TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Feri Kombong, angkat bicara terkait laporan Polres Berau yang mencatat 30 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2024. Menurutnya, angka ini mengkhawatirkan dan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Berau.

“Ini bukan hanya angka, tetapi sebuah peringatan bagi kita semua. Anak-anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi, dan kasus-kasus seperti ini sangat merusak masa depan mereka. Tindakan nyata harus segera dilakukan,” tegasnya.

Feri menekankan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperkuat upaya pencegahan, termasuk melalui program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat, khususnya orangtua. Ia juga mengimbau agar pendidikan mengenai perlindungan diri bagi anak menjadi prioritas.

“Pemkab harus lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, terutama di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Pendidikan tentang perlindungan diri juga harus diajarkan sejak dini,” jelasnya.

Selain itu, Feri mendorong adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif. Menurutnya, upaya kolektif adalah kunci untuk menekan angka kekerasan terhadap anak.

“Kita perlu sinergi antara semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Semua harus punya peran aktif dalam mencegah kasus serupa terulang,” tambahnya.

Feri juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polres Berau dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ia menilai, hukuman berat adalah bentuk perlindungan nyata bagi anak-anak sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

“Saya mendukung penuh upaya Polres untuk menindak para pelaku tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar anak-anak kita merasa aman,” katanya.

Feri mengingatkan para orangtua untuk tidak lengah dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama di lingkungan keluarga yang sering kali menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak.

Feri berharap dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan aparat, Kabupaten Berau dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak-anak.

“Orangtua harus meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Anak-anak perlu merasa nyaman untuk bercerita jika ada sesuatu yang mengancam mereka,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sa’ga, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Berau yang memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka pengangguran. Menurutnya, program ini merupakan solusi konkret dalam memberdayakan masyarakat yang rentan.

“Saya sangat mendukung inisiatif ini. Pelatihan keterampilan seperti perbengkelan dan tata rias adalah bekal penting agar anak-anak putus sekolah dapat mandiri secara ekonomi. Ini langkah yang tepat untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Sa’ga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Ia juga mengusulkan agar Dinsos Berau memperluas jangkauan pelatihan ke berbagai bidang keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Berau.

“Program ini tidak hanya perlu diteruskan, tetapi juga diperluas. Kita bisa menambahkan keterampilan lain seperti teknologi informasi atau kewirausahaan untuk menciptakan peluang kerja baru yang relevan dengan kebutuhan masa kini,” jelasnya.

Sa’ga menyatakan siap mendukung penganggaran yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan seperti ini. Menurutnya, program pelatihan yang memberikan peralatan kerja kepada peserta merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi.

“DPRD siap mendukung pengalokasian anggaran yang memadai agar program ini bisa menjangkau lebih banyak peserta. Memberikan peralatan kerja setelah pelatihan adalah cara yang sangat baik untuk memastikan peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari,” tambahnya.

Selain itu, Sa’ga mengusulkan adanya kolaborasi antara Dinsos dengan sektor swasta atau lembaga pendidikan untuk memperkaya program pelatihan. Menurutnya, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan memastikan peserta memiliki akses ke peluang kerja yang lebih luas.

“Keterlibatan pihak swasta dan lembaga pendidikan bisa membantu meningkatkan kualitas pelatihan. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga akses ke jaringan pekerjaan atau peluang usaha,” ungkapnya.

Sa’ga berharap program pelatihan keterampilan ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi pengangguran di Berau. Ia juga mengimbau masyarakat yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.

“Ini adalah peluang besar bagi anak-anak putus sekolah dan kelompok rentan lainnya. Saya berharap mereka memanfaatkannya dengan maksimal agar bisa menciptakan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Ratna, memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan lebih dari 98 persen sejak 1 September 2024.

Ratna menyebutkan bahwa capaian ini menjadi tonggak penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata.

“Capaian UHC ini menunjukkan komitmen nyata Pemkab Berau terhadap pelayanan kesehatan yang inklusif, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Meskipun capaian UHC ini patut diapresiasi, Ratna menekankan pentingnya memastikan layanan BPJS Kesehatan benar-benar optimal. Ia menyarankan agar Pemkab Berau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memperbaiki infrastruktur kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis, dan mempercepat akses layanan di fasilitas kesehatan.

“Keberhasilan UHC harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, sehingga masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta BPJS, tetapi juga mendapatkan layanan yang maksimal,” jelasnya.

Ratna juga menyoroti pentingnya pemantauan terhadap keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa status kepesertaan mereka agar terhindar dari masalah administrasi yang dapat menghambat akses layanan kesehatan.

“Dinas Kesehatan perlu memperkuat upaya sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dari BPJS Kesehatan dan memastikan mereka tetap aktif sebagai peserta,” tambahnya.

Ratna mengapresiasi kebijakan Pemkab Berau yang sejak 2021 memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan, seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran.

“Bantuan ini sangat membantu, dan saya harap Pemkab terus mempertahankan komitmen ini agar tidak ada warga yang kehilangan akses ke layanan kesehatan,” tuturnya.

Dengan hampir seluruh penduduk Berau terdaftar dalam UHC, Ratna menilai bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan memperluas manfaat layanan. Menurutnya, keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata.

“Ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Berau mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, menilai bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan hanya menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Berau.

Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global, UMKM dapat menjadi penyelamat ekonomi lokal jika didukung secara optimal oleh pemerintah.

“UMKM tidak hanya membantu individu atau keluarga keluar dari kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Ini yang harus diperhatikan pemerintah,” kata Sri.

Sri menyoroti kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia percaya bahwa pemberdayaan UMKM yang terencana dengan baik dapat memperkuat stabilitas ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Berau.

“Ketika UMKM tumbuh, efeknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat,” jelasnya.

Untuk itu, Sri mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan usaha kecil. Dukungan ini, menurutnya, harus mencakup akses permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk ke pasar yang lebih luas.

“Pemerintah harus menjadi jembatan yang memudahkan pelaku UMKM untuk berkembang. Dari pelatihan keterampilan hingga akses permodalan, semuanya perlu diatur agar tepat sasaran,” tambahnya.

Ia juga mengusulkan agar UMKM di Berau mulai mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan usaha. Dengan pemasaran berbasis digital, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pelanggan mereka tanpa batas geografis.

“Di era digital ini, teknologi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pemkab perlu menyediakan program pelatihan digitalisasi untuk pelaku UMKM,” ujarnya.

Sri mengingatkan bahwa UMKM adalah aset strategis yang harus dijaga dan dikembangkan. Oleh karena itu, ia mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan UMKM, termasuk peningkatan infrastruktur pendukung seperti pusat pelatihan dan pameran produk lokal.

“Jika kita ingin ekonomi Berau tetap stabil dan tumbuh, UMKM harus menjadi prioritas utama. Dukungan maksimal terhadap UMKM adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mendukung penuh rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau untuk tahun 2024. Langkah ini dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi daerah.

“Kenaikan UMK ini sangat penting, terutama untuk menyesuaikan upah pekerja dengan kebutuhan hidup di Berau yang terus meningkat. Semoga besaran yang ditetapkan nanti benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujar Rudi.

Rudi menyebutkan bahwa pada tahun 2023, UMK Berau telah naik sebesar 4,25 persen atau sekitar Rp156 ribu, sehingga mencapai Rp3,8 juta. Namun, ia menilai kenaikan ini perlu dilanjutkan di tahun 2024 agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Walaupun kenaikan tahun lalu membantu, namun kebutuhan terus meningkat. Kami berharap kenaikan tahun ini lebih proporsional,” imbuhnya.

Rudi menegaskan bahwa semua perusahaan di Kabupaten Berau wajib mematuhi besaran UMK yang ditetapkan pemerintah. Kepatuhan ini, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum dari dunia usaha.

“Kami menghimbau perusahaan untuk mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan. Jika ada pelanggaran, tentu akan ada sanksi yang tegas,” kata Rudi.

Dengan kenaikan UMK, DPRD Berau berharap kesejahteraan pekerja dapat meningkat. Hal ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan memberikan efek domino pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kesejahteraan pekerja adalah kunci keberlanjutan ekonomi Berau. Kami berharap perusahaan dan pemerintah dapat bersinergi untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kondisi petani di Kabupaten Berau masih jauh dari kesejahteraan, baik dari segi ekonomi maupun pendapatan. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup para petani.

Elita menyebut, perekonomian petani di Berau belum merata. Oleh karena itu, diperlukan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bantuan teknologi untuk mendukung produktivitas.

“Para petani selama ini hanya bergantung pada hasil dari kegiatan bertani mereka. Dengan memberikan bantuan, baik berupa alat modern maupun pelatihan, diharapkan kesejahteraan mereka bisa meningkat,” ujarnya.

Anggota DPRD Berau lainnya, Sakirman, menyoroti rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Menurutnya, dukungan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan sangat diperlukan agar profesi petani tetap diminati dan penghasilan mereka meningkat.

“Banyak hambatan yang dihadapi para petani. Kita harus mendengar dan memberikan solusi atas keluhan mereka,” ucapnya.

Sakirman juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi modern dalam pertanian. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian petani.

“Peralatan modern bisa menjadi solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi, mulai dari proses tanam hingga panen. Dengan ini, kita dapat memanfaatkan potensi pertanian di setiap kampung secara maksimal,” jelasnya.

Sebagai contoh, di Kampung Buyung-buyung, telah ada proyek pengadaan alat pertanian modern untuk mempermudah pekerjaan petani.

“Ini adalah langkah nyata yang harus terus diperluas. Dengan bantuan alat modern, para petani tidak hanya dimudahkan, tetapi juga didorong untuk meningkatkan produktivitasnya,” tambah Elita.

Selain teknologi, pengembangan SDM juga menjadi perhatian DPRD Berau. Setiap tahun, program studi banding bagi petani dilakukan untuk memperkenalkan mereka pada metode pertanian modern dan strategi peningkatan hasil panen.

“Studi banding ini bertujuan untuk memotivasi para petani agar lebih semangat dalam meningkatkan hasil produksi mereka,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Peri Kombong menyebut pemberian beasiswa untuk para pelajar bahkan mahasiswa seharusnya memang sudah jadi kewajiban dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Menurutnya, dengan adanya beasiswa dapat membantu dan meringankan biaya sekolah peserta didik untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

“Ini adalah salah satu hal yang sangat baik, karena memang pendidikan sangatlah penting,” ucapnya.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya juga selalu memperjuangkan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Berau. Pasalnya, pendidikan adalah salah satu hal yang harus terus diperhatikan.

“Saya selalu ‘cerewet’ terkait dengan pendidikan. Sehingga, terkait dengan beasiswa ini adalah salah satu hal yang sangat baik,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Sektor pendidikan terus jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan Pemprov Kaltim dengan memberikan beasiswa kurang mampu kepada para peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.

“Kita menginginkan kualitas para putra-putri daerah dapat memiliki kualitas SDM yang layak. Tentu hal ini harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Beasiswa,” ujarnya.

Semua tingkatan pendidikan harus secara merata mendapatkan beasiswa, namun besarannya harus sesuai,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kondisi petani di Kabupaten Berau masih jauh dari kesejahteraan, baik dari segi ekonomi maupun pendapatan. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup para petani.

Elita menyebut, perekonomian petani di Berau belum merata. Oleh karena itu, diperlukan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bantuan teknologi untuk mendukung produktivitas.

“Para petani selama ini hanya bergantung pada hasil dari kegiatan bertani mereka. Dengan memberikan bantuan, baik berupa alat modern maupun pelatihan, diharapkan kesejahteraan mereka bisa meningkat,” ujarnya.

Anggota DPRD Berau lainnya, Sakirman, menyoroti rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Menurutnya, dukungan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan sangat diperlukan agar profesi petani tetap diminati dan penghasilan mereka meningkat.

“Banyak hambatan yang dihadapi para petani. Kita harus mendengar dan memberikan solusi atas keluhan mereka,” ucapnya.

Sakirman juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi modern dalam pertanian. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian petani.

“Peralatan modern bisa menjadi solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi, mulai dari proses tanam hingga panen. Dengan ini, kita dapat memanfaatkan potensi pertanian di setiap kampung secara maksimal,” jelasnya.

Sebagai contoh, di Kampung Buyung-buyung, telah ada proyek pengadaan alat pertanian modern untuk mempermudah pekerjaan petani.

“Ini adalah langkah nyata yang harus terus diperluas. Dengan bantuan alat modern, para petani tidak hanya dimudahkan, tetapi juga didorong untuk meningkatkan produktivitasnya,” tambah Elita.

Selain teknologi, pengembangan SDM juga menjadi perhatian DPRD Berau. Setiap tahun, program studi banding bagi petani dilakukan untuk memperkenalkan mereka pada metode pertanian modern dan strategi peningkatan hasil panen.

“Studi banding ini bertujuan untuk memotivasi para petani agar lebih semangat dalam meningkatkan hasil produksi mereka,” tutupnya. (ADV/KN)