KUTAI BARAT – Kehangatan perayaan Natal terasa kental di Kampung Muara Lamin, Cempedas, Minggu (1/12) malam. Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Cempedas berkumpul dalam ibadah Natal bersama yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.

Mengusung tema sukacita Natal, acara ini menghadirkan Pendeta Hardi Halim dari Makassar sebagai pembawa firman. Dalam suasana penuh keakraban di balai adat Kampung Muara Lamin, Ekti Imanuel menyampaikan pesan-pesan penting yang memotivasi jemaat untuk menyambut Natal dengan penuh kegembiraan.

“Kita harus ceria, harus bergembira di bulan Natal ini, dan tentu kita harus merayakannya,” tutur Ekti dengan senyum ramah yang disambut tepuk tangan meriah jemaat.

Sebagai seorang politisi dari Partai Gerindra, Ekti juga menekankan pentingnya loyalitas dan kesetiaan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik beragama. “Kesetiaan itu adalah hal yang utama dalam proses kita berkehidupan,” ujarnya.

Tak hanya berbicara tentang spiritualitas, Ekti juga berbagi kabar baik terkait pembangunan tempat ibadah di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024, terdapat lima tempat ibadah yang mendapat bantuan dana hibah, dan jumlah ini akan meningkat signifikan menjadi 120 tempat ibadah pada tahun 2025.

“Kami terus berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama untuk pembangunan tempat ibadah. Saya berharap dukungan ini dapat memberikan manfaat besar bagi jemaat,” kata Ekti.

Sebagai wakil rakyat, ia mengajak jemaat untuk tetap menjalin komunikasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Perayaan Natal malam itu menjadi momentum penuh kebahagiaan, tak hanya bagi jemaat GPdI Cempedas tetapi juga bagi Ekti Imanuel yang merasa semakin dekat dengan masyarakat yang diwakilinya.

“Kami memiliki tim di Kabupaten Kutai Barat dan Samarinda yang siap memverifikasi proposal pembangunan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjemput bola,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, mendesak Kementerian Transmigrasi untuk menyerahkan kawasan-kawasan yang dulu dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kawasan tersebut, yang mulai dicadangkan pada tahun 1970-an dan 1980-an, kini telah berubah menjadi permukiman penduduk dan bahkan menjadi lokasi berbagai fasilitas publik, seperti jalan dan sekolah. Beberapa kawasan bahkan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara.

Desakan ini disampaikan Baharuddin seiring dengan diaktifkannya kembali Kementerian Transmigrasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, status kawasan tersebut kini justru menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, termasuk di Samarinda dan Tenggarong Seberang.

“Batas kawasan tidak jelas. Bahkan tanah di dalam kota Samarinda, yang berbatasan dengan Tenggarong Seberang, masuk dalam kawasan transmigran Embalut menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ungkap Baharuddin.

Ia mencontohkan kawasan transmigrasi Embalut yang mencakup wilayah hingga jalan ring road Samarinda, Batu Cermin, Batu Besaung, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Ketidakjelasan ini telah menghambat pembayaran ganti rugi atas tujuh bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan ring road.

“Masyarakat juga tidak tahu bahwa tanah yang mereka tempati merupakan kawasan transmigrasi. Tidak ada pemberitahuan ataupun tanda batas yang jelas,” tambah politisi PAN tersebut.

Baharuddin memperingatkan bahwa jika Kementerian Transmigrasi tidak segera memetakan ulang kawasan-kawasan ini dan menyerahkan yang sudah digunakan pemerintah daerah atau masyarakat, konflik akan semakin sulit dihindari. Hal ini juga berpotensi menghambat pengembangan wilayah oleh pemerintah daerah, baik untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun fasilitas publik.

Pernyataan ini menunjukkan urgensi penanganan konflik agraria yang berakar dari kebijakan masa lalu, dengan harapan dapat menciptakan kejelasan hukum dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

“Kementerian Transmigrasi sebaiknya fokus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum membuat program baru terkait transmigrasi,” tegas Baharuddin. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Reses keempat dan kelima yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, di Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Sabintulung menjadi ajang penyampaian aspirasi penting bagi masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Baharuddin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga, terutama terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Keluhan Warga Desa Muara Kaman Ulu
Warga Desa Muara Kaman Ulu menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang menghambat mobilitas dan aktivitas harian mereka.

Salah satu warga menyampaikan bahwa jalan rusak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kehidupan sosial mereka.

Harapan Warga Desa Sabintulung
Berbeda dengan Muara Kaman Ulu, masyarakat Desa Sabintulung lebih fokus pada isu pendidikan dan kesehatan. Mereka berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk anak-anak serta layanan kesehatan yang mudah diakses.

Baharuddin menyambut aspirasi warga dengan serius. Ia menegaskan bahwa semua masukan dari masyarakat akan dibawa ke rapat-rapat DPRD untuk diperjuangkan dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran.

“Saya akan memastikan suara masyarakat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di DPRD. Kita akan berjuang bersama untuk mewujudkan perubahan nyata,” ungkapnya.

Baharuddin juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ia mengajak warga untuk terus menyuarakan kebutuhan mereka dan berkolaborasi dalam proses pembangunan. Dengan dialog yang hangat dan penuh keakraban, kegiatan reses ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.

Reses ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa terpencil Kalimantan Timur.

“Saya berkomitmen untuk terus hadir, mendengarkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Mari kita bersama-sama membangun daerah ini untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Baharuddin. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Komitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Sabintulung, Kutai Kartanegara (Kukar), ditegaskan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PAN, Baharuddin Demmu.

Saat menggelar reses di Kecamatan Muara Kaman beberapa waktu lalu, Baharuddin menerima berbagai aspirasi dari masyarakat setempat yang mendambakan perbaikan akses jalan, fasilitas umum, hingga layanan kesehatan.

Masalah Utama yang Diungkap Warga
Dalam sesi dialog bersama masyarakat, terungkap sejumlah tantangan utama yang dihadapi warga di dua desa tersebut. Infrastruktur jalan yang rusak parah dan sulit dilalui menjadi keluhan utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan serta minimnya tenaga medis juga menjadi perhatian serius.

“Masyarakat Desa Muara Kaman Ulu dan Sabintulung menyampaikan kebutuhan mendesak mereka. Antusiasme warga untuk menyampaikan aspirasi menunjukkan bahwa mereka sangat berharap perbaikan nyata,” ujar Baharuddin.

Rencana Aksi Legislator
Baharuddin memastikan bahwa aspirasi ini akan ia perjuangkan melalui jalur legislatif. Ia berencana mendorong anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan di desa terpencil, sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Kami akan bekerja keras untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim,” tegasnya.

Pentingnya Pemerataan Pembangunan
Baharuddin menilai, perhatian terhadap desa-desa terpencil seperti Muara Kaman Ulu dan Sabintulung menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan yang merata di Kalimantan Timur.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

“Saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini agar menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya perhatian serius pada sektor pangan untuk mendukung pertumbuhan Sumber Daya Alam (SDM) dan menghadapi tantangan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Sarkowi, kesiapan pangan menjadi faktor krusial yang harus diimbangi dengan kontribusi dari setiap kabupaten dan kota di Kaltim. Pasalnya, hingga kini sebagian besar kebutuhan pangan di provinsi tersebut masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Kaltim harus menyiapkan sektor pangan yang mandiri, dengan kontribusi nyata dari kabupaten dan kota. Diharapkan, dengan koordinasi yang dilakukan Otorita IKN, daerah-daerah mampu memenuhi kebutuhan pangan secara lokal,” ujar Sarkowi, Rabu (20/11/2024).

Dampak IKN pada Kebutuhan Pangan
Sarkowi menilai keberadaan IKN Nusantara akan memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan di Kaltim. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kaltim harus berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai.

“Setiap daerah di Kaltim memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan. Potensi ini harus digali dan disinergikan dengan kebutuhan IKN, sehingga tercipta keterhubungan yang baik antara IKN dan daerah-daerah mitra,” tegasnya.

Pentingnya Koordinasi dan Penyerapan Aspirasi
Sarkowi mendukung langkah Otorita IKN untuk turun langsung ke kabupaten dan kota guna menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini akan memudahkan pemetaan kebutuhan dan potensi pangan di setiap wilayah.

Dengan koordinasi yang baik dan pemetaan yang terarah, Sarkowi optimistis kebutuhan pangan di Kaltim dapat terpenuhi secara mandiri, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan lokal yang kuat dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah.

“Aspirasi yang diserap tentu akan berkontribusi pada pembahasan dalam
Musrenbang di tingkat kabupaten dan kota. Poin-poin khusus terkait pembangunan IKN harus menjadi prioritas dalam Musrenbang,” jelas Sarkowi. (Adv)

Penulis: Hanafi
Editor:

TANAH GROGOT, PASER – Sabtu (9/11/2024), menjadi momen penting bagi masyarakat Kabupaten Paser ketika anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, yang akrab disapa Wawan, menggelar sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022.

Bertempat di Tanah Grogot, acara ini memberikan pencerahan kepada warga tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika.

Di hadapan peserta, Fadly menyampaikan pesan mendalam tentang bahaya narkoba yang terus mengintai generasi muda.

“Mereka adalah harapan bangsa. Jika narkoba terus dibiarkan, masa depan mereka bisa hancur, dan itu artinya masa depan bangsa juga terancam,” tegasnya dengan nada serius.

Namun, Fadly tidak hanya berhenti pada retorika. Ia menjelaskan secara detail bagaimana Perda ini dirancang untuk memberikan solusi nyata, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi. Edukasi pun menjadi salah satu pilar utama dalam pendekatan ini.

“Masyarakat, terutama generasi muda, perlu dibekali informasi yang benar agar tidak terjebak dalam lingkaran gelap narkoba,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri Kasat Narkoba Polres Paser, AKP Suradi, yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi masyarakat.

Ia menyebut masyarakat sebagai garda terdepan yang dapat menjadi “mata dan telinga” aparat hukum dalam memberantas peredaran narkotika.

Tak kalah menarik, Umar Battong, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, memberikan wawasan tentang dampak psikologis narkoba.

“Pendekatan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat penting. Anak-anak perlu merasa didukung dan diawasi dengan kasih sayang agar tidak terjerumus ke jalur yang salah,” katanya.

Bagi Fadly, sosialisasi ini bukan sekadar agenda formal. Ia melihatnya sebagai langkah awal untuk membangun sinergi antara pemerintah, aparat, akademisi, dan masyarakat.

Ia mengajak semua pihak untuk aktif berkontribusi, termasuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.

Melalui langkah ini, Fadly berharap Kalimantan Timur bisa menjadi provinsi yang tangguh dalam menghadapi ancaman narkotika.

Bukan hanya dengan regulasi, tetapi juga dengan dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat.

“Perang melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Masyarakat Tanah Grogot pun menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap dengan adanya Perda dan sosialisasi semacam ini, ancaman narkoba di daerah mereka dapat ditekan, memberikan ruang lebih bagi generasi muda untuk tumbuh tanpa bayang-bayang ancaman narkotika. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengajak warga Benua Etam untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek besar ini sangat penting untuk memastikan mereka tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

“Kita harus memastikan warga lokal mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan ini. Jangan sampai kita hanya jadi penonton,” ujar Andi Satya baru-baru ini.

Untuk mendukung hal tersebut, Andi mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Perda ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi warga lokal untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di sekitar IKN.

Menurutnya, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa potensi besar bagi pengembangan infrastruktur, investasi, ekonomi, dan lapangan kerja.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Andi optimis, dengan keterlibatan aktif masyarakat lokal, dampak pembangunan IKN dapat dirasakan secara maksimal oleh warga Kaltim.

Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya akan berdampak positif langsung pada masyarakat Kaltim. Warga harus siap mengambil peluang ini,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengimbau pemerintah daerah untuk bijak dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan sektor usaha, khususnya UMKM yang rentan terdampak kenaikan biaya operasional.

“Kita harus mencari jalan tengah agar kenaikan UMP ini meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Andi Satya kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

DPRD Kaltim, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan UMP dapat diterima dan dilaksanakan tanpa mengorbankan sektor-sektor penting.

Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya telah mengumumkan kenaikan UMP 2025 sebesar rata-rata 6,5 persen. Berdasarkan perhitungan, UMP Kaltim diperkirakan naik Rp218 ribu menjadi sekitar Rp3.579.313,77, dari sebelumnya Rp3.360.858 pada 2024.

Andi menyambut positif langkah pemerintah pusat tersebut. “Kenaikan ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang tentunya akan berdampak positif pada ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga mencatat kenaikan UMP 2025 lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2024 yang sebesar 5,6 persen.

Hal ini, menurut Andi, merupakan respons pemerintah terhadap inflasi dan kebutuhan peningkatan daya beli masyarakat secara bertahap.

Namun, ia menekankan pentingnya memantau dampak jangka panjang kenaikan ini, terutama bagi sektor usaha.

“Kami akan terus mendorong dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (P3WK). Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendidikan ini tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga diakses oleh semua kalangan melalui platform digital.

“Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus terus dilestarikan. Sosialisasi nilai-nilainya dapat diperluas dengan memanfaatkan media digital agar menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang P3WK di Balikpapan, baru-baru ini.

Yusuf menambahkan bahwa P3WK memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta Tanah Air, terutama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Kalimantan Timur.

P3WK, lanjut Yusuf, tidak hanya relevan bagi siswa sekolah, tetapi juga penting bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai teknologi digital dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, kerukunan, dan cinta Tanah Air.

“Pemerintah daerah harus memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, platform penyiaran, dan format digital lainnya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila mudah diakses oleh semua golongan,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.

Selain peran pemerintah, Yusuf juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan P3WK.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Dengan mendukung program ini, kita bersama dapat membangun generasi yang berkarakter dan unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” tambahnya.

Yusuf berharap sosialisasi ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan fasilitas dalam menyukseskan program pendidikan ini.

“Pancasila adalah fondasi kita. Melalui sosialisasi yang luas dan inovatif, kita dapat memastikan generasi mendatang memiliki pemahaman yang kuat akan nilai-nilai kebangsaan,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi