SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, mengkritisi efektivitas peraturan daerah (Perda) yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Menurutnya, banyak perda yang tidak berjalan maksimal, bahkan beberapa tidak digunakan sama sekali sehingga menjadi produk hukum yang sia-sia.

“Banyak perda yang tidak berjalan efektif. Ini pelajaran bagi kami di legislatif dan juga eksekutif, agar lebih selektif dalam mengusulkan dan membuat perda,” ujar Mustafa baru-baru ini.

Sebagai politisi sekaligus pengacara, Mustafa memahami bahwa perda adalah produk hukum turunan dari undang-undang yang bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi daerah.

Namun, ia menyoroti bahwa proses pembuatannya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Karena itu, ia mendesak DPRD Kaltim untuk segera menginventarisasi perda-perda yang telah disahkan dalam beberapa tahun terakhir dan mengevaluasi mana yang tidak berjalan efektif.

“Kita harus segera menyikapi perda yang kurang berjalan atau tidak dipakai sama sekali. Perda harus menjadi solusi atas persoalan di daerah, bukan hanya sekadar formalitas,” tegas Mustafa, politisi dari Partai Golkar.

Ia berharap, ke depan, baik DPRD maupun kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih berhati-hati dalam mengusulkan dan menerbitkan perda.

Menurutnya, perda hanya perlu dibuat jika memang benar-benar diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah.

“Tidak perlu mengesahkan perda kalau pada akhirnya tidak terpakai. Perda harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Mustafa juga menyatakan bahwa pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) bersama alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya menjadi langkah penting untuk mengevaluasi perda yang ada.

Dengan adanya Bapperda, ia berharap proses legislasi dapat lebih terarah dan menghasilkan produk hukum yang efektif.

“Ini tugas penting bagi Bapperda. Evaluasi perda harus menjadi prioritas agar kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, menyoroti perlunya efisiensi dalam pembuatan peraturan daerah (Perda). Menurutnya, terlalu banyak perda yang disahkan tetapi tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga hanya menghabiskan waktu dan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“DPRD Kaltim harus lebih selektif dan efisien dalam membuat perda. Tidak perlu membuat perda yang akhirnya tidak dijalankan,” ujar Mustafa baru-baru ini.

Ia menilai proses pembuatan perda sangat kompleks, melibatkan lima tahapan utama, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Setiap tahapan memerlukan waktu dan biaya besar, termasuk konsultasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perda yang dihasilkan dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kalau sudah melewati semua tahapan dengan biaya besar, tetapi pada akhirnya perda itu tidak digunakan, rasanya sangat disayangkan,” tambahnya.

Mustafa juga menyinggung bahwa indikator kinerja DPRD seringkali diukur dari jumlah perda yang dihasilkan setiap tahun. Namun, ia tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kualitas perda jauh lebih penting daripada kuantitasnya.

Sebagai langkah konkret, Mustafa mendukung evaluasi perda-perda yang tidak berjalan maksimal, terutama setelah pembentukan Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim.

“Bapperda harus menjadi ujung tombak dalam memastikan perda yang dibuat benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, dengan langkah evaluasi tersebut, DPRD Kaltim dapat lebih fokus pada peraturan yang benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan tidak membuang sumber daya secara sia-sia.

“Efisiensi ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

KUTAI BARAT – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk mendukung pembangunan tempat ibadah di Kalimantan Timur.

Dalam ibadah Natal bersama Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Cempedas di Lamin Adat Kampung Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Minggu (1/12/2024), ia menyatakan bahwa pada tahun ini, sebanyak lima tempat ibadah telah menerima bantuan dana hibah, dan targetnya akan meningkat signifikan pada tahun 2025.

“Tahun depan, kami menargetkan memberikan bantuan kepada 120 tempat ibadah di berbagai wilayah,” ungkap Ekti di hadapan para jemaat.

Acara ibadah Natal tersebut menghadirkan Pendeta Hardi Halim dari Makassar, dengan suasana penuh khidmat dan kehangatan menyambut Desember.

Ekti juga mengajak jemaat untuk bergembira dalam menyambut Natal sebagai momentum refleksi dan perayaan.

“Kita harus ceria dan bergembira menyambut bulan Natal ini. Perayaan ini adalah wujud syukur dan kebahagiaan kita bersama,” katanya.

Dalam sambutannya, Ekti menekankan pentingnya loyalitas dan kesetiaan dalam kehidupan, terutama dalam menjalankan kehidupan beragama.

Ia juga mendorong masyarakat untuk terus berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait kebutuhan pembangunan di daerah.

Sebagai wakil rakyat dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Ekti menyatakan bahwa bantuan dana hibah untuk tempat ibadah menjadi salah satu prioritasnya.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat semangat toleransi antarumat beragama,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia berharap dukungan yang diberikan dapat memperkuat kehidupan spiritual masyarakat sekaligus menciptakan harmoni di tengah keberagaman Kalimantan Timur.

“Komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dilakukan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyerukan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat dan damai.

Salah satu langkah simbolis yang dilakukan adalah penyelenggaraan doa bersama, yang diharapkan menjadi pijakan awal untuk menciptakan suasana kondusif.

“Doa bersama ini tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk menjaga keutuhan dan harmoni selama proses demokrasi,” ungkap Ekti dalam acara tersebut, Selasa (3/12/2024).

Ekti menekankan bahwa tanggung jawab menciptakan Pilkada yang damai tidak hanya berada di pundak pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan transparan dan bebas dari kecurangan.

“Pilkada yang damai dan berintegritas harus menjadi cita-cita kita bersama. Hanya dengan kolaborasi, kita bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemilu. Menurutnya, pengawasan publik yang ketat adalah salah satu cara efektif untuk mencegah praktik-praktik seperti politik uang yang merugikan demokrasi.

Ekti berharap bahwa Pilkada di Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penyelenggaraan yang jujur dan adil.

Dengan optimisme tinggi, ia yakin proses demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin Pilkada di Kaltim menjadi bukti bahwa demokrasi yang bersih dan damai itu mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Ekti. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Akses layanan kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pelosok seperti Mahakam Ulu (Mahulu). Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman, menyerukan agar pemerintah daerah menjadikan pemerataan akses kesehatan sebagai prioritas utama.

“Banyak warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Posyandu adalah solusi terdekat yang harus kita hadirkan,” ujar Sayid baru-baru ini.

Menurut Sayid, posyandu tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan dasar, tetapi juga benteng utama dalam pencegahan stunting dan malnutrisi.

Ia menyoroti bahwa di wilayah padat penduduk seperti Bantuas, minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.

Selain itu, Sayid menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur di Mahulu, salah satu daerah perbatasan yang kerap terabaikan.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi terbatas di wilayah tersebut membuat masyarakat merasa terpinggirkan.

“Fasilitas kesehatan di Mahulu harus diperbaiki agar setara dengan kota besar. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus-menerus merasa terabaikan,” tegasnya.

Dalam upaya mendorong pemerataan akses kesehatan, Sayid juga mengajak generasi muda Kalimantan Timur untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, seperti di posyandu dan program kesehatan masyarakat lainnya.

“Kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Saya berharap anak-anak muda bisa berkontribusi lebih aktif,” imbuhnya.

Sayid juga menegaskan bahwa langkah ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.

Ia optimis bahwa dengan alokasi anggaran yang memadai serta komitmen bersama, pemerataan akses kesehatan di seluruh Kalimantan Timur bisa segera terwujud. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

SAMARINDA – Sebuah keluhan klasik dari warga Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, kembali mencuat dalam acara reses Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sayid Muziburrachman, pada Kamis (7/11/2024). Di tengah diskusi penuh keakraban dengan ratusan warga, satu persoalan mencuri perhatian: krisis air bersih yang sudah berlangsung selama lebih dari empat dekade.

Kelurahan yang terletak di pusat kota ini masih menghadapi ironi besar. Sejak tahun 1980-an, beberapa RT di Sempaja Selatan harus berjuang tanpa pasokan air bersih.

Warga mengandalkan solusi seadanya, seperti sumur atau membeli air tangki. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Sayid, politisi dari Partai Golkar.

“Sulit dipercaya bahwa masalah seperti ini masih terjadi di perkotaan. PDAM harus segera bertindak untuk menjangkau daerah ini,” tegasnya saat berbicara di depan warga.

Sayid melihat langsung bagaimana kondisi ini memengaruhi kualitas hidup warga. Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan ini.

“Mereka layak mendapatkan hak dasar seperti air bersih, terutama karena Sempaja Selatan bukanlah kawasan terpencil,” tambahnya.

Masalah air bersih ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang martabat manusia yang dirugikan.

Sayid menyerukan pemerintah daerah dan PDAM agar menjadikan isu ini sebagai prioritas utama. Ia berharap keluhan warga tidak berhenti di meja diskusi, tetapi segera diikuti dengan langkah konkret.

Aspirasi ini menjadi sinyal kuat bahwa perubahan harus segera diwujudkan. Bagi warga Sempaja Selatan, reses kali ini tidak hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga awal dari perjuangan panjang untuk hidup lebih layak.

“Mudah-mudahan, setelah ini ada perhatian serius dari pihak berwenang. Kita harus memastikan bahwa Sempaja Selatan memiliki akses air bersih yang layak,” tutupnya, penuh harap. (Adv)

Penulis: Hanafi