JAKARTA – Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 19.581 pemilir yang menggunakan moda transportasi kereta api tiba di Stasiun Pasar Senen pada hari terakhir cuti dan liburan Lebaran 2025, Senin (7/4/2025).

“Di stasiun Pasar Senen ada sebanyak 19.581 pemilir,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Secara keseluruhan, KAI Daop 1 Jakarta mencatat 51.452 penumpang tiba di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta pada tanggal 7 April 2025 dengan perincian 16.839 penumpang tiba di Stasiun Gambir dan 19.581 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen.

Sebanyak 15.232 penumpang tiba di stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta seperti Stasiun Bekasi, Jatinegara, Cikampek, Karawang, dan Cikarang.

Ixfan mengatakan bahwa lonjakan jumlah penumpang kereta api mencapai lebih dari 50.000 orang pada arus balik Lebaran 2025 di wilayah Daop 1 Jakarta mulai tampak sejak Jumat (4/4) hingga Senin ini.

“Ibaratnya jumlah penumpang tiba di atas tanggal 2 dan tanggal 3 (April),” katanya.

Ia lantas berkata, “Pada Senin (7/4) pagi hari ini juga tergolong cukup tinggi. Baru pukul 08.00 WIB sudah terpantau lebih dari 51.000 penumpang yang akan tiba di wilayah Daop 1 Jakarta.”

Berdasarkan data yang diperoleh ANTARA, tercatat 52.564 penumpang tiba di Daop 1 Jakarta pada hari Jumat (4/4), kemudian sebanyak 52.651 penumpang tiba di Daop 1 Jakarta pada hari Sabtu (5/4), lalu sebanyak 52.699 penumpang tiba di Daop 1 Jakarta pada hari Minggu (6/4).

Ixfan memprediksi jumlah pemilir akan terus kembali ke Jakarta sejak Rabu (2/4) hingga akhir masa angkutan Lebaran pada hari Jumat (11/4). (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim karena tak mengajukan izin secara berjenjang untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri.

“Saya mendorong agar Kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Dia mengatakan bahwa kepala daerah setingkat bupati/wali kota harus mendapatkan izin secara berjenjang untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Dalam hal ini, Lucky Hakim sudah ditegur oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui media sosial.

Menurut dia, izin tersebut harus diajukan oleh seorang kepala daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik dan tak mengenal kata libur.

Hal itu, kata dia, adalah konsekuensi dari pilihan yang bersangkutan ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan terpilih sebagai kepala daerah.

“Jika dia bupati/wali kota (izin) melalui gubernur dan terakhir Kemendagri. Jika gubernur melalui Mendagri untuk mendapat izin dari Presiden,” kata ketua komisi yang membidangi sektor politik dan pemerintahan dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah mengatur bahwa setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri untuk ke luar negeri.

Terkecuali, kata dia, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memiliki kepentingan mendesak seperti pengobatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 2 undang-undang tersebut.

Menurut dia, tata cara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

“Kemendagri harus panggil yang bersangkutan. Bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan undang-undang tentu ada sanksinya,” kata Bahtra.

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram-nya menegur Bupati Indramayu Lucky Hakim karena tak menyampaikan izin perjalanan ke luar negeri. Pada momen libur Lebaran 2025, Lucky disebut liburan ke Jepang.

“Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya,” kata Dedi dalam keterangan unggahan Instagram-nya. (ANT/KN)

BANJARMASIN- Keluarga korban pembunuhan Jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengatakan penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah memproses temuan sperma pada kemaluan korban untuk diuji laboratorium forensik di Jakarta, terkait pembunuhan oleh tersangka Jumran Kelasi Satu, oknum TNI AL.

“Tes deoxyribonucleic acid (DNA) sperma bertujuan agar kita tahu apakah pelaku tunggal, karena jelas volume sperma ditemukan pada jasad korban. Penyidik harus mengembangkan temuan sperma untuk mengungkap dugaan rudapaksa terhadap korban,” kata Kuasa Hukum keluarga korban, Muhamad Pazri usai memenuhi panggilan ketiga kali oleh penyidik di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Senin (7/4/2025).

Menurut dia, jika hasil tes DNA membuktikan sperma itu hanya milik tersangka Jumran, artinya fokus perkara ini hanya mengarah pada pelaku tunggal, Jumran.

“Di antara 33 adegan pembunuhan pada rekonstruksi beberapa hari lalu tidak menampilkan adegan dugaan rudapaksa atau kekerasan seksual,” ujarnya.

Namun demikian, kata Pazri, tim kuasa hukum telah berdiskusi dengan penyidik yang menjelaskan bahwa adegan rudapaksa tidak ditampilkan saat rekonstruksi karena masih mengumpulkan bukti akurat, selain itu juga untuk menghindari pemberitaan liar oleh media sebelum seluruh barang bukti benar-benar terkumpul dan membuat terang kasus ini.

Ia mengatakan saat ini penyidik masih fokus pada dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka, dan dugaan pemerkosaan masih pendalaman lebih lanjut.

Untuk saat ini, Pazri menuturkan bahwa pihaknya fokus menunggu hasil tes DNA sperma yang dikirim ke oleh penyidik ke laboratorium forensik di Jakarta untuk mengetahui secara ilmiah siapa pemilik sperma yang ditemukan di rahim korban.

“Tak hanya temuan sperma saat penemuan jasad, video singkat lima detik juga kami serahkan ke penyidik yang berisi rekaman tersangka sedang memakai baju dan celana usai berhubungan badan secara paksa terhadap korban di salah satu kamar hotel di Banjarbaru pada rentang waktu 15-20 Desember 2024,” tutur Pazri.
Penyidik Denpomal Banjarmasin sejauh ini telah memeriksa 13 orang saksi, lalu pada Sabtu (5/4) menggelar rekonstruksi yang meliputi 33 adegan berlangsung lebih dari satu jam, satu orang saksi yang mengetahui keberadaan pelaku di TKP dihadirkan beserta tersangka memperagakan seluruh adegan pembunuhan.

Dalam keterangan yang disampaikan Penerangan Lanal Banjarmasin, selanjutnya pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke Oditur Militer (OTMIL) untuk dilaksanakan persidangan secara terbuka.

Tersangka Jumran yang sebelumnya berdinas di Lanal Balikpapan, diserahkan Denpomal Balikpapan kepada Denpomal Banjarmasin untuk ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Jumat (28/3) malam.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi. (ANT/KN)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan bahwa pihaknya belum menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021—2023.

“Belum ada info dari penyidik,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (7/4/2025).

Pada kesempatan sebelumnya, KPK mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang memeriksa Ridwan Kamil setelah Lebaran 2025.

“Bisa jadi setelah Lebaran,” kata Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3).

Walaupun demikian, kata dia, Ridwan Kamil akan diperiksa KPK setelah seluruh saksi dari internal BJB maupun vendor pengadaan selesai diperiksa.

“Ridwan Kamil tentunya akan kami jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut selesai kami lakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp222 miliar.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis sebagai respons atas kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk ekspor dari Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia mencapai 32 persen. Tarif serupa juga diberlakukan pada negara-negara ASEAN lainnya dengan besaran yang bervariasi.

“Indonesia dikenakan 32 persen. Negara ASEAN lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand tarifnya bahkan lebih tinggi. Yang lebih rendah hanya Malaysia, Filipina, dan Singapura,” jelas Airlangga.

Sektor utama yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah sektor makanan dan tekstil (food and apparel), yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

“Itu sektor yang terkena paling besar. Tapi kita juga mendengar masukan dari pelaku usaha seperti Apindo dan asosiasi terkait,” ujarnya.

Meski demikian, Airlangga menilai kebijakan ini juga bisa menjadi peluang baru, mengingat besarnya pasar Amerika.

“Pasar mereka besar, dan kita punya potensi untuk tetap bersaing,” tambahnya.

Ia memastikan komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat terus berjalan, termasuk melalui Kedutaan Besar RI di Washington.

“Kedutaan kita sudah berkomunikasi dengan USTR. Mereka sedang menunggu proposal konkret dari Indonesia dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, juga telah memberikan arahan langsung agar Indonesia menyampaikan respons diplomatik secara menyeluruh.

“Bapak Presiden sudah berkomunikasi sejak awal. Bahkan minggu lalu beliau berbicara dengan Donald Trump, dan berkoordinasi dengan beberapa pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim,” katanya.

Terkait sikap kawasan, Airlangga menegaskan bahwa ASEAN sepakat mengedepankan jalur negosiasi.

“ASEAN tidak akan mengambil langkah retaliasi. Indonesia bersama Malaysia akan mendorong pembaruan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA),” jelasnya.

TIFA sendiri merupakan kerangka kerja sama perdagangan bilateral Indonesia-AS yang telah ditandatangani sejak 1996.

“Banyak isunya sekarang sudah tidak relevan lagi. Kita perlu dorong kebijakan baru yang lebih kontekstual,” tegasnya.

Selain soal tarif, pemerintah Indonesia juga akan mencermati hambatan non-tarif dan potensi impor strategis untuk menekan defisit perdagangan.

“Kita ingin mengisi delta ekspor-impor yang mencapai 18 miliar dolar AS dengan produk strategis seperti gandum, kapas, dan migas,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mendorong penguatan kerja sama dagang dalam proyek-proyek strategis nasional.

“Indonesia saat ini sedang membangun proyek strategis seperti refinery, yang komponennya sebagian bisa berasal dari Amerika,” tutupnya.

Sebagai informasi, kebijakan tarif baru dari Pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif impor baru hingga 32 persen, khususnya pada sektor makanan olahan dan tekstil.

Penulis: Fajri
Editor: Agus Susanto

MAJALENGKA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah akan merespons kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dengan sikap tenang dan mengedepankan jalur diplomasi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyadari bahwa kondisi global saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang dagang antara negara-negara besar yang turut berdampak pada Indonesia.

“Kita juga kena imbasnya, tapi kita tenang. Kita punya kekuatan. Kita akan berunding dengan semua negara, termasuk Amerika,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia menginginkan hubungan internasional yang adil dan setara.

“Kita ingin hubungan yang baik, yang adil, yang setara. Tidak masalah dengan prinsip resiprokal. Kita hormati kepentingan mereka, tapi kita juga akan menjaga kepentingan rakyat kita,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya diri dan tidak panik menghadapi tantangan global.

“Kalau ada tantangan, kita hadapi dengan gagah dan tegar. Kita yakin bisa bangkit dengan baik,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah memberlakukan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk dari Indonesia, termasuk kopi dan komoditas lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan melindungi industri domestik mereka.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia memilih tidak melakukan tindakan balasan, melainkan mengedepankan diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk membahas kebijakan ini dan mencari solusi terbaik bagi kedua negara.

Penulis: Fajri
Editor: Agus Susanto