KENDARI – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat Undang-Undang Perlindungan guru buntut dari dugaan kriminalisasi guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani.

“Kita berharap dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Supriyani, agar kiranya Pemerintahan Prabowo melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bersama-sama mendiskusikan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan guru,” kata Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Halim Momo saat ditemui di Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Senin.

Halim menyebutkan selain pembuatan undang-undang baru, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk kembali mencermati Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Sebab, menurut dia, terdapat pasal yang membuat guru di seluruh Indonesia ini menjadi terikat dalam mendidik anak-anak atau para generasi penerus bangsa di Indonesia ini.

“Oleh karena di situ (Undang-Undang Perlindungan Anak) menjadi tidak leluasa di dalam mendidik dan membesarkan anak di Indonesia,” ujarnya.

Halim juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo atas vonis bebas terhadap Supriyani.

Ia menjelaskan bahwa guru merupakan penentu peradaban dari sebuah negara, dan putusan tersebut berarti telah memberikan yang terbaik bagi negara ini.

“Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak sedang mencari orang bersalah atau benar, tapi yang terpenting dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah,” ungkap Halim.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani.

Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.

“Maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan terdakwa maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa,” kata Vivi. (ANT/KN)

JAKARTA – Sebanyak 3.550 anak-anak sekolah dan guru korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki telah menerima bantuan kartu perdana (starter pack), pulsa dan data (internet) gratis, hingga Senin (25/11/2024).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Flores Timur Heronimus Lamawuran dalam rilis pers yang diterima, Selasa (26/11/2024), mengungkapkan jumlah rincian penyaluran masing-masing operator antara lain Telkomsel sebanyak 2.841 orang, XL Axiata 259 orang, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) 450 orang.

“Bantuan starter pack, pulsa dan data (internet) gratis itu memang dikhususkan bagi siswa dan guru karena untuk membantu pendidikan selama di pengungsian agar tetap bisa mengakses konten- konten edukatif,” kata pria yang akrab disapa Herry itu.

Herry merinci, pembagian bantuan itu sudah dilakukan di tujuh lokasi Pos Lapangan (Poslap) pengungsian sejak 21 November 2024, yakni enam di Kabupaten Flores Timur (Flotim) dan satu di Kabupaten Sikka.

Enam pengungsian di Flotim yakni Poslap Konga, Lewolaga, Bokang, Ile Gerong, Kobasoma, dan Eputobi. Sedangkan di Sikka Poslap Waigete.

Herry menuturkan, berdasarkan petunjuk dan arahan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam kondisi darurat kebencanaan ini, kartu seluler dapat diregistrasikan dengan menggunakan satu nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) salah satu pegawai Diskominfo Flotim yang berwenang untuk seluruh jumlah kartu yang akan digunakan pengungsi.

Jangka waktu aktif kartu juga harus dibatasi, misalkan hanya untuk satu sampai tiga bulan saja, setelah itu kartu akan dimatikan.

Namun, setelah masa waktu pakai habis atau sebelum dimatikan, bagi pengungsi yang akan menggunakan kartu tersebut untuk seterusnya wajib melakukan registrasi menggunakan NIK dan Nomor KK masing-masing. Jika NIK atau KK hilang akan dibantu pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Kami selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Komdigi, akan mengawasi hal itu dengan ketat sejak pembagian bantuan hingga masa berlaku habis, sehingga asas kebermanfaatan bantuannya benar-benar dirasakan,” tuturnya.

Selain memberikan bantuan pulsa dan data gratis, seluruh operator seluler itu juga menyalurkan bantuan kepedulian bencana berupa bahan pokok, makanan dan kebutuhan pengungsi lainnya.

“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikan kita semua,” kata dia.

Manager Cluster Telkomsel Flores Timur Marianus Hendriko Willyoran mengatakan pihaknya memang sudah secara rutin memiliki program tanggung jawab sosial, apalagi dalam kondisi sulit akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, di mana para penyintas membutuhkan uluran tangan semua pihak.

Selain itu, pihaknya juga sudah memperkuat jaringan di seluruh Poslap penyintas erupsi Gunung Lewotobi, termasuk memulihkan jaringan terdampak sehingga kebutuhan komunikasi dan internet saat ini sudah membaik.

“Anak-anak adalah calon generasi masa depan, jadi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban korban erupsi,” ujarnya.

Monica Mice Makin, seorang guru SMAS PGRI Gelekat Boru sangat mengapresiasi bantuan paket pulsa dan internet dari operator seluler yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurutnya, hal tersebut sangat membantu siswa dan siswi terdampak erupsi untuk bisa tetap mengakses pendidikan.

“Kadang karena keterbatasan waktu kami mengirimkan tugas dan pelajaran lewat daring, nah dengan adanya bantuan ini tentu para siswa bisa mudah tanpa harus memikirkan biaya. Sementara kondisi sedang sulit orang tua tidak bisa bekerja,” katanya.

Hal senada disampaikan Maria Yosevina Wodon Widin, siswi SMA N 1 Wulanggintang Hewa. Dirinya sangat bahagia bisa menjadi salah satu penerima bantuan paket kartu perdana yang berisi pulsa dan internet gratis.

“Ya hal-hal seperti ini yang kami butuhkan, kami sejak awal mengungsi sudah kesulitan karena tidak bisa membeli pulsa juga data (internet). Mudah-mudahan ini meringankan beban kami dan orang tua yang sedang tidak bekerja,” ujar Maria.

Sebelumnya Menkomdigi Meutya Hafid meminta semua operator seluler memberikan bantuan berupa voucher atau kuota akses internet bagi warga di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki yang harus mengungsi karena daerahnya terdampak erupsi.

“Kami meminta agar seluruh operator seluler untuk memberikan voucher atau kuota kepada masyarakat agar dapat mengakses internet secara gratis,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Rabu (20/11/2024). (ANT/KN)

SEMARANG – Polisi menyebut GRO, siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, yang tewas dengan luka tembak senjata api diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dinihari.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar di Semarang, Senin, mengatakan, polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang  pulang melintas di lokasi tawuran.

“Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut,” katanya.

Namun, lanjut dia, ada upaya untuk menyerang anggota yang akan melerai tersebut sehingga dilakukan tindakan tegas.

Menurut dia, korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Ia menjelaskan anggota yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit.

Ia menuturkan saat berada di rumah sakit identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, lanjut dia, polisi mengamankan 12 pelaku, di mana 4 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap anggota yang diduga menembak korban, menurut dia, saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

“Yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan di Paminal,” katanya.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu siang. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota DPR RI Meity Rahmatia berharap peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum yang menyadarkan bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya kembali kriminalisasi terhadap guru.

“Saya mengharapkan agar kriminalisasi guru karena persoalan dalam proses belajar mengajar tidak lagi terjadi. Kalau pun ada, diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Meity seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, kasus kriminalisasi secara berulang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap profesi guru.

“Kasus-kasus kriminalisasi guru umumnya hanya berawal dari kesalahpahaman penanganan siswa di dalam kelas. Artinya, kasus yang muncul dari proses belajar mengajar di kelas. Tetapi, prosesnya bisa sampai di meja hijau,” kata dia.

Hal itu, ujarnya, menunjukkan lemahnya perhatian dan perlindungan terhadap guru.
Lebih lanjut, Meity menyampaikan bahwa guru memiliki peran besar dalam regenerasi sumber daya manusia dan melahirkan anak bangsa yang cerdas dan berkarakter. Dia menilai guru telah memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan di bidang pendidikan.

Pada momentum peringatan Hari Guru Nasional, Meity kembali mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian besar terhadap masalah yang dihadapi guru, mulai dari masalah kesejahteraan, kompetensi, kriminalisasi, dan lain sebagainya.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Guru. Semoga pada momen ini kita bisa mengorientasikan kembali perhatian kita pada penyelesaian masalah-masalah guru,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi dan bukan melalui kenaikan gaji.

“Kami ingin jelaskan lagi ya, karena yang muncul di berita adalah kami akan menaikkan gaji. Mohon maaf, Kemendikdasmen tidak punya kewenangan menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi,” kata Mu’ti usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Gedung A Kemendikdasmen di Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Ia menerangkan pihaknya dapat meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan sertifikasi usai yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Untuk besaran nominalnya, Mu’ti menjelaskan tunjangan akan ditentukan berdasarkan golongan jika yang bersangkutan merupakan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pelatihan bagi 850 ribu guru, baik yang berstatus ASN maupun honorer untuk dapat mengikuti dan lulus dalam sertifikasi PPG pada tahun 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih perlu membangun kepercayaan publik menyusul masih meluasnya penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara meminta BP Tapera untuk membuat strategi yang efektif untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut, dengan lebih menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung di Tapera.

“Kita tahu kemarin ada penolakan terhadap Tapera karena itu sebenarnya tabungan. Menurut saya, tabungan itu sifatnya sukarela gitu.

Jadi bagaimana Tapera ini bisa diminati sehingga orang mau menabung di sana bukan karena paksaan, tetapi karena memang menguntungkan, aman, dan legal,” ujarnya setelah melakukan rapat pembahasan program 3 juta rumah bersama Tapera di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ara juga meminta BP Tapera dapat menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi peserta. Ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan dana seperti yang pernah terjadi pada program-program serupa.

“Mereka harus merebut kepercayaan rakyat, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan pasar. Memastikan transparansi, tidak ada korupsi, efisien,” ujar dia.

“Pekan depan mereka harus menyiapkan (strateginya). Rebut kepercayaan rakyat dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja bersih, efisien. Bikin strategi yang bagus, program aksi yang bagus. Pilih orang-orang yang benar untuk mengelola ini semua,” katanya menambahkan.

Program Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), kini diperluas kepada pegawai swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, sampai pekerja mandiri.

Beban iuran 3 persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan. Dana potongan bersifat wajib dan akan dikelola oleh BP Tapera.

Namun, program ini mendapat penolakan dari sejumlah pekerja karena tidak semua orang dapat menerima manfaat pembiayaan perumahan. Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau memiliki gaji maksimal Rp8 juta per bulan, serta belum punya rumah.

Dalam PP 21/2024, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program tabungan perumahan rakyat kepada BP Tapera paling lambat 2027. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota “Bali Nine” ke negara asal.

“Kalau ‘Bali Nine’, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan,” ujar Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

“Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian,” jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

“Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu,” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Supratman telah mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota “Bali Nine” ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens. (ANT/KN)