Dokumentasi bintang film Hollywood Brad Pitt menunggangi mobil F1 McLaren. HO-Formula 1
JAKARTA – Bintang film Hollywood Brad Pitt mengaku sangat senang usai merasakan sensasi super cepat saat menunggangi mobil Formula 1 (F1) McLaren MCL60 tahun 2023, di Circuit of The Americas (COTA).
Dalam laman F1 yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/7/2025), pesohor itu mengikuti sesi tes privat dalam rangka mempromosikan film terbarunya yakni F1 The Movie, yang baru dirilis secara internasional tiga hari lalu.
“Saya sempat mencapai 197 mil per jam pekan ini dan benar-benar ingin tembus 200, tetapi ya akhirnya cuma kurang tiga mil,” kata Pitt.
Dia mengakui baru pertama kali merasakan sensasi kecepatan jet darat itu.
“Saya belum pernah merasakan fokus dan adrenalin seperti ini, rasanya luar biasa, benar-benar membuat ketagihan,” ujar bintang film berumur 61 tahun tersebut.
Selain menunggangi mobil F1 milik McLaren itu, dia juga menghabiskan waktu bersama pembalap utama McLaren, Lando Norris.
Sementara itu, dalam film F1 The Movie, aktor kawakan itu berperan sebagai Sonny Hayes, selaku mantan pembalap Formula 1 yang kembali ke dunia balap sebagai mentor untuk pembalap muda, Joshua Pearce, yang diperankan oleh Damson Idris.
Selama proses produksi film, Pitt dan Idris menjalani pelatihan intensif untuk mengendarai mobil Formula 2 yang telah dimodifikasi agar menyerupai mobil F1. (ANT/KN)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela acara melepas keberangkatan Presiden Prabowo melawat ke Arab Saudi di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum daerah bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Dasco menyebut putusan MK itu perlu disikapi secara hati-hati, karena keputusan yang dibuat nantinya harus menjadi kebijakan yang baik untuk masyarakat.
“Kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, ada KPU, kemudian juga kita ada Komisi II, Komisi III yang membawahi hukum, Badan Legislasi, dan juga ada NGO yang melakukan JR (judicial review) seperti Perludem,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui wartawan pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dalam rapat itu, DPR, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil saling berbagi pikiran dan pendapat untuk menyikapi putusan MK mengenai pemisahan pemilu.
“Kami dalam menyikapi keputusan dari MK juga harus disikapi dengan hati-hati karena itu merupakan langkah yang penting,” kata Dasco.
Wakil Ketua DPR itu melanjutkan DPR selanjutnya akan menggelar rapat selama beberapa kali dengan lembaga-lembaga terkait demi mengkaji putusan MK tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyebut DPR tidak memasang target terkait kapan mereka harus menyikapi putusan MK tersebut.
“Kita belum ada target karena ya mengingat pemilu masih lama,“ kata Dasco.
Walaupun demikian, jika nantinya dalam keputusan MK itu ada periode waktu tertentu yang ditetapkan untuk urusan-urusan teknis, Dasco menyebut DPR akan menyesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan tersebut.
Mahkamah Konstitusi pada Kamis (26/6) minggu lalu memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.
Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah. (ANT/KN)
Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi guna membahas sejumlah isu di kawasan Timur Tengah hingga rencana pembangunan kampung haji jamaah Indonesia di negara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025), mengatakan Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan kenegaraan Presiden sebelum melanjutkan ke Brasil.
“Ada beberapa agenda yang akan dibicarakan kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah kerja sama politik, baik politik Indonesia dengan Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah,” kata Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan perbaikan pelaksanaan haji tahun 2026, termasuk dengan penempatan khusus jamaah haji asal Indonesia di Kampung Haji Mekah, Arab Saudi.
Kunjungan Presiden ke Arab Saudi ini juga bertepatan dengan selesainya penyelenggaraan haji 1446 Hijriah.
“Ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, yang cukup waktu bagi kita supaya penyelenggaraan haji tahun berikutnya akan jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo.
Adapun kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Arab Saudi sejak resmi menjabat Kepala Negara.
Kunjungan ini juga menandai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah.
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al-Salam, Jeddah.
Melalui kunjungan ini, penguatan kerja sama kedua negara pada sejumlah bidang strategis diharapkan dapat terjalin makin kuat.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjalankan diplomasi aktif yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan perdamaian global.
Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Jeddah, Arab Saudi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, terlihat juga Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mushari Althiyabi.
Sementara dalam penerbangan menuju Jeddah, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)
Personel Manggala Agni melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. ANTARA/HO-Manggala Agni.
PEKANBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terus meluas dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai sekitar 30 hektare.
Komandan Regu 3 Manggala Agni Daops Sumatera IV Pekanbaru, M Jamil mengatakan lahan yang terbakar merupakan milik masyarakat. Sebagian besar berupa tanah gambut dengan kedalaman terbakar hingga satu meter.
“Kondisi di lapangan sangat parah, terlebih kedalaman gambut yang terbakar cukup dalam, sehingga api sulit dipadamkan total,” kata Jamil saat dikonfirmasi dari Pekanbaru, Senin (20/6/2025).
Ia menjelaskan, keterbatasan sumber air juga menjadi kendala. Sumber air terdekat berada sekitar 350 meter dari lokasi kebakaran, membuat proses pemadaman cukup sulit.
Selain Manggala Agni, upaya pemadaman turut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat kepolisian, dan masyarakat peduli api. Satu unit helikopter “water bombing” juga dikerahkan untuk membantu pengendalian api dari udara.
Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas gabungan tetap siaga di lokasi untuk mencegah api meluas dan menjaga keselamatan masyarakat sekitar.
Dia mengatakan, pemadaman dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat peduli api pada Kamis malam (26/6). Tim sempat terkepung asap pekat akibat arah angin yang berubah-ubah, namun berhasil melanjutkan penyekatan hingga sore.
Atas hal tersebut Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kampar turut menyelidiki dugaan unsur kesengajaan dalam karhutla tersebut.
Kepala Polres Kampar AKBP Mihardi Mirwan mengatakan pihaknya telah menerjunkan 80 personel yang dibagi dalam tiga tim, yakni di wilayah utara, selatan, dan tengah lokasi kebakaran. (ANT/KN)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan Pemerintah pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa/aa.
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.
Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.
Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.
“Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula. (ANT/KN)
Arsip foto - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Wakil Ketua Umum PP PBSI Taufik Hidayat
JAKARTA – Wakil Ketua Umum PP PBSI Taufik Hidayat memberikan ultimatum kepada jajaran pelatih pelatnas bulu tangkis agar tidak hanya fokus mengejar peringkat dunia, tetapi juga memperjuangkan prestasi nyata berupa gelar juara.
Taufik menegaskan, PBSI telah memberikan waktu yang cukup kepada para pelatih sejak awal tahun untuk membuktikan kinerja mereka, namun hingga pertengahan musim 2025, sejumlah sektor dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Evaluasi kemarin lebih ke pelatih, ke atletnya belum. Saya sudah ultimatum juga. Sudah enam bulan lebih, jangan hanya kejar ranking, masyarakat inginnya juara. Juara itu cuma satu, tidak ada juara dua,” kata Taufik kepada pewarta di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Taufik menekankan pelatih memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mengembangkan performa atlet, baik secara teknis maupun mental. Oleh karena itu, hasil akhir menjadi tolok ukur utama.
“Kami lihat dari Januari sampai sekarang, kalau tidak memenuhi target, kami buka lagi rekam jejaknya. Kalau tidak ada prestasi, buat apa dipertahankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan PBSI menerapkan sistem evaluasi berjenjang kepada pelatih melalui surat peringatan bertingkat, mulai dari SP1 hingga SP3, sesuai dengan capaian target masing-masing sektor.
“Pelatih juga jangan enak-enakan. Semua ada ukurannya, targetnya masing-masing, dan tidak bisa disamakan. Kita lihat siapa yang dilatih, apa janjinya, dan sudah sampai mana,” katanya.
Selain itu, Taufik menyebut pentingnya kemampuan pelatih dalam membangun hubungan yang baik dengan atlet. Menurutnya, pelatih harus bisa menyesuaikan diri, membangun chemistry, dan menjadi figur yang mendukung di dalam maupun di luar lapangan.
“Pelatih harus bisa menyesuaikan. Tidak bisa satu pemain satu pelatih. Harus bisa jadi kakak, orang tua, bahkan psikolog. Kalau semua merasa tidak cocok, ya susah,” ujarnya.
Taufik memastikan keputusan evaluasi akan berdasarkan data objektif yang dikumpulkan oleh Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres). Ia juga meminta agar proses promosi dan degradasi pelatih bisa kembali diterapkan secara berkala sesuai kebutuhan.
“Sudah saya minta ke Binpres untuk sampaikan ke pelatih masing-masing. Jangan sampai pelatih merasa nyaman terus, sementara hasilnya minim. Kita ingin yang terbaik,” kata Taufik.
Sepanjang 2025, baru dua gelar juara yang berhasil diraih atlet pelatnas, yakni dari sektor ganda putri melalui pasangan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di turnamen Super 300 Thailand Masters, serta dari ganda campuran Afar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di Super 300 Taiwan Open.
Sementara pada turnamen level atas seperti Super 500, Super 750, dan Super 1000, pebulu tangkis Indonesia masih belum mampu bersaing secara konsisten. (ANT/KN)
Foto : Suasnaa apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025 di Kukar. (Ady/MKG)
TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memimpin apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2025. Di Halaman Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Selasa (1/7/2025).
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan apresiasi atas peran keluarga dalam pembangunan daerah dan nasional. Ia juga menyampaikan salam dan ucapan selamat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, kepada seluruh keluarga di Kukar.
“Saya mewakili Pemkab Kukar mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional tahun 2025. Semoga keluarga-keluarga di Kukar, mulai saat ini dan ke depannya, senantiasa lebih kuat, mandiri, profesional, dan bisa mencapai kesejahteraan yang diharapkan,” ucap Sunggono.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat yang kini menjadi agenda percepatan atau quick wins di bidang keluarga, kependudukan, dan kesehatan masyarakat.
“Tadi dalam pidato menteri yang sudah saya bacakan, kita diminta mendukung beberapa program pemerintah pusat yang saat ini ditetapkan sebagai quick wins. Ini diharapkan bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan Insya Allah kita siap melaksanakan itu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa arah program pembangunan keluarga di Kukar akan sejalan dengan visi bupati Kukar yang baru. Khususnya dalam upaya pengentasan stunting, pelayanan lansia, serta penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Insya Allah program ini akan sejalan dengan program bupati yang baru. Seperti pengentasan stunting, perhatian terhadap lansia, dan bagaimana kita memastikan penanganan KRS bisa berjalan baik,” tutupnya. (Adv)
Edi Damansyah menyerahkan dokumen memori jabatan kepada Pj Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, dalam momen serah terima di Halaman Masjid Agung Tenggarong, Senin (30/6/2025).
SAYA memang tidak hadir secara fisik di halaman Masjid Agung Tenggarong, saat serah terima memori jabatan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Senin, 30 Juni 2025. Tapi saya menyimaknya lewat video rekaman yang dikirim wartawan Media Kaltim Network dan potongan video dan foto dari akun TikTok Edi Damansyah serta Wakil Bupati Rendi Solihin.
Saya melihat wajah-wajah yang berkumpul. Warga menyimak dalam diam, sebagian menahan haru. Video itu merekam momen langka: seorang pemimpin pamit bukan dengan panggung, tapi dengan pelukan.
Suara Pak Edi rendah, tidak bergetar, tapi mengandung kepasrahan yang kokoh. Bukan politisi yang diturunkan kekuasaan, tapi pejuang yang menyerahkan amanah dengan kepala tegak.
“Saya didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, air mata saya tidak menetes. Tapi subuh tadi, air mata saya menetes, karena masjid ini penuh dengan jemaahnya,” katanya.
Suasana haru menyelimuti pelepasan Edi Damansyah. Warga dan keluarga tak kuasa menahan air mata.Edi Damansyah bersama Sekda Kukar, Sunggono, dalam momen serah terima memori jabatan.
Saya paham maksud kalimat itu. Ia tak bicara soal politik. Ia bicara soal rindu. Soal getar spiritual dari masyarakat yang setia padanya. Tak peduli ia masih menjabat atau tidak.
Sebab Edi Damansyah bukan hanya Bupati. Ia sahabat petani, guru untuk birokrat, pengayom nelayan, dan penyambung lidah warga kampung.
Air matanya tidak tumpah saat Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasinya. Tapi subuh tadi, katanya, matanya menetes. Itulah Edi Damansyah. Pemimpin yang justru melembut saat kekuasaan dicabut. Bukan marah-marah. Bukan menyulut api.
Tak mudah menghapus jejak Edi, karena ia telah menanamkan banyak kerja nyata di daerah ini. Bukan jabatan yang membentuknya, tapi kedekatannya dengan rakyat
Dan Edi tidak ke mana-mana. Ia tetap di Kutai Kartanegara. Ia bahkan berjanji tugas sosial kemasyarakatan tidak akan berhenti. “Saya akan terus bersama para sahabat dan masyarakat Kukar,” ucapnya.
Ribuan warga yang hadir tahu, itu bukan sekadar janji. Mereka sudah melihatnya sendiri. Di ladang dan tambak, di dapur rumah dan halaman sekolah, bahkan di masjid-masjid subuh yang penuh pagi tadi. Di sana ada Edi Damansyah: hadir, mendengar, dan bekerja tanpa banyak bicara.
Selama memimpin, Edi Damansyah meninggalkan jejak prestasi yang konkret. Pelayanan publik di Kabupaten Kukar mencatat capaian membanggakan, dengan predikat A yang diraih DPMPTSP dan Disdukcapil.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Kukar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta nilai B untuk reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
Di bidang kearsipan, Kukar mendapat predikat BB dari Arsip Nasional, dan dalam keterbukaan informasi publik, Kukar diganjar penghargaan nasional atas komitmennya terhadap transparansi.
Transformasi digital juga berjalan progresif dengan hadirnya 19 aplikasi layanan publik, sebagian besar telah terintegrasi dalam sistem DISAPA.
Program andalannya, Kukar Bebaya, mengalokasikan Rp50 juta per RT dan menjangkau lebih dari 2.800 RT, dilengkapi ribuan kendaraan operasional yang langsung menyentuh struktur komunitas paling bawah.
Capaian ini turut didukung penurunan angka pengangguran dari 5,66 persen menjadi 4,14 persen, memperkuat bukti bahwa kebijakan Edi berdampak nyata.
Di sektor infrastruktur, Kukar menuntaskan pembangunan embung, jaringan irigasi, jalan produksi, serta membuka akses digital dengan membebaskan 225 desa dari blankspot. Festival ekonomi kreatif meningkat drastis, dari hanya 11 event menjadi 60 per tahun, menunjukkan dorongan kuat pada pelaku UMKM dan sektor kreatif.
Dari sisi investasi dan tanggung jawab sosial, Kukar meraih CSR Award (kategori Gold) dan LKPM Award, serta tetap menjaga sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam forum-forum strategis perencanaan.
Tak hanya itu, di bidang olahraga dan kepemudaan, Edi mendorong lahirnya atlet berprestasi seperti Muhammad Taufany Muslihuddin, peraih emas di SEA Games 2023. Ia juga menetapkan struktur baru di KONI Kukar demi transparansi dan efektivitas pembinaan atlet jelang Porprov 2026.
Edi Damansyah disambut hangat oleh warga usai menyerahkan memori jabatan, suasana penuh keakraban dan penghormatan di halaman Masjid Agung Tenggarong.
Dan pada saat Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi menerima tongkat estafet, mereka pun tahu: mereka tidak mulai dari nol.
Mereka meneruskan warisan. Seperti dikatakan Aulia, “Softwarenya adalah Edi Damansyah. Hardwarenya adalah Aul-Rendi.”
Pernyataan itu bukan basa-basi. Itu pengakuan. Dan pengakuan paling jujur seorang pemimpin baru bukan pada pidato, tapi pada siapa yang mereka sanjung dalam momen pengukuhan.
Video-video pendek yang saya saksikan menguatkan satu hal: jabatan bisa berganti, tapi kepercayaan rakyat tetap tinggal di hati mereka yang tulus.
Dan Edi Damansyah, meski tak lagi bupati, akan terus bekerja, menyatu dalam kehidupan warga Kukar. Tanpa panggung. Tanpa protokoler. Tapi dengan keberanian yang diam-diam, dengan pengabdian yang tak mengenal masa jabatan. (*)
SAMARINDA – Rencana revisi sejarah nasional oleh pemerintah mengundang polemik. Di tengah kekhawatiran manipulasi narasi, sejarawan Safardy Bora menegaskan sejarah bukan alat kekuasaan, tapi kesadaran kolektif yang harus dijaga dengan jujur dan objektif.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini ditarget rampung pada peringatan 80 tahun kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. Pemerintah melibatkan sejumlah sejarawan dan arkeolog dengan misi memperkuat identitas nasional dan memperkaya pemahaman generasi muda.
Namun publik mengkhawatirkan lahirnya narasi tunggal yang mengaburkan fakta, khususnya soal pelanggaran HAM dan peran tokoh-tokoh dari luar Jawa.
Menanggapi isu ini, kami mewawancarai Safardy Bora, sejarawan asal Kaltim dan penulis buku Perjuangan Sultan Aji Muhammad Idris di Sulawesi Selatan.
Bagaimana Anda memandang rencana penulisan ulang sejarah Indonesia?
Sebagai penulis sejarah, saya menyambut baik inisiatif seorang menteri yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia dengan satu syarat: bahwa hal ini dilakukan bukan demi pencitraan politik, melainkan untuk memperbaiki narasi nasional yang selama ini sering timpang. Sejarah kita terlalu luas untuk dipadatkan dalam satu naskah tunggal. Sejak migrasi Austronesia dari Formosa, lahirnya komunitas Melayu Tua dan Proto, hingga berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai (kerajaan Hindu tertua abad ke-4 M), Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit, hingga Islamisasi di Kutai dan Kesultanan lainnya, terlalu banyak fragmen sejarah yang masih tersembunyi di balik “sejarah nasional” yang berpusat di Jawa.
Apa risiko dan potensi manfaat dari penulisan ulang sejarah oleh negara?
Risiko terbesar dari penulisan sejarah oleh negara adalah lahirnya narasi tunggal yang berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kita sudah belajar dari era Orde Baru, ketika sejarah G30S dan peran militer dikisahkan dengan satu sudut pandang. Tetapi penulisan ulang juga bisa memberi manfaat besar: memberi ruang bagi tokoh-tokoh dan peristiwa yang lama dibungkam. Misalnya, sosok Andi Depu, perempuan pejuang dari Mandar yang melawan kolonialisme Belanda, sering luput dari buku teks sejarah nasional. Atau peristiwa kelam yang selama ini hanya dikenal di tingkat lokal: pembantaian sekitar 40.000 warga sipil oleh tentara Belanda dalam operasi militer di Sulawesi Selatan dan Barat (1946–1947) yang dipimpin Westerling.
Prinsip apa yang harus dijaga dalam menulis ulang sejarah?
Prinsip Menulis Sejarah: Objektif, Inklusif, dan Berdasar Fakta
Menulis sejarah, apalagi menulis ulang, memerlukan prinsip ilmiah yang ketat: berdasar bukti, menyertakan beragam perspektif (terutama dari daerah-daerah luar Jawa), dan tidak tunduk pada kepentingan politik sesaat. Sejarah bukan milik penguasa. Ia adalah milik kolektif bangsa. Maka, tokoh seperti Prof. Dr. Susanto Zuhdi, akademisi dari Universitas Indonesia yang dikenal karena pendekatan kritis dan keterbukaannya dalam menelaah sejarah maritim dan Islam di Nusantara, menjadi penting dalam tim penulis ulang. Kehadirannya menjanjikan keseimbangan antara akademik dan narasi publik.
Apakah sejarah memang perlu ditulis ulang?
Secara akademik, sejarah memang perlu ditulis ulang jika:
– Ada temuan baru, seperti bukti arkeologis atau dokumen kolonial yang sebelumnya dirahasiakan.
– Terjadi bias historiografi, seperti dalam narasi “penjajahan Belanda selama 350 tahun”.
Angka 350 tahun ini sendiri problematis. Kutai sudah berdiri sejak abad ke-4, dan Belanda baru efektif menjajah seluruh wilayah Nusantara sekitar abad ke-19. Sebelumnya, dominasi mereka terbatas pada kota-kota pelabuhan di pesisir dan sangat tergantung pada VOC (1602–1799), bukan pemerintah kolonial langsung. Maka, kalimat “Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun” perlu direvisi dengan konteks wilayah dan waktu yang berbeda-beda.
Apakah ada kekhawatiran bahwa penulisan ulang ini akan disalahgunakan?
Tentu. Sejarah bisa jadi alat kekuasaan jika tidak dikawal. Tokoh dari daerah bisa dihapus, sejarah lokal dibungkam, penguasa diglorifikasi. Kita harus kritis, bukan sinis. Jangan biarkan sejarah jadi alat propaganda, tapi sarana refleksi dan penguatan identitas bangsa.
Apakah Indonesia pernah mengalami penulisan ulang sejarah yang mengaburkan fakta?
Jejak Penulisan Ulang yang Menghapus Fakta
Indonesia pernah mengalami sejarah yang “dibersihkan”. Penulisan sejarah resmi di era kolonial hanya mencatat Belanda dan VOC, tanpa menyebut pahlawan lokal kecuali jika melayani narasi kolonial. Era Orde Baru pun menegaskan sejarah yang sentralistik. Akibatnya, tokoh seperti Sultan Hasanuddin, Aru Palaka, hingga kerajaan Luwu atau Ternate terpinggirkan. Bahkan narasi Islamisasi pun direduksi dan dilekatkan hanya pada Jawa atau Sumatra.
Bagaimana menjamin objektivitas dalam penulisan ulang sejarah?
Menjaga Objektivitas Sejarah
Agar penulisan ulang sejarah tetap objektif:
– Harus melibatkan tim lintas disiplin dan daerah.
– Arsip harus terbuka bagi publik.
– Komunitas sejarawan dan jurnalis diberi ruang untuk mengkritisi hasil narasi resmi.
– Sekolah dan kampus tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga pemahaman kritis terhadap sejarah.
Seberapa inklusif sejarah yang diajarkan saat ini?
Keberagaman Perspektif dalam Penulisan Sejarah
Penulisan sejarah saat ini memang mulai terbuka. Namun ia masih belum cukup merepresentasikan keragaman Nusantara. Sejarah Mandar, Bugis, Dayak, Minahasa, hingga masyarakat Papua masih minim dalam buku sejarah sekolah. Padahal sejarah Indonesia adalah sejarah bahasa, darah, dan debu dari ratusan pulau dan ribuan komunitas. Maka menuliskan kembali sejarah bukanlah tindakan menyempurnakan satu buku, tetapi memperbaiki fondasi kesadaran kebangsaan.
Apa beda menulis ulang, merevisi, dan memperbarui sejarah?
Menulis Ulang vs Merevisi Sejarah
Perlu dibedakan antara:
– Menulis ulang sejarah: Rekonstruksi menyeluruh, bisa menyentuh narasi besar dan struktur interpretasi sejarah.
– Revisi sejarah: Perbaikan atas detail yang salah atau bias.
– Pembaruan sejarah: Penambahan informasi atau pendekatan baru, misalnya melalui sumber lisan, digitalisasi arsip, atau metode interdisipliner.
Apa peran komunitas sejarawan dan akademisi dalam proses ini?
Tugas akademisi dan sejarawan tidak sekadar menulis di jurnal ilmiah, tetapi menjadi penjaga moral sejarah. Merekalah yang mengawal agar sejarah tetap adil, akurat, dan membumi. Melibatkan masyarakat, mendidik guru, menulis buku sejarah daerah, bahkan menyusun kurikulum SD agar anak-anak tidak hanya menghafal angka penjajahan, tetapi memahami semangat perjuangan itulah tantangan sejarah hari ini.
Safardy menyimpulkan sejarah bukan hafalan, tapi kesadaran. Ia harus diajarkan sejak sekolah dasar bukan sebagai deretan nama dan angka, tapi sebagai refleksi tentang jati diri bangsa. Bahwa kita adalah pewaris Austronesia, pembentuk kerajaan maritim, penerus nilai-nilai Islam dan Hindu-Buddha, korban penjajahan, dan pemilik suara kemerdekaan.
Menulis ulang sejarah bukan membongkar masa lalu, tapi membangun masa depan dengan pijakan yang lebih adil, lebih dalam, dan lebih jujur.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kanan) saat meninjau fasilitas penyimpanan koleksi ilmiah arkeologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (30/6/2025). (ANTARA/Adimas Raditya)
BOGOR – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia mencapai 80 persen dengan melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.
“Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di fasilitas penyimpanan koleksi ilmiah arkeologi milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (30/6/2025).
Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh.
Ia menilai banyak peristiwa penting dalam lintasan kepemimpinan nasional, mulai dari era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.
Fadli menegaskan bahwa revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapi narasi berdasarkan temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.
Ia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.
“Jadi nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-update yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya,” ujarnya.
“Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.
Lebih lanjut Fadli Zon menekankan bahwa penulisan sejarah merupakan bagian dari kerja peradaban.
Menbud Fadli juga menepis anggapan bahwa penulisan ulang ini bermuatan politik karena seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada para sejarawan profesional dan akademisi.
Diharapkan, hasil penulisan ulang ini akan menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan kebijakan kebudayaan nasional, sekaligus memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa.
“Kita hanya ingin menghadirkan sejarah yang adil, lengkap, dan relevan dengan perkembangan zaman,” katanya. (ANT/KN)
