JAKARTA- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengatakan bahwa pihaknya sudah memberi kesempatan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk mengajukan saksi meringankan (a de charge) saat penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku dan pemberian suap.

“Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Hasto Kristiyanto tertanggal 27 Februari 2025 nomor 72, penyidik telah memenuhi kewajibannya dengan menanyakan kepada tersangka apakah ada saksi yang meringankan atau a de charge,” kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut jaksa, penyidik telah menjalankan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, pada pemeriksaan saat itu Hasto menjawab belum mengajukan saksi meringankan, sebagaimana BAP tanggal 27 Februari.

“Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyidik telah melaksanakan kewajiban dan tidak pernah membatasi hak tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus pada tahap penyidikan,” kata jaksa menekankan.

Lebih lanjut penasihat hukum Hasto pada tanggal 4 Maret 2025 mengajukan surat terkait dengan permohonan pemeriksaan ahli meringankan. Permohonan itu diajukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

“Apabila terdakwa, saat itu tersangka, atau penasihat hukumnya akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan terdakwa, dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan persidangan,” ujar jaksa.

Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum komisi antirasuah menilai dalih Hasto dan penasihat hukumnya dalam nota keberatan atau eksepsi selayaknya ditolak.

Sebelumnya, Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi, Jumat (21/3/2025), merasa haknya terabaikan setelah permohonan saksi meringankan tidak dihiraukan oleh KPK pada tahap penyidikan.

“Penasihat hukum saya telah mengajukan permohonan resmi untuk memeriksa saksi-saksi meringankan kepada pimpinan KPK pada tanggal 4 Maret 2024. Namun, permohonan tersebut diabaikan oleh KPK,” kata Hasto.

Menurut dia, KPK justru mengandalkan saksi-saksi internal yang cenderung memberatkan dirinya dengan total ada 13 penyelidik dan penyidik KPK yang menjadi saksi dalam kasusnya, termasuk Rossa Purbo Bekti.

Hasto menuturkan bahwa semua saksi tersebut memberatkan dirinya, sedangkan saksi-saksi meringankan yang pihaknya ajukan tidak diperiksa.

Maka dari itu, dia menilai KPK melanggar asas proporsionalitas dalam penyidikan kasus yang menjeratnya dengan memaksakan proses hukum yang tidak seimbang dan cenderung merugikan dirinya. (ANT/KN)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (F) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dengan tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

“Saudara F dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya, kemungkinan pasca Idul Fitri atau Lebaran nanti,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Febri Diansyah dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Febri telah mengonfirmasi untuk memenuhi panggilan tersebut, namun akan hadir di KPK setelah menghadiri sidang kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Karena Febri belum hadir, penyidik yang seharusnya memeriksa Febri memutuskan untuk terlebih dulu memeriksa saksi Fathroni Diansyah Edi (FDE) yang merupakan adik kandung Febri Diansyah.

Saksi Fathroni Diansyah Edi awalnya dijadwalkan diperiksa pada 24 Maret 2025 sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun saat itu Fathroni Diansyah tidak bisa hadir dan pemeriksaannya dijadwalkan menjadi Kamis (27/3/2025).

Selanjutnya pada saat Febri Diansyah sudah datang ke kantor KPK, penyidik yang seharusnya memeriksa Febri masih melakukan pemeriksaan terhadap Fathroni, sehingga pemeriksaan Febri akhirnya harus dijadwalkan ulang.

Febri Diansyah diketahui akan diperiksa KPK sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah memberikan empat rekomendasi terkait teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.

Pertama, kata Anis dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3/2025), adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

“Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut,” kata Anis.

Ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis.

“Keempat, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari,” sambungnya.

Dia menyebutkan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror di kantor Tempo. Pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia.

“Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya,” ujar Anis.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi.

Menurut dia, aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Ia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

“Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara,” tambahnya.

Anis juga menilai jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

“Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar,” jelas Anis.

“Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM,” lanjutnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan akan meminta klarifikasi kepada manajemen perusahaan aplikator ojek online (ojol) menyusul laporan bahwa sebagian pengemudi hanya menerima Bantuan Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.

Yassierli dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025), mengatakan bahwa dalam surat edaran, BHR diberikan kepada pengemudi yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif.

Besaran bervariasi, ada yang menerima Rp900 ribu atau jumlah lainnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi di luar kriteria tersebut.

“Tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator ini mengkategorikan di luar itu, dan besaran berapa itu yang perlu klarifikasi ke mereka,” kata dia.

Yassierli mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan aplikator ojek online untuk membahas hal tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan kapan pertemuan itu akan dilakukan.

“Hopefully (sebelum lebaran), saya enggak bisa janji karena ini juga sifatnya imbauan kepada mereka,” ujar dia.

Meski begitu, Yassierli menilai inisiatif BHR untuk ojol sebagai langkah positif karena baru pertama kali dilakukan tahun ini. Dia meminta pemahaman semua pihak mengingat waktu persiapan yang terbatas.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menyebutkan bahwa pihaknya mencatat sekitar 800 ojol di seluruh Indonesia tidak menerima BHR yang seharusnya, dimana sekitar 80 persen dari data itu rata-rata menerima Rp50 ribu per pengemudi ojol.

Atas kondisi itu, SPAI pengadukan besaran pencairan BHR yang tidak sesuai tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena menduga aplikator telah melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto dan surat edaran Kemnaker.

Lily berharap Kemnaker dapat memanggil para aplikator sehingga pengemudi ojol bisa mendapatkan haknya.

“Mungkin memanggil untuk memberikan sanksi, memanggil mereka untuk memberikan benar-benar yang sudah diarahkan oleh Presiden (pemberian BHR),” kata Lily. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Bank Mega Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui besaran dividen Rp1,05 triliun atau sekitar 40 persen dari laba bersih tahun buku 2024 yang akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

RUPST yang dipimpin oleh Komisaris Independen Bank Mega Achjadi Ranuwisastra ini, juga menyepakati penggunaan laba bersih senilai Rp1,58 triliun untuk dibukukan sebagai saldo laba dan sisanya akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Corporate Secretary Bank Mega Christiana M Damanik melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa rapat juga memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Adapun pada 2024, Bank Mega membukukan laba bersih (PAT) sebesar Rp2,63 triliun.

Selain itu, RUPST Bank Mega menyetujui pengunduran diri Lay Diza Larentie sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan C Guntur Triyudianto selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya RUPST, serta mengangkat Heriwan Gazali sebagai Direktur Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan pengurus Bank Mega setelah ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut: Direktur Utama Kostaman Thayib; Wakil Direktur Utama Indivara Erni; Direktur: Yuni Lastianto, Madi Darmadi Lazuardi; Martin Mulwanto; YB Hariantono; Heriawan Gazali.

Pengangkatan Heriawan Gazali akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara lainnya yang juga disepakati antara lain laporan direksi atas rencana kerja (business plan) perseroan tahun 2025 dan laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan; penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2025.

Selanjutnya, disepakati penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi dewan komisaris dan direksi untuk tahun 2025, serta pembagian tugas dan wewenang direksi; dan persetujuan pengkinian rencana aksi pemulihan perseroan.

Sebagai informasi, total aset Bank Mega pada akhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp134,92 triliun atau tumbuh 2,17 persen year on year (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mega tahun 2024 tercatat sebesar Rp91,67 triliun, dengan rasio current account saving account (CASA) yang membaik yaitu sebesar 30,08 persen dari sebelumnya sebesar 28,83 persen.

Membaiknya komposisi CASA, catat perseroan, disebabkan peningkatan pada giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh sebesar 2,54 persen dan 9,74 persen atau tumbuh menjadi Rp10,38 triliun dan Rp17,19 triliun.

Sedangkan dari sisi intermediasi, total kredit pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp64,65 triliun. Bank tetap fokus menyalurkan kredit kepada segmen korporasi dan joint financing.

Rasio kredit bermasalah (NPL gross) tahun 2023 tetap terjaga sebesar 1,69 persen dengan NPL net sebesar 1,22 persen. Rasio NPL Gross Bank Mega ini masih berada di bawah NPL gross perbankan sebesar 2,08 persen per Desember 2024.

Atas pencapaian bisnis tersebut, Bank Mega membukukan laba bersih (PAT) tahun 2024 sebesar Rp2,63 triliun. Perolehan laba tersebut tercatat menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3,51 triliun.

Dari sisi rasio, Bank Mega membukukan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,77 persen dan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 70,34 persen yang mencerminkan bahwa perusahaan senantiasa menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid.

Rasio keuangan lainnya juga tercatat terjaga dengan baik, yaitu return on assets (ROA) sebesar 2,56 persen, return on equity (ROE) sebesar 13,62 persen, net interest margin (NIM) 4,64 persen, dan rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) sebesar 73,61 persen.

Bank telah menetapkan rencana bisnis bank (RBB) untuk tahun buku 2025, antara lain akan mencapai laba bersih Rp2,8 triliun, total kredit akan menjadi sebesar Rp75 triliun, DPK akan menjadi sebesar Rp99 triliun, dan menargetkan total aset sebesar Rp142 triliun.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mencapai rencana bisnis bank, antara lain transformasi kantor cabang dengan fokus ke customer ecosystem, menurunkan cost of fund melalui peningkatan DPK murah, meningkatkan volume kredit dan perbaikan kualitas kredit, mengembangkan transaction banking, serta efisiensi biaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepolisian memastikan pengamanan aksi demonstrasi terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, berlangsung dengan pendekatan humanis dan tanpa penggunaan senjata api. Sebanyak 1.824 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan personel yang dikerahkan berasal dari berbagai instansi, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta instansi lainnya.

“Kami menerjunkan 1.824 personel untuk memastikan jalannya aksi penyampaian pendapat tetap aman dan kondusif,” ujar Susatyo di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Dalam upaya menjaga ketertiban, Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel tidak akan dibekali senjata api. Sebaliknya, mereka akan mengedepankan metode persuasif dan negosiasi dalam berinteraksi dengan para demonstran.

“Seluruh anggota di lapangan tidak ada yang membawa senjata api. Kami lebih mengutamakan komunikasi yang baik, negosiasi, serta pelayanan yang humanis agar situasi tetap terkendali,” jelasnya.

Selain menjaga ketertiban, petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan massa yang mencoba memasuki area dalam Gedung DPR RI.

Sementara itu, pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi akan dilakukan secara situasional, bergantung pada perkembangan di lapangan.

Susatyo juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap profesional, tidak terpancing provokasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.

“Kami berharap aksi ini dapat berlangsung dengan tertib dan damai. Kami juga mengimbau kepada koordinator lapangan serta orator agar menyampaikan aspirasi dengan santun, tidak memprovokasi, serta menjaga ketertiban umum,” tambahnya.

Dengan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif, kepolisian berharap aksi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gesekan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan fasilitas umum.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menggelar program Mudik Gratis Bersama PAN, memberangkatkan 1.500 pemudik menggunakan 30 bus ke berbagai daerah. Acara pelepasan berlangsung pada Senin (25/3/2025), di Lapangan Jantung Sehat DPR RI, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PAN dalam membantu masyarakat pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Sejak pagi, ratusan pemudik tampak antusias berkumpul di lokasi pemberangkatan, membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan panjang mereka.

Ketua Fraksi PAN DPR, Putri Zulkifli Hasan, yang hadir dalam acara tersebut, secara langsung melepas keberangkatan para pemudik pada pukul 10.00 WIB. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi bagian dari komitmen PAN untuk terus hadir dan memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat.

“Program ini sudah berjalan lama dan hingga kini telah memberangkatkan lebih dari 49.500 pemudik ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera. Saya berdoa agar seluruh pemudik selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul dengan keluarga tercinta,” ujar Putri.

Sementara itu, Ketua pelaksana program, H.A. Bakri HM, SE, memastikan seluruh armada dalam kondisi prima dan siap mengantarkan pemudik dengan aman. Ia juga menegaskan bahwa program ini mendapatkan respons positif dari masyarakat dan akan terus dikembangkan.

“Alhamdulillah, kendaraan dalam kondisi baik dan seluruh penumpang sudah siap. Kami berharap program ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sesuai dengan permintaan masyarakat,” kata Bakri.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PAN, Eko Patrio, yang turut hadir dalam acara pelepasan, menyampaikan salam dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

“Pak Zulhas menitipkan salam dan doa agar perjalanan pemudik berjalan lancar. Beliau juga meminta maaf jika ada kekurangan dari PAN dalam melayani masyarakat,” ujar Eko.

Sebagai bentuk apresiasi, PAN juga mengadakan program hadiah senilai Rp20 juta bagi pemudik yang berbagi pengalaman mudiknya melalui media sosial.

“Caranya mudah, cukup unggah pengalaman mudik bersama PAN ke Instagram resmi Fraksi PAN DPR RI. Nanti akan dipilih 20 orang untuk mendapatkan hadiah masing-masing Rp1 juta,” jelas Eko.

Ke depan, dengan mempertimbangkan antusiasme masyarakat yang luar biasa, PAN berencana untuk memperluas cakupan mudik gratis ini ke lebih banyak wilayah di Indonesia.

“Kalau tahun ini hanya 30 bus, insyaallah tahun depan kita bisa tingkatkan menjadi 100 bus ke berbagai daerah di Indonesia agar lebih banyak masyarakat yang terbantu,” tambah Eko.

Di akhir acara, Eko juga berpesan kepada seluruh pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan dan mengingatkan para sopir agar mengutamakan keselamatan penumpang.

Dengan adanya program Mudik Gratis Bersama PAN, partai ini berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman dan tenang bersama keluarga tercinta di kampung halaman.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R