JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023 dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar sebagai respons adanya video di media sosial yang menyebutkan bahwa catatan hasil sitaan di rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid bocor ke publik.

“Untuk berbagai penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di berbagai tempat, kami sudah sampaikan barang-barang apa saja yang sudah disita. Namun, terkait dengan apa muatannya, apa isinya, itu sangat betul dijaga secara rahasia dan bagaimana pengolahannya dilakukan melalui SOP tertentu,” kata Harli dalam video yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam.

Sama seperti penggeledahan, lanjut dia, proses pemeriksaan saksi maupun tersangka oleh penyidik pun juga dilakukan berdasarkan SOP.

“Semua proses, baik penggeledahan maupun pemeriksaan, itu ada SOP yang sudah ditentukan. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka, berita-berita acara pemeriksaan itu ada pada penyidik yang sudah diberikan surat perintah penyidikan,” ucapnya.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa catatan hasil sitaan tersebut bocor ke publik, adalah narasi yang salah.

Diketahui, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

Beberapa tempat, di antaranya dua rumah milik pengusaha Muhammad Riza Chalid, gedung PT Orbit Terminal Merak (OTM) di Cilegon, dan fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) PT Pertamina Patra Niaga di Cilegon.

Sebagai informasi, Riza Chalid merupakan ayah dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yaitu Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

Lalu, dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik seperti ponsel dan CCTV.
Barang bukti yang telah disita selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya dalam perkara ini.

Adapun Kejagung dalam kasus ini telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (ANT/KN)

JAKARTA – Paulus Tannos, buronan dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik, saat ini tengah menjalani proses penuntutan di Singapura. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur hukum yang harus ditempuh sebelum ekstradisi ke Indonesia dapat dilakukan.

Menurut Setyo, sistem hukum di Singapura berbeda dengan Indonesia, sehingga Tannos harus terlebih dahulu melalui proses penuntutan sebelum dapat diekstradisi.

“Saya mendapat informasi bahwa karena perbedaan sistem hukum, saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penuntutan,” ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

KPK masih menunggu selesainya proses ini sebelum dapat mengambil langkah berikutnya. Setyo menambahkan bahwa keputusan yang diambil dalam penuntutan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya dalam ekstradisi Tannos ke Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah Singapura memberikan tenggat waktu hingga 3 Maret 2025 untuk ekstradisi, namun batas waktu ini tidak lagi berlaku karena adanya proses hukum yang sedang berlangsung.

“Tenggat waktu yang sebelumnya ditetapkan tidak lagi relevan karena sekarang sudah ada proses penuntutan,” jelas Setyo.

Paulus Tannos masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 19 Oktober 2021. Ia berhasil ditangkap di Singapura oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) setelah Divisi Hubungan Internasional Polri mengajukan permohonan penangkapan sementara kepada otoritas Singapura. Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Singapura pada 17 Januari 2025.

Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi untuk mempercepat proses ekstradisi Tannos ke Indonesia.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Tim Hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan protes setelah menerima informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan berkas penyidikan kliennya ke jaksa penuntut umum (JPU) pada Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan informasi tersebut diperoleh langsung dari KPK melalui pesan WhatsApp yang menyebutkan bahwa berkas kasus Hasto akan segera memasuki tahap II. Ronny menyatakan keberatan atas langkah ini karena pihaknya baru saja mengajukan saksi meringankan dalam tahap penyidikan.

“Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi ad charge,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Ronny mengecam keputusan KPK dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak mencerminkan komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-Undang KPK. Protes resmi telah disampaikan dalam bentuk surat ke KPK.

“Kami mengajukan saksi ad charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap II, pelimpahan tersangka dan alat bukti. Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK,” tutur Ronny.

Ketua DPP PDIP itu juga menekankan bahwa saat ini tim hukum Hasto tengah mengajukan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dua hal: surat perintah penyidikan kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan. Ronny menuding bahwa percepatan pelimpahan perkara ini bertujuan untuk menghindari proses praperadilan tersebut.

“Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari praperadilan,” tambahnya.

Di sisi lain, KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim yang disampaikan Ronny. Saat dimintai konfirmasi, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan hal ini kepada penyidik.

Sebelumnya, tim hukum Hasto telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan dalam tahap penyidikan.

Ketiga ahli tersebut adalah Aditya Wiguna Sanjaya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, serta Idul Rishan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Diketahui, Hasto Kristiyanto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku serta menjeratnya dengan pasal perintangan penyidikan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program baru bernama Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah yang akan berbentuk asrama atau boarding school, dan dapat diakses oleh siswa dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

Mohammad Nuh selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat membeberkan, sekolah ini nantinya memiliki kurikulum khusus. Yakni, lebih dari sekadar kurikulum nasional.

“Tentu ada kurikulum nasional kita, tetap plus. Jadi kurikulum nasional plus-plus,” beber Nuh di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Salah satu aspek menarik dari Sekolah Rakyat adalah bahwa seluruh biaya pendidikan, termasuk biaya asrama, sepenuhnya gratis untuk para siswa. Mengingat, sekolah ini memang dikhususkan hanya untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Nah jangan sampai karena sekolah ini gratis dan seterusnya, sekolahnya bagus, orang yang tidak miskin ngaku miskin, tidak boleh. Pastikan ini memang untuk warga yang miskin,” tegas dia.

Meskipun Sekolah Rakyat tidak memungut biaya, mantan Mendiknas ini pastikan kualitas pendidikan akan tetap terjaga. Untuk mendukung hal ini, Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memastikan bahwa guru-guru yang mengajar di Sekolah Rakyat adalah tenaga pengajar yang terlatih dan berkualitas.

“Kemendikdasmen akan menyiapkan guru-guru yang qualified untuk mendidik anak-anak di Sekolah Rakyat,” tambah Nuh.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait membahas program “Sekolah Rakyat” yang rencananya akan dimulai tahun 2025 ini. Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (6/3/2025) di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) , dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam program ini, Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur yang akan mengkoordinasi pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat ini digagas oleh Presiden Indonesia sebagai upaya nyata untuk membantu keluarga miskin, terutama yang tergolong miskin ekstrem, agar mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah ini akan berbentuk boarding school, yang berarti para siswa akan tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan.

“Pertama ini (Sekolah Rakyat) adalah bentuk konkret dari upaya presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya, dan nanti berperan signifikan pada Indonesia emas di tahun 2045,” kata Menteri Gus Ipul usai memimpin rapat koordinasi dengan beberapa pihak membahas sekolah rakyat, Rabu (6/3/2025).

Selain itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai kementerian dan pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk mewujudkan program ini secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian pendidikan di daerah tertinggal dan kurang mampu. Ia berharap, melalui Sekolah Rakyat, pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan yang berkualitas.

“Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara memuliakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta mendorong mereka untuk bangkit dan berdaya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045,” tutur Gus Ipul.

Meskipun masih dalam tahap perencanaan, Gus Ipul memastikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan segera dimulai. Pada tahun ini, program ini diharapkan bisa berjalan, dengan fokus pada pembentukan sistem dan infrastruktur yang mendukung.

Selain itu, lanjut Gus Ipul, Ketua Tim Formatur, Mohammad Nuh akan memimpin penyusunan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk menentukan kurikulum, fasilitas, dan distribusi bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada siswa.

Rapat koordinasi ini menandai langkah awal dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai program strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons laporan dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah, yang dilayangkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bima, saat ditemui selepas menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025), memastikan uang negara untuk retret kepala daerah digunakan sesuai aturan perundang-undangan.

“Kami pastikan semua dilakukan sesuai dengan aturan, dan prosesnya tentu telah secara cermat menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan.

Dia kemudian menekankan penyelenggaraan retret kepala daerah merupakan pelaksanaan atas mandat undang-undang.

“Jadi, kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru. Ketika kemudian ada perubahan-perubahan dalam hal lokasi, waktu, dan jumlah peserta, tentu kami harus menyesuaikan,” kata Bima Arya.

Beberapa penyesuaian itu, Bima menyebut, mengikuti jumlah peserta retret yang cukup banyak, mengingat kepala daerah baru jumlahnya mencapai 961 orang. Banyaknya jumlah peserta pembekalan itu juga karena pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak.

“Kami melakukan penyesuaian, perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku,” kata Wamendagri.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, pada Jumat (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor curiga penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang mempersiapkan retret tidak melewati proses tender yang jelas.

Menurut pelapor, penunjukan itu juga sarat dengan konflik kepentingan, karena komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia diyakini sebagai kader Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Jumat (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Gerindra. Dia menjelaskan perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret kepala daerah, dan retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada 25–27 Oktober 2024.

Mensesneg, pada kesempatan yang lain, juga memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

“Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo Hadi. (ANT/KN)