BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencetak sejarah dengan melaksanakan pengangkatan 9.051 tenaga honorer secara serentak sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025.

Pengangkatan ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pelantikan PPPK secara serentak dalam jumlah besar sekaligus mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan dalam percepatan reformasi birokrasi.

Kepala BKN Zudan Arif Fakhulloh di Cikarang, Rabu (26/3/2025), mengapresiasi langkah cepat dan masif Pemerintah Kabupaten Bekasi menuntaskan seleksi hingga pengangkatan PPPK. Selain terbanyak di Indonesia juga menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang mengangkat dalam jumlah besar secara serentak.

“Pelantikan PPPK dalam jumlah sebesar ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sekaligus memperkuat sektor pelayanan publik,” kata Zudan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini mendapatkan apresiasi dari BKN RI. Sebagai bentuk penghargaan, BKN memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Bekasi atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja cepat dan tepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi. Ini adalah prestasi yang patut dicontoh oleh daerah lain,” katanya.

Zudan mengingatkan status yang disandang para pegawai ini memiliki hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Dengan masa kontrak satu hingga lima tahun, setiap pegawai akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja optimal dalam pelayanan publik.

“Perjanjian kerja ini berbatas waktu sehingga setiap PPPK harus menunjukkan kinerja yang baik dan disiplin agar masa kontraknya dapat diperpanjang,” ucapnya.

Ia juga menekankan penting peningkatan kompetensi bagi PPPK agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“PPPK harus terus meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah daerah melalui badan kepegawaian memiliki kewajiban untuk terus mendukung pengembangan kapasitas PPPK,” ucap dia.

Dirinya turut mengingatkan penting menjaga etika birokrasi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “PPPK adalah bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia yang harus menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan etika birokrasi dalam setiap aspek pelayanan publik,” katanya.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan pengangkatan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan teknis.

“Ini merupakan komitmen nyata kami dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Sebanyak 9.051 tenaga honorer diambil sumpah dan janji secara serentak dalam upacara pengangkatan menjadi ASN-PPPK dengan latar belakang tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.(KR-PRA). (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden ri Prabowo Subianto berbuka puasa bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dalam siaran resminya di Jakarta, Rabu (26/3/2025), menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengundang Jokowi berbuka puasa bersama hari ini.

“Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama. Enam anggota Paspampres, yang berbaju biru, menyambut kedatangan Joko Widodo,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.

Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran resmi yang sama, menyambut kedatangan Jokowi di Istana. Keduanya berjabat tangan, kemudian berjalan bersama-sama menuju Presidential Lounge untuk berbuka puasa.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Jokowi berbincang-bincang sambil menikmati hidangan buka puasa.

“Acara ini mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga kesatuan bangsa. Acara buka puasa itu juga menjadi kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.

Selepas berbuka puasa bersama, Jokowi pun meninggalkan Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo mengantarkan Jokowi sampai ke depan kendaraannya.

Sejauh ini, Sekretariat Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan pejabat Istana lainnya belum memberikan pernyataan lebih perinci mengenai isi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Jokowi.
Informasi mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo dan Jokowi baru diberikan kepada wartawan selepas pertemuan itu berakhir.

Presiden Prabowo pada Rabu siang menerima kedatangan Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Nol Barrot di Istana, kemudian Presiden memimpin rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam pertemuan dengan Menlu Prancis, Presiden RI banyak berdiskusi soal kemitraan strategis dua negara, sekaligus membahas persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia.

“Diskusi kami sangat produktif dengan Presiden Prabowo, mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang. Ini akan bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan Indonesia dan Prancis serta membuka babak baru dalam kemitraan kita,” ujar Barrot usai pertemuan. (ANT/KN)

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan budaya literasi masyarakat serta memberikan alternatif edukatif bagi anak-anak selama perjalanan mudik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) kembali menyelenggarakan program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2025.

Kegiatan ini berlangsung pada 26–27 Maret 2025 di berbagai titik keberangkatan mudik, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Terminal Kalideres, Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, serta Bandara Halim Perdanakusuma. Dengan berbagai kegiatan menarik mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, program ini bertujuan untuk memperkenalkan buku sebagai alternatif hiburan yang lebih edukatif bagi anak-anak dan keluarga yang melakukan perjalanan jauh.

Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Dr. Iwa Lukmana, menjelaskan program ini berfokus pada penyediaan bahan bacaan bermutu serta edukatif.

“Kami ingin meningkatkan kegemaran membaca, khususnya pada anak-anak, sebagai alternatif kegiatan ketika mudik. Harapannya, perhatian mereka bisa teralihkan dari gawai dan lebih tertarik membaca buku,” ujar Iwa saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, banyak orang tua yang memberikan ponsel kepada anak-anak mereka untuk mengatasi kebosanan selama perjalanan. Namun, kurangnya kontrol terhadap konten digital menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kehadiran gerai baca di berbagai titik mudik diharapkan dapat memberikan pilihan hiburan yang lebih berkualitas.

Selain menyediakan buku, program ini juga menghadirkan berbagai kegiatan literasi interaktif, seperti mendongeng dan membaca bersama, yang melibatkan para pegiat literasi di Jakarta.

Pada tahun ini, Badan Bahasa menyalurkan 20.000 buku bagi anak-anak dan masyarakat umum, meningkat dari 17.000 buku pada tahun sebelumnya. Buku-buku tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Badan Bahasa Kemendikdasmen, Pusat Perbukuan (Pusbuk), Gramedia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), serta beberapa penerbit lain.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penguatan Literasi, Hidayat Widiyanto, menambahkan bahwa program tahun ini melibatkan lebih banyak mitra, termasuk komunitas literasi dan forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

“Kalau tahun lalu kami belum menggandeng banyak mitra, tahun ini kami sudah melibatkan komunitas literasi agar kegiatan semakin berkembang. Selain itu, jumlah lokasi juga bertambah. Tahun lalu ada lima titik, sekarang kami menambahkan satu lokasi baru, yaitu di Bandara Halim Perdanakusuma,” jelas Hidayat.

Pemilihan Bandara Halim sebagai lokasi tambahan didasarkan pada pertimbangan teknis serta efisiensi persiapan. Ke depannya, pihaknya berharap dapat memperluas cakupan program ke lebih banyak lokasi, termasuk bandara lain yang lebih ramai seperti Soekarno-Hatta.

Dari evaluasi tahun lalu, program MABB telah memberikan dampak positif bagi peningkatan minat baca anak-anak. Berdasarkan laporan dari para guru, kebiasaan membaca yang ditanamkan melalui program ini tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga berdampak pada pemahaman pelajaran lainnya.

“Guru-guru yang kami wawancarai menyebutkan bahwa anak-anak yang gemar membaca lebih cepat memahami bacaan pelajaran lain. Jadi, program ini tidak hanya mendorong budaya literasi, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pembelajaran di sekolah,” tambah Iwa.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sejumlah aset rampasan negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Serah terima ini dilakukan pada Selasa (25/3/2025) di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta.

Aset yang diserahkan terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi senilai Rp2,88 miliar, serta dua unit rumah susun masing-masing seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp664,15 juta dan 36 meter persegi senilai Rp186,6 juta.

Hibah ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menekankan pemanfaatan aset rampasan negara tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan nilai ekonomis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas.

“Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum,” ujar Fitroh.

Selain itu, ia menjelaskanhibah aset ini merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

Sementara itu, Ketua LPSK, Achmadi, menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas dukungan dalam memperkuat sarana dan prasarana LPSK, terutama untuk kantor perwakilan di daerah.

“Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah,” ujar Achmadi.

Menurutnya, hibah ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.

“Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan penyerahan aset ini, KPK berharap pemanfaatan barang rampasan negara dapat lebih efektif dan mendukung kerja lembaga-lembaga yang berperan penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Djan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka utama dalam kasus ini, yaitu buron Harun Masiku dan advokat Donny Tri Istiqomah.

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan atas nama DF, wiraswasta sekaligus mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden,” ujar Tessa.

Djan Faridz sendiri enggan memberikan banyak komentar setelah diperiksa oleh penyidik KPK. Saat ditanya wartawan mengenai materi pemeriksaan, termasuk keterkaitannya dengan Harun Masiku, Djan memilih untuk tidak menjawab secara rinci.

“Tanya ke KPK,” katanya singkat.

Ketika didesak lebih lanjut mengenai isi pemeriksaannya, politikus senior PPP itu kembali merespons dengan pernyataan yang sama.

“Tanya penyidiknya, kok tanya saya? Yang memeriksa dia,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 22 Januari 2025, KPK telah menggeledah rumah Djan Faridz di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus suap ini.

“Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” ungkap Tessa.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengusut jaringan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Harun, yang merupakan mantan calon legislatif dari PDIP, telah menjadi buronan sejak 2020.

Ia diduga menyuap anggota KPU saat itu, Wahyu Setiawan, sebesar Rp600 juta untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu (PAW).

Seiring berjalannya penyidikan, KPK telah menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka. Selain Harun, Wahyu Setiawan juga telah diproses hukum dan menjalani hukuman. Beberapa pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, seperti Agustiani Tio (orang kepercayaan Wahyu) dan Saeful Bahri (perantara suap), juga telah divonis dan menyelesaikan masa hukumannya.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto didakwa merintangi penyidikan serta ikut terlibat dalam upaya penyuapan terhadap Wahyu Setiawan bersama Harun Masiku.

Meskipun beberapa aktor utama dalam kasus ini telah diproses, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. KPK terus melakukan pencarian dan pengembangan kasus guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R