TENGGARONG – Pengembangan desa wisata terus menjadi prioritas Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki daya tarik yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam atau budaya saja. Tetapi juga pada pengelolaan yang baik serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa.

“Desa wisata harus memiliki daya tarik unik, baik berupa wisata budaya, ekowisata, wisata alam, maupun wisata buatan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana potensi ini dikelola oleh masyarakat setempat, terutama melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),” ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Lebih lanjut, Arianto menerangkan bahwa sejak 2012, Pemkab Kukar telah menetapkan 10 desa wisata melalui keputusan bupati. Beberapa desa yang berkembang cukup pesat antara lain Desa Kedang Ipil dengan wisata air terjunnya, Desa Pela yang fokus pada ekowisata berbasis konservasi, serta Desa Sangkuliman yang tengah mengembangkan wisata berbasis pelestarian alam.

“Kemudian ada juga Desa Loa Kulu, Long Anai, dan Batuah yang masuk dalam daftar desa wisata potensial,” tambahnya.

Meski demikian, tidak semua desa wisata berkembang dengan cepat. Beberapa masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan, promosi, dan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, Dispar Kukar terus memberikan pendampingan agar desa-desa tersebut dapat meningkatkan kualitas layanannya.

“Kami ingin memastikan desa wisata di Kukar benar-benar berkembang dan tidak hanya sekadar status. Karena itu, kami mendampingi mereka dalam hal promosi, pengelolaan fasilitas, hingga penciptaan paket wisata yang menarik bagi wisatawan,” tambah Arianto.

Selain desa-desa yang telah berkembang, beberapa destinasi baru juga mulai menarik perhatian, seperti Taman Gubang di Tenggarong Seberang, Batu Goa Gelap di Suka Maju, serta wisata lebah madu kelulut di Tenggarong Seberang. Pemerintah daerah juga mendukung sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi pada pariwisata, salah satunya melalui bantuan mesin produksi es batu kristal bagi pelaku usaha kuliner di wilayah tersebut.

“Kami siap membantu dalam pendampingan dan mencari solusi bagi kendala yang ada. Tapi yang paling penting adalah keterlibatan aktif dari masyarakat setempat, karena mereka yang paling memahami potensi desanya,” jelasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengandalkan potensi wisata dari Danau Batu Bumbun, upaya maksimal terus dilakukan guna menarik minat wisatawan.

Camat Muara Muntai, Mulyadi, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di wilayahnya adalah keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng berbagai elemen, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Muntai Ulu dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk mengelola dan mengembangkan sektor wisata agar lebih terstruktur dan menarik.

“Saat ini, BUMDes dan Pokdarwis menjadi ujung tombak dalam pengelolaan wisata. Salah satu inovasi yang sudah berjalan adalah pengoperasian kapal wisata untuk melayani pengunjung yang ingin menikmati keindahan Muara Muntai dari jalur air,” ujar Mulyadi, Juamt (4/4/2025).

Kapal wisata ini menjadi daya tarik utama karena memberikan pengalaman unik bagi wisatawan, yakni berkeliling menikmati panorama danau dan sungai yang membentang di Muara Muntai. Selain transportasi, layanan wisata juga mencakup paket kuliner khas daerah, hiburan tradisional, hingga pemandu wisata yang menjelaskan sejarah dan kekayaan alam setempat.

Menurut Mulyadi, meskipun telah ada berbagai inisiatif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait peningkatan infrastruktur dan pendanaan. Oleh sebab itu, pemerintah kecamatan berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, investor swasta, dan komunitas lokal.

“Kami berharap ada lebih banyak investasi di sektor ini. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan dukungan dari berbagai pihak, Muara Muntai berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Hariyanto, mengungkapkan bahwa realisasi PAD Kukar tahun 2024 mencapai Rp 800 miliar. Tahun ini, pemerintah menargetkan angka yang lebih tinggi dengan memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta menggali sumber pendapatan baru.

“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi. Selain itu, kami juga mencari potensi ekonomi baru yang dapat menopang APBD secara lebih berkelanjutan,” ujar Dafip, beberapa waktu lalu.

Salah satu langkah konkret yang telah diupayakan adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran, mengurangi kebocoran, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Selain itu, pengawasan terhadap retribusi daerah juga diperketat agar pemungutannya berjalan optimal sesuai dengan regulasi. Beberapa sektor seperti perizinan usaha, pajak hiburan, pajak restoran, serta pajak kendaraan bermotor menjadi fokus utama dalam peningkatan PAD.

Tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, Pemkab Kukar juga berencana menggali potensi lain seperti penguatan sektor pariwisata, industri kreatif, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan mendukung investasi dan memberikan kemudahan berusaha, pemerintah berharap sektor-sektor ini bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Dafip menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar kebijakan pajak dan retribusi semakin efektif dan tepat sasaran.

“Kami optimis, dengan strategi yang matang dan kerja sama semua pihak, PAD Kukar dapat meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga bagaimana pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Museum Mulawarman di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), mencatat lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2025. Destinasi bersejarah ini menjadi pilihan utama wisata edukasi, dengan jumlah pengunjung yang meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan hari biasa.

Kepala Tata Usaha UPTD Museum Mulawarman, Sugiyono Ideal, mengungkapkan bahwa selama periode libur Lebaran, rata-rata kunjungan harian mencapai 500–700 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan hari biasa yang hanya berkisar 100–150 pengunjung.

Lonjakan ini juga tidak terlepas dari pembebasan biaya retribusi yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Museum Mulawarman. “Dibanding hari biasa jelas berbeda jauh, apalagi ini hari libur dan masuknya gartis,” ujarnya, Kamis (3/4/2025).

Lonjakan pengunjung ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap wisata budaya dan sejarah. Museum Mulawarman yang kaya dengan peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara menghadirkan pengalaman edukatif yang unik.

Pihak museum juga telah melakukan penataan ulang ruang pamer serta menempatkan kios informasi di beberapa titik strategis guna mempermudah pengunjung memahami sejarah koleksi yang dipamerkan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan semakin tertarik untuk kembali,” katanya.

Tak hanya berfokus pada pengalaman langsung di lokasi, Museum Mulawarman juga mulai mengembangkan layanan digital. Aplikasi seluler dan situs web resmi telah diluncurkan untuk memudahkan wisatawan mengakses informasi mengenai koleksi, sejarah museum, hingga agenda pameran yang sedang berlangsung.

Ke depan, museum ini berencana menghadirkan platform daring yang memungkinkan pengunjung menikmati tur virtual dan eksplorasi koleksi secara digital. Dengan kombinasi wisata edukasi langsung dan akses informasi digital.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempercepat proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total 1.000 pengajuan, sebanyak 400 berkas telah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi.

Keterangan ini disampaikan langsung oleh, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Kukar, Dafip Hariyanto, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BKN. Ini dilakuka. agar seluruh tahapan seleksi dan proses administrasi pengangkatan PPPK berjalan sesuai jadwal.

“Jika Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN bisa lebih cepat keluar, maka administrasi SK dapat segera diproses,” ujarnya, belum lama ini.

Ia juga menuturkan bahwa Pemkab Kukar menargetkan seluruh proses administrasi tersebut akan rampung pada Oktober 2025. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat jalannya seleksi gelombang kedua. Langkah ini menjadi perhatian serius mengingat banyak tenaga honorer yang telah lulus seleksi dan menantikan kepastian status kepegawaian mereka.

“Kami berharap proses ini berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu,” tuturnya.

Selain percepatan administrasi, pemerintah daerah juga mengedepankan transparansi dalam proses pengangkatan PPPK. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi kendala administratif.

“Ke depan, Pemkab Kukar akan terus mengupayakan penambahan kuota PPPK, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan tenaga profesional,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan pertambangan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang dimiliki daerah. Sehingga di masa yang akan datang Pemkab Kukar dapat terlepas dari ketergantungan DBH dari industri yang tak terbaharukan.

“Untuk mengurangi ketergantungan terhadap DBH dari sektor migas dan batu bara, kita perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui berbagai strategi konkret,” Sebutnya, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menyarankan perlunya evaluasi regulasi yang dinilai belum efektif dalam mendorong peningkatan PAD, seperti peraturan tentang rumah walet, serta pentingnya pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap optimal.

Selain itu, Sunggono juga menyinggung perlunya pembenahan dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang jika dikelola dengan lebih baik, akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

“Lintas sektor harus bersinergi agar kebijakan yang disusun berbasis data serta kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Di tengah semakin meluasnya aktivitas industri tambang di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), para petani setempat tetap berusaha mempertahankan sektor pertanian meski menghadapi berbagai kendala. Lahan sawah yang tersisa kini hanya sekitar 40 hektare, jauh menyusut dari kondisi sebelumnya.

Kepala Desa Embalut, Yahya, mengatakan bahwa kondisi pertanian di desanya semakin terdesak akibat ekspansi tambang dan lahan yang kehilangan kesuburan. “Sawah padi kami tersisa cuma sekitar 40 hektare. Itu pun kualitasnya sudah turun jauh dibanding dulu,” ujarnya, Jumat (28/3/2025).

Menurutnya, proses reklamasi pascatambang belum mampu mengembalikan kualitas tanah seperti semula. Banyak lahan yang kembali dalam kondisi ekstrem dan miskin unsur hara, sehingga memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama.

“Ini lahan ekstrem. Pemulihannya butuh waktu 3 sampai 4 tahun. Harus sabar dan rajin pupuk organik,” jelas Yahya.

Menghadapi keterbatasan tersebut, petani mulai beralih dari padi ke komoditas yang lebih tahan terhadap tanah marginal seperti jagung, cabai, dan singkong. Pola tanam pun diubah ke sistem rotasi untuk menjaga keseimbangan nutrisi tanah.

Dalam kesempatan ini, Yahya juga turut menyampaikan keluhan terkait kurangnya pendampingan dari penyuluh pertanian “Penyuluh Pertanian Lapangan (PLL) kami sudah hampir dua tahun tidak pernah turun ke desa. Padahal, petani kami butuh bimbingan teknis untuk mengelola tanah yang rusak,” ujarnya.

Selain itu, regenerasi petani menjadi tantangan tersendiri karena minat generasi muda terhadap sektor pertanian dinilai menurun. Banyak dari mereka lebih memilih bekerja di industri tambang.

“Banyak anak muda berpikir bertani itu melelahkan dan kurang menguntungkan. Padahal, kalau dikelola dengan baik, bertani bisa jauh lebih menguntungkan daripada kerja di tambang,” lanjutnya.

Untuk membangkitkan semangat bertani, pemerintah desa memperkenalkan konsep pertanian berbasis bisnis. Yahya menyebutkan, satu hektare jagung mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp50 juta per musim.

“Kalau 1 hektare jagung bisa untung Rp50 juta, kenapa tidak. Masalahnya selama ini bertani tidak diajarkan sebagai bisnis, tapi hanya sekadar bertahan hidup,” tegasnya.

Saat ini, arah pertanian di Embalut mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih terhubung dengan pasar. Petani diminta memahami strategi pemasaran, membangun kemitraan, dan memanfaatkan akses permodalan untuk memperluas usaha mereka.

Meski tantangan masih besar, Yahya menegaskan bahwa pertanian di Embalut tetap memiliki masa depan jika dikelola dengan pengetahuan dan kemauan.
“Saya percaya kalau kita kelola dengan ilmu dan mau belajar, pertanian tetap punya masa depan di Embalut,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus kembangkan sektor perikanan. Dimana produksi perikanan di desa tersebut mencapai 2 ton per hari. Menjadikan sektor ini sebagai ekonomi pembanding warga di tengah dominasi aktivitas pertambangan.

Dijelaskan oleh Kepala Desa Embalut, Yahya, hasil produksi ikan dari wilayahnya setiap hari dikirimkan ke berbagai pasar. Menjadikan desanya dikenal sebagai salah satu pemasok ikan di wilayah Kukar dan sekitarnya.

“Warga kami sudah terbiasa mengirim ikan ke pasar-pasar sekitar. Produksi kami stabil, bahkan saat desa lain terdampak penyakit ikan, di sini masih aman,” ujarnya, Jumat (28/3/2025).

Dari hasil budidaya ikan, Yahya menuturkan bahwa beberapa pelaku busidaya di desanya mampu meraih keuntungan bersih antara Rp 15 juta hingga Rp 30 juta per bulan.

“Kalau punya banyak keramba dan dikelola dengan baik, bisa untung bersih sampai Rp 30 juta per bulan. Saya sendiri dulu bercita-cita punya 60 kotak keramba, karena saya yakin potensi ini sangat besar,” sebutnya.

Untuk mencegah ikan budidaya mati karena diserang penyakit, dan kondisi air yang tiba-tiba berubah. Ia menuturkan bahwa pembudidaya di desanya memiliki cara unik untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga produksi ikan di wilayahnya cenderung stabil.

Ke depan, pemerintah desa berharap dapat mendorong hilirisasi produk perikanan agar nilai tambah lebih tinggi. Produk seperti abon ikan, kerupuk, dan olahan lainnya mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan.

“Kami punya potensi besar di sini. Kalau kita kelola dengan ilmu dan kompak, perikanan ini bisa menopang ekonomi desa jauh ke depan,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Sekolah yang nyaman, guru yang berkualitas, dan alat belajar yang memadai. Tiga hal inilah yang kini menjadi fokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Kepala Disdikbud Kukar, Tauhid Aprilian Noor, menyebut bahwa tahun ini pihaknya mengarahkan perhatian penuh pada upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang sarana dan prasarana sekolah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif,” tegasnya.

Masalah infrastruktur sekolah selama ini menjadi salah satu tantangan besar di Kukar. Tidak sedikit sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, hingga akses ke teknologi pendidikan. Disdikbud Kukar mencoba menjawab tantangan itu dengan membenahi sisi fisik sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kapasitas guru juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, para pendidik di Kukar diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. “Kami berupaya agar guru-guru mendapatkan akses ke pelatihan yang berkualitas,” tambahnya.

Tidak hanya infrastruktur dan guru, siswa juga menjadi perhatian utama. Disdikbud mendorong percepatan peningkatan literasi dan numerasi melalui penyediaan alat peraga pendidikan dan teknologi penunjang. Penggunaan perangkat seperti Chromebook mulai diperkenalkan di beberapa sekolah, sebagai langkah awal transformasi pembelajaran yang lebih interaktif dan digital.

“Kami telah mempersiapkan sarana fisik yang diperlukan agar siswa dapat belajar dengan lebih baik, termasuk alat peraga dan teknologi yang relevan,” jelasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, kabar gembira datang bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dicairkan sejak awal pekan ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo, memastikan bahwa pencairan tunjangan tersebut sudah dimulai secara bertahap di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak Senin (24/3/2025) lalu.

“Pencairan sudah mulai dilakukan secara bertahap, ditunggu saja. Kami targetkan semuanya menerima hak mereka sebelum lebaran,” ujarnya.

Pencairan ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur teknis pemberian THR dan Gaji ke-13. Setiap OPD dapat mencairkan tunjangan begitu anggaran tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) telah diterbitkan.

“THL akan tetap menerima THR dan Gaji ke-13, namun besaran yang diterima disesuaikan dengan perjanjian kerja di masing-masing OPD,” jelas Sukotjo.

Dengan sistem pencairan serentak, Pemkab Kukar ingin memastikan bahwa tidak ada pegawai yang terlambat menerima hak mereka, terutama di momen penting seperti Lebaran. Proses ini juga diklaim berjalan transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.

“Jika ada kendala dalam proses pencairan, OPD diimbau untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar masalah dapat segera diselesaikan,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i