SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, memberikan tanggapan terkait program insentif pertanian yang digagas oleh Menteri Pertanian. Dalam program tersebut, para petani berpotensi menerima insentif hingga Rp10 juta per bulan.

Meski demikian, Selamat menyatakan bahwa dirinya masih perlu mempelajari detail pelaksanaan program tersebut.

“Konstituen saya sudah banyak bertanya soal program ini karena pemberitaan yang beredar. Saya jawab akan saya telusuri dulu, karena bentuknya seperti apa, apakah berupa uang tunai, modal usaha, atau dalam bentuk lain, masih belum jelas,” ujar Selamat.

Menurutnya, jika program ini benar-benar terealisasi, dampaknya akan sangat positif bagi sektor pertanian.

“Kalau memang terrealisasi, itu bagus sekali. Program ini bisa mendongkrak minat masyarakat untuk bertani,” katanya.

Selamat juga menekankan pentingnya reformasi di sektor pangan. Ia menyebut bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu kunci stabilitas negara.

“Kalau negara mengalami kelangkaan pangan, itu berbahaya. Bisa membuat negara kolaps. Oleh karena itu, reformasi di sektor pangan harus dilakukan dengan berani,” tegasnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang ketika harga pangan naik.

“Saat harga pangan naik, masyarakat akan termotivasi untuk bertani. Dengan bertambahnya jumlah petani, produksi akan meningkat, dan harga pangan akan turun secara bertahap. Jika sudah surplus, kita bisa beralih dari impor menjadi ekspor,” jelasnya.

Namun, Selamat juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan ini.

Program insentif ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Selamat Ari Wibowo menyatakan bahwa ia akan terus memantau perkembangan program ini dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.

“Kita harus berani mengontrol harga pangan dan memberikan alternatif bagi masyarakat. Dengan begitu, sektor pertanian bisa tumbuh, dan Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, menegaskan pentingnya pengendalian harga yang efektif untuk mendukung hasil pertanian dan peternakan yang menjanjikan.

Hal ini disampaikan Selamat saat membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani dan peternak lokal di tengah persaingan dengan produk impor.

Ia menyoroti peristiwa yang dialami peternak sapi perah di luar Kaltim, di mana harga susu impor yang lebih murah membuat para peternak kesulitan menjual produk mereka.

“Bahkan ada peternak yang sampai membuang susu atau mandi susu karena harga susu lokal tidak terkontrol. Ini adalah kebijakan yang harus kita perbaiki,” ujarnya dengan nada tegas.

Selamat juga menekankan pentingnya pemantauan data impor dan kebijakan perdagangan agar tidak merugikan petani dan peternak lokal.

Menurutnya, meskipun impor bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan, kebijakan tersebut harus diatur dengan cermat agar tidak mengorbankan sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk melindungi petani dan peternak lokal sekaligus menciptakan kebijakan yang mendukung kemandirian pangan nasional.

“Ketahanan pangan ini adalah masa depan kita. Kalau kita tidak berbenah dari sekarang, sulit bagi Indonesia untuk mandiri secara pangan,” tutup Selamat. (ADV)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, menyoroti pentingnya upaya serius dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

“Hari ini kita bicara ketahanan pangan, tapi setiap tahun penurunan minat terhadap sektor pertanian luar biasa. Sektor pertanian inilah yang kita harapkan ke depan mendapat perhatian lebih,” ujarnya.

Legislator dari PKB ini menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif yang signifikan, tidak hanya kepada sektor pertambangan tetapi juga kepada sektor pertanian.

Ia menyebut, keluhan utama generasi muda adalah bertani dianggap sulit, tidak menjanjikan, dan seringkali tidak memberikan hasil yang memadai.

“Kalau bertani sudah menggunakan teknologi, tentu akan banyak anak muda yang tertarik. Terlebih jika hasilnya menjanjikan,” katanya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Selamat Ari Wibowo, anggota DPRD Kalimantan Timur, menyatakan prioritas utamanya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kebijakan yang dianggap menghambat kemajuan di wilayah pedesaan.

“Kita akan terus mendorong pembangunan jalan menuju desa-desa agar akses masyarakat lebih mudah, sehingga perekonomian desa juga ikut berkembang,” ungkapnya dengan tegas.

Menurut Selamat, regulasi yang ada saat ini, terutama Peraturan Gubernur (Pergub), masih terlalu ketat dan membatasi ruang gerak pembangunan di desa. Ia berencana mengusulkan revisi regulasi tersebut agar pembangunan dapat dilakukan secara merata.

“Pergub yang ada harus ditinjau ulang. Fleksibilitas sangat dibutuhkan agar desa dapat berkembang tanpa harus terhambat oleh regulasi yang terlalu kaku,” jelasnya.

Selamat juga menekankan pentingnya distribusi pembangunan yang tidak hanya terfokus di perkotaan. “Pembangunan harus merata, sehingga masyarakat di pedesaan juga dapat menikmati hasilnya,” tambahnya.

Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa langkah-langkah yang direncanakannya dapat membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

“Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama mereka yang ada di pedesaan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selamat Ari Wibowo, menyoroti mekanisme penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada desa-desa di kabupaten/kota.

Menurutnya, meskipun bantuan keuangan tersebut sudah tepat sasaran, perlu evaluasi lebih lanjut terkait pemanfaatannya di tingkat pedesaan.

“Provinsi masih memberikan bantuan keuangan ke desa-desa di kabupaten. Bantuan ke kabupaten/kota itu sudah betul, tapi jika kita tilik lagi, dana itu belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya wilayah pedesaan,” ujar legislator dari fraksi PKB ini.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan di kawasan Central Business District (CBD) desa untuk mendukung pemberantasan ketimpangan pembangunan.

“CBD juga bisa menjadi sarana penting untuk mendorong pembangunan yang merata,” tambahnya.

Selain itu, Selamat menyoroti perlunya fleksibilitas dalam penggunaan dana yang diterima desa.

“Ketika dana sudah masuk ke desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa, seharusnya penggunaannya tidak terlalu dibatasi. Fleksibilitas ini penting agar desa dapat lebih kreatif dan efektif dalam membangun wilayahnya,” jelasnya.

Melalui pernyataannya, Selamat berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan agar bantuan keuangan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat pedesaan. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, baru-baru ini menyelesaikan agenda reses di 12 titik di Kota Balikpapan. Dalam kunjungannya, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, penerangan, jalan, dan drainase.

“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat yang paling mendesak adalah air bersih. Selain itu, penerangan, perbaikan jalan, dan drainase juga menjadi perhatian utama, terutama untuk mengatasi masalah banjir,” ujar Hasanuddin Mas’ud.

Ia menyadari pentingnya menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, semua permasalahan ini dapat kita selesaikan,” tambahnya.

Masalah air bersih menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan oleh warga.

Hasanuddin menyebut ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi menunjang kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur jalan yang baik serta sistem drainase yang memadai untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin berkomitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Ia berharap hasil reses ini dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalimantan Timur menargetkan posisi strategis dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama jabatan Ketua Komisi III yang membidangi pembangunan. Ketua DPRD Kaltim sekaligus anggota Fraksi Golkar, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa fokus utama fraksinya adalah memastikan peran signifikan dalam komisi-komisi yang relevan dengan program pembangunan daerah.

“Kami menargetkan posisi Ketua di Komisi III. Komisi ini membidangi pembangunan, dan sebagai fraksi, kami ingin berkontribusi nyata untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur di Kalimantan Timur,” ujar Hasanuddin baru-baru ini.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengincar peran penting di Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan.

“Untuk Komisi IV, kami berharap minimal bisa menduduki posisi Wakil Ketua, karena sektor ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambah Hasanuddin.

Proses pembagian AKD, menurut Hasanuddin, berlangsung lancar. Ia optimistis Fraksi Golkar dapat meraih posisi yang diharapkan.

“Proses sejauh ini berjalan baik, dan kami yakin bisa mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua fraksi. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan, semua sudah tuntas,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga saat ini belum terbentuk. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah jadwal padat Pilkada Serentak yang menyita waktu sebagian besar anggota DPRD.

“Kami berharap sebelum 27 November ini, pembentukan AKD bisa diselesaikan. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman dewan untuk mencari waktu yang tepat,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai Media Kaltim beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena banyak anggota dewan yang terlibat dalam kegiatan kampanye di berbagai wilayah.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa kinerja DPRD tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Pada prinsipnya, ini tidak memengaruhi kinerja kami secara keseluruhan. Pansus tetap berjalan, dan yang tertunda hanya pembentukan AKD untuk komisi,” tambahnya.

Hasanuddin optimistis bahwa pembentukan AKD dapat segera dirampungkan sebelum tenggat waktu yang ditargetkan, sehingga seluruh komisi dapat kembali bekerja secara optimal.

“Kami hanya menyesuaikan waktu agar seluruh anggota dewan bisa hadir dalam pembahasan ini,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi