JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, merespons pengumuman kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) terbaru di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (5/4/2025), mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

Triple intervention atau tiga intervensi tersebut antara lain intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025,” kata Ramdan.
Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, Ramdan menyebutkan bahwa pasar bergerak dinamis.

Pergerakan pasar yang dinamis ini ditunjukkan di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

Di tengah pengumuman tarif AS, kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia pada pekan ini ditiadakan mengingat masih dalam periode hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi. Kegiatan operasional Bank Indonesia akan kembali ke jadwal normal seluruhnya pada 8 April 2025.

Diberitakan sebelumnya pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dialog dengan tujuh orang jurnalis dari tujuh grup media besar di tanah air pada Minggu sore, dalam rangka penyampaian informasi yang utuh dan jelas kepada masyarakat.

Tujuh orang jurnalis itu adalah Alfito Deannova (Pemred detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (News Anchor TVRI).

“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh grup media yang ada di tanah air,” demikian keterangan foto dari unggahan di akun Instagram @prabowo di Jakarta.

Pertemuan yang difasilitasi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, itu menjadi momen penyampaian informasi berbagai pandangan dan penjelasan langsung dari Kepala Negara terkait isu-isu strategis yang sedang dihadapi Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan.

“Terima kasih atas kesempatan dalam wawancara hari ini, semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua,” tambahnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo mengatakan bahwa format ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jadi, ini konsep baru, hari ini Presiden diwawancarai oleh tujuh jurnalis,” katanya.

Dalam percakapannya dengan jurnalis senior Uni Lubis di akun Instagram @2.prabowo, Angga mengatakan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk Presiden Prabowo tampil menjawab langsung berbagai isu.

“Sekarang kita sudah 150 hari (Kabinet Merah Putih bekerja, red), Bapak juga sempat sebulan lalu bertemu teman-teman pemred. Banyak hal yang sudah kita buka, banyak juga permintaan dari media untuk wawancara Pak Presiden, mungkin beliau merasa ini saat yang tepat, sekaligus baik untuk on the record dan bertemu langsung dengan media,” katanya.

Uni Lubis menambahkan bahwa sesi wawancara ini dilakukan secara terbuka, tanpa pertanyaan yang disampaikan sebelumnya ke pihak istana.

“Dan Presiden tidak tahu kita mau nanya apa. Bebas. Jadi, nanti kita juga nggak kasih tahu ke Pak Wamen pertanyaannya seperti apa,” ujar Uni.

Seluruh hasil wawancara dengan tujuh jurnalis tersebut, rencananya akan dipublikasikan mulai Senin (7/4).

“Insyaallah besok tayang ya,” kata Wamenkomdigi Angga menambahkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Program Reforma Agraria di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan progres positif. Saat ini, proses pengukuran lahan untuk penerima Reforma Agraria telah dimulai dan ditargetkan akan menghasilkan sertifikat hak pakai pada pertengahan Mei 2025 mendatang.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja saat ditemui Media Kaltim di Kantor Badan Bank Tanah di Jakarta.

Parman menyebutkan, dari 129 subjek penerima reforma agraria, 77 subjek telah menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah, dan lebih dari 50 persen di antaranya telah melalui proses pengukuran.

“Ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Setelah dilakukan pengukuran, akan diterbitkan Peta Pendaftaran Tanah (PPT). Selanjutnya, sertifikat hak pakai akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten PPU,” jelas Parman.

Meski proses pengukuran sedikit tertunda karena libur Lebaran, pemerintah optimistis seluruh tahapan akan selesai sesuai jadwal. Proses lanjutan akan mencakup pemeriksaan bidang tanah oleh tim pertanahan dan panitia pemeriksa tanah.

“Jika sesuai rencana, sertifikat hak pakai untuk lahan-lahan Reforma Agraria tersebut akan mulai diterbitkan pada pertengahan Mei 2025,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Parman juga menyampaikan bahwa kawasan terdampak proyek pembangunan strategis nasional, seperti Bandara VVIP IKN dan jalur akses ke Pulau Balang, akan menjadi prioritas penanganan. Tak hanya sebagai bagian dari Reforma Agraria, wilayah tersebut juga dinilai memiliki potensi nilai lahan yang meningkat di masa depan.

“Jika Bandara IKN mulai beroperasi, harga tanah di sekitar Penajam bisa meningkat tajam. Maka dari itu, program Reforma Agraria ini bukan hanya soal redistribusi lahan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Program Reforma Agraria di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadi proyek percontohan nasional dalam penyediaan lahan pengganti bagi masyarakat terdampak pembangunan, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukungnya seperti Bandara VVIP dan Jalan Gerbang Nusantara.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan, sebanyak 129 warga atau subjek penerima Reforma Agraria telah ditetapkan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten.

“Dari jumlah tersebut, 77 subjek telah menandatangani kerja sama pemanfaatan lahan dengan Badan Bank Tanah, dan akan terus bertambah seiring proses verifikasi dan penandatanganan lanjutan,” terang Parman saat ditemui Media Kaltim di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam program ini, Parman menjelaskan masyarakat tidak serta-merta diberikan hak milik langsung, melainkan hak pakai atau hak guna usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Badan Bank Tanah selama 10 tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut lahan dimanfaatkan dengan baik dan produktif, maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Kami memberikan hak pakai terlebih dahulu agar ada proses pemanfaatan yang nyata. Setelah itu, jika dimanfaatkan dengan baik, sertifikat hak milik akan diberikan,” jelas Parman.

Selain redistribusi lahan, penerima reforma agraria juga akan mendapatkan program peningkatan kapasitas (capacity building) dari hulu ke hilir. Pemerintah menggandeng pelaku usaha dan ahli bidang pertanian, UMKM, serta pengolahan hasil produksi agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Contohnya, untuk komoditas pisang, masyarakat tidak hanya menanam dan menjual secara mentah, tetapi juga akan dilatih untuk mengolah menjadi produk turunan seperti keripik. Hal serupa juga diterapkan pada tanaman singkong dan hasil alam lainnya.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memberi lahan, tapi memberi akses terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Kami ingin menghindari kesejahteraan yang sesaat,” tegasnya.

Disebutkan, total nilai bantuan yang diberikan kepada para penerima reforma agraria di kawasan ini mencapai hampir Rp35 miliar, termasuk penggantian tanam tumbuh dan kompensasi dampak pembangunan.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh proses pemberian hak dan kerja sama pemanfaatan ini tidak dikenakan biaya alias gratis, hingga terbitnya sertifikat legal,” tegas Parman.

Lebih lanjut Parman menambahkan, Reforma Agraria ini menjadi terobosan besar dalam kebijakan pertanahan nasional, karena untuk pertama kalinya dilakukan secara masif di atas HPL Badan Bank Tanah dan dikhususkan bagi masyarakat terdampak proyek strategis nasional.

“Yang kita ubah bukan hanya hak atas tanah, tapi juga mindset masyarakat, agar mereka bisa mandiri, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan,” tutupnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menghadapi arus balik libur Hari Raya Idulfitri 1446 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menetapkan kebijakan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 8 April 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada Jumat (4/4/2025). Penyesuaian jadwal kerja tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran arus balik dan sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal.

“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

Sebelumnya pada SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, melalui perubahan SE ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 (satu) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

Lebih lanjut, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antarpimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik Lebaran dan Nyepi.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah juga mengajak masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan berkontribusi dalam survei kepuasan masyarakat.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2025 dapat diunduh pada tautan berikut:
https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1993?SURAT%20EDARAN

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap bertugas selama masa libur Lebaran tahun 2025. Ia menilai dedikasi ASN dalam menjaga pelayanan publik di tengah suasana hari raya merupakan bukti nyata komitmen untuk terus melayani masyarakat.

“Kami sangat menghargai dedikasi rekan-rekan ASN yang tetap harus bekerja di tengah libur lebaran, seperti tenaga kesehatan yang siaga di Rumah Sakit, Puskesmas, dan fasilitas medis lainnya, petugas Dinas Perhubungan yang memastikan kelancaran arus mudik dan transportasi, termasuk para ASN yang bekerja melayani di Lapas, serta bidang layanan publik lainnya. Ini adalah bukti nyata komitmen ASN untuk melayani masyarakat tanpa henti,” ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa meski dalam periode libur nasional, kinerja pegawai BKN tetap produktif. Dari data BKN, selama periode 28 Maret – 4 April 2025, telah diproses 479 surat usul kepegawaian, dan sebanyak 4.005 Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP berhasil diterbitkan.

Tak hanya itu, BKN juga memastikan layanan digital seperti SIASN dan portal pengaduan daring tetap berfungsi optimal dan dapat diakses publik maupun instansi pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari upaya BKN untuk menjaga kelancaran pengurusan layanan kepegawaian, seperti usul NIP, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun, meski berada di tengah masa cuti bersama.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menegaskan bahwa BKN akan terus mendorong inovasi layanan kepegawaian serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ASN yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga semangat pelayanan dan profesionalisme, terutama di momen-momen penting seperti ini. Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Pewarta : Nicha R