JAKARTA – Pemerintah kini sedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan UU tersebut dirancang seiring dengan kondisi Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional.

“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan,” ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dia menjelaskan pada KUHP baru, terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tobat dan menyesali perbuatannya atau tidak.

Jika dinilai telah tobat, sambung dia, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan tersebut berlaku bagi narapidana hukuman mati, baik warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Untuk itu, Menko menegaskan bahwa perubahan sistem hukum yang dibawa oleh KUHP Nasional akan terus menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.

“Sebagai pemerintah, kami harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkrah dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan,” ucap dia.

Dengan demikian apabila ada perubahan hukum, RUU Pelaksanaan Hukuman Mati akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum.

Sebelumnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM RI Ramoti Samuel menegaskan bahwa hukuman mati bukan lagi masuk menjadi pidana pokok, melainkan pidana bersifat khusus dalam KUHP baru.

Saat diskusi publik untuk memperingati Hari Antihukuman Mati Internasional 2024, Ramoti Samuel mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa komutasi atau pergantian pidana mati tidak lagi masuk sebagai pidana pokok sehingga hanya bersifat khusus dan menjadi alternatif.

“Dalam UU itu disebutkan pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” kata Ramoti Samuel dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan tema Hukuman Mati dan Pengaruhnya dalam Menciptakan Rasa Aman kepada Masyarakat di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat sehingga hukuman pidana itu akan ditentukan dalam pasal tersendiri guna menunjukkan bahwa hal itu benar-benar bersifat khusus.

Karena telah menjadi alternatif, kata dia, pidana mati sangat terbuka untuk menjadi bentuk hukuman lain sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) KUHP yang mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

“Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut,” ujar pria yang kerap disapa Samuel tersebut.

Selain itu, KUHP baru juga menekankan tentang penundaan pelaksanaan pidana mati dengan sejumlah kriteria sesuai dengan Pasal 99 ayat (4). Kriteria yang dimaksud, yaitu perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, dan orang yang sakit jiwa. (ANT/KN)

JAKARTA- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan PDI Perjuangan bakal bergabung dengan Kabinet Merah Putih, pascapertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025) malam.

Dia pun mengaku belum mengetahui secara persis perbincangan yang dilakukan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, dia yakin keduanya berbincang mengenai pembangunan bangsa.

“Ya kalau menyatukan visi tapi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” kata dia.

Menurut dia, pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Selama ini, dia mengatakan bahwa hubungan keduanya bersahabat baik.

“Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama semalam dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” katanya.

Dalam foto yang diunggah dalam media sosial milik Dasco, Prabowo dan Megawati tampak duduk bersama di sofa. Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya dengan lencana kepresidenan, sedangkan Megawati mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga. (ANT/KN)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berpendapat rencana kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab menurunnya angka pendatang ke Jakarta.

“Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta sebagai ibu kota, akan segera pindah,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Selama tiga tahun terakhir, jumlah pendatang ke Jakarta memang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, tercatat ada 395.298 pendatang. Angka itu turun drastis pada 2024 menjadi 84.783 jiwa. Sementara, untuk tahun 2025, jumlah pendatang diprediksi hanya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 jiwa.

Selain itu, kata dia, menurunnya arus urbanisasi ke Jakarta juga dipengaruhi oleh pembangunan yang kini tidak lagi terpusat di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga dinilai mulai merata ke berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya tujuan utama.

“Sekarang ini pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta, juga terjadi di mana-mana. Untuk 2025 ini, kami sedang pelajari apakah ada peningkatan atau penurunan,” ujarnya.

Kendati demikian, Pramono menegaskan Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang untuk mengadu nasib.

Pramono pun kembali mengingatkan bahwa Pemprov Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang baru, melainkan akan melakukan pendekatan pendataan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Meski Jakarta terbuka bagi siapa saja, Pramono berharap kedatangan warga baru tidak mengganggu ketertiban dan tetap membawa semangat kedamaian.

“Kami mengharapkan siapa pun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” kata Pramono. (ANT/KN)

JAKARTA– Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur. Penambangan ilegal tersebut telah merusak kawasan seluas 3,26 hektar yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan.

“Hutan Pendidikan Unmul adalah aset berharga bagi dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya penting bagi Unmul, tapi juga bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Karena itu, tindakan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini tidak dapat ditoleransi,” tegas Hetifah dalam keterangannya, Senin (8/4/2025).

Sebagai Ketua Komisi X yang membidangi sektor pendidikan dan riset, Hetifah menegaskan pentingnya pelindungan terhadap fasilitas pendidikan dari segala bentuk eksploitasi ilegal. Menurutnya, kawasan tersebut harus tetap steril dari kepentingan ekonomi jangka pendek yang merugikan generasi masa depan.

“Kita harus pastikan bahwa ruang hidup dan ruang belajar anak-anak kita tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak,” ujarnya.

Politisi partai Golkar itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Ia menyebut tindakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terjadi di kawasan pendidikan lainnya.

“Jika tidak ditindak tegas, ini bisa menjadi preseden buruk di mana lembaga pendidikan terus-menerus menjadi sasaran empuk eksploitasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Hetifah mengapresiasi langkah cepat Gubernur dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan peninjauan dan verifikasi kerusakan di lapangan. Ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta aparat keamanan, agar kawasan Hutan Pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Akhirnya, Hetifah menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan.

“Kasus di Unmul ini harus menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan kita ke depan,” pungkas Hetifah.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya terhadap sejumlah pihak yang menggaungkan narasi “Indonesia Gelap” dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik, tetapi ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran kebohongan. Ia menyoroti bahwa teknik propaganda bisa menyesatkan jika terus-menerus diulang.

“Itu ada di buku, The Art of Propaganda. Semua negara pelajari, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai negara lain,” ujarnya.

Menurutnya, menghadapi serangan semacam itu harus dengan keterbukaan dan penjelasan berdasarkan data yang faktual. Sehingga kebohongan itu akan terbongkar dengan sendirinya.

“Serangan kebohongan hanya dapat dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, kenyataan dan ilmu dan matematika. Saya pun meyakini, kebohongan-kebohongan suatu saat akan terbongkar,” kata Prabowo.

Terkait narasi “Indonesia Gelap” yang menjadi tema dalam berbagai aksi unjuk rasa, Prabowo memberikan respons tegas namun santai.

“Saya juga heran ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap, itu hak dia, tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pengalamannya saat bertemu dengan para petani di berbagai daerah yang kini merasa senang dan bersyukur karena hasil pertanian meningkat.

“Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis,” jelasnya.

Menurutnya, capaian itu salah satunya berkat kebijakan pemerintah yang memangkas regulasi dalam penyaluran pupuk ke petani.

Meski begitu, Prabowo menegaskan dirinya tak melarang pihak manapun untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk yang pesimis terhadap kondisi bangsa.

“Jadi saudara-saudara saya tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, gelap, gelap, monggo,” katanya.

Namun, ia tetap yakin Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang cerah dan menegaskan komitmennya sebagai kepala negara.

“Saya optimis, saya bangga jadi Presiden RI. Kekayaan kita akan kita kuasai, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Ia pun menyadari bahwa tidak semua pihak akan sepakat atau puas dengan kebijakan pemerintahannya.

“Mungkin banyak yang kecewa tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang merasa bahagia ya itu tugas pemerintah,” lanjutnya.

Sebelumnya, demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” sempat merebak di berbagai wilayah pada 17–21 Februari lalu. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dengan titik pusat unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta.

Para demonstran menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo, termasuk efisiensi anggaran yang dinilai memangkas alokasi penting seperti pendidikan. Mereka juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan TNI dan Polri, serta menyoroti potensi kembalinya dwi fungsi ABRI.

Tuntutan lain dalam aksi itu mencakup penolakan terhadap Revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, pengesahan tatib DPR, serta evaluasi terhadap struktur kabinet yang dianggap gemuk.

Penulis : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi pemerintah yang dipimpinnya selama ini belum optimal dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Saya sadar beberapa minggu lalu bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, dirinya lebih memilih pendekatan kerja berbasis hasil daripada banyak bicara tanpa bukti. Ia menyebut lebih nyaman jika dinilai dari hasil kerja yang nyata.

“Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, ia sudah membentuk tim kecil untuk mulai bekerja. Tim ini disebutnya bekerja diam-diam tanpa sorotan media.

“Kadang-kadang kalau diliput media, malah jadi sulit bekerja, karena media ingin bukti seketika,” ungkapnya.

Di sisi lain, Prabowo turut menanggapi kontroversi pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi ke kantor Tempo yang menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo dimasak saja.

“Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira Beliau menyesal,” ujar Prabowo.

Pernyataan itu sendiri disampaikan dalam wawancara bersama Najwa Shihab di Hambalang, Kabupaten Bogor, 6 April 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa kesalahan dalam komunikasi publik bisa terjadi karena beberapa orang di lingkarannya berasal dari latar belakang yang belum terbiasa tampil di ruang publik.

“Mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei, atau akademis, muncul di panggung publik kurang cepat menyesuaikan, menurut saya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Maret 2025, kantor Tempo mengalami serangkaian teror, termasuk kiriman kepala babi tanpa telinga, paket berisi enam tikus mati, dan kejahatan digital berupa doxing terhadap jurnalis politik Francisca Christy Rosana (Cica).

Alih-alih mengecam tindakan tersebut, Hasan Nasbi justru mengatakan, “Sudah dimasak saja,” dalam komentarnya kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

Hasan berdalih bahwa pernyataannya itu didasarkan pada unggahan Cica di media sosial X, yang ia anggap sebagai lelucon.

“Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” ucap Hasan.

Ia pun mempertanyakan apakah tindakan pengiriman kepala babi tersebut benar-benar merupakan ancaman serius.

“Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” kata Hasan.

Untuk memperkuat hubungan dengan media dan memperbaiki komunikasi ke depan, Prabowo menggelar pertemuan dengan enam pemimpin media nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4).

Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu dihadiri oleh para pemimpin redaksi dari IDN Times, tvOne, Detikcom, Harian Kompas, SCTV-Indosiar, serta pendiri Narasi, Najwa Shihab.

Penulis : M Adi Fajri
Editor : Nicha R