SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di Kaltim.

Menurutnya, keberadaan IKN yang kelak dihuni oleh sedikitnya 2 juta orang harus diimbangi dengan ketersediaan pangan yang cukup.

“Setiap hari, kebutuhan makanan di IKN akan sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi Otorita IKN untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan bekerja sama dengan kabupaten/kota di sekitar Kaltim,” ungkap Sarkowi.

Ia menambahkan bahwa secara birokrasi, posisi OIKN yang dekat dengan Pemerintah Pusat menjadi keunggulan tersendiri.

“OIKN bisa memaksimalkan anggaran Pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, sehingga Kaltim tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Sarkowi juga mendukung langkah Otorita IKN untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, terutama para petani di daerah.

“Melibatkan petani lokal dalam memetakan kebutuhan dan potensi pangan di setiap wilayah adalah langkah strategis yang harus segera dilakukan,” jelasnya.

Meski IKN diprediksi baru akan beroperasi penuh pada 2029, Sarkowi menilai upaya penguatan ketahanan pangan harus dimulai sejak dini.

Kehadiran IKN diyakini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga membawa dampak positif pada sektor pangan dan pertanian di Kalimantan Timur.

“Jika disiapkan dengan baik mulai sekarang, saat seluruh kantor di IKN mulai beroperasi, kebutuhan pangan sudah dapat terpenuhi dengan stok lokal,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

SAMARINDA – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam sektor pangan. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti pentingnya pengembangan sektor pangan mandiri untuk mendukung kebutuhan IKN dan masyarakat sekitar.

Menurut Sarkowi, ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah perlu segera diatasi. Ia menegaskan, keberadaan IKN harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan.

“Kaltim harus mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri, dengan kontribusi dari kabupaten dan kota. Untuk itu, koordinasi antara Otorita IKN dan pemerintah daerah sangat diperlukan,” jelas Sarkowi.

Sinergi Antar Daerah dan Otorita IKN

Sarkowi mendorong pemerintah daerah dan Otorita IKN untuk bekerja sama dalam memetakan potensi pangan di Kaltim.

Ia percaya setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh.

“Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif mempersiapkan pasokan pangan lokal. Potensi setiap daerah perlu dikembangkan dan ditawarkan kepada Otorita IKN,” katanya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyarankan agar Otorita IKN terjun langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan potensi pangan.

“Dengan pendekatan ini, pemetaan kebutuhan pangan di setiap wilayah akan lebih efektif, sehingga mendukung program pembangunan IKN secara menyeluruh,” tambahnya.

Kemandirian Pangan dalam Pembangunan IKN

Sarkowi juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun dari kabupaten dan kota dapat menjadi bahan diskusi penting dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Setiap Musrenbang pasti memiliki poin strategis terkait pembangunan IKN. Dengan sinergi yang baik, sektor pangan dapat menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan wilayah sekitar IKN,” ujarnya.

Harapan untuk Masa Depan

Sarkowi optimis bahwa kehadiran IKN akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pangan di Kaltim.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dan masyarakat, kemandirian pangan dapat diwujudkan demi mendukung kebutuhan IKN dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Ini adalah peluang besar bagi Kaltim untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi penyangga IKN, terutama dalam sektor pangan,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (28/11/2024) menjadi momen refleksi penting bagi para pendidik. Dalam acara ini, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ir. Sapto Setyo Pramono, menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi guru, mulai dari kriminalisasi hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Sapto mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kriminalisasi guru, terutama di tingkat SD dan SMP. Ia menilai bahwa tindakan disiplin seperti memberikan teguran kepada siswa tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hukum.

“Saya tidak nyaman melihat guru sedikit-sedikit dilaporkan hanya karena tindakan mendidik, seperti jeweran atau cubitan. Hal itu bagian dari teguran yang mendidik, bukan pelanggaran,” tegas Sapto.

Soroti Kesejahteraan Guru

Selain isu kriminalisasi, Sapto juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer. Ia berjanji akan melakukan evaluasi untuk memastikan tidak ada guru yang terabaikan, baik dari sisi status maupun kesejahteraan.

“Masih ada tenaga honorer yang kondisinya memprihatinkan. Kami akan cek dan evaluasi di mana mereka ditempatkan. Jangan sampai para pendidik kita jauh dari kesejahteraan,” ungkapnya.

Harapan untuk Guru

Dalam penutupnya, Sapto mengapresiasi pengabdian para guru yang terus mendidik dengan penuh keikhlasan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ia menyerukan agar profesi guru lebih dihormati dan didukung, mengingat perannya yang sangat besar dalam membangun generasi penerus bangsa.

Acara Hari Guru Nasional ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung profesi guru sebagai pilar utama pendidikan bangsa.

“Selamat Hari Guru untuk semua pendidik. Semoga tetap ikhlas dan teguh dalam mendidik anak-anak kita demi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2023 sebagai langkah awal yang strategis untuk memperkuat keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan di wilayah Kaltim. Namun, ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi tersebut melalui peningkatan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Pergub ini merupakan fondasi yang sangat penting, tetapi agar lebih kuat secara hukum, perlu ditingkatkan menjadi Perda. Dengan begitu, akan ada jaminan keberlanjutan dan implementasi yang lebih efektif,” ujar Sapto saat diwawancarai Koran Nusantara.

Mendorong Kolaborasi Lokal-Nasional

Sapto menjelaskan bahwa Pergub ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme kerja sama antara kontraktor lokal dan nasional.

Salah satu skema yang ia soroti adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO), yang memungkinkan kontraktor lokal mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kompetensi melalui kolaborasi dengan kontraktor nasional.

“Melalui KSO, kontraktor lokal tidak hanya ikut serta dalam proyek besar, tetapi juga mendapatkan transfer pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan daya saing mereka,” jelasnya.

Fokus pada Peningkatan SDM

Lebih jauh, Sapto menegaskan bahwa keberhasilan Pergub ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi.

Ia mengusulkan pelatihan dan sertifikasi sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha jasa konstruksi lokal.

“Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia konstruksi. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha perlu diperkuat,” tambahnya.

Harapan untuk Transformasi Jasa Konstruksi

Sapto berharap penerapan Pergub Nomor 46 Tahun 2023 dapat menjadi momentum transformasi bagi sektor jasa konstruksi di Kaltim.

Ia menekankan perlunya regulasi yang inklusif dan program pengembangan SDM yang berkelanjutan agar kontraktor lokal mampu lebih kompetitif dan berkontribusi secara optimal pada pembangunan daerah.

“Ini adalah peluang emas bagi kontraktor lokal untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam mendukung pembangunan, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutup Sapto. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai landasan pembangunan daerah.

Menurut Ketua Fraksi PKB ini, pengembangan SDM tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berperan besar dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Ketika kita berbicara tentang SDM, itu berarti berbicara tentang kualitas hidup masyarakat. SDM yang baik akan mendorong produktivitas dan daya saing, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan,” ujar Damayanti minggu lalu.

Pendidikan, lanjutnya, menjadi pilar utama dalam membangun SDM yang berkualitas. Ia mengungkapkan bahwa pendidikan di Kaltim masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan jumlah sekolah antarwilayah, fasilitas belajar yang belum memadai, hingga kesejahteraan tenaga pendidik yang masih memerlukan perhatian.

Pendidikan Sebagai Fondasi

Damayanti menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal yang sama pentingnya dalam membangun karakter dan keterampilan masyarakat. Ia menyoroti perlunya pembenahan infrastruktur pendidikan, penyediaan akses yang lebih merata, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

“Di era saat ini, pendidikan tidak hanya soal sekolah. Program pelatihan kerja, sertifikasi, dan pendidikan berbasis teknologi juga harus diperkuat untuk menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang,” katanya.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Sebagai legislator, Damayanti berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan SDM. Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menyusun program-program pelatihan, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang juga berpengaruh pada SDM.

Namun, ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. “Pengembangan SDM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, harus terlibat. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sinergi untuk Masa Depan

Damayanti juga melihat momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang emas untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja berkualitas untuk mendukung proyek tersebut harus dimanfaatkan sebagai motivasi untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan.

“Jika kita ingin masyarakat Kaltim menjadi bagian dari pembangunan IKN, kita harus mempersiapkan SDM yang mampu bersaing, memiliki keterampilan, dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.

Ia berharap pengembangan SDM dapat menjadi prioritas utama pemerintah daerah, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga sebagai visi jangka panjang untuk menciptakan Kaltim yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. (ADV)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat di parlemen tidak lain adalah untuk mengakomodir aspirasi rakyat yang sebagian besar berpusat pada kebutuhan dasar.

“Kebutuhan dasar masyarakat itu sangat luas, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, perumahan, dan berbagai aspek lainnya. Ini yang harus terus diperjuangkan,” ujar Damayanti.

Ia menjelaskan, jika sektor pangan dijadikan contoh, maka cakupannya pun sangat beragam, termasuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kelautan, dan peternakan. Setiap subsektor ini, menurut Damayanti, memiliki tantangan tersendiri mulai dari ketersediaan lahan, sarana produksi, hingga pengelolaan hulu dan hilir.

Selain itu, Damayanti juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut bahwa peningkatan kualitas SDM memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan daya saing tinggi.

“Pendidikan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan SDM. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti minimnya jumlah sekolah, kurangnya fasilitas penunjang, dan kesejahteraan tenaga pendidik yang perlu diperhatikan,” tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap perbaikan sektor pendidikan, terutama di Kalimantan Timur. Menurut Damayanti, peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan SDM yang pada akhirnya membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Damayanti mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mendukung perbaikan di berbagai sektor kebutuhan dasar demi kemajuan Kalimantan Timur. (Adv)

Penulis: Hanafi