TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Saga, menekankan pentingnya peran aktif Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau dalam mengoptimalkan pengelolaan produksi ikan di Kampung Tanjung Batu.

Terutama setelah beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang baru saja dibangun dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Saga, keberadaan TPI di Tanjung Batu merupakan langkah strategis untuk memusatkan aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan, sehingga kegiatan nelayan di wilayah tersebut dapat lebih terkontrol.

“Kehadiran TPI ini sangat positif, karena pendaratan ikan menjadi lebih terfokus, dan aktivitas nelayan dapat terpantau lebih baik,” ucapnya.

“Hal ini penting dilakukan untuk menjaga potensi perikanan di Kampung Tanjung Batu, yang merupakan salah satu sentra penghasil ikan terbesar di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Untuk itu, Saga mengingatkan Diskan Berau untuk segera merancang strategi yang efektif guna memaksimalkan potensi TPI tersebut. Ia juga berharap keberadaan TPI bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

“Diskan harus inovatif dalam mengelola produksi nelayan, khususnya di wilayah perairan Pulau Derawan dan sekitarnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan sistem yang terstruktur, hasil tangkapan nelayan tidak hanya terkendali, tapi juga mampu meningkatkan pemasukan daerah.

Namun, Saga menyoroti kendala yang selama ini terjadi, di mana banyak nelayan menjual hasil tangkapan mereka langsung kepada pengepul, sehingga sulit bagi Diskan untuk mengawasi dan mencatat produksi ikan secara menyeluruh.

“Situasi ini membuat Diskan kesulitan mengontrol produksi. Jika tidak segera ditangani, ini akan berdampak buruk pada PAD dan pengelolaan sumber daya perikanan. Kehadiran TPI harus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ini,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya TPI, para nelayan dapat terintegrasi dalam sistem pelelangan yang lebih transparan, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik.

“Ke depan, dengan sistem yang lebih terstruktur, nelayan bisa mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar, sementara PAD dari sektor perikanan juga meningkat. Ini menjadi win-win solution bagi semua pihak,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Thamrin, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perhatian lebih dalam membenahi sektor pariwisata.

Menurutnya, keanekaragaman destinasi wisata yang dimiliki Berau memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun asing, namun masih terkendala aksesibilitas dan pengelolaan.

“Salah satu kendala utama adalah akses jalan menuju destinasi wisata yang dinilai masih sulit dan memakan biaya tinggi. Ini harus segera diatasi agar pariwisata Berau dapat berkembang maksimal,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Thamrin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Ia menilai kehadiran pemandu wisata yang terampil dan berpengetahuan luas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

“Berau harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pengelolaan sektor pariwisata. Kehadiran pemandu wisata profesional sangat penting untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan,” jelasnya.

Thamrin juga menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemda, dinas terkait, dan pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Menurutnya, upaya ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah saja.

“Dukungan dari pihak ketiga sangat diperlukan, baik dalam bentuk investasi maupun inisiatif lain yang mendukung pengembangan sektor ini,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau. Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), potensi pariwisata Berau diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya yakin, dengan prioritas yang tepat, Berau bisa menjadi daerah andalan yang mendukung IKN, terutama melalui sektor pariwisata yang kaya potensi,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau adalah daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya, dan juga menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia. Untuk itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Elita Herlina meminta agar potensi kuliner yang dimiliki setiap kampung lebih dikembangkan.

Dikatakannya, Kabupaten Berau memiliki jajanan khas yang sejak dulu telah di kembangkan. Namun, jajanan tersebut hampir pupus akibat kurangnya pemasaran.

Sehingga, dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan wadah dan bimbingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berau, sehingga dapat memproduksi dan memasarkan jajanan khas daerahnya masing-masing.

“Jika ingin meningkatkan daya tarik wisata, tentunya jajanan khas daerah juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menyiapkan di setiap loket penjualan objek wisata, sehingga mudah didapatkan pengunjung,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Kemudian, dirinya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk rutin menggelar festival kuliner bagi pelaku UMKM guna memperkenalkan jajanan khas daerah kepada masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah.

“Semoga OPD terkait dapat terus mengawal kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat warisan budaya dalam bentuk olahan makanan,” harapnya.

Lebih lanjut, Elita juga mengajak pemerintah daerah, OPD terkait hingga masyarakat agar bersama-sama mensupport dan memajukan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal melalui jajanan khas daerah.

“Pasarkan jajanan khas daerah agar tidak punah. Sehingga kunjungan wisatawan juga dapat meningkat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat bakal melatih sebanyak 850 guru untuk mengikuti Program Pelatihan Guru (PPG) pada 2025 mendatang. Bahkan, sebanyak 606 guru bakal mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Hal itu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Grace Warastuty Langsa.

Ia mengatakan bahwa, dirinya sangat mendukung program PPG tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kompetensi para guru.

“Melalui program ini, keahlian guru kita akan semakin meningkat. Kesejahteraan guru di daerah pedalaman dan daerah terluar Berau bisa terpenuhi haknya,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Program tersebut, kata dia, tentunya akan memberikan dampak positif bagi guru-guru di Kabupaten Berau. Dirinya berharap Dinas Pendidikan Berau dapat merespon hadirnya program tersebut di Bumi Batiwakkal.

“Harapan saya Dinas Pendidikan bisa memberikan perhatian terhadap hak mereka tentang PPG dan Tunjangan Sertifikasi tersebut,” harapnya.

Menurutnya, perhatian dan dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Berau, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

“Ini sangat bagus untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas mengajar kepada siswa agar berkompeten,” ucapnya.

Kemudian, Grace pun meminta Dinas Pendidikan Berau gencar melakukan pendataan kepada guru-guru yang berkompeten di bidangnya untuk diberikan perhatian lebih. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas para guru di Bumi Batiwakkal.

“Bantu mereka untuk mengikuti kegiatan sertifikasi nasional pada bidang pendidikan yang mereka kuasai. Kemudian arahkan untuk diterapkan di Berau,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan ada program PPG tersebut, ia berharap pemahaman maupun kinerja para guru di Kabupaten Berau dapat lebih meningkat, terutama dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar.

“Saya harap guru dapat semakin giat dalam mengajar dan melahirkan siswa berkualitas,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menyambut baik rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau yang dijadwalkan akan diumumkan paling lambat, 30 November 2024.

Menurutnya, kenaikan ini sejalan dengan harapan masyarakat dan menjadi langkah penting untuk menyesuaikan upah pekerja dengan kondisi ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik wacana kenaikan UMK ini. Mudah-mudahan besaran yang ditetapkan nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja, mengingat biaya hidup di Berau ini cukup tinggi,” ujar Elita Herlina, Selasa (26/11/2024).

Ia mengungkapkan, pada tahun 2023 UMK Berau telah mengalami kenaikan sebesar 4,25 persen, atau sekitar Rp156 ribu, sehingga mencapai kisaran Rp3,8 juta. Kenaikan tersebut dinilai cukup membantu, tetapi ia berharap penyesuaian tahun 2024 mampu lebih mencerminkan kebutuhan ekonomi lokal yang terus berkembang.

Elita juga menegaskan agar seluruh perusahaan di Kabupaten Berau mematuhi besaran UMK yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan hukum dari dunia usaha.

“Himbauan saya untuk perusahaan, UMK yang telah ditetapkan harus dipatuhi. Jika ada yang melanggar, tentunya ada sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pihaknya berharap kenaikan UMK dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong daya beli masyarakat, sehingga memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kesejahteraan pekerja adalah kunci keberlanjutan ekonomi Berau,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Berau.

Bahkan, beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi, sebagian besar kasus tersebut dilakukan oleh keluarga terdekat, termasuk ayah kandung korban.

“Kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini sudah seperti tindakan predator seksual. Kasus seperti ini adalah persoalan serius yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.

Rudi menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya pelecehan seksual. Menurutnya, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami pelecehan, sehingga sosialisasi tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun, termasuk keluarga terdekat, menjadi sangat penting.

“Anak-anak harus diberi pengetahuan tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahkan oleh ayah atau kakek mereka. Ini langkah awal untuk mencegah terjadinya pelecehan,” ujarnya.

Rudi juga menyoroti dampak buruk pelecehan seksual terhadap anak, baik dari segi psikologis, fisik, maupun sosial. Menurutnya, kasus seperti ini tidak hanya merusak korban secara individu tetapi juga memengaruhi hubungan sosial mereka di masa depan.

“Pelecehan seksual harus dicegah sejak dini, agar masa depan anak-anak kita bisa terselamatkan,” ungkapnya.

Ia mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan keluarga.

Ditambahkannya, Sosialisasi ini harus mencakup cara melindungi diri dari kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi anak.

“Salah satu langkah konkret adalah dengan rutin mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bercerita dan berkeluh kesah,” tambahnya.

Rudi berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menangani persoalan ini, sehingga anak-anak di Kabupaten Berau dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

“Kita semuanya ingin anak-anak kita tumbuh cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Jangan sampai akibat dari pelecehan seksual yang dialaminya meruntuhkan semuanya,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Saga, menekankan pentingnya peran aktif Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau dalam mengoptimalkan pengelolaan produksi ikan di Kampung Tanjung Batu.

Terutama setelah beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang baru saja dibangun dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Saga, keberadaan TPI di Tanjung Batu merupakan langkah strategis untuk memusatkan aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan, sehingga kegiatan nelayan di wilayah tersebut dapat lebih terkontrol.

“Kehadiran TPI ini sangat positif, karena pendaratan ikan menjadi lebih terfokus, dan aktivitas nelayan dapat terpantau lebih baik,” ucapnya.

“Hal ini penting dilakukan untuk menjaga potensi perikanan di Kampung Tanjung Batu, yang merupakan salah satu sentra penghasil ikan terbesar di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Untuk itu, Saga mengingatkan Diskan Berau untuk segera merancang strategi yang efektif guna memaksimalkan potensi TPI tersebut. Ia juga berharap keberadaan TPI bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

“Diskan harus inovatif dalam mengelola produksi nelayan, khususnya di wilayah perairan Pulau Derawan dan sekitarnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan sistem yang terstruktur, hasil tangkapan nelayan tidak hanya terkendali, tapi juga mampu meningkatkan pemasukan daerah.

Namun, Saga menyoroti kendala yang selama ini terjadi, di mana banyak nelayan menjual hasil tangkapan mereka langsung kepada pengepul, sehingga sulit bagi Diskan untuk mengawasi dan mencatat produksi ikan secara menyeluruh.

“Situasi ini membuat Diskan kesulitan mengontrol produksi. Jika tidak segera ditangani, ini akan berdampak buruk pada PAD dan pengelolaan sumber daya perikanan. Kehadiran TPI harus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ini,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya TPI, para nelayan dapat terintegrasi dalam sistem pelelangan yang lebih transparan, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik.

“Ke depan, dengan sistem yang lebih terstruktur, nelayan bisa mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar, sementara PAD dari sektor perikanan juga meningkat. Ini menjadi win-win solution bagi semua pihak,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Thamrin, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perhatian lebih dalam membenahi sektor pariwisata.

Menurutnya, keanekaragaman destinasi wisata yang dimiliki Berau memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun asing, namun masih terkendala aksesibilitas dan pengelolaan.

“Salah satu kendala utama adalah akses jalan menuju destinasi wisata yang dinilai masih sulit dan memakan biaya tinggi. Ini harus segera diatasi agar pariwisata Berau dapat berkembang maksimal,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Thamrin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Ia menilai kehadiran pemandu wisata yang terampil dan berpengetahuan luas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

“Berau harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pengelolaan sektor pariwisata. Kehadiran pemandu wisata profesional sangat penting untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan,” jelasnya.

Thamrin juga menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemda, dinas terkait, dan pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Menurutnya, upaya ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah saja.

“Dukungan dari pihak ketiga sangat diperlukan, baik dalam bentuk investasi maupun inisiatif lain yang mendukung pengembangan sektor ini,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau. Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), potensi pariwisata Berau diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya yakin, dengan prioritas yang tepat, Berau bisa menjadi daerah andalan yang mendukung IKN, terutama melalui sektor pariwisata yang kaya potensi,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau adalah daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya, dan juga menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia. Untuk itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Elita Herlina meminta agar potensi kuliner yang dimiliki setiap kampung lebih dikembangkan.

Dikatakannya, Kabupaten Berau memiliki jajanan khas yang sejak dulu telah di kembangkan. Namun, jajanan tersebut hampir pupus akibat kurangnya pemasaran.

Sehingga, dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan wadah dan bimbingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berau, sehingga dapat memproduksi dan memasarkan jajanan khas daerahnya masing-masing.

“Jika ingin meningkatkan daya tarik wisata, tentunya jajanan khas daerah juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan menyiapkan di setiap loket penjualan objek wisata, sehingga mudah didapatkan pengunjung,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Kemudian, dirinya juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk rutin menggelar festival kuliner bagi pelaku UMKM guna memperkenalkan jajanan khas daerah kepada masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah.

“Semoga OPD terkait dapat terus mengawal kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat warisan budaya dalam bentuk olahan makanan,” harapnya.

Lebih lanjut, Elita juga mengajak pemerintah daerah, OPD terkait hingga masyarakat agar bersama-sama mensupport dan memajukan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal melalui jajanan khas daerah.

“Pasarkan jajanan khas daerah agar tidak punah. Sehingga kunjungan wisatawan juga dapat meningkat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperkecil area blank spot, yaitu dengan melakukan pemasangan internet Starlink di beberapa daerah yang memiliki infrastruktur jaringan terbatas.

Dikatakan Feri, upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau tersebut sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang minim terhadap jaringan internet.

“Keberadaan Starlink memang dirasa sangat membantu masyarakat kita yang tinggal di pedalaman,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada Diskominfo Berau agar melakukan pemasangan Starlink di fasilitas-fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga Kantor Kepala Kampung yang tidak memiliki akses internet.

“Yang diutamakan itu dulu. Karena kita membuka akses ke pelosok, supaya masyarakat bisa terhubung dan berkomunikasi,” bebernya.

Sebab, lanjut dia, kehadiran Starlink akan membawa dampak positif di berbagai sektor, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pemasangan internet Starlink juga untuk membantu mengentaskan jaringan yang tidak mampu dijangkau oleh program dari pemerintah daerah, yakni WiFi gratis.

“Ya memang dari periode kemarin kami serukan agar titik yang blank spot dipasang Starlink,” jelasnya.

Dengan hadirnya layanan internet Starlink, ia berharap dapat mengatasi masalah keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan yang selama ini tidak pernah merasakan akses jaringan yang memadai.

“Kami akan mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengatasi 30 wilayah blank spot di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (ADV/KN)