terbawa arus, namun berhasil diselamatkan. Sayangnya, suaminya, Asep Mulyana, yang mencoba menolong, justru terseret arus dan belum ditemukan hingga saat ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Menurut dia, pasangan suami istri itu merupakan warga Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, yang menjadi salah satu kawasan terdampak banjir bandang di Kabupaten Bogor Minggu (2/3) malam.

BNPB mengkonfirmasi kejadian itu bermula saat air Kali Cisaru meluap hingga setinggi lutut dengan arus yang deras. Beruntung, kata dia, warga yang sebagian besar dalam keadaan panik karena banjir bandang datang secara tiba-tiba itu bisa menyelamatkan diri dengan berlindung dari arus deras menggunakan alat seadanya.

Abdul memastikan bahwa upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban, Asep, yang masih dilaporkan hilang itu saat ini sedang ditangani oleh tim petugas gabungan.

Tim yang terdiri atas petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri serta segenap relawan dan pemerintah desa di Kabupaten Bogor dan sekitarnya itu juga melangsungkan pendataan warga terdampak untuk kebutuhan penyaluran bantuan logistik.

Berdasarkan laporan terkini dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Bogor yang diterima pada Senin petang diketahui banjir sudah mulai surut setelah sebelumnya menggenangi sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Rumpin, Bojong Gede, dan Cisarua.

Tercatat oleh tim petugas reaksi cepat BPBD Kabupaten Bogor satu unit rumah dan satu pondok pesantren yang terdampak banjir di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin.

Kemudian, di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede tercatat ada sebanyak 137 rumah dengan jumlah korban terdampak total 547 orang warga. Sementara itu, di Desa Tugu Selatan, sebanyak 119 rumah terendam dengan 423 jiwa terdampak.

“Kondisi banjir saat ini telah surut, dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka,” ujarnya. (ANT/KN)

Rosan : Investasi Danantara di Sektor Hilirisasi Masih Dikaji

0
CEO (Chief Executive Officer) Dana Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani (tengah) bersama Chief Operating Officer (COO) Bidang Investasi Pandu Patria Sjahrir (kanan) dan COO Operasional Dony Oskaria (kiri) memberikan keterangan kepada media usai menghadiri peresmian badan pengelola investasi Danantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). Dalam keterangannya Rosan Roeslani membantah lembaga pengelola investasi Danantara kebal hukum, sehingga Danantara juga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyatakan pemanfaatan investasi Danantara dalam proyek hilirisasi harus melalui kajian mendalam agar memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025) malam, usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Satgas Hilirisasi, dan kementerian terkait.

“Karena hilirisasi ini, investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” katanya.

Menurut Rosan, setiap proyek yang akan didanai oleh Danantara harus melalui proses yang transparan dan terstruktur, termasuk evaluasi oleh Kementerian Investasi serta tahap due diligence.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang dikucurkan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang layak, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi industri nasional, kata Rosan menambahkan.

“Jadi, Danantara juga akan melalui proses yang proper, melalui proses di Kementerian Investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui,” ujarnya.

Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah kesiapan proyek dan dampaknya terhadap perekonomian, khususnya dalam melibatkan masyarakat, misalnya peluang serapan tenaga kerja.

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ingin memastikan bahwa proyek hilirisasi, seperti pengolahan rumput laut dan budidaya udang, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga dapat memberdayakan petani dan nelayan.

“Ya tentunya, kita juga melihat dari segi kesiapannya, karena ini kan beberapa proyek ini memang kita membutuhkan feasibility study-nya, lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dan tentunya bagaimana ini yang paling penting bisa melibatkan para petani,” tuturnya.

Yang terpenting bagi Rosan, proyek ini bisa melibatkan para petani dan nelayan, bukan hanya mengejar return 14 atau 15 persen, tetapi juga mempertimbangkan dampak positif yang berkelanjutan.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah industri rumput laut. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, produk turunan dari rumput laut sangat beragam dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi industri dalam negeri. (ANT/KN)

Pemerintah Upayakan Turunkan Harga Cabai yang Meroket

0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap strategi pemerintah menurunkan harga cabai yang terus naik sejak akhir bulan lalu sampai pekan pertama Ramadhan.

Sudaryono berharap aksi pemerintah itu dapat menurunkan harga cabai dalam waktu 2–3 hari ke depan.

“Kita tunggulah. Kami lagi aksi di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, bagaimana kami banjiri komoditi itu, cabai, dan lain-lain di pasar tradisional, supermarket, pasar modern harus ada,” kata Wamentan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/32025).

“Kita tunggu deh 2–3 hari insyaallah, moga-moga bisa agak turun, dan bisa dinikmati oleh semua warga negara, semua rakyat kita yang melaksanakan ibadah puasa maupun yang tidak, di bulan yang lagi ramai-ramainya komoditi ini. Kita bisa menikmati komoditi (cabai) dengan harga yang lebih baik,” sambung Sudaryono.

Terlepas dari harga cabai yang cenderung naik di pasaran, Sudaryono menyebut harga barang-barang pangan lainnya relatif stabil selama pekan pertama Ramadhan. Harga-harga yang diyakini stabil itu mencakup telur, beras, minyak goreng.

“Telur cukup suplainya, antara demand (permintaan) tinggi sama suplai cukup. Jadi yang kelihatan lonjakan tinggi cabai,” kata Wakil Menteri Pertanian.

Demi menjaga harga tetap stabil, Sudaryono memastikan operasi pasar terus digelar, yang sejauh ini berjalan ada di 300 titik di kantor pos-kantor pos berbagai daerah di Indonesia.

“Kami lagi upaya bekerja sama dengan aparat-aparat yang berwajib supaya HET (harga eceran tertinggi) dipenuhi. HET minyak goreng, HET gula pasir, HET beras, dan lain-lain kami penuhi semua. Sejauh ini, tidak jauh dari HET dan relatif stabil. Memang yang menjadi PR kami cabai ya, cabai merah, cabang keriting, cabai rawit, karena suplainya sama, tetapi demand-nya jauh lebih besar,” kata Wamentan Sudaryono.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga cabai berbagai jenis di pasaran, mulai dari cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, hingga cabai rawit merah kompak naik per 3 Maret 2025. Kenaikan itu terus terjadi sejak pekan terakhir Februari 2025 sampai dengan pekan pertama Maret, yang bersamaan dengan pekan pertama Ramadhan.

Rata-rata harga cabai rawit merah di pasar-pasar tradisional tembus Rp100 ribuan per kilogram, sementara untuk cabai rawit hijau rata-rata harganya Rp69.150,00/kg, cabai merah keriting Rp68.350,00/kg, dan cabai merah besar Rp65.550,00/kg. Di beberapa pasar di Lombok Tengah hari ini, harga cabai tembus Rp200 ribu/kg.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 23,23 persen menjadi Rp81.700,00/kg (month to month).

“Terkait dengan cabai merah, kami juga sudah berkomunikasi dengan sentra produksi cabai seperti di Magelang, Jawa Timur, dan Sulawesi. Pada prinsipnya adalah pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini,” kata Mendag saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (3/3/32025). (ANT/KN)

Waktu Mepet, Pendamping Rendi dari Internal PDI Perjuangan Jadi Pilihan Realistis

0
Waktu Mepet, Pendamping Rendi dari Internal PDI Perjuangan Jadi Pilihan Realistis
Jumansyah. (istimewa)

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi Edi Damansyah dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mengguncang peta politik di Kutai Kartanegara (Kukar). Rendi Solihin yang tetap dipertahankan sebagai calon bupati atau wakil bupati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), kini membutuhkan pendamping baru.

Dalam waktu yang sempit, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama menghadapi tantangan besar: menentukan figur yang mampu mempertahankan kemenangan mereka.

Dengan 259.489 suara yang diraih Edi-Rendi dalam Pilkada 27 November 2024, partai berlambang banteng ini memiliki modal besar. Namun tanpa Edi di atas panggung, pertanyaannya bukan sekadar siapa yang akan menggantikannya, tetapi bagaimana PDI Perjuangan bisa memastikan kesinambungan kekuatan politik mereka.

PDI Perjuangan Masih Kuasai Panggung Politik

Akademikus dan pengamat politik Universitas Mulawarman Jumansyah menilai, PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan dominan di Kukar. Keberhasilan mereka dalam menguasai kursi legislatif dan memenangkan pasangan Edi-Rendi di Pilkada lalu membuktikan bahwa mesin partai ini masih solid.

“Partai politik punya otoritas mutlak dalam menentukan calon. PDI Perjuangan sudah membuktikan dominasi politiknya di Kukar. Dengan waktu yang terbatas menuju PSU, keputusan partai akan sangat menentukan,” ujar Jumansyah.

Dia juga menyoroti pentingnya keseimbangan representasi antara kawasan hulu dan hilir dalam menentukan pendamping Rendi.

“Pasangan Edi-Rendi mencerminkan perwakilan antara kultur hulu dan hilir. Jika ingin mempertahankan basis suara, partai perlu memilih figur yang dapat menjaga keseimbangan tersebut,” tambahnya.

Nama-Nama Potensial: Dari Internal Partai hingga Birokrat

Sebelumnya, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pendamping Rendi Solihin. Salah satu figur yang santer disebut adalah Maslianawati, istri Edi Damansyah. Dengan kedekatan emosional dan pengalaman mendampingi Edi dalam berbagai kegiatan pemerintahan, Maslianawati dianggap sebagai sosok yang dapat mempertahankan loyalitas pemilih Edi.

Selain itu, ada nama lain dari kalangan birokrat dan tokoh politik yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman, seperti mantan Penjabat Bupati Kukar Chairil Anwar dan anggota DPRD Kutai Kartanegara Guntur. Namun mengingat waktu yang sangat terbatas, opsi mengusung figur dari internal PDI Perjuangan dinilai lebih realistis.

Pengamat politik yang juga akademikus Universitas Mulawarman Saiful Anwar sempat menyinggung skenario manuver politik di mana Rendi dan Edi bertukar posisi—Rendi maju sebagai calon bupati. Sementara Edi sebagai calon wakil bupati. Namun ia mengingatkan bahwa opsi ini berisiko memicu gugatan baru ke MK.

“Secara hukum, keputusan MK masih membuka ruang tafsir. Tetapi jika skema pertukaran posisi ini dipaksakan, bisa menimbulkan celah hukum yang dapat kembali dipermasalahkan,” katanya.

Keputusan yang Akan Menentukan Arah PSU

Dengan sisa waktu yang makin menipis, keputusan PDI Perjuangan dalam menentukan pendamping Rendi Solihin menjadi faktor kunci dalam PSU. Ketua Demokrat Kukar Bambang Soepriyadi memastikan partainya tetap berada dalam barisan Rendi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada PDI Perjuangan.

“Kami tetap mendukung Rendi Solihin. Keputusan soal siapa pendampingnya kami serahkan kepada PDI Perjuangan,” ujarnya.

Dalam dunia politik, keputusan besar sering kali diambil dalam waktu yang sempit. PSU bukan hanya ujian bagi PDI Perjuangan untuk mempertahankan kemenangan, tetapi juga momen penentuan apakah mereka mampu menjaga dominasi atau justru menghadapi tantangan baru.

Siapapun yang akhirnya dipilih, keputusan ini akan menentukan arah pertarungan politik Kukar ke depan. Babak baru Pilkada Kukar pun segera dimulai. (*)