SAMARINDA – Pelayanan air bersih di Kota Samarinda mendapatkan apresiasi dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy. Ia mengungkapkan bahwa cakupan pelayanan air bersih telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, Agus menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas air yang masih menjadi persoalan utama.

“Pelayanan air bersih di Samarinda ini sudah cukup baik. Lebih dari 90 persen masyarakat terlayani. Tapi, kualitas airnya masih sering dikeluhkan,” ujar Agus Suwandy baru-baru ini.

Agus menambahkan bahwa Wali Kota Samarinda telah menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah ini.

Salah satu langkah yang disoroti Agus adalah pernyataan tegas Wali Kota yang berjanji akan mengganti direktur perusahaan air minum daerah (PDAM) jika keluhan masyarakat terkait kualitas air tidak terselesaikan dalam waktu satu minggu setelah laporan diterima.

“Pak Wali Kota berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dalam waktu satu minggu tidak ada perbaikan, beliau tidak akan segan mengganti direktur PDAM,” tegasnya.

Sebagai politisi dari Fraksi Partai Gerindra, Agus berharap langkah tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas air bersih di Samarinda.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan upaya konkret. Kualitas air yang baik adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan sangat berpengaruh pada kualitas hidup mereka,” pungkas Agus. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Kebijakan pungutan pajak dan retribusi terhadap warung sekolah di Kota Samarinda mendapat perhatian serius setelah sejumlah warga mengungkapkan keluhan mereka kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agus Suwandy, dalam agenda reses yang berlangsung baru-baru ini.

Salah satu masalah yang mencuat adalah beban pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dianggap memberatkan bagi pengelola warung.

Agus Suwandy menyatakan bahwa warung-warung sekolah merupakan usaha kecil yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan siswa dan guru.

“Beban pajak seperti PBB menjadi keluhan utama yang dirasakan oleh para pengelola warung. Ini harus dievaluasi mengingat posisi warung yang ada di lingkungan pendidikan,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, Agus mempertanyakan relevansi kebijakan pajak tersebut dengan tujuan pendidikan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap keberlanjutan usaha kecil yang turut mendukung ekosistem pendidikan.

“Pungutan pajak terhadap usaha kecil ini seharusnya tidak memberatkan, apalagi berpotensi menekan keberlanjutan usaha mereka,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Agus juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan bantuan keuangan yang cukup besar untuk Kota Samarinda setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata mencapai Rp500-600 miliar.

Namun, ia menyayangkan bahwa kebijakan pajak ini justru dirasa memberatkan masyarakat kecil, terutama yang bergerak di sektor usaha mikro yang mendukung sektor pendidikan.

“Dengan alokasi anggaran yang besar, seharusnya ada kebijakan yang lebih berpihak pada usaha mikro, khususnya yang berkontribusi terhadap pendidikan,” katanya.

Agus pun berjanji akan meminta klarifikasi dari Wali Kota Samarinda dan dinas terkait agar kebijakan ini dapat dievaluasi dengan lebih mendalam.

“Kita berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan memastikan bahwa aturan pajak yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyerukan perhatian serius pemerintah daerah terhadap ketersediaan dan harga beras di wilayah Kaltim.

Menurut Samsun, momen akhir tahun kerap disertai lonjakan kebutuhan bahan pangan pokok yang harus diantisipasi dengan langkah strategis.

“Kebutuhan beras biasanya meningkat di akhir tahun. Pemerintah harus memastikan stok cukup dan harga tetap stabil untuk mencegah keresahan di masyarakat,” kata Samsun saat ditemui di Samarinda Rabu (4/12/2024).

Ia mengusulkan pemerintah daerah lebih aktif bekerja sama dengan Perum Bulog dalam menjaga pasokan beras.

Jika diperlukan, pasokan dari luar daerah harus segera didatangkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Bulog harus mengambil peran aktif. Hambatan distribusi, jika terjadi, harus segera diatasi agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan atau kenaikan harga yang merugikan,” tegas Samsun.

DPRD Kaltim mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi kebutuhan pangan selama Nataru.

Namun, Samsun berharap langkah ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.

“Kami berharap dengan antisipasi yang matang, lonjakan kebutuhan pangan di akhir tahun dapat dikelola dengan baik, sehingga masyarakat Kaltim tetap tenang dalam menyambut perayaan Nataru,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Menanggapi keluhan warga Damanhuri 2, Gang Ogok, Kelurahan Mugirejo, Samarinda, mengenai minimnya lampu penerangan jalan, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan tersebut.

“Warga Damanhuri 2, Gang Ogok sudah lama mengeluhkan kurangnya penerangan jalan di kawasan mereka. Ini tentunya menjadi masalah serius yang harus segera diatasi, karena keselamatan dan kenyamanan warga sangat terganggu saat malam hari,” ujar Sugiyono.

Sebagai Ketua DPRD Samarinda periode 2019-2024, Sugiyono memahami bahwa kurangnya lampu penerangan jalan umum di permukiman masih menjadi tantangan yang terus dihadapi.

Ia menyadari bahwa panjangnya jalan lingkungan yang memerlukan penerangan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas yang merata.

Sugiyono menambahkan bahwa pemasangan lampu jalan di 18 titik di kawasan Damanhuri 2 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga setempat, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. “Penerangan jalan yang memadai sangat penting untuk menjaga keamanan, terutama di permukiman padat penduduk seperti Damanhuri 2 dan Gang Ogok,” jelasnya.

Selain soal penerangan jalan, Sugiyono juga mencatat adanya kebutuhan infrastruktur lain yang perlu diperhatikan, seperti jalan lingkungan yang belum disemen, serta fasilitas masjid dan ambulans yang masih kurang di beberapa permukiman penduduk di Samarinda. Menurut Sugiyono, hal ini menjadi perhatian penting yang akan ia perjuangkan dalam tugasnya di DPRD Kaltim.

“Untuk jalan lingkungan yang belum disemen dan fasilitas lainnya, kami akan minta proposal dari masyarakat. Ini akan kami bahas lebih lanjut dan usulkan dalam anggaran berikutnya. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkap Sugiyono.

Sebagai politisi dari PDI-P, Sugiyono berharap anggaran pemerintah daerah dapat digunakan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tanpa hambatan.

“Kami akan terus berupaya memastikan setiap kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Semoga prosesnya lancar dan semua dapat terwujud dalam waktu dekat,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Malam Anugerah Gebyar Pajak Kaltim 2024 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim di Auditorium Bigmall Samarinda, Jumat (29/11/2024).

Ia menilai acara ini sebagai upaya efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang sangat penting bagi pembangunan daerah.

“Acara ini merupakan stimulan yang sangat baik. Semoga kegiatan seperti ini bisa diadakan lebih sering, dua hingga tiga kali setahun, untuk memotivasi masyarakat agar membayar pajak tepat waktu,” ujar Sugiyono dalam sambutannya.

Ia juga menekankan dampak positif pajak terhadap kemajuan daerah, dengan menyoroti sektor-sektor yang memperoleh manfaat dari pendapatan pajak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Pajak yang dibayar oleh masyarakat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Kaltim,” tambah Sugiyono.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan pentingnya sinergi antara Bapenda dan mitra kerjanya, seperti Ditlantas Polda Kaltim, PT Jasa Raharja, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan pelayanan pajak semakin optimal.

“Setiap rupiah dari pajak harus dialokasikan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga November 2024 telah mencapai Rp21,2 triliun atau 94,33 persen dari target tahunan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp9,8 triliun atau 90 persen dari target.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, Bapenda Kaltim membagikan hadiah senilai total Rp5 miliar kepada 1.250 pemenang undian pajak.

Ismiati berharap kegiatan ini dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin taat membayar pajak demi kesejahteraan bersama.

“Semoga ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dalam membayar pajak,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sugiyono, menggelar reses perdana di Kecamatan Samarinda. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan kepada wakil rakyat mereka.

Dalam sambutannya, Sugiyono menyampaikan rasa syukur atas kesempatan bertemu langsung dengan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa reses ini bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penting untuk mendengar kebutuhan masyarakat.

“Reses ini adalah wadah untuk memahami lebih dalam permasalahan yang dihadapi warga. Saya berkomitmen memperjuangkan aspirasi ini di DPRD,” ujarnya.

Sejumlah isu penting mencuat dalam diskusi, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan kualitas pendidikan.

Salah satu warga, Rahman, mengeluhkan buruknya kondisi jalan di lingkungannya yang semakin parah saat musim hujan.

Menanggapi hal ini, Sugiyono berjanji akan membawa masalah tersebut ke dalam pembahasan DPRD.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar anggaran untuk perbaikan infrastruktur dapat segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain itu, Sugiyono juga menerima masukan terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan program yang efektif.

“Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan kita bersama,” tambah Sugiyono.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program yang diusulkan.

“Warga harus terlibat langsung dalam proses ini, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan di lapangan,” katanya.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana masyarakat menyampaikan pertanyaan dan masukan secara langsung.

Banyak yang mengapresiasi inisiatif ini dan berharap kegiatan serupa dapat rutin dilakukan.

“Komunikasi seperti ini akan terus saya jalankan agar aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan,” tutup Sugiyono. (adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengembangan digitalisasi pendidikan, literasi digital, dan keamanan jaringan.

Ia menilai, langkah ini sangat mendesak untuk melindungi dunia pendidikan dari ancaman kejahatan siber yang semakin marak.

“Digitalisasi pendidikan membutuhkan kelengkapan infrastruktur, literasi digital, serta keamanan jaringan. Ini harus berjalan seiring untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang aman dan berkualitas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu dalam pernyataannya.

Yonavia menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya mencakup pengadaan perangkat atau akses internet.

Lebih dari itu, peserta didik dan pengajar perlu diberdayakan melalui literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan infrastruktur digital yang memadai.

“Keberhasilan adaptasi sistem pendidikan terhadap perkembangan global sangat memengaruhi kualitas generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan,” tambahnya.

Selain literasi, Yonavia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap keamanan data di lembaga pendidikan.

Ia mengingatkan bahwa sektor ini sering menjadi target serangan siber, mengingat banyaknya data sensitif yang dikelola, seperti informasi siswa, catatan akademik, hingga data staf.

“Penjahat siber menggunakan berbagai metode canggih untuk mencuri data atau mengganggu operasional lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Yonavia berharap bahwa upaya bersama ini dapat mewujudkan pendidikan yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga aman dan berkarakter kuat, sehingga generasi mendatang mampu bersaing di tingkat internasional. (Adv)

Penulis: Hanafi

KUTAI BARAT – Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah pemilihan (dapil) Kubar dan Mahulu.

Ia mengungkapkan, banyak anak di wilayah tersebut yang menghadapi kendala besar untuk melanjutkan pendidikan.

“Masih banyak anak-anak yang ingin sekolah tapi terkendala biaya. Ini sering saya temui saat reses,” ujar Yonavia, legislator perempuan asal Kutai Barat, baru-baru ini.

Tak hanya faktor biaya, menurut Yonavia, hambatan geografis juga menjadi persoalan utama.

Wilayah Kubar dan Mahulu yang merupakan daerah pelosok menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, terutama jika mereka harus bersekolah di perkotaan.

Masalah ini diperparah dengan minimnya fasilitas, seperti asrama bagi siswa dari daerah terpencil.

“Jumlah asrama yang ada sangat terbatas dan belum mampu menampung kebutuhan siswa yang ingin menempuh pendidikan di kota,” tambahnya.

Yonavia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan perhatian khusus terhadap isu ini.

Ia mendorong adanya kebijakan strategis yang memastikan kebutuhan pendidikan di dapilnya terpenuhi, sehingga generasi muda di daerah tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan wilayah mereka sendiri.

“Kami akan terus mendukung program pemerintah yang fokus pada pendidikan. Ini harus diperjuangkan bersama,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Reses yang dilakukan Yonavia, anggota DPRD Kaltim, di Kutai Barat dan Mahakam Ulu menjadi momentum penting untuk mendengarkan keluhan warga terkait kondisi infrastruktur. Dalam dialog dengan masyarakat, ia mencatat dua masalah utama: jalan yang belum memadai dan sulitnya akses air bersih.

“Jalan yang masih berupa tanah liat sangat menghambat aktivitas warga, terutama saat musim hujan,” ungkap Yonavia. Ia menegaskan bahwa pengerasan jalan menjadi prioritas agar transportasi dan perekonomian lokal dapat berjalan lebih lancar.

Permasalahan air bersih juga menjadi perhatian serius, terutama di wilayah pegunungan Mahulu. Banyak warga masih bergantung pada sumber air alami yang ketersediaannya sering kali tidak mencukupi. “Perluasan jaringan PDAM harus segera dilakukan sebagai solusi,” tambahnya.

Yonavia memastikan, isu infrastruktur akan menjadi fokus utama perjuangannya di DPRD Kaltim. Ia berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat bersinergi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. “Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Akses jalan yang baik dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” katanya.

Di akhir kunjungan, Yonavia menegaskan tekadnya untuk memastikan perubahan nyata di lapangan. Ia optimis, dengan perbaikan yang direncanakan, masyarakat akan menikmati mobilitas yang lebih mudah dan kehidupan yang lebih layak. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Judi online semakin menjamur di Indonesia, dengan perputaran uang mencapai Rp190 triliun dalam periode 2017-2022, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fenomena ini menjadi perhatian serius banyak pihak, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmad Reza Pahlevi.

Reza mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak buruk judi online, yang telah merambah hingga ke desa-desa dan menjadi candu di kalangan masyarakat.

Ia menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama pada remaja. “Kecanduan judi online ini merusak mental dan psikis, terutama bagi anak-anak muda. Peran orang tua dalam pengawasan di rumah sangat penting,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam wawancara, Reza menyoroti pentingnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dalam memantau aktivitas generasi muda.

“Selain pengawasan di rumah, sekolah dan lingkungan tempat tinggal juga harus menjadi benteng melawan pengaruh buruk ini. Kerja sama dengan aparat hukum mutlak diperlukan,” tambahnya.

Namun, Reza menekankan bahwa langkah paling efektif adalah memutus akses ke situs judi online. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih serius dalam memberantas situs-situs tersebut.

“Pemerintah harus berani dan konsisten dalam menutup situs-situs judi online yang jelas melanggar hukum. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya,” tegasnya.

Upaya menutup situs judi online sebenarnya bukan hal baru. Kominfo telah beberapa kali mengambil langkah memblokir situs-situs ilegal, namun upaya ini sering kali terkendala oleh munculnya situs-situs baru dengan pola yang serupa.

Reza berharap adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis agar dampaknya lebih signifikan.

Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Dengan promosi yang agresif di media sosial dan aplikasi chatting, ancaman ini semakin sulit dikendalikan.

“Kita tidak bisa hanya berharap pada satu pihak. Semua elemen harus terlibat,” ujar Reza mengakhiri pembahasannya. (Adv)

Penulis: Hanafi