TANJUNG REDEB – Saat ini permasalahan sengketa lahan belum juga usai di Kabupaten Berau. Mulai dari pihak pemerintah dengan pihak swasta, antar wilayah, hingga perorangan.

Untuknitu, Anggota DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa menilai sudah sepatutnya pemerintah daerah membangun palang pemberitahuan aset negara.

“Menurut saya pemasangan Palang aset pemerintah daerah pun penting agar pada masa kini secara khusus terhindar aktivitas penyerobotan lahan untuk pembangunan fisik tidak patuh peraturan,” ucapnya.

Politisi PDIP itu juga berharap penetapan ukuran luas lahan aset pemerintah daerah dan pihak manapun harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Karena ini hak segala warga negara terhadap kepemilikan lahan sesuai peraturan berlaku baik itu ada denda yang akan menimpa pelanggar atau hukuman,” ungkapnya.

Grace menambahkan seharusnya pemerintah serta pihak terkait harus membahas masalah ini lebih lanjut tentang dampak apapun jika ada aktivitas penyerobotan lahan.

“Ya harapan saya kerja sama seluruh pihak agar terwujudnya perlindungan keamanan atas kepemilikan lahan dan kebutuhan masing-masing kelompok yang sah bisa diperjuangkan,” tuturnya.

Ia juga ingin keamanan ketertiban masyarakat secara khusus di tengah kota selalu kondusif dan terhindar dari segala potensi penyerobotan lahan

“Apa lagi kita tinggal di tengah kota Tanjung Redeb dengan beranekaragam suku dan budaya, sudah sepantasnya kita saling bertoleransi terhindar hal-hal tidak diinginkan karena persoalan lahan,” imbuhnya.

Termasuk pendataan ulang terkait aset lahan milik pemerintah, masyarakat hingga perusahaan harus sesuai dengan keabsahan data.

“Karena pendataan luas ukuran lahan itu juga menentukan harga aset milik pemerintah maupun orang lain yang bertanggung jawab. Sehingga harus ada sinergitas tercipta antar forkopimda serta pihak manapun yang punya lahan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Penambahan anggaran pada pembangunan Gapura Selamat Datang di simpang empat Kilo 5 mendapat sorotan dari anggota DPRD Berau, Oktavia.

Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp 1,16 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Sebelumnya, pihaknya telah menganggarkan sebanyak Rp 3,9 miliar yang berasal dari APBD Murni 2024.

Untuk itu, dirinya meminta agar anggaran yang besar ini dapat digunakan sesuai kebutuhan. Menurutnya pembangunan tersebut memiliki tujuan yang baik. Yakni mempercantik dan memperindah wajah Kabupaten Berau ketika ingin masuk ke pusat kota.

“Kami sebenarnya mendukung segala langkah ini. Namun, dengan angka anggaran yang besar maka perlu digunakan dengan baik,” ucapnya.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa dengan revitalisasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan, adanya penambahan anggaran dirinya berharap tidak memperlambat proses penyelesaian pembangunan gapura ini.

“Anggaran sudah cukup besar, sehingga perlu pengerjaan yang cukup tepat dan cepat,” jelasnya.

Politikus Partai Nasdem ini pun menghimbau Pemkab Berau dalam hal ini DPUPR untuk mengatasi kendala yang terjadi. Sehingga, masyarakat tidak kecewa dengan hasil dari revitalisasi ini.

“Semoga hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau dikenal sebagai Kabupaten yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Seperti di Sektor pertanian dan perkebunan, Pariwisata hingga pertambangan.

Untuk itu, Anggota DPRD Berau, Srie Yulianawati Ningsih meminta agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Berau.

Bila dilihat dari sisi anggaran juga perlu diperhatikan. Pasalnya dengan dukungan anggaran yang maksimal tentu saja pengembangan pariwisata di Berau akan lebih mudah baik itu ruang gerak instansi terkait untuk melakukan inovasi dan kreativitas yang lebih luas lagi.

“Tentu dukungan anggaran tidak kalah penting untuk pengembangan potensi pariwisata di Berau,” tuturnya.

Perkembangan pariwisata Berau jelas juga mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), mengingat saat ini Kabupaten Berau masih sangat tergantung pada pendapatan PAD dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Politikus Partai PPP itu juga mengingatkan, Pemerintah Daerah agar manfaatkan pengembangan pariwisata sehingga nantinya Pemkab Berau akan mendapatkan nilai positif untuk segala bidang yang ada.

Namun, yang menjadi pertimbangan dan menghambat wisatawan atau pengunjung untuk berwisata ke Kabupaten Berau seperti kendala harga tiket pesawat yang kini masih dalam kategori cukup mahal.

“Ini jelas memberatkan masyarakat atau pengunjung yang ingin berwisata, walau memang harga jual tiket tisak semahal tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Dirinya berharap, Pemerintah Daerah beserta instansi terkait dapat lebih fokus bila menginginkan perkembangan pariwisata Berau lebih maju dan dapat menyaingi pariwisata luar negeri.

“Dukungan anggaran yang maksimal dan fokus memanfaatkan SDA yang ada,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, kerap mendapati keluhan para buruh yang mengalami diskriminasi pekerja harian lepas yang menyebut tidak ada kejelasan mengenai status para pekerja tersebut.

Dirinya menjelaskan, permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi di Kabupaten Berau.

Dirinya pun sudah beberapa kali menyampaikan keluhan-keluhan para buruh dan hampir setiap kasus terjadi di setiap sektor usaha kerja.

“Jadi kalau mereka itu masih tenaga harian lepas yang sudah melebihi 3 bulan berturut turut, wajib di pekerjakan sebagai pegawai tetap,” ungkapnya.

Dirinya pun mengatakan, bahwa berdasarkan peraturan, pemberi kerja selaku tempat para buruh bekerja hanya dapat memperpanjang kontrak sebanyak satu kali dengan jangka waktu satu tahun dan paling lama lima tahun.

Namun, apabila pihak pemberi kerja ingin kembali memperpanjang masa kerja atau kontrak maka diperlukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru dengan menjelaskan masa kerjanya.

“Jadi Perjanjian kerja itu penting, bukan hanya sebagai surat yang menerangkan bahwa dia selaku pekerja di perusahaan tersebut tapi itu sebagai tanda atas hak dan kewajiban pekerja,” tuturnya.

Berdasarkan peraturan pemerinta yang baru, pemberian masa kerja kontrak atau PKWT maksimal lima tahun masa kerja.

Pemberi kerja berhak memperpanjang kontrak apabila pekerjaan belum selesai pada batas waktu yang diberikan sesuai peraturan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 35 Tahun 2021.

“Jadi tidak ada alasan lagi, itu Undang-undang yang berbicara. Itu kita bilang tadi disnaker harus memberikan penegakan, perlindungan tenaga kerja atau cipta kerja,” tegasnya.

Dirinya pun menghimbau kepada Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk lebih tegas dalam membela hak dan kewajiban pekerja sesuai Undang-undang cipta kerja yang berlaku.

“Kami selaku fungsi pengawas akan terus mendorong atas apa yang harus menjadi hak para buruh dan saya harap ada solusi yang dapat diberikan Pemerintah Daerah,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Mendekati musim libur panjang, pasti banyak masyarakat maupun wisataaan yang akan berkunjung ke sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Berau.

Untuk itu, demi mempertahankan Kabupaten Berau sebagai daerah wisata unggulan. Anggota DPRD Berau, Sa’ga mendorong pemerintah daerah untuk mencegah hingga memberantas pungutan liar di tempat wisata.

Menurutnya, Berau telah menjadi salah satu tempat tujuan wisata pilihan. Sehingga, untuk menjadi tuan rumah yang ramah bagi pengunjung, maka harus memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.

“Setidaknya, terdapat pengawasan dari pemerintah,” ungkapnya.

Dirinya berharap upaya mencegah serta memberantas pungli dilakukan dengan cara persuasif, sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan pemerintah harus membangun infrastruktur jalur wisata. Kondisi infrastruktur yang layak dilalui, akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilintasi.

“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Maraknya tindak kejahatan yang terjadi lantaran terlilit utang akibat sering bermain Judi Online (Judol) disoroti berbagai pihak. Salah satunya adalah Anggota DPRD Berau, M Ichsan Rapi.

Dirinya mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi sejak dini. Pasalnya, tidak hanya para orang dewasa yang gemar memainkannya. Tetapi, judol ini telah menjamur kepada anak-anak, bahkan dibawah umur.

Menurutnya, dengan akses judi online yang sangat mudah dijangkau. Maka sudah menjadi tugas Pemkab Berau mengantisipasi, mulai dari sekolah hingga lingkungan sekitar.

“Kami turut prihatin. Salah satu faktor munculnya tindak kriminalitas adalah dari judi online, dari dulu hal ini sudah diwanti-wanti dan sudah banyak kejadian serupa akibat hal yang sama,” ucapnya.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah membuat laporan nilai transaksi judi online yang telah mencapai Rp 200 triliun sampai pada pertengahan September 2023 lalu.

Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebab, judi online lebih banyak menjerat masyarakat kelas menengah ke bawah.

Bahkan, kalangan anak-anak muda hingga dibawah umur sudah mengenal judi online. “Kalau kita tidak segera ditangani, bisa timbul kerawanan sosial. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu meminta aparat segera menindak tegas dengan memblokir judi online. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengambil solusi dan aksi agar virus candu judi online tidak menyebar ke generasi muda.

Menurutnya, generasi muda adalah masa depan bangsa. Sehingga, untuk mencegah timbulnya korban akibat terpapar judi online, maka sudah seharusnya Pemkab bergerak cepat untuk mengantisipasi maraknya kasus karena judi online.

Terlebih, situs judi online ini sudah merambah kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Mulai dari masyarakat, remaja hingga pelajar. “Ini harus segera ditindaklanjuti,” tutupnya. (ADV/KN)